Bisnis.com, SEMARANG - Upaya rehabilitasi lahan mangrove di pesisir Jawa Tengah masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi. Baik di tingkat pusat maupun daerah, regulasi yang sudah ada masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem esensial mangrove di Jawa Tengah.

"Dari banyaknya regulasi yang ada, ternyata implementasinya tidak banyak berubah secara signifikan. Tidak hanya secara nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.27/2025, tetapi juga secara regional melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah No.24/2019. Dari banyaknya infrastruktur kebijakan, semuanya belum berjalan efektif," kata Bagas Kurniawan, Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jawa Tengah, dalam acara diskusi publik dan diseminasi rekomendasi kebijakan yang digelar Kamis (4/6/2026) di Kota Semarang.

Dalam acara itu, Walhi Jawa Tengah yang tergabung dalam Konsorsium Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (FOCUS) mengeluarkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk memastikan upaya rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Rekomendasi yang paling mendesak adalah dorongan untuk merevisi Pergub Jawa Tengah No.24/2019.

Walhi Jawa Tengah menyebut revisi menyeluruh terhadap Pergub Jawa Tengah No.24/2019 menjadi opsi paling strategis dan realistis untuk memperkuat perlindungan mangrove.

"Revisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi ditujukan untuk menutup celah regulasi yang selama ini melemahkan kemampuan daerah dalam mencegah kerusahan dan konversi kawasan pesisir," jelas Bagas.

Bagas menyampaikan bahwa perbaikan utama pada kebijakan tersebut mesti menyasar aspek monitoring dan evaluasi. Tanpa indikator ini, pemantauan kerusakan mangrove berpotensi bersifat reaktif, alih-alih preventif.

"Kami menemukan data rujukan yang tidak sinkron, misalnya luasan mangrove di Jawa Tengah. Kami juga tidak melihat apa ukuran yang digunakan untuk menghitung luasan ini, kebanyakan hanya menunjukkan angka dan titik lokasi lahan. Padahal, kita tidak bisa memutuskan kebijakan jika tidak ada data rujukan yang bisa dijadikan pegangan," lanjutnya.

Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah, Nurcholis, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian yang sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir.

Bersama konsorsium yang terdiri dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor, serta Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Walhi berupaya memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove untuk menjaga fungsi ekologis dan kebermanfaatannya bagi masyarakat pesisir.

"Semoga kajian ini dapat memberikan insight atau pandangan, rekomendasi baru, juga pertimbangan agar ekosistem esensial mangrove bisa berkelanjutan di Jawa Tengah," imbuh Nurcholis.

Pakar Ekosistem Mangrove dari Universitas Diponegoro Rudhi Pribadi memberikan apresiasi atas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Walhi tersebut. Menurutnya, implementasi kebijakan khususnya terkait mangrove, memang belum terintegrasi dengan baik.

Jangankan di level pemerintah pusat-daerah, dalam satu instansi yang sama pun menurutnya pembagian kewenangan masih menjadi persoalan.

Di sisi lain, Rudhi menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi lahan mangrove secara umum masih terkendala aspek manajerial.

"Integrated Coastal Management (ICM) masih belum terlaksana. Meskipun kajian sudah banyak dilakukan, dan masing-masing sektor sudah bekerja keras, hasilnya sampai sekarang belum menggembirakan. Luasan mangrove di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini cenderung turun. Laju penurunannya jauh lebih cepat dibanding laju penambahannya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menekankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pematangan tahap perencanaan teknis agar proyek infrastruktur strategis tersebut dilakukan secara tepat dan tidak gegabah.

“Tentunya kami sudah mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik untuk kegiatan yang ada kaitan dengan perencanaan program, maupun dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur nantinya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa perlindungan pesisir utara Jawa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul fisik semata. Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan pembangunan tanggul pantai serta pemanfaatan ekosistem tanaman mangrove.

Seiring dengan hal itu, Didit mengaku belum dapat memastikan kapan proses pembangunan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan. Dia pun menekankan, tidak dapat memastikan konstruksi bakal dijalankan pada tahun ini. Kecuali, proses perencnaan benar-benar telah rampung dilakukan.

"Saya tidak pernah mengatakan, [pembangunan dilaksanakan] bulan September [tahun ini], tidak pernah saya katakan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempercepat infrastruktur itu tapi dengan tidak gegabah, karena harus dilakukan rencana program lain," jelasnya.

Adapun, dalam merampungkan tahap perencanaan ini, BOPPJ bakal menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets sebagai anggota pemerintah ke-11, langkah strategis untuk mendorong pembiayaan iklim internasional bagi solusi berbasis alam, khususnya di sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan bahwa negara mewakili sektor kehutanan nasional dan solusi berbasis alam sesuai mandat Koalisi. Indonesia membawa pengalaman dan keahlian dalam pengembangan proyek karbon berbasis hutan, termasuk pengelolaan hutan hujan tropis, ekosistem mangrove, dan lahan gambut tropis.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya mengumumkan bahwa hari ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, mewakili sektor kehutanan Indonesia,” ujarnya usai diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Menurutnya, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam.

“Modal ini yang dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim,” ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menegaskan, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara anggota Koalisi untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

“Sebagai anggota Koalisi, yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” lanjutnya.

Koalisi yang diketuai bersama oleh Inggris, Singapura, dan Kenya ini berkomitmen meningkatkan penggunaan kredit karbon berintegritas tinggi guna membuka pendanaan pembangunan, mendukung kegiatan ekonomi, serta mempercepat pencapaian target iklim global.

Selain Indonesia, Koalisi saat ini beranggotakan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, Zambia, serta para Ketua Bersama Kenya, Singapura, dan Inggris.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, menyambut bergabungnya Indonesia dalam Koalisi tersebut.

“Saya menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets – sebuah inisiatif yang dengan bangga dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris. Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami, dengan tujuan untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas,” ujarnya.

Menurut Kyte, pasar karbon berperan penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus menyediakan aliran pendanaan untuk perlindungan alam.

“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai mitra lama Indonesia dan Inggris, Standard Chartered turut berperan aktif dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pasar kredit karbon. CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, mengatakan siap untuk mendukung penuh proses tersebut.

“Standard Chartered sangat bangga dapat memfasilitasi proses ini. Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” imbuhnya.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan memperkuat keselarasan internasional melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Prinsip Bersama tersebut memberikan kerangka kerja lintas negara untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi pada kredit karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi yang kredibel.

Saat ini, Koalisi tengah memfokuskan diri pada Rencana Aksi untuk mendorong kebijakan nasional dan regional yang konsisten, memperkuat permintaan kredit karbon berintegritas tinggi, serta menjaga minat pembeli melalui keterlibatan aktif dengan jejaring investor dan pelaku usaha.

Adapun, keikutsertaan Indonesia diumumkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni dan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Pengumuman tersebut berlangsung setelah pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menandai peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris (UK–Indonesia Strategic Partnership).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menjadikan ekonomi karbon biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan strategis ekosistem mangrove yang membentang di kawasan pesisir Benua Etam.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan perjalanan panjang pemerintah daerah dalam memahami mekanisme perdagangan karbon yang pada awalnya terkesan abstrak.

"Kita tidak pernah membayangkan perdagangan karbon dan itu seperti ilusi saja. Bagaimana caranya benda yang tidak terlihat, bagaimana mengukurnya, dan itu bisa mendapatkan dana," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Namun, setelah melalui proses pembelajaran selama 15 tahun, Kaltim kini berhasil memonetisasi aset ekologisnya.

"Setelah 15 tahun, Kaltim dapat menjawabnya bahkan menerima pendanaan inovatif untuk pembangunan," katanya.

Kemudian, Sri menekankan pentingnya penetapan zonasi yang jelas. "Kita harus menetapkan mana kawasan yang dilindungi dan barulah kawasan budidaya untuk kegiatan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, program restorasi mangrove perlu dirancang serius untuk mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

"Mangrove adalah tumpuan hidup masyarakat pesisir kita. Melalui ekonomi karbon biru, kita ingin masyarakat menjadi aktor utama menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan kesejahteraan ekonomi," paparnya.

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, menunjukkan bahwa kawasan mangrove eksisting mencapai 240.000 hektare, dengan potensi habitat tambahan sekitar 110.000 hektare.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidi, menegaskan nilai strategis ekosistem tersebut. "Ekosistem mangrove Kaltim sangat strategis mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi wilayah pesisir, terutama mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hutan mangrove memiliki kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon yang jauh melampaui hutan tropis daratan, menjadikannya instrumen vital dalam upaya mitigasi krisis iklim global.

Secara ekologis, mangrove Kaltim bahkan teridentifikasi sebagai salah satu penyerap emisi karbon paling efektif di dunia.

Melalui skema ekonomi karbon biru, Benua Etam memperoleh insentif finansial lewat mekanisme perdagangan karbon internasional, khususnya Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-Carbon Fund).

Adapun, dia menuturkan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan langsung oleh komunitas pesisir yang selama ini bergantung pada ekosistem mangrove.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.

Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan tentunya memperkuat benteng ekologis pesisir Jakarta di tengah ancaman abrasi, rob, dan perubahan iklim.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kondisi Mangrove Ibu Kota membutuhkan intervensi serius. Dari total 608,22 hektare luasan Mangrove pada 2024, tercatat 36,54 hektare berada pada kategori jarang.

Selain itu, pemantauan di 25 lokasi menunjukkan 9,95 persen tegakan Mangrove telah rusak akibat sampah kiriman laut, limbah domestik, dan gangguan fisik seperti dahan patah hingga terjangan rob.

“Kita perlu memperkuat ekosistem Mangrove karena memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Karena itu diperlukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan,” ujar Asep, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Nantinya, pergub tersebut akan menjadi landasan pengaturan pemanfaatan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Regulasi juga akan memuat mekanisme pengendalian kerusakan melalui penanggulangan, rehabilitasi, restorasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kepala Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Irna Lestyaningsih, menilai Pergub perlu terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Jakarta.

Menurutnya, sinkronisasi antara mitra strategis, akademisi, sektor swasta, dan komunitas Mangrove menjadi kunci penguatan ekosistem yang berkelanjutan.

Dari perspektif teknis, perwakilan Indonesia Mangrove Society (IMS), Yasser Ahmed, menyoroti perlunya sistem informasi terpadu untuk pengendalian kerusakan Mangrove. Sistem tersebut akan memperkuat efektivitas monitoring, mempermudah perencanaan restorasi, dan memastikan data terhubung dengan platform nasional.

“Selain itu, pengembangan kapasitas komunitas pesisir juga sangat penting. Model Training for Trainer dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem Mangrove Jakarta,” ujarnya.