Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

"Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Budi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor.

Komoditas-komoditas ini meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), dan buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Dengan adanya penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, kata Budi, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Proses perumusan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29bTahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Sementara itu, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan pengaturan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, mendorong produksi petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

"Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume," jelas Gilang.

Gilang menekankan importir harus memastikan dirinya sudah memiliki PI dengan persyaratan berupa rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian pada saat melakukan importasi komoditas gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.

Selain itu, impor beras pakan harus memiliki PI dengan persyaratan berupa neraca komoditas (NK). Sedangkan, impor buah pir harus memiliki PI dengan persyaratan berupa bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dan dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditas produk hortikultura yang akan diimpor.

Selanjutnya, impor beras pakan dan buah pir juga
harus dilengkapi dengan laporan surveyor (LS).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia mencapai 150 juta barel. Jumlah ini kurang lebih setengahnya dari kebutuhan BBM nasional dalam setahun.

Yuliot menjelaskan, impor minyak mentah dari Rusia ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Skema pembelian hingga saat ini masih dalam tahap kajian, apakah melalui PT Pertamina, atau menggunakan Badan Layanan Umum (BLU).

"Impor minyak dari Rusia sudah disepakati total impor dari Rusia 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menilai pembelian minyak impor menggunakan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Pertamina lebih berisiko jika dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga muncul opsi pembentukan BLU baru yang akan melakukan transaksi dengan Rusia. Skema ini dianggap akan lebih memudahkan dari sisi pembiayaan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Tidak hanya itu, Yuliot mengatakan pemilihan jalur pengiriman juga turut menjadi pembahasan. Mengingat saat ini konflik masih berlangsung antara Amerika Serikat dengan Iran. Disatu sisi pemilihan jalur juga menimbang aspek efisiensi agar biaya pengiriman tidak memakan biaya mahal.

"Saat ini dalam tahap pembahasan bagaimana cara mengimpornya, apakah langsung Perusahaan Negara atau BLU. Kita siapkan regulasinya. Termasuk pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 300 juta barel, sementara konsumsi harian mencapai 1,6 juta barel. Adapun kapasitas produksi Indonesia baru 600 ribu barel per hari, sehingga masih banyak memerlukan tambahan minyak dari luar.

Ia menyebut hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah terus mencari pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Baik dari Rusia maupun Amerika, Pemerintah akan mencari minyak yang punya harga kompetitif.

Indonesia Impor Minyak dari AS dan Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara



"Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil mengatakan, Indonesia membutuhkan impor BBM setiap hari sebanyak kurang lebih 1 juta barel per hari. Sebab masih terdapat gap antara kapasitas produksi dengan konsumsi harian yang dilakukan.

"Saya bertemu dengan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga akan siap membangun beberapa infrastruktur dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.

Intinya kita akan lihat lagi dampaknya sekitar tiga bulan hingga enam bulan ke depan

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan kebijakan kuota 1.000 turis atau wisatawan per hari masuk Taman Nasional (TN) Komodo akan dievaluasi kembali setelah tiga hingga enam bulan berjalan.

“Intinya kita akan lihat lagi dampaknya sekitar tiga bulan hingga enam bulan ke depan. Karena akan dievaluasi,” katanya di Kupang, NTT, Kamis.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana NTT 2026 yang digelar oleh Perwakilan BKKBN NTT.

Dia mengatakan pada dasarnya dirinya mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut, dan mengharapkan agar keputusan itu memberikan dampak yang positif bagi sektor lainnya.

Melki mengaku sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat khususnya kementerian terkait dan pihak kementerian sudah menghitung berbagai dampak positif dari kebijakan tersebut.

“Pemerintah pusat sudah menghitung dampaknya dan akan coba dilakukan mulai dari ekologi Komodonya, serta lainnya di kawasan TN Komodo dan sekitar Manggarai Barat, bahkan berbagai urusan konservasi sudah dihitung,” ujar dia.

Melki mengatakan dirinya menghargai berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pelaku wisata di Labuan Bajo beberapa hari terakhir.

Di sisi lain dia juga menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Labuan Bajo, karena akan menahan lebih lama wisatawan yang berwisata di daerah itu dan kegiatan ekonomi akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan Balai Taman Nasional (BTN) Komodo telah menetapkan kebijakan kuota 1.000 wisatawan per hari di kawasan Taman Nasional Komodo.

Kebijakan itu sudah mulai diberlakukan per tanggal 1 April 2026.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendari, Sultra (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi memberlakukan pembatasan pembelian LPG subsidi ukuran tabung 3 kilogram guna mencegah terjadinya kelangkaan dan memastikan distribusi tepat sasaran di tingkat masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara Abu Bakri saat dihubungi di Kendari, Sultra, Jumat, menegaskan langkah ini diambil menyusul adanya lonjakan permintaan serta temuan penyaluran yang tidak sesuai peruntukan di lapangan.

"Kami berlakukan aturan tegas. Saat ini, satu orang hanya boleh membeli satu tabung, sementara untuk pelaku UMKM diberikan batas maksimal dua tabung," katanya.

Dia menyebutkan pengetatan pengawasan tersebut dilakukan buntut ditemukannya pihak-pihak yang membeli LPG dalam jumlah besar, bahkan mencapai 10 tabung sekali pembelian.

"Termasuk, oleh oknum rumah makan dan pelaku usaha besar," ujarnya.

Abu Bakri mengungkapkan bahwa selain pembatasan kuota, pihaknya juga mewajibkan setiap pangkalan untuk melaporkan jadwal pembongkaran stok LPG kepada pemerintah daerah, menjaga transparansi penyaluran guna mencegah oknum yang mengantre berulang kali, hingga mencegah distribusi keluar daerah secara ilegal yang dapat memicu kekosongan stok lokal.

"Jika ada pangkalan yang tidak melapor dan tetap menyalurkan di luar ketentuan, itu termasuk pelanggaran berat dan akan kami berikan sanksi tegas," sebutnya.

Ia berharap dengan pengawasan terpadu ini, kondisi distribusi LPG 3 kg di Kolaka Utara dapat kembali normal dan merata bagi masyarakat yang berhak.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pangkalan, seperti di Ponggiha dan Tojabi.

Kepala Satpol PP Kolaka Utara Ihwan menyatakan kesiapan personelnya untuk membantu mengatur antrean di pangkalan.

"Kami siap mem-backup penuh, termasuk menempatkan personel jika diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan aman," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan bahwa pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Kamis (2/4) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Jumat pagi ini.

Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya dibagikan selama hari sekolah hingga empat agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia yang telah dituntaskan.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Pemerintah putuskan pemberian MBG hanya selama hari sekolah

Pemerintah memutuskan hanya akan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari-hari di mana para murid masuk sekolah, atau tidak diberikan ketika hari libur.

Hal ini menyusul evaluasi lintas kementerian/lembaga yang disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya.

Pertamina pastikan pasokan LPG aman pascakebakaran di SPBE Cimuning

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman pascakebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam.

“Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan bahwa pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman,” ujar Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya.

Apindo: Pembatasan BBM subsidi perlu kejelasan implementasi teknis

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perlu ada kejelasan terkait implementasi teknis pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya terkait definisi kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian, mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut penting agar aktivitas pelayanan masyarakat serta distribusi dan logistik tetap berjalan.

Baca selengkapnya.

Prabowo kantongi komitmen investasi Rp574 triliun dari Jepang-Korsel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan berhasil mengantongi komitmen investasi hingga Rp574 triliun.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Prabowo menyepakati komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun, sedangkan kunjungan di Seoul, Korea Selatan, tercapai kesepakatan konkret berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha dengan total nilai sebesar 10,2 miliar dolar AS atau setara Rp173 triliun.

Baca selengkapnya.

Transparansi tuntas, OJK yakin MSCI tak turunkan status pasar modal RI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis status pasar modal Indonesia tidak akan diturunkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) Inc, dari emerging market menjadi frontier market seiring telah tuntasnya empat agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pasar modal Indonesia saat ini memiliki posisi yang semakin kuat dari sisi transparansi, integritas, keterbukaan informasi, hingga penegakan aturan, bahkan disebut lebih maju dibandingkan sejumlah pasar modal regional maupun global.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Salah satu gerbang ekspor terbesar Rusia yakni pelabuhan Laut Baltik di Primorsk, telah menjadi sasaran serangan drone. Akibatnya Rusia kehilangan setidaknya 40% stok minyak dalam fasilitas penyimpanan usai diserang drone Ukraina bulan lalu.

Hal ini diungkap Reuters, berdasarkan citra satelit komersial AS. Seperti diketahui Ukraina telah meningkatkan serangan terhadap fasilitas energi Rusia dalam sebulan terakhir, selama perang y ang telah berlangsung lebih dari empat tahun.

Pada bulan lalu, sekitar 40% kemampuan ekspor minyak Rusia lenyap akibat serangan tersebut, ditambah penutupan pipa Druzhba di Ukraina, dan penyitaan kapal tanker yang terkait dengan Rusia.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Menurut citra satelit di akhir Maret, yang disediakan oleh perusahaan intelijen ruang angkasa AS, Vantor, menunjukkan setidaknya delapan tangki penyimpanan dengan kapasitas masing-masing 50.000 meter kubik mengalami kerusakan.

Itu berarti setidaknya 40% dari total penyimpanan pelabuhan dan dapat mempengaruhi pasokan, menurut para pelaku pasar. Tangki-tangki penyimpanan ini memainkan peran penting dalam rantai logistik di pelabuhan dan ketersediaannya secara langsung berdampak pada ekspor minyak.

Sementara itu Pelabuhan Laut Baltik lainnya, Ust-Luga juga diserang bulan lalu beberapa kali, hingga harus menghentikan pemuatan. Arab Saudi Penyelamat Dunia dari Kiamat Minyak? Pipa Raksasa Bypass Selat Hormuz Pompa 7 Juta Barel

Data dari monopoli pipa minyak Rusia, Transneft menunjukkan bahwa Primorsk, yang mampu menangani 1 juta barel minyak per hari, atau hampir 1% dari pasokan minyak global, memiliki 14 tangki minyak mentah dan empat fasilitas penyimpanan diesel di depo minyak utamanya.

Menurut sumber industri, dua dari delapan tangki yang rusak parah digunakan untuk menyimpan diesel. Transneft yang juga mengawasi pelabuhan, tidak menanggapi permintaan komentar.

Otoritas lokal Rusia mengatakan Ust-Luga terkena dampak pada tanggal 22, 25, 27, 29, dan 31 Maret, yang memaksa penghentian operasional ekspor.

Gambar satelit juga menunjukkan bahwa delapan tangki minyak dengan kapasitas 30.000 meter kubik masing-masing di terminal yang disebut Ust-Luga Oil, rusak akibat kebakaran. Itu mencakup sekitar seperempat dari total penyimpanan di tempat tersebut.

Beberapa fasilitas di dermaga juga terkena dampak, demikian ditunjukkan oleh citra satelit. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan tersebut sebagai 'serangan teroris,' dan menambahkan bahwa Rusia sedang bekerja untuk melindungi infrastruktur kritisnya.

Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perlu ada kejelasan terkait implementasi teknis pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya terkait definisi kendaraan yang termasuk dalam kategori pengecualian, mekanisme pengecualian, hingga pengaturan teknis di tingkat SPBU.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut penting agar aktivitas pelayanan masyarakat serta distribusi dan logistik tetap berjalan.

“Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi,” ujar Shinta.

Hal ini, kata dia, menjadi krusial karena tidak semua aktivitas usaha menggunakan angkutan logistik yang secara administratif dikategorikan sebagai kendaraan umum.

Shinta mengatakan bahwa banyak pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan armada sendiri untuk distribusi dan operasional harian yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar maupun Pertalite, sebanyak 50 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan pribadi roda empat sudah cukup untuk mengisi kendaraan hingga penuh.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar tersebut selaras dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang beredar di kalangan media.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan kode batang (barcode) dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar maupun Pertalite, sebanyak 50 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan pribadi roda empat sudah cukup untuk mengisi kendaraan hingga penuh.

“Sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter. Itu tangki sudah penuh. Satu hari. Jadi kami akan mendorong ke sana,” ujar Bahlil.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar tersebut selaras dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang beredar di kalangan media.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam SK tersebut, memuat rencana pembatasan pembelian Pertalite, dengan kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, SK tersebut juga mencantumkan pembatasan biosolar dengan kriteria paling banyak 50 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Kemudian, pembatasan biosolar sebanyak 80 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Selanjutnya, pembatasan pembelian biosolar paling banyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi (Pertalite) negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyampaikan bahwa saat ini belum ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, sebab masih menunggu arahan pemerintah.

“Hingga saat ini, pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi (Pertalite) negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya, tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian,” ujar Wahyudi ketika ditemui di Kantor BPH Migas Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Wahyudi meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu ketetapan yang akan diumumkan oleh pemerintah.

“Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah, nanti kami tunggu komando semuanya, ya,” ucap Wahyudi.

Pertanyaan tersebut menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.

Surat tersebut memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (biosolar) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin RON 90 (Pertalite) oleh badan usaha penugasan (Pertamina) pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Dalam SK tersebut, memuat rencana pembatasan pembelian Pertalite, dengan kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan serupa juga berlaku bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, SK tersebut juga mencantumkan pembatasan biosolar dengan kriteria paling banyak 50 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum, seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

Kemudian, pembatasan biosolar sebanyak 80 liter per hari per kendaraan bagi kendaraan umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat.

Selanjutnya, pembatasan pembelian biosolar paling banyak 200 liter per hari per kendaraan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menerapkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 termasuk Tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau.

Pelaksana Harian Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2026.

“Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,” katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Selasa.

Kebijakan ini, lanjutnya dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat mudik Lebaran sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan ketentuan dalam SKB tersebut, pembatasan operasional angkutan barang akan diberlakukan secara kontinyu mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat, baik di jalan tol maupun jalan arteri.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan, kebijakan ini diambil karena setiap periode Lebaran selalu terjadi lonjakan pergerakan kendaraan, terutama di jalur utama.

“Seperti angkutan Lebaran tahun lalu maupun Nataru, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan, perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik,” ungkap Aan.

Adapun kendaraan yang dibatasi operasionalnya meliputi mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Sementara itu, distribusi logistik masih dapat dilakukan menggunakan kendaraan dua sumbu, kecuali untuk komoditas seperti tanah, pasir, batu, besi, semen, dan kayu.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi sejumlah angkutan penting seperti kendaraan yang membawa BBM atau BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang kebutuhan pokok. Kendaraan yang mendapat pengecualian tetap harus memenuhi ketentuan dimensi dan muatan serta dilengkapi dokumen resmi pengangkutan.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang saat masa angkutan Lebaran Idul Fitri pada 13-29 Maret 2026 demi kelancaran arus mudik dan balik.

"Pembatasan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran diberlakukan secara kontinyu mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun arteri. Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

"Distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu terkecuali untuk barang - barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu," jelasnya.

Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu tiga ke atas yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, dan bantuan bencana alam.

Selain itu barang pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi yang ditunjukkan dengan dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan.

Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang.

"Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang," ujar Aan.

Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran Idul Fitri 2026.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang itu tertuang dalam SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; 20/KPTS/Db/2026.

SKB itu ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Kemen PU Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

"Sama halnya seperti angkutan Lebaran tahun lalu ataupun Nataru kemarin, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik," jelas Aan.

Ia menegaskan apabila berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi, dan koordinasi ditemukenali pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perusahaan penyuling minyak swasta terbesar di India , Reliance Industries dikabarkan telah melanjutkan pembelian minyak mentah Rusia setelah sebelumnya menghentikan pembelian untuk mematuhi sanksi AS . Sebelumnya pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft dan Lukoil, pada bulan Oktober, lalu.

AS menyebutkan sanksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada sektor energi Rusia terkait perang Ukraina. Sanksi AS ini memberikan batas waktu bagi perusahaan global, termasuk penyuling minyal asal India hingga 21 November untuk menghentikan transaksi dengan dua perusahaan besar tersebut.

Pelanggan Minyak dan Gas Rusia Ini Tetap Setia di Tengah Ancaman Sanksi Barat



Seperti dilansir Bloomberg, pihak-pihak yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Reliance sedang mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon dari pemasok yang tidak terkena sanksi. Perusahaan itu menyewa kapal tanker Aframax dari perusahaan Rusia RusExport dan mengirimkan barel-barel tersebut ke kilang mereka yang menghasilkan 660.000 barel per hari di Jamnagar, sebuah pabrik yang memasok bahan bakar ke pasar domestik India, kata sumber anonim tersebut.

Reliance, yang memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Rosneft, mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan menghentikan pembelian untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi AS. Pihak perusahaan mengatakan, bahwa muatan terakhir seperti itu dimuat pada 12 November.

Seorang sumber perusahaan mengatakan kepada Reuters, bahwa pengiriman yang sedang berlangsung merupakan “transaksi yang sudah ada sebelumnya yang sedang diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan sanksi.”

Seperti diketahui, India merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, dan menjadi pasar utama bagi minyak mentah Rusia setelah meningkatnya konflik di Ukraina pada 2022. Data dari perusahaan analis Kpler menunjukkan Rusia telah menjadi pemasok minyak utama bagi negara Asia Selatan ini sejak saat itu, menyediakan lebih dari 36% dari impor minyak mentah India sepanjang tahun ini.

Merespons sanksi AS, beberapa penyuling utama India menghentikan sementara pesanan baru dan mencari pasokan alternatif. Lainnya, seperti Indian Oil Corporation yang didukung negara, mengatakan bahwa mereka akan terus membeli minyak dari produsen Rusia yang belum terkena sanksi.

25 Tahun Lagi, India Bakal Menjadi Konsumen Minyak Terbesar di Dunia



Negara-negara Barat telah berulang kali menargetkan Rusia. Presiden AS Donald Trump sempat mengumumkan tarif 25% terhadap India pada bulan Agustus sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia, dengan alasan perdagangan tersebut memperpanjang konflik Ukraina.

Namun New Delhi telah menepis kritikan terkait perdagangan dengan Moskow, dengan mengatakan bahwa kebijakan energinya didorong oleh kepentingan nasional. Kurang lebih pada waktu yang sama, UE (Uni Eropa) juga memberlakukan paket sanksi ke-19 yang menargetkan ‘armada bayangan’ Rusia.

Moskow menyatakan bahwa ancaman sanksi atau tarif terhadap mitranya melanggar hak kedaulatan mereka.