Bisnis.com, JAKARTA - Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menurun setelah tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Menurut mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia turut menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Yudi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan tahanan lain mengajukan hal yang sama. Selain itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa proses penyidikan kasus ini agar marwah KPK tetap terjaga.

"Sehingga dalam hal ini, kapasitas dewas bukan mencampuri penegakan hukum secara materiil karena mereka tidak bisa masuk kesitu namun ke kejanggalan prosesnya, sebagai perbaikan agar tidak terulang peristiwa serupa karna fungsi dewas menjaga nama baik lembaga dan arah pemberantasan korupsi secara benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengembalikan status penahanan Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan Rutan KPK setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada hari ini, Selasa (24/3/2026) Yaqut telah kembali ke Rutan KPK usai sebelumnya berstatus tahanan rumah. Asep menjelaskan bahwa Yaqut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sejak Senin (23/3/2026).

"Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke Rutan KPK]? Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini," kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ, yakni dari penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK menjadi tahanan rumah, sejak Kamis (19/3) malam.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

“Pelaksanaannya, yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya untuk sementara waktu,” kata Budi dikutip Antara, Sabtu (21/3/2026).

Sementara itu, dia memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut setelah yang bersangkutan menjadi tahanan rumah untuk sementara waktu.

“Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka. Demikian halnya proses penanganan perkara ini akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya memastikan.

Sebelumnya, informasi mengenai kondisi Yaqut terungkap setelah istri dari tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan sekaligus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, yakni Silvia Rinita Harefa, berbicara kepada para jurnalis, Sabtu (21/3/2026) siang.

Silvia setelah menjenguk Ebenezer berbicara kepada para jurnalis yang menunggunya bahwa beredar informasi di antara para tahanan mengenai tidak terlihatnya Yaqut di rutan.

“Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam,” kata Silvia.

Ia melanjutkan mendapatkan informasi bahwa Yaqut juga tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 21 Maret 2026.

“Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada,” katanya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah hanya Ebenezer yang mengetahui informasi tersebut, dia menyatakan semua tahanan tahu.

“Semuanya pada tahu mengenai itu. Cuma mereka bertanya-tanya saja. Katanya ada pemeriksaan, tetapi kan nggak mungkin kalau menjelang malam takbiran ada pemeriksaan gitu kan. Sampai hari ini (Sabtu, 21/3) pun nggak ada,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia sempat menyarankan para jurnalis untuk memverifikasi informasi yang dia dapatkan.

“Coba aja kawan-kawan cari info lagi. Itu aja sih infonya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi pengelolaan dapur 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

Hal itu disampaikan Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia saat mengirimkan surat ke KPK, Selasa (24/2/2026). Dia mengatakan KPK perlu memberikan atensi lebih terhadap mekanisme pengelolaan SPPG milik Polri.

"Karena kami melihat bahwa pasca tanggal 13 Februari 2026 kemarin, setelah Presiden Prabowo dan juga Kapolri meresmikan sekitar 1.179 SPPG Polri, kami menemukan bahwa ternyata itu dikelola melalui perantara, melalui Yayasan Kemala Bhayangkari," katanya.

Menurutnya, KPK tidak hanya melaksanakan penindakan, tetapi pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Dia menilai SPPG yang dikelola Polri berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Apalagi, katanya, Polri tidak terbatas dalam mengelola SPPG. Kondisi ini juga memicu ketimpangan tata kelola memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Salah satunya mereka tidak dibatasi dalam mengelola SPPG. Jadi setiap yayasan pada umumnya dibatasi hanya 10 SPPG, tapi Kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Jadi itu berpotensi untuk memberikan ketimpangan begitu ya dalam pengelolaan proyek ini," ujarnya.

Tak hanya itu, dia turut menyoroti insentif yang diberikan Rp6 juta setiap harinya selama satu tahun dengan catatan SPPG tetap memproduksi MBG.

Dia menilai pemasukan dalam satu tahun dari intensif berkisar Rp2 triliun dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta rupiah.

"Jadi menurut pandangan kami jika tidak dikelola konflik kepentingan ini, pada akhirnya ini hanya akan menjadi bencana konflik kepentingan dan patronase yang justru dibiayai sangat mahal oleh APBN kita," ucapnya.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan di tubuh instansi Polri sehingga dikhawatirkan terjadi permasalahan lainnya. Dia berharap KPK dapat melakukan pencegahan dan pengawasan SPPG milik Polri.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Maluku UtaraSherly Tjoanda menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025). Dia mengatakan kunjungannya untuk konsultasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Dia menyebut agar skor MCSP atau tingkat pencegahan di Maluku Utara meningkat dan sesuai level nasional.

"Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly saat hendak masuk Gedung KPK, Rabu (22/10/2025).

Ketika ditanya mengenai kabar kegiatan tambang ilegal di Maluku Utara, Sherly mengaku tidak mengetahui.

"Saya enggak tahu," ucapnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kedatangan Sherly membahas mengenai MCSP di wilayah Maluku Utara. Adapun rapat diikuti Plt. Direktur Korsup wilayah V, Imam Turmudhi.

"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara," ujar Budi dalam keterangan tertulis.

Konsultasi juga bertujuan untuk berkoordinasi, supervisi, dan pengawasan bersama KPK baik ditingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Selain MCSP, KPK juga membahas pemantauan terkait anggaran program pemerintah daerah.

"Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauann terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,"kata Budi