Bisnis.com, KUNINGAN- Gelombang penolakan terhadap dugaan praktik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kian menguat.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas pencinta alam mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas yang diduga berlangsung tanpa dasar perizinan resmi serta mengusut aktor yang terlibat dalam rantai distribusinya.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Kuningan untuk Alam Raya (AKAR), serta komunitas pecinta alam lainnya menilai praktik penyadapan di kawasan konservasi bertentangan dengan prinsip perlindungan ekosistem.

Aktivis AKAR, Amalo mengatakan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan taman nasional wajib mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terbukti tidak memiliki dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan otoritas berwenang, aktivitas tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam.

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang menampung dan memperdagangkan getah hasil sadapan. Rantai distribusinya harus jelas dan sesuai hukum,” ujar Amalo, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, sorotan publik menguat setelah beredar informasi kalau penyadapan telah berlangsung sejak 2021 di lereng Gunung Ciremai yang termasuk zona taman nasional. Kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa liar, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Ia menyebut penyadapan berlebihan dapat berdampak ekologis serius. Ia menilai teknik koakan yang tidak sesuai standar berpotensi merusak batang pinus dan menurunkan kualitas tegakan hutan.

"Kerusakan vegetasi bisa memengaruhi debit air dan meningkatkan risiko longsor di lereng Ciremai. Ini bukan semata soal ekonomi, tapi keselamatan lingkungan,” katanya.

Selain isu legalitas dan dampak ekologis, massa aksi juga menyoroti dugaan perundungan terhadap aktivis lingkungan yang sebelumnya menyampaikan kritik atas praktik penyadapan tersebut. Mereka meminta jaminan perlindungan agar kebebasan berpendapat dalam isu lingkungan tetap terjaga.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Gunung Ciremai sekaligus menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis.

“Saya menyesalkan kejadian perundungan tersebut. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.

Terkait polemik penyadapan, Dian menegaskan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kementerian terkait sejak enam bulan terakhir untuk meminta kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan.

Ia menekankan komitmen Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang pembangunan daerahnya harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. “Kuningan adalah Kabupaten Konservasi. Arah pembangunan wajib berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola TNGC belum memberikan penjelasan rinci mengenai status legalitas aktivitas penyadapan yang dipersoalkan. Namun, pengawasan kawasan taman nasional disebut terus dilakukan guna mencegah perambahan dan pemanfaatan sumber daya tanpa izin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah komoditas ekspor baru yang dikenakan tarif bea keluar, yakni getah pinus.

Ketentuan ini ia tetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2025 per 10 Oktober 2025. PMK 68/2025 yang merevisi PMK 38/2024 ini berlaku 7 hari setelah diundangkan per 15 Oktober 2025.

"Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta getah pinus," dikutip dari bagian menimbang PMK 68/2025, Jumat (17/10/2025).

Dengan adanya penambahan barang ekspor yang dikenakan bea keluar itu, maka kini terdapat 6 komoditas yang terkena tarif ekspor dari sebelumnya hanya 5 komoditas.

Adapun daftar komoditas ekspor terbaru yang dikenakan bea keluar oleh Purbaya yakni kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dengan kriteria tertentu, serta getah pinus.

"Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor," sebagaimana tertera dalam Pasal 1 PMK 68/2025.

Besaran tarif bea keluar atas barang ekspor tersebut dikenakan berdasarkan pos tarifnya secara detail dengan rentang yang beragam sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam PMK 38/2024.

Khusus untuk getah pinus tarif yang dikenakan sebesar 25%. Sedangkan untuk komoditas lain masih serupa dengan PMK yang lama.

Pengenaan tarif yang berubah terjadi untuk komoditas ekspor Biji Kakao yang disesuaikan dengan tingkat harga referensi internasional. Dalam PMK 68/2025, tarif komoditas biji kakao kini 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%,

Sebelumnya, dalam PMK 38/2024 tarif yang ditetapkan sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% sesua rentang harga referensi nya masing-masing≤US$2.000, ≤US$2.750, ≤US$3.500, dan >US$3.500 per ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperluas daftar barang ekspor yang dikenakan bea keluar dengan memasukkan komoditas getah pinus melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2025.

Regulasi ini merupakan perubahan atas PMK No. 38/2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Perubahan tersebut tertuang dalam Pasal I angka 1 PMK 68/2025, yang mengubah Pasal 2 ayat (2) PMK sebelumnya. Dengan demikian, daftar barang ekspor yang dikenakan bea keluar kini terdiri atas enam kelompok, yaitu kulit dan kayu; biji kakao; kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; produk hasil pengolahan mineral logam; produk mineral logam dengan kriteria tertentu; dan getah pinus.

Dalam Pasal 12A, diatur besaran tarif bea keluar atas ekspor getah pinus sebesar 25%. Ketentuan tarif tersebut tercantum dalam Lampiran huruf G, yang menjadi bagian baru dari PMK 68/2025.

Selain menambah komoditas baru, pemerintah juga menurunkan tarif bea keluar untuk ekspor biji kakao. Berdasarkan Lampiran huruf B yang diubah melalui PMK 68/2025, struktur tarif biji kakao kini menjadi 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%, menyesuaikan dengan tingkat Harga Referensi internasional.

Sebelumnya, tarif dalam PMK 38/2024 ditetapkan sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% untuk empat rentang harga referensi (≤US$2.000, ≤US$2.750, ≤US$3.500, dan >US$3.500 per ton).

Perubahan lainnya terdapat pada Lampiran huruf C, yang mengatur tarif BK atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dalam PMK 68/2025, pemerintah menambah beberapa jenis produk turunan sawit, seperti Palm Oil Mill Effluent Oil, High Acid Palm Oil Residue, serta produk fatty acid seperti SPFAD dan SPKFAD, yang sebelumnya belum diatur dalam PMK 38/2024.

Dalam konsideransnya, Purbaya menegaskan bahwa perubahan dilakukan “untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta getah pinus.”

PMK 68/2025 ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 15 Oktober 2025. Beleid anyar ini akan mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal II.