Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah belum memberikan dampak berarti terhadap harga hewan kurban menjelang Iduladha 2026, seiring dominasi pasokan dari peternak domestik yang tidak bergantung langsung pada dolar Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026), melampaui posisi terlemah saat krisis Asia 1997–1998. Tekanan terhadap mata uang domestik terjadi di tengah pelemahan mata uang Asia lainnya, dipicu ketidakpastian geopolitik akibat kebuntuan perundingan damai AS-Iran yang menjaga harga energi tetap tinggi.

Sejak konflik Timur Tengah pecah pada akhir Februari 2026, rupiah tercatat telah terdepresiasi sekitar 7%. Kondisi ini sempat memicu kekhawatiran akan lonjakan harga komoditas domestik, termasuk daging dan hewan kurban.

Namun, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menilai dampak pelemahan kurs terhadap harga kurban relatif terbatas.

Menurutnya, sebagian besar hewan kurban di Indonesia berasal dari ternak lokal yang lahir dan dibesarkan di dalam negeri. Pasokan tersebar di berbagai sentra produksi, terutama di Pulau Jawa serta wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menjelang Iduladha, distribusi dilakukan dari daerah surplus menuju wilayah dengan permintaan tinggi, termasuk Jakarta, guna menjaga keseimbangan pasokan.

“Perlu ditegaskan bahwa hewan kurban ini mayoritas hewan ternak yang lahir dan dipelihara di Indonesia. Jadi kaitannya dengan kurs tidak terlalu besar,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, dia mengakui pelemahan rupiah tetap berisiko memberi tekanan tidak langsung melalui kenaikan harga bahan bakar dan biaya logistik. Peningkatan ongkos distribusi tersebut dapat berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

Di sisi lain, perilaku konsumen dinilai cenderung tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi harga. Dalam pembelian hewan kurban, masyarakat lebih mempertimbangkan kondisi fisik ternak dibanding faktor harga atau perubahan nilai tukar.

“Begitu melihat sapinya, kambingnya, dombanya bagus, kalau cocok biasanya dibeli. Untuk ibadah, masyarakat umumnya tidak terlalu mempermasalahkan harga,” katanya.

Momentum Iduladha juga menjadi periode penting bagi peternak, yang telah mempersiapkan ternak selama satu hingga dua tahun. Karena itu, musim kurban diharapkan menjadi ajang panen dengan harga jual yang optimal bagi pelaku usaha peternakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan hewan kurban nasional menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan surplus.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan potensi ketersediaan hewan kurban nasional pada 2026 mencapai 3.246.790 ekor, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar 2.355.470 ekor.

“Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor. Terdapat surplus sekitar 891.320 ekor sehingga secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan surplus terjadi pada seluruh jenis hewan kurban utama, baik sapi, kerbau, kambing, maupun domba.

Untuk sapi, ketersediaan tercatat sebanyak 859.268 ekor dengan kebutuhan sekitar 791.452 ekor atau surplus 67.816 ekor. Sementara itu, ketersediaan kerbau mencapai 33.952 ekor dengan kebutuhan 12.914 ekor sehingga surplus 21.038 ekor.

Adapun, kambing tersedia sekitar 1,4 juta ekor dengan kebutuhan diperkirakan 1,08 juta ekor atau surplus 332.861 ekor, sedangkan domba memiliki ketersediaan 935.690 ekor dengan kebutuhan sekitar 466.086 ekor sehingga surplus mencapai 469.604 ekor.

Agung menegaskan seluruh ternak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. “Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan hewan kurban pada 2026 diproyeksikan meningkat sekitar 3,82% atau bertambah 86.727 ekor dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah surplus menuju wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan.

“Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali,” ujar Agung.

Selain menjaga pasokan, pemerintah juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban mengingat tingginya lalu lintas ternak menjelang Iduladha.

Agung menyebut hewan kurban pada umumnya merupakan “tabungan” peternak sehingga kesehatannya harus dijaga melalui program vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak.

Pemerintah saat ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit hewan menular strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), serta antraks.

“Yang kita lakukan tentu pengawasan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan terhadap potensi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku. Saat ini kita masih punya PMK, kemudian Lumpy Skin Disease, kemudian penyakit anthrax,” katanya.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi atau iSIKHNAS.

Selain itu, Kementan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban mengenai tata cara penanganan hewan, proses penyembelihan, hingga pengelolaan daging yang halal, aman, dan higienis sesuai kaidah kesehatan hewan.