Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengemukakan perlunya pembentukan badan independen yang berwenang mengatur penayangan film di bioskop guna memastikan semua film yang layak bisa ditayangkan di layar lebar.

Saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, Lamhot menyampaikan pentingnya pengaturan penayangan film yang lebih berkeadilan.

"Sehingga, saya sepakat biarlah penonton itu yang menentukan. Jangan dong dibatasi ada yang dapat limited screen, dapat 10, 20 (layar). Nah, apa dasarnya menentukan itu, kan kita juga enggak tahu," katanya dilansir dari Antara.

Menurut dia, badan independen di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bisa dibentuk untuk mengatur pemutaran film agar film-film yang diproduksi di daerah mendapat kesempatan yang setara untuk ditayangkan di bioskop.

Dia berpendapat pengaturan penayangan film di bioskop juga diperlukan untuk mendorong perkembangan usaha produksi film di daerah.

​​​​Lamhot mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional akan mendorong peningkatan jumlah bioskop dan akses layar bagi film daerah.

"Karena yang mau kita kejar adalah bagaimana keadilan itu yang pada akhirnya berdampak terhadap bangsa dan negara. Itu yang mau kita coba terobos," katanya.

"Karena, Kementerian Ekonomi Kreatif selalu mengatakan bahwa perfilman ini adalah sebagai instrumen ekonomi baru. Perputaran uang di sini sangat luar biasa," ia menambahkan.

Lamhot juga mendorong rumah produksi untuk membuat lebih banyak film dengan muatan edukasi serta promosi budaya, pariwisata, dan produk lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Rumah produksi film nasional menghadapi tekanan bisnis tinggi di tengah fondasi industri yang masih rapuh. Nasib sebuah film kerap ditentukan hanya dalam hitungan hari sejak tayang, sementara produser juga dibebani persoalan pajak yang dinilai tidak adil.

COO Adhya Pictures, Hendra Hermansyah, mengatakan ketidakpastian menjadi tantangan terbesar pelaku industri, khususnya pemain baru yang sedang membangun portofolio.

Sejak mulai memproduksi film pada 2023, Adhya Pictures telah merilis delapan judul. Namun, capaian bisnisnya jauh dari ideal. “Dari delapan film yang kami produksi, hanya satu yang berhasil. Sisanya ya bisa dibilang flop,” ujar Hendra.

Menurut dia, tekanan terbesar muncul pada masa awal penayangan. Kinerja box office dalam tiga sampai empat hari pertama menjadi penentu apakah film bisa bertahan di bioskop atau justru cepat tersingkir dari layar.

“Hidup kami itu ditentukan di tiga sampai empat hari pertama setelah tayang,” imbuhnya.

Tekanan itu menunjukkan rapuhnya fondasi industri film nasional. Di tengah pertumbuhan jumlah penonton, rumah produksi tetap menanggung risiko besar dari sisi pembiayaan, distribusi, hingga kepastian slot tayang.

Sekretaris Jenderal APROFI, Linda Gozali, menilai bisnis film sejak awal memang dibangun di atas ketidakpastian. Menurut dia, pelaku industri dituntut mampu mengelola risiko dalam seluruh rantai produksi hingga distribusi.

“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.

Di tengah tekanan tersebut, CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, menyoroti skema pajak film nasional yang dinilai memberatkan produser lokal.

Menurut Manoj, produser tetap dikenakan PPN pada sejumlah tahapan, termasuk saat menerima pendanaan investor. Sementara itu, film impor dinilai tidak menghadapi perlakuan serupa.

“Ada beberapa teman-teman yang membuat film dan mendapat investor dia dikenakan pajak PPN lagi, padahal sudah bayar sebelumnya, dan film asing tidak dikenakan lagi, apa itu adil,” katanya.

Sutradara Angga Dwimas Sasongko menilai pembenahan pajak jauh lebih mendesak dibanding wacana screen quota. Menurut dia, skema PPN ganda berisiko memukul produser yang belum tentu untung, tetapi sudah membagikan hasil kepada investor.

“Karena kalau film-film buatan dalam negeri yang ditagih 5 tahun ke belakang itu belum tentu hasilnya untung, kedua mereka juga sudah bagi ke investornya,” jelas Angga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penonton film nasional belum ditopang infrastruktur yang memadai. Keterbatasan jumlah layar bioskop membuat ruang edar film Indonesia, terutama karya rumah produksi kecil, makin sempit.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produser Film Indonesia, Linda Gozali, menilai industri perfilman nasional sedang memasuki fase krusial setelah pertumbuhan pesat pascapandemi. Momentum yang ada dinilai bisa terhenti jika persoalan mendasar tidak segera dibenahi.

Menurut Linda, industri film bergerak dalam siklus lima tahunan. Fase saat ini disebut menjadi momentum pembaruan agar pertumbuhan tidak berhenti di titik yang sama.

Salah satu persoalan utama ialah kekurangan layar bioskop. Menurut dia, infrastruktur perfilman sebenarnya sudah terbentuk, tetapi kapasitasnya belum cukup untuk menopang pertumbuhan produksi.

“Infrastruktur sebetulnya sudah berdiri, tetapi masih kurang. Salah satunya adalah kekurangan layar,” ujar Linda belum lama ini dalam rapat dengar bersama Komisi VII DPR RI.

Data Perusahaan Film Negara menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar. Distribusinya pun timpang. Sekitar 70 persen layar berada di Jawa, disusul Sumatera 15 persen dan Kalimantan 5 persen.

Kondisi ini membuat akses penonton di luar Jawa terbatas. Di sisi lain, film-film baru harus berebut jadwal tayang dalam ruang yang sempit.

Linda menyebut bisnis film selalu sarat ketidakpastian. Dalam kondisi layar yang terbatas, risiko produser makin besar karena keberhasilan film tidak hanya ditentukan kualitas karya, tetapi juga peluang mendapat ruang tayang.

“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.

Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief meminta pemerintah turut hadir untuk membantu arah industri film nasional yang merupakan salah satu media efektif menyampaikan pesan kepada dunia seperti apa Indonesia ini sebenarnya.

Dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Selasa dia mengatakan, industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal Indonesia memiliki segalanya baik di hulu berupa materi dan tema perfilman atau di hilir berupa pasar film yang menjanjikan.

"Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia," kata Hendry Munief.

Menurutnya industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya dan belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman belum kuat seperti negara lain.

Memang dia mengakui, untuk mengkolaborasikan sektor komersil dan dan tujuan bernegara itu gampang-gampang susah.

"Namun akan ada celah karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai berbangsa mereka," ujarnya.

Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersil pemasaran film belum memberikan prioritas kepada film daerah. Pengelola Bioskop di tanah air saat ini lanjutnya belum memprioritaskan penayangan film daerah.

"Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeri," sebutnya.

Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal menurut Hendry Munief banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.

"Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat." terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati Hari Film Nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penguatan ekosistem perfilman tanah air.

Ketua Umum PARFI’56, Marcella Zalianty menyampaikan bahwa momentum tahun ini menjadi titik balik strategis bagi industri film nasional untuk tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga menyelesaikan tantangan yang telah lama dihadapi para insan film.

“Hari Film Nasional 2026 adalah momen kebangkitan. Kita melihat grafik positif dimana film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan tembusan penonton yang signifikan, namun kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus memastikan bahwa kebangkitan ini diiringi dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja film termasuk jam kerja yang sehat, hak kekayaan intelektual, serta pemerataan akses dan infrastruktur,” ujar Marcella Zalianty dalam keterangannya.

PARFI’56 mencatat lonjakan prestasi signifikan sepanjang hampir dua dekade terakhir yang menempatkan film Indonesia pada peta sinema global. Keberhasilan sejumlah film Indonesia di Internasional seperti The Raid: Redemption, Pengabdi Setan, The Raid 2: Berandal. Marlina si Pembunuh Empat Babak, Pengabdi Setan, Kucumbu Tubuh Indahku (Memories of My Body), Seperti Dendam - Rindu Harus Dibayar Tuntas, Rectoverso, Yuni, Sekala Niskala, Women From Rote Island, Gadis Kretek Series, Pangku, dan masih banyak lagi. Yang terbaru adalah Para Perasuk (Levitating) yang terpilih dalam kompetisi World Cinema Dramatic Competition di Sundance Film Festival 2026.

“Pencapaian di dunia internasional ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga pelecut semangat. Narasi lokal dengan pendekatan artistik yang kuat membuktikan bahwa film Indonesia mampu bersaing secara global. Keberagaman budaya dan isu sosial kita juga memiliki resonansi universal,” kata Marcella yang baru saja menyelesaikan film terbarunya Ratu Malaka karya Angga D Sasongko.

PARFI’56 mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan Indonesia dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya kolaborasi produksi pementasan budaya dalam negeri dan membuka peluang kerjasama dengan luar negeri.

Menyikapi dinamika industri, PARFI’56 menyampaikan harapan besar kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. PARFI’56 juga menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah merumuskan kebijakan insentif pajak untuk industri film. “Kami mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti langkah ini. Insentif pajak bukan hanya meringankan beban produksi, tetapi juga mendorong investasi dan menjadikan daerah sebagai lokasi syuting yang kompetitif,” ungkap Marcella.

PARFI’56 mengingatkan pentingnya penyelesaian revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, juga penyelesaian Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN) yang tengah dibahas bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) guna menyusun peta jalan industri yang terstruktur

PARFI’56 juga menyoroti ketimpangan sebaran layar bioskop yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak daerah di Indonesia timur belum memiliki akses yang memadai. “Kami mendukung percepatan pembangunan bioskop di daerah-daerah yang belum terjangkau,” kata Marcella.

Di balik gemerlap prestasi dan angka penonton yang tinggi, PARFI’56 juga menyoroti isu mendasar mengenai kesejahteraan para insan film, mulai dari aktor, kru, hingga pekerja kreatif lainnya. “Kami mengingatkan pentingnya standarisasi kompetensi dan perlindungan hukum bagi para pekerja film. Saat ini, masih banyak talenta muda yang bekerja dengan kontrak yang tidak jelas dan upah yang belum layak. Melalui momentum Hari Film Nasional ini, kami mengajak seluruh ekosistem perfilman untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil dan kondusif,” kata Marcella.

PARFI’56 juga mendorong peran Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memastikan adanya data yang terintegrasi mengenai jumlah pekerja film dan standar upah yang baku, sehingga posisi aktor film jelas sebagai profesional dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, juga diperlukan proteksi dan hak aktor ketika AI di industri film yang kelak menjadi mainstream

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai film Indonesia dengan menonton di bioskop dan bukan film bajakan. Mari kita jadikan Hari Film Nasional ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai titik tolak untuk berkolaborasi. Antara generasi, antara pemda dan pusat, serta antara pemerintah dan swasta. Kami percaya, dengan ekosistem yang kuat, infrastruktur yang merata, serta kesejahteraan insan film yang terjamin, Indonesia tidak hanya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam industri film dunia,” tutup Marcella.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Tanah Air dengan menjadi sponsor utama film aksi terbaru Timur. Film garapan Iko Uwais ini menjadi simbol sinergi antara sektor keuangan dan industri kreatif, sekaligus langkah nyata BNI dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, keterlibatan BNI dalam produksi film ini salah satunya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menumbuhkan potensi ekonomi kreatif Indonesia.

"Industri film memiliki peran penting dalam memperkaya narasi kebangsaan dan membangun optimisme generasi muda. Melalui dukungan terhadap film Timur, BNI ingin berkontribusi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperluas dampak ekonomi kreatif Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Film Timur digarap oleh Iko Uwais yang sekaligus berperan sebagai tokoh utama, serta melibatkan Nagita Slavina sebagai Eksekutif Produser dan Ryan Santoso sebagai Produser. Film ini juga dibintangi oleh Jimmy Kobogau, Aufa Assagaf, Yusuf Mahardika, Billy Bizael Tanasale, Beyon Destiano, Amara Angelica, dan Macho Hungan.

Mengangkat tema perjuangan dan keberanian, Timur bercerita tentang misi pasukan khusus yang berjuang menyelamatkan sekelompok peneliti yang diculik di pedalaman hutan. Dalam prosesnya, tokoh utama harus menghadapi tantangan fisik dan emosional sambil berdamai dengan masa lalunya. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini akan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2025.

Kisah heroik dalam film ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung BNI, yakni semangat perjuangan, kolaborasi, dan nasionalisme, sebagaimana tercermin dalam slogan perusahaan 'Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa'.

Peluncuran resmi film Timur digelar melalui konferensi pers di Plaza Senayan XXI, Jakarta, pada Kamis (6/11/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pemeran film, media nasional, key opinion leaders (KOL), serta perwakilan industri kreatif. Dalam kesempatan tersebut, poster dan trailer resmi film Timur juga diperkenalkan kepada publik.

Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

Lebih lanjut Okki menjelaskan, dukungan BNI terhadap dunia perfilman merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perseroan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Sebelumnya, BNI juga telah berpartisipasi dalam berbagai program budaya, musik, dan seni pertunjukan yang melibatkan generasi muda dan pelaku usaha lokal.

Langkah ini sekaligus memperkuat posisi BNI sebagai mitra pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta memperluas jangkauan ekosistem lifestyle banking yang relevan bagi masyarakat modern, terutama kalangan muda dan digital savvy.

"Melalui dukungan ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berperan dalam mendukung sektor ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kreatif anak bangsa yang membawa Indonesia semakin maju," tutup Okki.

Dengan hadirnya film Timur, BNI berharap sinergi antara dunia keuangan dan industri kreatif dapat menjadi inspirasi bagi kolaborasi lintas sektor lainnya. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan industri kreatif yang tangguh, berdaya saing global, dan penuh semangat kebangsaan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Perfilman Indonesia tengah menulis ulang skenario ceritanya. Setelah mencetak rekor mencapai 80,27 juta penonton film lokal dan menguasai 70% dari total penayangan bioskop pada 2025, kini para insan sinema Tanah Air tengah menciptakan ‘plot twist’ baru sebagai strategi untuk melanjutkan pertumbuhan.

Di tengah penetrasi platform digital, bioskop rupanya tetap menjadi ruang kolektif bagi para sinefil [penggemar film] untuk menikmati pengalaman menonton yang belum tergantikan. Namun, keterbatasan jumlah layar bioskop masih menjadi kendala utama.