Komisi VII DPR minta pemerintah hadir bantu industri film nasional
Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief meminta pemerintah turut hadir untuk membantu arah industri film nasional yang merupakan salah satu media efektif ...
(Antara) 07/04/26 20:32 184440
Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,
Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief meminta pemerintah turut hadir untuk membantu arah industri film nasional yang merupakan salah satu media efektif menyampaikan pesan kepada dunia seperti apa Indonesia ini sebenarnya.
Dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Selasa dia mengatakan, industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal Indonesia memiliki segalanya baik di hulu berupa materi dan tema perfilman atau di hilir berupa pasar film yang menjanjikan.
"Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia," kata Hendry Munief.
Menurutnya industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya dan belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman belum kuat seperti negara lain.
Memang dia mengakui, untuk mengkolaborasikan sektor komersil dan dan tujuan bernegara itu gampang-gampang susah.
"Namun akan ada celah karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai berbangsa mereka," ujarnya.
Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersil pemasaran film belum memberikan prioritas kepada film daerah. Pengelola Bioskop di tanah air saat ini lanjutnya belum memprioritaskan penayangan film daerah.
"Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeri," sebutnya.
Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal menurut Hendry Munief banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.
"Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat." terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
#komisi-vii-dpr #industri-film-nasional #pemerintah-turut-hadir