Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan bahwa langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi kepada 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) terkait kartel suku bunga pinjaman merupakan langkah penting dalam menjaga ekosistem jasa keuangan digital yang sehat dan berkeadilan bagi konsumen.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyampaikan bahwa putusan KPPU yang menjatuhkan total denda mencapai Rp755 miliar itu mencerminkan penegakan hukum terhadap praktik yang dinilai merugikan konsumen.

“Kartel bunga pinjaman ini jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi pengguna utama layanan pinjol,” kata Mufti dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia berpandangan bahwa praktik penetapan bunga secara bersama-sama (price fixing) oleh puluhan platform pinjol tidak hanya melanggar aturan persaingan usaha, tetapi juga mencederai hak konsumen untuk mendapatkan layanan keuangan yang adil, transparan, dan kompetitif.

Menurutnya, fenomena ini menjadi alarm serius bagi pengawasan sektor fintech lending yang selama ini berkembang pesat, tetapi dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Beberapa di antaranya adalah transparansi bunga, penagihan tidak beretika, hingga perlindungan data pribadi.

“Keputusan ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami mendorong penguatan koordinasi antar regulator, termasuk otoritas jasa keuangan dan kementerian terkait, agar praktik serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar para pelaku usaha pinjol meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait transparansi biaya, suku bunga, serta perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mufti lantas menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, tidak menyesatkan, serta terbebas dari praktik eksploitasi dalam layanan keuangan digital.

“BPKN RI akan terus mengawal isu ini dan siap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor fintech,” tegasnya.

Di samping itu, BPKN juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online, memastikan legalitas platform, serta memahami secara terperinci ketentuan bunga dan biaya sebelum melakukan pinjaman.

Sebelumnya, KPPU memutuskan 97 perusahaan pinjaman online selaku terlapor bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8%.

Putusan perkara No. 05/KPPU-I/2025 dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya. Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-undang (UU) No. 5/1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No. 5/1999," kata Rhido di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum denda 97 perusahaan fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) senilai Rp755 miliar terkait kasus kartel suku bunga.

Puluhan perusahaan pinjol itu terbukti sah melakukan praktik penetapan suku bunga atau kartel yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

"Atas pelanggaran tersebut, para pelaku usaha pinjaman daring dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total denda mencapai Rp755 miliar," tulis KPPU dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (27/3).

Adapun putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Komisi setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023 hingga tahap akhir pemeriksaan di Jakarta, Kamis (26/3).

Majelis dalam pembacaan Putusan tersebut Rhido Jusmadi selaku Ketua Majelis, dan dihadiri sejumlah pejabat KPPU, seperti M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, M. Noor Rofieq, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso selaku Anggota.

"Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas," terangnya.

Perkara tersebut mulai disidangkan dari Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran.

Kemudian, berdasarkan tanggapan para Terlapor secara keseluruhan dengan tegas menolak seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator. Berdasarkan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan untuk proses pembuktian.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh para Terlapor.

"Penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar, tidak hanya bersifat non-binding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha," ungkap KPPU.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha sehingga mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga. Dengan demikian, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring.

Dalam sidang, Majelis juga menilai aspek formil dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip-prinsip peradilan sehingga berbagai keberatan aspek formil para Terlapor tidak dapat diterima.

Sebelumnya, para terlapor menyampaikan berbagai aspek keberatan dalam aspek formil, antara lain masalah kewenangan KPPU, cacat prosedural dalam pembuktian atau hukum acara, ketidakhadiran saksi kunci, dan klasterisasi pemeriksaan.

Majelis juga menyatakan tindakan para Terlapor tidak memenuhi ketentuan pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diajukan oleh para Terlapor.

Hal ini karena tidak terdapat peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada pelaku usaha tertentu dan/atau kumpulan pelaku usaha tertentu dengan nama dan/atau sebutan apapun untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan fintech P2P lending.

"Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada para Terlapor dengan besaran total denda mencapai Rp755 miliar," katanya.

Adapun sebagian besar terlapor, yakni sebanyak 52 pinjol dikenakan besaran denda minimal Rp1 miliar. Dalam menjatuhkan denda administratif tersebut, Majelis telah mempertimbangkan berbagai faktor memberatkan dan meringankan, termasuk terkait sikap kooperatif Terlapor dan kepengurusan AFPI periode 2019-2023.

"Selain sanksi denda, Majelis Komisi juga memandang perlu bagi KPPU memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap fintech P2P lending sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan telah memutuskan 13 perkara penegakan hukum dengan total denda Rp698 miliar sepanjang 2025.

Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan bahwa penegakan hukum tersebut menyangkut sejumlah perkara besar seperti truk merek Sany, hingga Google dan TikTok dalam proses akuisisi Tokopedia.

“Ini mungkin masih tergolong sedikit dibandingkan dengan otoritas pengawas persaingan usaha di negara-negara lain yang mencakup perkara keterlambatan notifikasi tender dan non-tender,” kata Eugenia dalam siaran Competition Outlook 2026 di YouTube KPPU, Senin (26/1/2026).

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa denda terbesar senilai Rp449 miliar dijatuhkan KPPU terkait penjualan truk Sany Group atas laporan integrasi vertikal dan penguasaan pasar pada Agustus 2025 lalu.

Perkara besar berikutnya adalah persekongkolan tender proyek air bersih di Lombok Utara yang dijatuhi denda Rp12 miliar, yang disebut Eugenia menjadi perhatian publik.

Selain itu, KPPU juga menjatuhkan denda jumbo Rp202,5 miliar bagi Google LLC dan sebesar Rp15 miliar kepada TikTok Nusantara akibat keterlambatan notifikasi akuisisi Tokopedia pada September tahun lalu.

“Perkara Google ini menjadi momentum bahwa KPPU itu juga mengawasi persaingan usaha di bidang ekonomi digital,” imbuhnya.

Menurut Eugenia, KPPU akan terus memperkuat pengawasan persaingan usaha sektor ekonomi digital pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Kasus besar yang tengah ditangani pihaknya saat ini adalah dugaan kartel suku bunga pinjaman daring yang melibatkan 97 platform teknologi finansial (fintech).

Di samping itu, dia juga menyampaikan bahwa KPPU telah menerima 122 notifikasi merger dan akuisisi dengan nilai transaksi Rp1,09 kuadriliun sepanjang tahun lalu.

Dari sisi kebijakan persaingan usaha, KPPU disebut telah merekomendasikan 12 kebijakan kepada pemerintah, salah satunya terkait penundaan dan pembatalan rencana pengenaan bea masuk tambahan untuk terpal plastik dan benang filament.

“Seluruh capaian ini merupakan upaya untuk mendukung visi KPPU 2025, yaitu terwujudnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan,” pungkas Eugenia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat telah menjatuhkan putusan sebanyak 13 kali dengan total denda mencapai Rp698,5 miliar pada 2025. Kasus Truk Sany hingga Google jadi denda terbesar sepanjang tahun lalu.

"Putusan tersebut didominasi oleh perkara notifikasi merger dan akuisisi, diikuti oleh perkara persekongkolan tender dan monopolisasi," kata Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa dalam siaran pers, dikutip Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan keseluruhan perkara tersebut melibatkan 24 pelaku usaha, dengan delapan di antaranya merupakan pelaku usaha yang berada di luar Indonesia.

Sanksi tertinggi, sebesar Rp449 miliar, dijatuhkan kepada para terlapor atas dugaan integrasi vertikal dan penguasaan pasar pada perkara Truk Sany di awal Agustus lalu.

Kasus lain yang menjadi perhatian publik adalah persekongkolan tender proyek air bersih di Lombok Utara (denda Rp12 miliar), serta denda besar Rp202,5 miliar bagi Google (Januari 2025) dan Rp15 miliar kepada TikTok Nusantara akibat keterlambatan notifikasi akuisisi Tokopedia (September 2025).

KPPU, lanjutnya, juga tengah menangani kasus besar dugaan kartel suku bunga pinjaman daring yang melibatkan 97 platform fintech dengan nilai pasar Rp1.650 triliun.

Sidang perdana perkara ini yang telah dimulai sejak Agustus 2025, dipandang sebagai ujian serius kemampuan KPPU merespons disrupsi ekonomi digital. Penegakan hukum oleh KPPU, selain memberikan dampak ke masyarakat, juga memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Saat ini, terdapat total piutang dari denda persaingan usaha yang melebihi Rp1 triliun. Sebesar 75% atau sekitar Rp862 miliar telah dibayarkan terlapor ke Kas Negara. Khusus untuk 2025, total denda yang dibayarkan terlapor mencapai Rp55.540.565.048.

Selain penindakan, KPPU juga aktif di sektor merger, advokasi kebijakan, dan kemitraan usaha.

Sepanjang 2025 telah masuk 115 notifikasi merger senilai total Rp1.093.623.727.532.290, terutama di sektor real estat, pertambangan, dan logistik. Salah satu yang menonjol adalah akuisisi Tokopedia oleh TikTok Nusantara yang disetujui bersyarat pada Juni lalu.

Di bidang advokasi, KPPU merumuskan dan menyampaikan 12 rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah – misalnya terkait bea masuk anti-dumping benang filament – serta mendorong 60 program kepatuhan perusahaan (25 telah mendapat penetapan KPPU).

KPPU juga mengawasi hubungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah. Terdapat empat perkara teregister, yakni dua sektor ritel, satu peternakan ayam, dan satu pelayanan kesehatan. Selain itu terdapat satu penyelidikan dan perkara di sektor ritel.