JAKARTA, KOMPAS.com – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg masih berlaku sama di seluruh Indonesia hingga Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, pembaruan harga terakhir dilakukan pada 18 April 2026. Harga tersebut merupakan harga jual ex-agen yang sudah termasuk margin agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bright Gas mulai 18 April 2026. Saat itu, harga Bright Gas 5,5 kg naik sekitar 18 persen, sedangkan Bright Gas 12 kg juga mengalami kenaikan dengan besaran yang hampir sama.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 belum ada perubahan harga baru, sehingga masyarakat masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak April lalu.

Berikut daftar harga resmi Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg di berbagai provinsi di Indonesia.

Daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di setiap provinsi

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, berikut harga Bright Gas per tabung yang berlaku hingga Minggu (28/6/2026).

1. Aceh

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

2. Sumatera Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

3. Sumatera Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

4. Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

5. Kepulauan Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Bright Gas 12 kg: Rp 208.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 100.000

7. Jambi

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

8. Bengkulu

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

9. Sumatera Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

10. Bangka Belitung

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

11. Lampung

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

12. DKI Jakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

13. Banten

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

14. Jawa Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

15. Jawa Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

16. DI Yogyakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

17. Jawa Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

18. Bali

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

19. Nusa Tenggara Barat (NTB)

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

20. Nusa Tenggara Timur (NTT)

• Belum tersedia SPBE.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Pekerja memasang segel pada tabung gas 12 kg di distributor gas nonsubsidi di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi untuk tabung 5,5 kg naik sebesar Rp17.000 atau menjadi Rp107.000 per tabung, dan tabung 12 kg menjadi Rp228.000 atau mengalami kenaikan Rp36.000 dari harga sebelumnya.

21. Kalimantan Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

22. Kalimantan Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

23. Kalimantan Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

24. Kalimantan Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

25. Kalimantan Utara (Tarakan)

• Bright Gas 12 kg: Rp 265.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 124.000

26. Sulawesi Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

27. Gorontalo

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

28. Sulawesi Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

29. Sulawesi Tenggara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

30. Sulawesi Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

31. Sulawesi Barat

• Belum tersedia SPBE.

32. Maluku (Ambon)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

33. Maluku Utara

• Belum tersedia SPBE.

34. Papua (Jayapura)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

35. Papua Barat

• Belum tersedia SPBE.

36. Papua Selatan

• Belum tersedia SPBE.

37. Papua Pegunungan

• Belum tersedia SPBE.

38. Papua Tengah

• Belum tersedia SPBE.

39. Papua Barat Daya

• Belum tersedia SPBE.

DOK. PERTAMINA Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta tim relawan Pertamina Peduli, mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 kilogram (KG) ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur, yang saat ini masih terisolir.

Ketentuan harga Bright Gas

Pertamina menjelaskan, harga yang tercantum merupakan harga jual ex-agen yang berlaku untuk wilayah dengan radius maksimal 60 kilometer dari SPBE.

Untuk lokasi yang berada di luar radius tersebut, harga dapat bertambah sesuai biaya distribusi yang dikenakan secara wajar.

Selain itu, harga jual Bright Gas sudah mencakup margin agen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui pula, hingga saat ini belum tersedia SPBE untuk distribusi Bright Gas di sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami penyesuaian atau naik per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Selasa (21/4/2026), harga LPG 5,5 kg dipatok sebesar Rp107.000 per tabung atau naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg dibanderol sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Berikut daftar harga LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di seluruh Indonesia per 21 April 2026:

Harga LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak mengalami perubahan.

Dia menekankan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi tersebut meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Bahlil pernah menyebut bahwa harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer atau sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil, Selasa (4/2/2025).

Harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang berlaku mulai 18 April 2026.

Kenaikan harga LPG ini menjadi yang pertama sejak 2023, setelah sebelumnya harga sempat diturunkan pada November 2023.

Untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga LPG 12 kg naik dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung atau meningkat 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG 5,5 kg naik dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung atau sebesar 18,89 persen.

Harga di wilayah lain menyesuaikan dengan biaya distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Mengacu laman MyPertamina, harga jual ex-agen berlaku untuk radius hingga 60 kilometer dari SPBE, dan dapat bertambah jika jarak distribusi lebih jauh. Harga tersebut sudah termasuk margin agen serta pajak sesuai ketentuan.

Kenaikan harga LPG tidak terlepas dari lonjakan harga minyak global. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada terganggunya distribusi energi dunia, termasuk jalur Selat Hormuz yang selama ini menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak global.

Selain itu, serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk pasokan energi global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak yang pada akhirnya berdampak pada harga LPG di dalam negeri.

LPG nonsubsidi untuk masyarakat mampu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPG 12 kg merupakan elpiji nonsubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, negara hadir untuk seluruh rakyat, namun bantuan energi diprioritaskan bagi kelompok kurang mampu.

“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” kata dia.

Bahlil memastikan harga LPG 3 kg bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tengah gejolak global, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga dapat mengalami penyesuaian.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat berpenghasilan tinggi agar tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

“Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye,” kata dia.

Terkait pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan LPG dalam kondisi aman. Pemerintah juga membuka sumber impor baru, termasuk dari Rusia, untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah aman,” ujar Bahlil.

Daftar harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg di seluruh provinsi

Dikutip dari laman mypertamina.id, Minggu (19/4/2026), berikut perincian harga LPG 12 kg dan 5,5 kg atau Bright Gas per 18 April 2026:

Provinsi Aceh

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Utara

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Barat

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Kepulauan Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Batam (FTZ)

• 12 Kg : Rp 208.000
• 5,5 Kg : Rp 100.000

Provinsi Jambi

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bengkulu

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bangka Belitung

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Lampung

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi DKI Jakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Banten

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Tengah

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi DI Yogyakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Timur

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Bali

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Kalimantan Barat

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Tengah

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Selatan

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Timur

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)

• 12 Kg : Rp 265.000
• 5,5 Kg : Rp 124.000

Provinsi Sulawesi Utara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Gorontalo

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Tengah

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Maluku (Ambon)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Provinsi Papua (Jayapura)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang berlaku mulai 18 April 2026.

Kenaikan harga LPG ini menjadi yang pertama sejak 2023, setelah sebelumnya harga sempat diturunkan pada November 2023.

Untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga LPG 12 kg naik dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung atau meningkat 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG 5,5 kg naik dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung atau sebesar 18,89 persen.

Harga di wilayah lain menyesuaikan dengan biaya distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Mengacu laman MyPertamina, harga jual ex-agen berlaku untuk radius hingga 60 kilometer dari SPBE, dan dapat bertambah jika jarak distribusi lebih jauh. Harga tersebut sudah termasuk margin agen serta pajak sesuai ketentuan.

Kenaikan harga LPG tidak terlepas dari lonjakan harga minyak global. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada terganggunya distribusi energi dunia, termasuk jalur Selat Hormuz yang selama ini menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak global.

Selain itu, serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk pasokan energi global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak yang pada akhirnya berdampak pada harga LPG di dalam negeri.

LPG nonsubsidi untuk masyarakat mampu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPG 12 kg merupakan elpiji nonsubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, negara hadir untuk seluruh rakyat, namun bantuan energi diprioritaskan bagi kelompok kurang mampu.

“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” kata dia.

Bahlil memastikan harga LPG 3 kg bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tengah gejolak global, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga dapat mengalami penyesuaian.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat berpenghasilan tinggi agar tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

“Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye,” kata dia.

Terkait pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan LPG dalam kondisi aman. Pemerintah juga membuka sumber impor baru, termasuk dari Rusia, untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah aman,” ujar Bahlil.

Daftar harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg di seluruh provinsi

Dikutip dari laman mypertamina.id, Minggu (19/4/2026), berikut perincian harga LPG 12 kg dan 5,5 kg atau Bright Gas per 18 April 2026:

Provinsi Aceh

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Utara

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Barat

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Kepulauan Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Batam (FTZ)

• 12 Kg : Rp 208.000
• 5,5 Kg : Rp 100.000

Provinsi Jambi

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bengkulu

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bangka Belitung

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Lampung

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi DKI Jakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Banten

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Tengah

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi DI Yogyakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Timur

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Bali

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Kalimantan Barat

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Tengah

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Selatan

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Timur

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)

• 12 Kg : Rp 265.000
• 5,5 Kg : Rp 124.000

Provinsi Sulawesi Utara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Gorontalo

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Tengah

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Maluku (Ambon)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Provinsi Papua (Jayapura)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga gas minyak cair (LPG) ukuran 12 kg alias Bright Gas menjadi Rp228.000 yang berlaku mulai Sabtu (18/4/2026). Harga itu naik dari semula Rp192.000 per tabung.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga baru gas elpiji merah muda tersebut merupakan harga jual eks-agen untuk pengisian ulang alias refill yang berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar,” tulis Pertamina dikutip dari laman tersebut.

Pertamina Patra Niaga kemudian menjelaskan bahwa nominal tersebut juga telah mencakup margin agen, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara terperinci, harga LPG 12 kg sebesar Rp228.000 berlaku antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, harga LPG 12 kg yang lebih tinggi diterapkan di luar Pulau Jawa, yakni pada rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Kecuali free trade zone (FTZ) Batam dengan harga Rp208.000 per tabung, elpiji Bright Gas dibanderol tertinggi Rp285.000 yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku (Ambon), dan Provinsi Papua (Jayapura).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar. Namun, dia memastikan bahwa harga LPG 3 kg tidak akan naik.

Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu, harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192.000 per tabung atau turun sebesar Rp12.000 per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram (Rp/kg) mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah global dipicu oleh eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global termasuk penghentian pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Selain itu, berbagai serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk kondisi pasokan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak akan naik.
Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Sementara itu, Bahlil belum bisa memastikan kalau harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal stabil. Dia menyebut, harga LPG nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar.
Dia pun meyakini bahwa masyarakat mampu yang mengonsumsi LPG 12 kg tidak akan merasa tertekan. Pasalnya, penghasilan mereka sudah tinggi.Bahlil lantas meminta agar masyarakat mampu tidak beralih menggunakan LPG 3 kg.
"Jadi kalau masa contoh model kayak orang kaya, masa orang kaya pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kg, sorry ye," tutur Bahlil.
Asal tahu saja, pemerintah tengah gencar mengamankan pasokan LPG di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor.Tingginya ketergantungan impor membuat ketahanan energi RI rentan terhadap gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik.
Kementerian ESDM mencatat impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan naik menjadi 7,8 juta ton pada 2026. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,97 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional sekitar 8,5 juta ton.
Saat ini, sekitar 70% pasokan impor berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 30% dari Timur Tengah, khususnya Saudi Aramco.
Adapun, pemerintah berburu LPG, baik dari sumber impor maupun produksi LPG dalam negeri. Untuk alternatif sumber impor, Kementerian ESDM mengincar pasokan dari negara-negara Asia dan Asean.
Sementara dari dalam negeri, pemerintah melakukan optimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk memproduksi LPG. Salah satu optimalisasi yang didorong adalah pengalihan sebagian produksi propylene dan nafta di RDMP Balikpapan untuk produksi LPG.

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi dinilai memicu risiko peralihan konsumsi ke produk-produk energi bersubsidi. Hal itu mengancam ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan membuka potensi tekanan baru pada anggaran negara.

PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga BBM untuk tiga jenis produk BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 18 April 2026 pukul 00.01 WIB. Penyesuaian harga tersebut berlaku untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang masuk dalam segmen premium.