Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan dalam membagikan konten terkait kecelakaan kereta di Bekasi Timur, terutama jika informasi tersebut belum terverifikasi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Meutya menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat atau diulang-ulang justru dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban maupun keluarga.

Ia menyoroti, di tengah situasi darurat, beredarnya konten yang tidak perlu, termasuk gambar atau video dari lokasi kejadian berpotensi memperburuk kondisi emosional pihak yang terdampak.

“Penyebaran yang berulang bisa menimbulkan trauma, baik bagi korban maupun keluarga,” ujarnya kepada awak media, di Kantor Kemkomdigi, Selasa (28/4/2026).

Karena itu, Meutya meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menahan diri dari membagikan konten yang tidak memiliki nilai informasi yang jelas atau justru berpotensi menyesatkan.

Ia juga menegaskan bahwa imbauan ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, bukan semata-mata regulasi. Kemkomdigi , kata dia, tidak ingin langsung melakukan intervensi, melainkan mendorong kesadaran publik untuk menjaga etika dalam berbagi informasi.

TULANG BAWANG - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan silaturahmi sekaligus peresmian Gedung UMJ Kampus Tulang Bawang, Lampung, pada Selasa (28/04/2026). Agenda ini merupakan tindak lanjut implementasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Tulang Bawang dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Rektor UMJ, Ma’mun Murod menjelaskan, berdirinya gedung tersebut menjadi komitmen UMJ dalam menghadirkan pendidikan di daerah. UMJ saat ini memiliki 65 program studi, termasuk okupasi terapi yang baru mendapatkan SK, ada 8 prodi yang sedang berproses, serta rencana pembukaan beberapa program doktor dan PSDKU tambahan.

"Hari ini kami bisa melangkahkan kaki di Lampung untuk peresmian gedung sekaligus silaturahmi UMJ di Tulang Bawang. UMJ terus berkomitmen untuk terus memajukan pendidikan serta akan mengangkat dosen dari putra-putri daerah Tulang Bawang dan Lampung," Ma’mun Murod dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah II, Iskhaq Iskandar menambahkan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan harus membangun fondasi yang kuat dengan tujuan utama memerdekakan peserta didik. Kehadiran UMJ diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

"Kehadiran UMJ bukan untuk mengecilkan perguruan tinggi yang sudah ada di Lampung namun justru akan berkolaborasi, bersinergi, membangun dan memajukan pendidikan tinggi khususnya di Provinsi Lampung," katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Kajian oleh Mendikdasmen sekaligus Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti yang menegeaskan pentingnya perguruan tinggi Unggul di daerah untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pendirian kampus terakreditasi unggul di daerah baru itu lebih efisien secara anggaran dan mutunya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada mendirikan perguruan tinggi baru dari awal yang sifatnya coba-coba.

"Karena itu kita berupaya menghadirkan pendidikan yang aksesibel, affordable, dan fleksibel. Aksesibel berarti dekat dengan masyarakat. Affordable berarti terjangkau, bukan gratis, tetapi yang tidak mampu harus dibantu," ujar Abdul Mu'ti.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan masih menunggu pembuktian konkret dari Roblox terkait kepatuhan terhadap PP TUNAS, dengan tenggat waktu dalam dua hari ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa hingga saat ini kepatuhan Roblox masih bersifat parsial, sehingga belum dapat dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Kita akan kedatangan juga perwakilan resmi dari kantor pusat Roblox, kami akan melaporkan dalam 2 hari ke depan kurang lebih bahwa Roblox juga akan memberikan kepatuhan lengkapnya seperti apa," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers Update PP TUNAS, Selasa (28/4/2026).

Meutya menilai bahwa langkah yang ditunggu bukan sekadar komitmen, melainkan implementasi nyata yang menunjukkan kesesuaian penuh dengan aturan perlindungan anak di ruang digital.

Sejauh ini, Roblox diketahui telah melakukan sejumlah penyesuaian, namun Kemkomdigi menilai kepatuhan tersebut baru sebagian dan belum mencakup seluruh aspek yang diatur dalam PP TUNAS.

Dengan kondisi tersebut, Roblox masih berada dalam tahap pengawasan dan menunggu langkah lanjutan yang lebih komprehensif dari platform tersebut.

Melalui tenggat waktu yang diberikan, Kemkomdigi berharap Roblox dapat segera menyampaikan rencana aksi yang jelas dan terukur sebagai bentuk pembuktian kepatuhan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak hanya mengedepankan dialog, tetapi juga menuntut hasil konkret dari setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Ke depan, Kemkomdigi memastikan akan terus memantau perkembangan tersebut dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan jika tidak ada perbaikan signifikan dari pihak Roblox.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat posisi Candi Borobudur dan tiga candi lainnya sebagai pusat religi dunia.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa, menyatakan pembaruan nota kesepahaman (MoU) pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon mulai dimatangkan.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi keempat candi tersebut sebagai pusat ibadah umat Hindu dan Buddha dunia, sekaligus motor pariwisata berkelanjutan.

Menurut dia, pembaruan MoU tersebut sangat mendesak, mengingat masa berlaku kesepakatan periode 2021-2026 akan segera berakhir

Ia mengatakan kesepakatan baru harus lebih implementatif dan memberikan kemudahan bagi umat beragama untuk beribadah.

"Kami mendorong agar MoU ini diperpanjang. Kami juga membahas apa-apa saja yang bisa memajukan pariwisata di empat candi ini," katanya, saat menerima kunjungan Tim Koordinasi Kemenko Perekonomian.

Dalam pertemuan tersebut, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu memberikan catatan strategis agar pengembangan tidak hanya terfokus pada Zona Utama.

Ia meminta agar candi-candi lain di Jateng, seperti di kawasan Tawangmangu (Karanganyar) dan Wonosobo diintegrasikan ke dalam satu paket promosi wisata negara.

"Saya minta candi-candi di Karanganyar dan Wonosobo dimasukkan menjadi satu kesatuan daya tarik. Ini akan memperkuat narasi promosi Jawa Tengah di kancah internasional," katanya.

Ia meyakini peluang itu semakin terbuka lebar seiring dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk rute mancanegara.

Saat ini, rute langsung (direct flight) dari Singapura dan Malaysia telah tersedia yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh wisatawan religi menuju Jateng.

Dalam kesempatan itu, salah satu poin menarik yang dibahas adalah potensi besar pasar wisatawan dari Thailand.

Berdasarkan masukan dari pengelola kawasan, terdapat tren kuat di Thailand karena para orang tua mendorong generasi muda mereka untuk melakukan perjalanan spiritual ke Candi Borobudur.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jateng.

Menurut dia, fokus pemerintah pusat saat ini adalah menyempurnakan MoU agar aspek aktivitas keagamaan dapat berjalan harmonis dengan pelestarian cagar budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Pangsa pasar wisata religi dan ziarah Hindu-Buddha secara global sangat besar. Fokus kita ke depan adalah memastikan Candi Borobudur dan sekitarnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin pesat menuntut peran aktif generasi muda, tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai perumus kebijakan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi di masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, generasi muda perlu memiliki kemampuan ganda, yakni memahami teknologi sekaligus merumuskan kebijakan publik yang relevan dengan perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikannya saat berdialog dengan peserta Youth Parliamentary 2026 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026). Menurutnya, forum simulasi parlemen menjadi sarana penting untuk melatih cara berpikir strategis dalam menyikapi isu-isu nasional.

Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi juga memahami bagaimana sebuah gagasan dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Nezar menilai, proses ini penting untuk membangun kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan teknologi ke depan.

Ia menjelaskan, kebijakan publik memiliki peran sentral dalam mengarahkan perkembangan teknologi, termasuk AI. Regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi tanpa mengabaikan dampak sosial, sekaligus membuka peluang ekonomi baru seperti penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, Nezar juga menyoroti potensi generasi muda akan menghadapi perubahan besar akibat otomatisasi yang akan memengaruhi berbagai sektor.

Oleh karena itu, generasi muda perlu membekali diri dengan pemahaman teknologi agar mampu beradaptasi dan tidak tertinggal.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tiktok menjadi yang pertama melaporkan angka penonaktifan dan yang pertama menunjukkan bahwa komitmen dibarengi juga oleh langkah-langkah nyata yang secara transparan disampaikan kepada publik.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengapresiasi TikTok yang telah menonaktifkan 1,7 juta akun pengguna anak di bawah 16 tahun sejak implementasi PP TUNAS pada 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata komitmen platform dalam melindungi anak di ruang digital.

Sebelumnya, TikTok dilaporkan telah menonaktifkan sekitar 780.000 akun anak dibawah 16 tahun. Hari ini, jumlah akun yang sudah dinonaktifkan sebanyak 1,7 juta.

“Tanggal 10 April lalu kita sudah melaporkan bahwa TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari tanggal 28 Maret,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Update PP TUNAS di Kantor Kemkomdigi, Selasa (28/4/2026).

Menurut Meutya, TikTok menjadi platform pertama yang tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga transparan dalam melaporkan hasil implementasi.

“Tiktok menjadi platform pertama yang memberikan tidak hanya komitmen, tapi secara real angka-angka yang memang sudah diaktifikasi,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku belum memutuskan kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif yang sempat diwacanakan Rp 5 juta per unit, karena skema kebijakannya masih dibahas lintas kementerian.

Agus Gumiwang atau AGK ini mengatakan pembahasan masih berada di tingkat tim teknis, mencakup nominal subsidi, mekanisme penyaluran, hingga model bisnis program.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Meski belum ada keputusan final, Agus memberi sinyal angka subsidi Rp 5 juta per unit yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menjadi salah satu opsi yang dibahas.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus,” ujarnya.

Namun Agus mengakui saat ini pemberian subsidi kendaraan listrik bukan lagi semata instrumen pengurangan emisi, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi di tengah risiko geopolitik global, termasuk gangguan pasokan akibat ketegangan di Selat Hormuz.

Menurut dia, pengalaman gejolak energi global membuat program kendaraan listrik kini dipandang sebagai cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting,” kata Agus.

Pemerintah katanya, mulai menempatkan transisi kendaraan listrik bukan hanya agenda hijau, tetapi juga instrumen keamanan energi nasional.

Agus bahkan membuka peluang insentif tidak berhenti pada sepeda motor listrik, melainkan dapat meluas ke mobil listrik sejalan dengan target jangka panjang elektrifikasi kendaraan.

“Semua nanti akan berbasis electric vehicle, sekarang mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM.” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang menggodok kembali program subsidi motor listrik.

Tahap awal diarahkan pada sekitar 6 juta unit motor baru.

Skema yang dibahas tidak langsung mengonversi seluruh motor berbahan bakar minyak. Pendekatan dimulai dari penjualan motor baru dan dilakukan bertahap.

“Terus yang motor listrik, kan ada program, nanti ada pemikiran untuk mengganti semua motor yang ada di sini. Itu berapa? 120 juta motor? Kok banyak kan? Kalau saya sih, saya mengusulkan, kita kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjual motor kan. Kita akan, tapi enggak semua sekali. Terus kita lihat bertahap. Tapi yang baru akan kita coba buat program, ya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026). Rencana tersebut masih berupa usulan.

Pemerintah mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kapasitas industri. Kajian awal mengarah pada subsidi sekitar Rp 5 juta per unit. Nilai insentif masih bisa berubah mengikuti skema akhir.

Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Program ini membuka kemungkinan penggunaan kembali insentif fiskal untuk kendaraan listrik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal melakukan penataan kawasan pariwisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal menjelaskan Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," jelas Faozal dikutip dari keterangan pers, Selasa (28/4/2026).

Kawasan Senggigi merupakan kawasan wisata awal di NTB sebelum populer kawasan baru seperti Mandalika, Pantai Pink, dan lainnya. Selain menawarkan pantai yang indah, Senggigi juga menjadi pusat hiburan dan akomodasi di NTB.

Akan tetapi kunjungan ke Senggigi semakin menurun saat pandemi covid-19, dan sulit pulih hingga saat ini. Industri hiburan di Senggigi juga tidak seramai dulu. Upaya revitalisasi tersebut menurut Faozal untuk mengembalikan geliat wisata Senggigi.

Selain itu, pemprov NTB bakal melakukan penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

"Kami mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Sebagai informasi, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang melalui BIZAM pada Februari 2026 tercatat sebanyak 5.154 orang, menurun 33,19 persen dibandingkan bulan Januari 2026 yang tercatat sebanyak 7.714 orang.

Selanjutnya, wisman terbanyak berasal dari regional Asean sebanyak 1.804 orang, diikuti oleh regional Asia (Non Asean) sebanyak 943 orang, serta regional Amerika dan Oseania yang masing-masing tercatat sebanyak 291 orang dan 140 orang.

Selain itu, terdapat pula kunjungan wisman dari regional Afrika dan Timur Tengah yang masing-masing tercatat sebanyak 17 orang dan 4 orang.

Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) pada bulan Februari 2026 tercatat sebanyak 1,03 juta orang, turun 13,34% dibandingkan bulan Januari 2026 yang tercatat, sebanyak 1,19 juta orang.

Bisnis.com, BANDUNG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026. Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelolaperusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang sahamuntuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadahpenting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturanperundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan PengawasanDewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegangsaham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankanselama tahun 2025.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yaknisebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjbmemberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhikualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan(Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroansehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaaninduk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Agenda keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologiinformasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspekdigital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sertapeningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Agenda terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapatpersetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan(Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

*Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atasPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegangsaham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurutsaya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

bank bjb juga mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun, menjadikan bank bjbsebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia. Capaian ini tidak terlepasdari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terusditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama.

RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten. bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauanlayanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaanyang baik.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjbmemantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmenperusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menandai tonggak baru dalam transisi energi nasional dengan peluncuran kapasitas terpasang 1,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.

Capaian ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).

Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian Road to IndoSolar 2026 dan disebut sebagai fondasi awal menuju visi pengembangan 100 GW energi surya nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Inisiatif tersebut juga diklaim sejalan dengan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT), hingga penguatan daya saing industri nasional melalui energi rendah emisi.

Dalam lima tahun terakhir, kapasitas PLTS atap nasional disebut tumbuh hampir 10 kali lipat, dari sekitar 146 megawatt (MW) pada 2024 menjadi 1,3 GW pada 2026.

Capaian ini turut ditopang potensi energi surya Indonesia yang menurut kajian IESR 2025 mencapai 165,9 GW untuk PLTS darat dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

PLTS atap dinilai jadi solusi strategis

AESI menyebut PLTS atap menjadi salah satu solusi strategis karena dapat diterapkan secara cepat, modular, dan terdistribusi untuk berbagai segmen, mulai rumah tangga, bangunan komersial, UMKM, fasilitas publik, hingga industri skala besar.

Melalui pendekatan energi terdesentralisasi, pengembangan PLTS atap juga diklaim berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi nasional, pengurangan emisi karbon, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan industri manufaktur dan rantai pasok lokal.

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan, capaian tersebut menunjukkan energi surya telah bergeser dari sekadar potensi menjadi kebutuhan strategis nasional.

“Capaian ini menunjukkan bahwa energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia,” ujar Mada dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Saat ini, AESI memiliki sekitar 135 anggota yang mewakili berbagai elemen ekosistem energi surya, mulai dari manufaktur, pengembang proyek, penyedia teknologi, lembaga keuangan, hingga lembaga sertifikasi.

Pemerintah bidik 80 sampai 100 GW PLTS

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut target pengembangan PLTS nasional berada di kisaran 80 GW hingga 100 GW.

“Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri,” kata Eniya.

Ia menambahkan, pengembangan PLTS juga diproyeksikan membuka peluang ekonomi baru melalui penciptaan lapangan kerja.

“Target ini bukan sekadar angka, tetapi peluang ekonomi. Kami menghitung setidaknya ada 760.000 pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini,” ujar dia.

Menurut Eniya, pemerintah juga ingin memperluas pemanfaatan fotovoltaik tidak hanya di atap bangunan, tetapi juga melalui ground mounted di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta mendukung akselerasi kendaraan listrik.

PLN siapkan dukungan perizinan digital

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan, capaian 1,3 GW menjadi langkah penting dalam memperluas pemanfaatan energi surya di berbagai sektor.

“Capaian 1,3 GW ini menjadi langkah penting dalam mendorong pemanfaatan energi surya di Indonesia. PLN terus berkomitmen untuk mendukung arah kebijakan nasional, termasuk menjadikan PLTS sebagai bagian utama dalam transisi menuju energi yang lebih bersih,” kata Adi.

Ia menambahkan, PLN juga menghadirkan fitur perizinan PLTS atap melalui aplikasi PLN Mobile guna mempermudah pelanggan mengajukan permohonan dan memantau proses secara transparan.

“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan amanat Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 sekaligus mendorong percepatan pemanfaatan PLTS Atap On-Grid di Indonesia,” ujarnya.

Forum transisi surya digelar

Sebagai bagian dari peluncuran, AESI juga menyelenggarakan National Solar Transition Forum 2026 pada 21 dan 22 April 2026 lalu.

Forum ini menghadirkan pembelajaran dari praktik regional seperti India, Pakistan, dan Thailand, sekaligus membahas isu kebijakan, investasi, kesiapan infrastruktur, serta penguatan pasar energi surya nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah menahan harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat mulai memunculkan tekanan berlapis di sisi hulu, dari produsen hingga petani, seiring lonjakan biaya produksi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan harga acuan.

Di satu sisi, pemerintah meminta pelaku usaha tidak menaikkan harga, bahkan mengancam penindakan hukum atas pelanggaran harga eceran tertinggi. Di sisi lain, struktur biaya di lapangan berubah signifikan akibat kenaikan bahan baku, logistik, hingga energi.

Kondisi ini memunculkan anomali harga yang kian sulit dijelaskan secara sederhana sebagai persoalan pasokan.

Fenomena tersebut terlihat pada komoditas minyak goreng rakyat Minyakita. Meski pasokan crude palm oil domestik melimpah hingga 5,7 juta ton, harga di pasar justru melonjak ke kisaran Rp20.000–Rp22.000 per liter, jauh di atas HET Rp15.700 per liter.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menilai lonjakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, produksi yang ada saat ini cukup, dan bahan baku dalam kondisi aman.

“Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi soal distribusi yang tidak dikendalikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, dikutip Senin (27/4/2026).

Dia menegaskan produsen tidak boleh lepas tangan atas distribusi produknya. Produsen diminta ikut bertanggungjawab.

“Ini produk mereka, mereka yang harus bertanggung jawab penuh sampai ke tangan konsumen. Kalau ada distributor yang bermain harga, tindak. Cabut. Jangan diberi ruang,” katanya.

Namun, tekanan tidak hanya terjadi di sektor minyak goreng. Kebijakan harga acuan juga mulai menekan komoditas lain, termasuk daging sapi.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga acuan pembelian sapi hidup di tingkat produsen menjadi Rp59.000 per kilogram. Sementara itu, harga jual daging di konsumen tetap ditahan pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

Kerugian Rantai Pasok

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai kombinasi kebijakan tersebut berisiko memicu kerugian di sepanjang rantai pasok.

Dia menyebut situasi ini sebagai dilema struktural antara menjaga harga konsumen dan keberlanjutan usaha.

“Kalau itu sehari, dua hari, seminggu, sebulan mungkin ya. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, ya tahu sendiri, lama-lama kan jebol,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi telah turut mendorong lonjakan biaya transportasi, produksi, hingga kemasan. Perubahan struktur ongkos tersebut tidak tercermin dalam harga acuan yang masih mengacu pada kondisi lama.

Khudori juga menyoroti pendekatan penegakan hukum yang dinilai berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

“Kalau acuan itu tidak diikuti oleh pelaku usaha, mereka didatangi oleh aparat penegak hukum. Ini membuat pelaku usaha ketakutan, padahal yang mereka jual barang legal,” ujarnya.

Tekanan tersebut bahkan mulai berdampak pada keputusan bisnis. Sejumlah pelaku usaha disebut mempertimbangkan menghentikan pasokan ke ritel modern karena harga jual tidak menutup biaya produksi.

“Kalau mereka masuk, itu rugi,” katanya.

Jika kondisi ini berlanjut, Khudori memperingatkan potensi berkurangnya pasokan di pasar modern. Produk yang tersedia bisa terbatas pada beras program pemerintah atau beras khusus yang belum tentu sesuai preferensi konsumen.

Efisiensi yang dilakukan pelaku usaha untuk bertahan juga berpotensi menurunkan kualitas produk. Khudori menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan bersifat temporer.

“Mestinya dalam jangka pendek sesuaikan acuan. Kalau situasi berubah, bisa diubah lagi,” katanya.

Dia juga menyoroti dasar hukum pengaturan harga yang dinilai tidak sepenuhnya mengikat pelaku usaha swasta. “Penetapan harga itu hanya berlaku untuk pemerintah, tidak mengikat swasta,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan serupa juga terjadi di tingkat petani, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia Kusnan menyebut harga cabai masih berfluktuasi di kisaran Rp64.000 per kilogram di tingkat konsumen, setelah sempat menyentuh Rp75.000–Rp85.000 per kilogram. Namun, disparitas harga antara petani dan konsumen masih lebar.

“Kalau di pasar akhir Rp64.000 per kilogram, di tingkat petani mungkin hanya Rp32.000–Rp35.000 per kilogram,” ujarnya.

Margin tersebut tidak dinikmati petani, melainkan terserap dalam rantai distribusi dan biaya logistik.

Kusnan menjelaskan tekanan terhadap petani berasal dari cuaca ekstrem yang meningkatkan biaya produksi hingga 30%, kenaikan harga pupuk dan pestisida, serta lemahnya posisi tawar akibat ketergantungan pada tengkulak.

“Tengkulak masih memegang peran dominan karena menyediakan kepastian serapan dan modal instan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti pentingnya kesiapan industri dalam negeri atau lokal dalam upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi gradual melihat juga kesiapan industrinya, dan melihat sambil juga aware bahwa ada economic benefit kalau kita juga mengutamakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) atau mengutamakan di industri dalam negeri,” kata Direktur BPI Danantara Lucky Lukman dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Menurut Lucky, pengembangan EBT di Indonesia tidak bisa lepas dari elemen produksi lokal atau local content. Tak hanya lebih efisien dari segi biaya, adanya produk atau teknologi terkini dengan TKDN juga menjadi nilai tambah di mata investor di sektor energi bersih tersebut.

“Jadi memang harus dilihat benar dan di-exercise bagaimana kita punya strategi untuk membuat ini lebih lokal, tapi juga tidak membuatnya jadi makin mahal,” ujar Lucky.

Hal itu, lanjut dia, penting menyusul Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran EBT mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau hingga saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan transisi energi sudah tidak terelakkan lagi untuk menjadi salah satu pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran menjadi momentum untuk tidak tergantung pada energi fosil, dan Indonesia harus mampu menciptakan EBT yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa transisi energi bukanlah lawan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kita bisa bersama-sama membuat satu pilar utama untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong transisi energi bersih,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026