Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka telah memukul kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik, sekaligus memunculkan sorotan terhadap proses seleksi pejabat negara.

Bukan tanpa sebab proses seleksi Hery Susanto menuai sorotan publik. Pasalnya, belum genap seminggu dilantik di Istana Negara, Hery malah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Secara kronologi, Hery dilantik pada Jumat (10/4/2026). Selang enam hari kemudian, Hery menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Peristiwa itu pun telah berimbas pada pertanyaan proses seleksi Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dinilai gagal membaca rekam jejak calon pimpinan. Padahal, proses pemilihan pimpinan lembaga seharusnya dilakukan secara ketat baik dari hulu hingga hilir.

Seleksi Diperketat

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riewanto mengatakan proses seleksi ketua lembaga termasuk Ombudsman RI harus diperketat atau diawasi lebih ekstra.

Menurutnya, dalam proses seleksi itu harus ada penguatan mulai dari hulu seperti track record calon ketua lembaga harus diperiksa dengan detail.

Misalnya, mengandalkan multi platform untuk pengecekan riwayat, mengecek transaksi, hingga profiling lewat teman sejawat calon pemimpin lembaga.

"Mulai dari transaksi keuangannya, perilaku sehari-hari, kemudian teman sejawat, kolega, dan sebagainya itu perlu dicek kepastiannya supaya integritas moralnya terjaga. Menurut saya itu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, akademisi dari UNS ini juga menilai dalam proses seleksi pemimpin negara dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Namun, pelibatan APH maupun lembaga lain itu tidak harus secara langsung.

Misalnya, KPK dengan fasilitas pengecekan kekayaan, Polri melalui pengecekan catatan kriminal, hingga PPATK untuk pengecekan transaksi keuangan calon.

"Saya rasa tidak harus dilibatkan secara langsung, tapi dilibatkan tidak langsung itu sangat baik ya. Sekali lagi, itu jangan hanya dijadikan sebagai formalitas kan. Harusnya kan itu dijadikan keseriusan," pungkasnya.

DPR Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan saat ini meskipun pihaknya belum membahas secara formal. Namun, evaluasi terkait pemilihan Ketua Ombudsman telah dibahas secara informal oleh Legislator.

"Sejauh ini kami masih belum membahas secara formal ya, secara informal tentunya pastilah ada pembahasan. Tapi nanti kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Yang jelas, harus ada evaluasi," ujarnya saat ditemui Bisnis di kompleks Senayan, Senin (20/4/2026).

Kemudian, dia meminta maaf jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan saat pembahasan pada Komisi II DPR RI terlewat. Bahkan, Komisi II DPR RI mengaku kaget dengan peristiwa penetapan tersangka Hery Susanto.

"Kami memohon maaf lah dari dari proses itu jikalau ada hal-hal yang terlewatkan, yang tidak bisa dijangkau oleh Komisi 2 saat fit and proper test ya terkait dengan ini ya. Tentunya kami juga kaget, syok, dan menyayangkan gitu sampai terjadi itu," imbuhnya.

Di lain sisi, dia menekankan bahwa selama proses pemilihan Ketua Ombudsman periode 2026-2031, khususnya di Komisi II telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada, termasuk soal transparansi ke publik.

Senada, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyatakan bahwa proses seleksi sudah sesuai ketentuan. Namun demikian, evaluasi harus tetap dilakukan baik itu dari Pansel maupun saat uji kelayakan di Komisi II.

"Memang evaluasi terhadap proses pemilihan harus dilakukan. Tapi itu kan di ujung, harusnya di hulunya bukan cuma di hilir gitu," tutur Mardani saat ditemui Bisnis.

Terlepas dari itu, Mardani menyatakan, Ombudsman harus bisa belajar dari kasus ini. Sebab, secara track record kasus yang berkaitan dengan lembaga pengawas itu cukup minim. Namun, sekalinya terjerat, langsung pucuk pimpinannya.

Dia pun menegaskan siap mencecar Ombudsman RI dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) agar kejadian serupa tidak terjadi lagi

"Sekarang ada kasus, ketua lagi. Ini tamparan dan harus segera Ombudsman merapikan barisan. Nanti saat RDP saya akan cecar, gimana metode Ombudsman mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Walaupun tetap praduga tak bersalah sampai pengadilan tetap dijalankan," pungkasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penetapan Hery Susanto bukan sekadar perkara pidana perseorangan, melainkan cermin lemahnya uji kelayakan dalam proses seleksi Ombudsman periode 2025-2026.

Menurut Boyamin, Panitia Seleksi dan Komisi II DPR semestinya mampu menelusuri rekam jejak Hery Susanto sebelum meloloskannya menjadi Ketua Ombudsman RI. Dia menyebut berbagai informasi mengenai kinerja Hery saat menjabat komisioner Ombudsman sudah beredar di internal lembaga.

“Semua ini tidak terlepas dari ketidaktelitian Panitia Seleksi Ombudsman 2025/2026 dan DPR dalam meloloskan Hery Susanto menjadi Ketua Ombudsman RI,” kata Boyamin kepada Bisnis, dikutip Senin (20/4/2026).

Boyamin mengaku bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada panitia seleksi pada Oktober 2025, namun tidak direspons. Bahkan, dia menyebut ada anggota Ombudsman dua periode telah memberi peringatan serupa kepada panitia seleksi dan Komisi II DPR.

"Namun gagal dan bahkan HS lolos diangkat jadi Ketua ORI [Ombudsman RI]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) berlangsung lama.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan penahanan karena perlu melengkapi berbagai bukti dalam perkara tersebut.

"Kenapa waktunya cukup lama? Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, kelengkapan bukti-bukti telah diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Yaqut, di mana permohonan praperadilan Yaqut ditolak. Keputusan ini dilakukan pada Rabu (11/3/2026).

"Artinya, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap saudara YCQ itu sudah benar secara formil," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Selain itu, KPK menyita aset mencapai Rp100 miliar yang terdiri dari uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini menilai putusan penolakan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 merupakan preseden yang tidak baik.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Mellisa menjelaskan, hakim tunggal praperadilan tidak melihat dalil-dalil yang telah disampaikan timnya dan tidak mempertimbangkan kualitas alat bukti dari pihak termohon.

"Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka, yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP ataupun di dalam Undang-Undang KPK yang sudah dihapus. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru," katanya.

Dia membandingkan putusan praperadilan Yaqut dengan kasus serupa di daerah lain, seperti di Penajam Paser Utara dan NTT, di mana permohonan praperadilan dikabulkan karena tidak ada alat bukti kerugian negara saat ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penetapan tersangka, dia merasa janggal karena bukti yang disampaikan adalah surat pemberitahuan penetapan tersangka, bukan surat penetapan tersangka.

Sebab, katanya, hukum yang mengikat terletak pada surat penetapan tersangka yang berisikan hak-hak dan kepastian hukum pihak yang ditersangkakan. Dia menyebut sampai saat ini belum menerima surat tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati putusan hakim yang memiliki pertimbangan memutuskan praperadilan.

"Tentu hakim punya pertimbangan tersendiri sehingga kita hargai itu," ucapnya.

Mellisa menuturkan pihaknya siap menghadapi proses dan tetap melakukan upaya-upaya hukum.

Pada sidang praperadilan, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah.

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo.

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Hakim menimbang penetapan tersangka oleh KPK terhadap Yaqut telah berdasarkan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

"Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka setelah mengumpulkan kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan 2 bukti yaitu bukti T-4 sampai T-117 dan didukung dengan bukti T-135 dan bukti T-136. Maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan," ujar Sulistyo

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mempertanyakan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Sebab, sampai saat ini kerugian negara belum kunjung diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mellisa meyakini permohonannya bahwa kerugian negara dalam perkara ini tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara kuota haji tambahan.

"Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti, lebih awal dibuktikan oleh KPK. Yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka.

Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga berapa angkanya, kapan dikeluarkan," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Dia menyinggung KPK yang baru menerima hasil kerugian negara pada pekan lalu. Menurutnya terbitnya kerugian negara seperti dipaksakan dan menjadi tanda tanya besar.

"Karena kalau dibilang tanggal 24, 24 sidang yang pertama itu mereka sampaikan masih melakukan penghitungan para auditor gitu, tapi tiba-tiba keluar. Apakah ini dipaksakan? Tentu itu menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti itu justru membuktikan penetapan tersangka kemarin tanpa hasil audit kerugian negara sebagaimana yang diamanahkan oleh KUHAP yang baru seperti itu," jelasnya.

Permohonan praperadilan ini juga disampaikan dalam persidangan. Mellisa menyampaikan pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang.

Dia menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, pengumuman kerugian negara di kasus kuota haji tambahan disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Jumat (27/2/2026).

"Betul, sudah selesai perhitungannya," katanya.

Namun, dia belum dapat merinci berapa nominal kerugian negara karena belum membaca laporan secara lengkap. Dia menyebut laporan secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara.

Asep menyampaikan meskipun perhitungan kerugian telah selesai, pihaknya masih menunggu praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka dalam perkara ini untuk nantinya menindaklanjuti proses hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Andi Syafrani menyampaikan petitum dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Andi mengatakan penetapan tersangka untuk Yaqut tidak sah karena adanya kecacatan prosedur.

Dalam petitum yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), Andi menyampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/II/Dik.00/23/01/2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Dia menambahkan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun tiga sprindik yang dimaksud adalah Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Andi menuturkan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam praperadilan ini," ujar Andi.

Setelah agenda pembacaan petitum, pada Kamis (4/3/2026) pihak Pemohon atau kuasa hukum Yaqut akan membacakan replik dan pihak Termohon membacakan duplik; tanggal 5 Maret 2026 penyampaian bukti tertulis, saksi atau ahli dari pihak Pemohon;

Tanggal 6 Maret 2026 pembuktian surat, saksi, atau ahli dari pihak Termohon; 10 Maret 2026 tidak ada sidang di mana hakim membuat surat keputusan; 11 Maret 2026 putusan praperadilan dibacakan apakah dikabulkan atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang praperadilan mantan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas terpaksa batal digelar lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejatinya sidang perdana praperadilan penetapan status tersangka Menag Yaqut digelar pada Selasa (24/2/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"KPK sudah kita panggil. Relaas panggilan kita tertanggal 11 Februari. Sampai dengan pukul 10.50 WIB, termohon tidak muncul," kata Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Sulistyo menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Februari 2026, KPK telah mengirimkan surat penundaan persidangan. Dia menyampaikan sidang ditunda dan kembali dilaksanakan pada 3 Maret 2026.

Dia menyampaikan sidang akan tetap berlangsung jika KPK tidak kunjung hadir di sidang kedua.

"Jadi, sidang ini kita tunda satu minggu ke depan, 3 Maret 2026. Kita akan memanggil KPK untuk yang kedua atau yang terakhir di KUHAP itu kan dua kali," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengungkapkan alasan ketidakhadiran dalam sidang praperadilan yang melontarkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Setyo mengatakan alasan biro hukum tidak hadir karena tengah menjalani sidang praperadilan untuk kasus lain. Menurutnya, ini bukan sekedar kehadiran, melainkan kesiapan waktu dalam menyusun dokumen hingga jawaban saat sidang berlangsung.

"Mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran, tapi persiapan dokumen, jawaban, begitu. Sehingga nanti pada saat, dan itu sudah disampaikan secara tertulis demikian oleh biro hukum sudah disampaikan secara tertulis ke pengadilan negeri untuk sekian lamanya," katanya kepada jurnalis, Selasa (24/2/2026).

Setyo bermaksud akan menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan agar dapat hadir pada sidang praperadilan selanjutnya.

Bantahan Penetapan Tersangka Yaqut

Kuasa Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mengatakan penetapan status tersangka kepada kliennya diklaim cacat prosedur hukum.

Dia menjelaskan salah satunya adalah penyangkalan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dianggap sudah tidak relevan. Alasan ini juga yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan.

"Kita punya lebih dari tiga poin di antaranya mereka menggunakan pasal UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3 yang pasal itu sudah dicabut dan tidak lagi berlaku, dan sudah digantikan dengan pasal di KUHP yang baru. Tapi mereka tidak me-refer sama sekali. Jadi kalau dari prosedurnya, kami lihat banyak sekali yang salah, banyak sekali yang cacat dan kami rasa kami punya hak untuk menguji itu di persidangan ini," katanya usai sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, Mellisa menyampaikan pihaknya tidak pernah menerima surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan lembaga antirasuah, serta tidak pernah menerima surat penetapan tersangka yang berisi penjelasan hak-hak untuk kliennya.

Dia mengaku hanya mengetahui bahwa kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Menurutnya penetapan tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang rigid menimbulkan permasalahan.

"Nah dari situ kita mengetahui ternyata ada tiga sprindik sementara kami hanya pernah diperiksa di sprindik awal sprindik umum saja gitu. Nah nanti detailnya mungkin di persidangan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas. Gugatan ini untuk menentukan sah atau tidaknya status tersangka terhadap Yaqut.

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menghormati hak hukum Yaqut yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024.

"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Budi meyakini bahwa proses penegakkan hukum berjalan transparan dan profesional, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini, katanya, KPK masih menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan.

"KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," turut Budi.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Hanya saja keduanya belum ditahan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi. DJP pun kemudian memberhentikan sementara ketiga pegawainya itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan atas penetapan tersangka korupsi itu, DJP menghormati dan mendukung penuh langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

DJP memandang peristiwa tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Sejalan dengan itu, DJP kemudian bersikap kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK. Kemudian, DJP akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," kata Rosmauli dalam keterangan tertulis pada Senin (12/1/2026).

DJP kemudian terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat. Apabila terbukti bersalah, DJP akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, DJP memastikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal, serta menjaga agar penanganan perkara ini tidak mengganggu hak dan layanan wajib pajak.

DJP pun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, dan pengendalian internal pada unit terkait, termasuk penguatan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang.

Adapun, terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Modus 'All in' ke WP

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar.

Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak. Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka, yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uang tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penetapan izin hingga penahanan tidak perlu izin dari pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mulanya, Edward menyampaikan ada sembilan upaya paksa yakni penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan pergi ke luar negeri.

Dari sembilan upaya paksa itu, Edward mengatakan ada tiga yang tidak harus izin pengadilan yakni penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

"Pertama soal penetapan tersangka kalau penetapan tersangka memang di mana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar," katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

Kemudian terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1x24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabut jika penangkapan terlalu lama.

Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

"Selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik mengapa ini tanpa izin letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa di tempat saya Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau jarak 1 pulau ke Ibu Kota Kabupaten itu 18 jam cuaca ekstrim kayak begini," paparnya.

Adapun terkait penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan dan akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Dia menepis isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya itu adalah informasi tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penetapan izin hingga penahanan tidak perlu izin dari pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mulanya, Edward menyampaikan ada sembilan upaya paksa yakni penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan pergi ke luar negeri.

Dari sembilan upaya paksa itu, Edward mengatakan ada tiga yang tidak harus izin pengadilan yakni penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

"Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang dimana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar," katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

Kemudian, terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1x24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabur jika penangkapan terlalu lama.

Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

"Selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik mengapa ini tanpa izin letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa di tempat saya Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau jarak 1 pulau ke Ibu Kota Kabupaten itu 18 jam cuaca ekstrem kayak begini," paparnya.

Adapun, pasal terkait penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan dan akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Dia menepis isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya, hal itu adalah informasi tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA – Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah resmi menetapkan dua orang, yakni SAK dan MY, sebagai tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80).

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menerangkan bahwa penetapan keduanya menjadi tersangka usai dilaksanakannya rangkaian proses pemeriksaan ahli, saksi-saksi, hingga melakukan gelar perkara.

"Kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap dua orang yaitu SAK dan MY," ucap Widi kepada awak media di Mapolda Jatim, Senin (29/12/2025).

Dia menjelaskan, jajarannya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAK. Saat ini, pelaku tengah menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik.

"Dan kami juga sudah melakukan yang tadi, penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan," bebernya.

Untuk tersangka lainnya, yakni pelaku berinisial MY, Widi menyebut bahwa jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Jatim tengah melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

Diketahui, MY merupakan pentolan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas), yang melakukan pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina.

"MY, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY," tambahnya.

Atas perbuatannya, SAK dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara 5,5 tahun.

"Pasal 170 KUHP ya. Barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang yang ancamannya 5 tahun 6 bulan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan penelusuran asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah memasuki tahap penyelidikan aparat penegak hukum.

Proses tersebut ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri, sehingga detail temuan belum dapat disampaikan ke publik.

Hal ini disampaikannya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya tidak bisa buka ke publik, sekali lagi ini kan ada Satgas PKH dan Kabareskrim, kami sudah ada pertemuan dan sudah ada list nama-nama perusahaan yang sedang di… makanya levelnya sudah sampai ke penyelidikan,” ujar Raja Juli Antoni.

Dia menambahkan, aparat penegak hukum menargetkan penetapan tersangka dalam waktu dekat.

“Mungkin tadi kata Pak Kabareskrim minggu ini atau awal minggu depan sudah ada nama tersangkanya,” katanya.

Menanggapi pernyataan Kapolri dan Presiden Prabowo yang menyebut adanya keterlibatan pejabat dan aparat, Raja Juli menilai hal tersebut masih bersifat umum dan meminta publik menunggu hasil proses hukum. Saat ditanya kemungkinan keterlibatan perusahaan milik pemerintah, dia memilih tidak berkomentar.

“Saya no comment ya, tetapi ada sawit ada juga tambang tetapi ini semua lagi berproses, jadi saya tidak bisa,” ujarnya.

Raja Juli memastikan perkembangan penanganan kasus, termasuk asal kayu gelondongan, akan disampaikan kepada DPR.

“Ya nanti kami sampaikan,” katanya terkait rencana pemaparan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.