Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi memproyeksi harga minyak mentah dunia terus melanjutkan kenaikan menuju level US$150 per barel dalam hitungan dua hingga tiga minggu ke depan. Potensi tersebut sangat mungkin terjadi jika Selat Hormuz tetap tertutup bagi kapal tanker,

Pernyataan al-Kaabi kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang dirilis Jumat (6/3) tersebut muncul hanya beberapa jam sebelum adanya laporan bahwa Kuwait, salah satu anggota pendiri OPEC itu telah mulai menghentikan produksi di beberapa ladang minyak.

Hal tersebut dilakukan karena Kuwait tak lagi memiliki tempat untuk menyimpan pasokan minyak selama lalu lintas di Selat Hormuz masih lumpuh total. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, Kuwait juga sedang mendiskusikan pemotongan produksi lebih lanjut, termasuk operasi penyulingan, ke tingkat yang hanya mencukupi kebutuhan domestik.

Hingga saat ini, besarnya penghentian produksi di Kuwait belum dikuantifikasi secara pasti sebagaimana dikutip dari Oilprice, Senin (9/3).

Pria yang juga Presiden dan CEO Qatar Energy tersebut mengungkapkan bahwa semua eksportir minyak dan gas utama di Timur Tengah saat ini sedang bersiap menyatakan force majeure (keadaan memaksa) pada ekspor mereka dalam hitungan hari. Itu dilakukan jika jalur pelayaran vital yakni Selat Hormuz secara de facto tetap tertutup bagi lalu lintas kapal tanker.

Awal pekan ini, perusahaan energi negara Qatar telah menghentikan produksi LNG di pusat Ras Laffan, kompleks LNG terbesar di dunia, dan kemudian mengeluarkan pemberitahuan force majeure kepada para pembeli.

Langkah itu diambil menyusul serangan pesawat nirawak di fasilitas tersebut, serta hampir terhentinya lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz.

Lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz telah merosot dari rata-rata 138 kapal per hari, menjadi hanya dua kapal dalam 24 jam terakhir hingga Kamis (5/3), menurut laporan Joint Maritime Information Center. Pusat informasi tersebut mencatat bahwa kedua kapal yang berhasil melewati selat itu bukanlah kapal tanker.

Saat ini, terdapat puluhan kapal tanker yang terdampar di dekat Hormuz, beberapa di antaranya telah menjadi target serangan, dan perusahaan asuransi telah mencabut perlindungan asuransi perang.

Kondisi tersebutturut berkontribusi pada kelumpuhan perdagangan energi di wilayah penghasil minyak terbesar di dunia tersebut. Di sisi lain,Presiden AS mengumumkan bahwa pemerintah federal akan turun tangan untuk memberikan asuransi, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil.

"Kami memperkirakan semua pihak yang belum menyatakan force majeure akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan jika situasi ini terus berlanjut. Semua eksportir di kawasan Teluk harus menyatakan force majeure," kata al-Kaabi kepada Financial Times.

Pejabat tersebut juga memprediksi bahwa jika perang berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan ekonomi global akan sangat terdampak. Namun, jika perang berakhir hari ini, al-Kaabi menyebut Qatar kemungkinan akan membutuhkan waktu"berminggu-minggu hingga berbulan-bulan" untuk kembali ke jadwal dan siklus pengiriman energi yang normal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) memang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Namun secara rata-rata sepanjang tahun berjalan, dia bilang harga minyak masih berada di bawah asumsi yang digunakan dalam APBN.

"Posisi penutupan 6 Maret estimasi ICP di level US$89,7 per barel. Namun rata-rata year to date ICP masih di kisaran US$67 per barel, masih di bawah yang ditetapkan dalam APBN US$70 per barel," kata Deni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (7/3).

Ia menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi pasar minyak dunia.

Meski harga minyak sempat melonjak, menurut Deni kondisi fiskal pemerintah sejauh ini masih dalam kondisi terkendali.

"Hingga saat ini dampak kenaikan ICP terhadap APBN tetap terkendali dalam batas manageable," ujarnya.

Harga minyak dunia memang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Mengacu pada data Oil Price pada Sabtu (7/3), harga minyak mentah Brent naik 8,52 persen menjadi US$92,69 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melonjak 12,2 persen hingga US$90,90 per barel.

Kenaikan harga energi ini dipicu konflik yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan tersebut juga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global.

Jika konflik berlangsung lebih lama, sejumlah negara produsen energi memperkirakan harga minyak dapat melonjak lebih tinggi. Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi bahkan memperingatkan perang di kawasan tersebut dapat menghentikan ekspor energi negara-negara Teluk dalam hitungan hari.

"Jika perang ini berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan PDB di seluruh dunia akan terdampak. Harga energi semua negara akan naik," kata Saad al-Kaabi dikutip dari Financial Times.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan simulasi risiko terhadap lonjakan harga minyak terhadap APBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan apabila harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) jika tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.

Namun, pemerintah masih memperkirakan rata-rata harga minyak sepanjang tahun berada di kisaran US$72 per barel, sehingga kondisi fiskal dinilai masih dalam batas aman.

Qatar memperingatkan bahwa perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran dapat menjatuhkan perekonomian dunia.

Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengatakan serangan Israel dan AS di kawasan tersebut serta serangan balasan Iran dapat menghentikan seluruh ekspor energi negara-negara Teluk dalam hitungan hari dan mendorong harga minyak hingga US$150 per barel.

"Hal ini akan menjatuhkan perekonomian dunia," kata Saad al-Kaabi kepada Financial Times, dikutip dari Middle East Eye, Jumat (6/3).

"Jika perang ini berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan PDB di seluruh dunia akan terdampak. Harga energi semua negara akan naik. Akan terjadi kekurangan sejumlah produk dan akan muncul reaksi berantai ketika pabrik-pabrik tidak dapat memasok barang," imbuhnya.

Serangan Iran sebelumnya telah mendorong Arab Saudi dan Qatar menghentikan produksi di fasilitas minyak dan gas utama.

Dua drone Iran juga dilaporkan menyerang fasilitas energi di kota industri Ras Laffan dan Mesaieed di Qatar pada awal pekan ini, menurut Kementerian Pertahanan Qatar.

Kementerian Pertahanan Qatar kemudian menyatakan telah menembak jatuh dua jet tempur SU-24 yang datang dari Iran.

Tidak ada korban jiwa dalam serangan drone tersebut, tetapi Qatar Energy, produsen gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) terbesar di dunia, mengumumkan telah menghentikan produksi LNG dan produk terkait.

"Semua pihak yang belum menyatakan force majeure kemungkinan akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan jika situasi ini berlanjut. Seluruh eksportir di kawasan Teluk harus menyatakan force majeure," ujar Saad al-Kaabi.

"Jika tidak, pada akhirnya mereka bisa menghadapi tanggung jawab hukum atas hal tersebut, dan itu pilihan mereka," jelasnya.

Harga minyak mentah Brent naik 2,5 persen menjadi US$87,6 per barel pada Jumat pagi ini waktu Eropa. Ini merupakan level tertinggi sejak konflik pecah pada Sabtu lalu.

Saad al-Kaabi memprediksi harga minyak mentah dapat melonjak hingga US$150 per barel dalam dua hingga tiga pekan ke depan jika kapal tanker dan kapal dagang lainnya tidak dapat melewati Selat Hormuz akibat gangguan dari Iran.

Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati selat tersebut.

Saad al-Kaabi itu juga memperkirakan harga gas bisa naik hingga US$40 per juta British thermal units (MMBtu). Angka ini hampir empat kali lipat dibandingkan sebelum perang dimulai.

"Selain energi, semua perdagangan lain antara kawasan Teluk dan dunia juga akan terhenti, yang akan berdampak besar pada perekonomian negara-negara Teluk serta seluruh mitra dagang di seluruh dunia," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa perusahaan penyedia indeks global Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell telah memberikan dukungannya atas rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia.

“Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin dapat kami sampaikan bahwa FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO)​​​​​,” ujar Jeffrey kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Jeffrey mengatakan penyedia indeks global tersebut menekankan terkait dengan implementasi aksi reformasi pasar modal Indonesia, supaya sesuai dengan time line yang telah disampaikan oleh BEI.

“Mereka menekankan pada implementasinya agar sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan,” ujar Jeffrey.

Dalam kesempatan ini, Jeffrey menyampaikan apresiasnya atas dukungan yang diberikan oleh FTSE Russel, serta mencermati bahwa penyedia indeks global tersebut tidak menyampaikan concern terkait country classification, seperti layaknya yang dilakukan oleh MSCI.

“Kami tentu mengapresiasi dukungan dari FTSE. Kita juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification,” ujar Jeffrey.

Pada Selasa (10/01) pagi waktu Indonesia, FTSE Russell mengumumkan penundaan review indeks Indonesia periode Maret 2026, seiring masih berlangsungnya reformasi pasar modal Indonesia oleh OJK dan BEI, khususnya terkait transparansi dan keandalan perhitungan free float emiten domestik.

Penundaan dilakukan untuk menghindari potensi distorsi indeks akibat ketidakpastian data dan risiko penurunan likuiditas selama masa transisi kebijakan pasar modal. Kebijakan ini bersifat teknis dan sementara, serta tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE.

Selanjutnya, FTSE akan mengumumkan review kuartalan FTSE untuk periode Juni 2026, dengan pengumuman akan disampaikan pada 22 Mei 2026.

Sebagaimana diketahui, OJK bersama BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus mengakselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia, dalam rangka memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar, sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc. (MSCI), dengan agenda reformasi di antaranya:

1. Perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5 persen. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.
2. Penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor, dan KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.
3. Peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Pada penutupan perdagangan sesi I di BEI pada Selasa (10/02) hari ini, IHSG tercatat menguat 100,87 poin atau 1,25 persen ke posisi 8.132,75.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.524.156 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,93 miliar lembar saham senilai Rp11,92 triliun. Sebanyak 572 saham naik, 126 saham menurun, dan 118 tidak bergerak nilainya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SINGAPURA - DBS hari ini mengumumkan gelar Global Bank of the Year 2025 yang diberikan The Banker, bagian dari The Financial Times, dalam ajang penghargaan Bank of the Year. DBS telah tiga kali meraih gelar Global Bank of the Year. Sebelumnya, DBS memperoleh gelar yang sama pada 2018 dan 2021.

Selain gelar Global Bank of the Year, DBS juga memperoleh beberapa gelar terkemuka lain: Asia Bank of the Year, Singapore Bank of the Year,Investment Bank of the Year – Asia, serta untuk pertama kalinya memenangkan gelar Investment Bank of the Year – Financial Institutions Group.

Kinerja DBS mengungguli 294 bank lain yang berpartisipasi, membuktikan status DBS sebagai pemimpin industri yang konsisten membuat dampak positif di industri keuangan global. Gelar tersebut merupakan pengakuan global "Best Bank" kesembilan yang diraih DBS dari media keuangan sejak gelar pertama yang diperoleh pada 2018. Saat ini, DBS menyandang dua gelar bank global terbaik secara bersamaan, dari Euromoney dan The Banker.

Silvia Pavoni, Pemimpin Redaksi The Banker, mengatakan, "Asia menjadi lokasi penerapan teknologi perbankan yang paling menarik dan sering kali diadopsi oleh DBS. Bank DBS gencar berinvestasi dalam teknologi AI demi melindungi nasabah dari aksi penipuan finansial, sebagai isu besar di Singapura. DBS juga berkomitmen melatih staf terkait teknologi baru tersebut. Upaya DBS dalam mengembangkan smart contract sebagai mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan lancar, termasuk lintas yurisdiksi, merupakan salah satu inisiatif yang meninggalkan kesan positif di kalangan dewan juri. Intinya, kami mencari inovasi yang benar-benar bermanfaat guna memenuhi kebutuhan finansial nasabah serta kehidupan sehari-hari. DBS memiliki keunggulan dalam hal ini."

Tan Su Shan, CEO, DBS, menyampaikan, "Kami gembira atas gelar Global Bank of the Year yang kembali diberikan The Banker. Gelar bergengsi ini, serta pengakuan regional dan kategori lainnya, mencerminkan status DBS sebagai pemimpin industri, serta dampak global yang berkelanjutan. Namun, kami akan selalu belajar, bersikap rendah hati, dan gesit. Kami akan terus membuat terobosan, memanfaatkan teknologi baru dan menerapkan praktik berkelanjutan untuk membangun masa depan industri perbankan."

Beridiri pada 1926 di bawah naungan The Financial Times, The Banker merupakan publikasi internasional yang sangat berpengaruh berkat liputan komprehensif tentang dunia keuangan. Lewat penghargaan tahunan Bank of the Year Awards, The Banker mengapresiasi institusi keuangan terbaik di seluruh dunia, serta menilai kinerja unggulan di berbagai sektor perbankan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembahasan mengenai kemungkinan konsolidasi antara Grab dan GoTo kembali mencuat seiring langkah pemerintah menata regulasi transportasi daring. Di berbagai kota, layanan ini masih menjadi pilihan utama mobilitas sekaligus sumber pendapatan bagi banyak pekerja harian.

Wacana tersebut bergulir di tengah proses penyempurnaan aturan terkait keselamatan dan perlindungan bagi pengemudi aktif. Pemerintah masih menyiapkan skema yang menjaga keseimbangan antara konsumen, mitra pengemudi, dan perusahaan.

Dari sisi perusahaan, GoTo memberikan sejumlah penjelasan untuk meredam spekulasi pasar. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen menyatakan rapat pemegang saham pada 17 Desember tidak terkait aksi korporasi apa pun.

Melansir Financial Times, GoTo menegaskan belum ada keputusan mengenai merger dengan Grab dan perusahaan tetap memprioritaskan kepentingan mitra pengemudi serta pelaku UMKM dalam setiap langkah strategisnya.

Kinerja GoTo sendiri menunjukkan perbaikan sejak tahun lalu. Efisiensi operasional dan kenaikan pendapatan menempatkan perusahaan dalam posisi lebih stabil untuk menavigasi perubahan di industri.

Di Singapura, isu konsolidasi turut diamati. The Straits Times melaporkan otoritas setempat belum menerima pemberitahuan resmi dari kedua perusahaan, meski perkembangan regional tetap menjadi perhatian regulator.

Di Indonesia, pandangan mengenai dampak merger masih beragam. Sejumlah pihak menyoroti kemungkinan perubahan harga dan persaingan usaha jika dua pemain besar digabungkan.

Pengamat ekonomi digital Celios, Nailul Huda, menilai mekanisme tarif saat ini masih memberikan batas yang jelas. “Selama tarif batas atas dan bawah diterapkan, perusahaan tidak bisa menekan pendapatan mitra terlalu jauh,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Sebagian pengamat juga menilai kehadiran platform seperti Gojek yang dimiliki GoTo ikut berperan sebagai penyangga ekonomi bagi mereka yang baru kehilangan pekerjaan maupun pekerjaan sampingan, terutama karena fleksibilitas model kerjanya.

Situasi serupa, menurut laporan The Straits Times, juga terlihat di Singapura ketika sebagian warga beralih sementara menjadi pengemudi transportasi daring sambil mencari pekerjaan tetap.

Sejauh ini, pemerintah menegaskan fokus pada perlindungan mitra dan konsumen, sembari menyiapkan opsi kebijakan jika konsolidasi diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri.

Hingga saat ini, penggabungan dua perusahaan teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings tengah dalam pembahasan, dengan pemerintah yang disebut sedang menyusun aturan baru mengenai ojek daring yang membuka peluang kedua platform untuk berkonsolidasi.

Pengamat ekonomi senior, Telisa Falianty, menilai bahwa langkah konsolidasi bisa mewujudkan efisiensi dalam skala ekonomis. Ia mendorong agar regulator yang diwakili pemerintah melalui Danantara melakukan perhitungan lebih lanjut terkait analisis biaya-manfaat (cost-benefit).

Menurutnya, bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi komersial dan dimensi kesejahteraan."Jadi memang ada unsur bisnis itu tetap harus market basis, tapi on the other hand ada juga peran negara untuk melakukan stabilisasi, distribusi, hingga peran saat ada market failure," kata Telisa.

Ia mengingatkan, pergeseran persaingan usaha dari duopoli menjadi monopoli bisa berdampak kurang baik bagi konsumen maupun mitra pengemudi ojek online. Karena itu, isu ini harus melibatkan otoritas terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)."Ini terkait soal pilihan, yang biasanya, misalkan nih supir online juga biasa main dua gitu ya, itu dia kadang diversifikasi gitu. Namun dengan adanya merger ini semua jadi satu, jadi baik driver ataupun konsumen itu jadi tidak punya pilihan," ujar Telisa pada Jumat (14/11).

Sebelumnya, pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen GOTO mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada 17 Desember 2025, yang disebut "tidak terkait dengan aksi korporasi yang direncanakan".Sementara, Financial Times menyampaikan pernyataan manajemen GOTO bahwa belum ada keputusan atau kesepakatan mengenai kesepakatan merger dengan Grab. Lebih lanjut, GOTO dalam keterangan resminya menegaskan perusahaan tetap fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian penting dalam ekosistem GoTo.GOTO menyatakan, jajaran Dewan Komisaris, direksi dan manajemen akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM serta kepentingan sosial lainnya, termasuk lewat strategi merger, akuisisi, atau aksi korporasi strategis lainnya."Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik," pernyataan manajemen GOTO kepada Financial Times.

Pemerintah menganggap bahwa konsolidasi digital dapat menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif. Saat ini melalui Danantara, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan opsi investasi menyusul potensi konsolidasi.Ekonomi digital Indonesia kini menampung jutaan pengemudi, pedagang daring, dan pelaku UMKM yang bergantung pada platform seperti Gojek maupun Grab. Penyatuan dua raksasa teknologi tetap perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar.