#30 tag 24jam
Industri Film Tumbuh, Produser Terimpit Ketersediaan Layar Bioskop dan PPN
Produser film nasional tertekan oleh ketidakpastian pasar dan skema PPN yang dianggap tidak adil, meski industri film terus tumbuh. [342] url asal
#film-nasional #industri-film #produser-film #pajak-film #ppn-film #rumah-produksi #ketidakpastian-industri #box-office #distribusi-film #risiko-pembiayaan #slot-tayang #skema-pajak #film-impor #invest
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/04/26 15:04
v/190922/
Bisnis.com, JAKARTA — Rumah produksi film nasional menghadapi tekanan bisnis tinggi di tengah fondasi industri yang masih rapuh. Nasib sebuah film kerap ditentukan hanya dalam hitungan hari sejak tayang, sementara produser juga dibebani persoalan pajak yang dinilai tidak adil.
COO Adhya Pictures, Hendra Hermansyah, mengatakan ketidakpastian menjadi tantangan terbesar pelaku industri, khususnya pemain baru yang sedang membangun portofolio.
Sejak mulai memproduksi film pada 2023, Adhya Pictures telah merilis delapan judul. Namun, capaian bisnisnya jauh dari ideal. “Dari delapan film yang kami produksi, hanya satu yang berhasil. Sisanya ya bisa dibilang flop,” ujar Hendra.
Menurut dia, tekanan terbesar muncul pada masa awal penayangan. Kinerja box office dalam tiga sampai empat hari pertama menjadi penentu apakah film bisa bertahan di bioskop atau justru cepat tersingkir dari layar.
“Hidup kami itu ditentukan di tiga sampai empat hari pertama setelah tayang,” imbuhnya.
Tekanan itu menunjukkan rapuhnya fondasi industri film nasional. Di tengah pertumbuhan jumlah penonton, rumah produksi tetap menanggung risiko besar dari sisi pembiayaan, distribusi, hingga kepastian slot tayang.
Sekretaris Jenderal APROFI, Linda Gozali, menilai bisnis film sejak awal memang dibangun di atas ketidakpastian. Menurut dia, pelaku industri dituntut mampu mengelola risiko dalam seluruh rantai produksi hingga distribusi.
“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.
Di tengah tekanan tersebut, CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, menyoroti skema pajak film nasional yang dinilai memberatkan produser lokal.
Menurut Manoj, produser tetap dikenakan PPN pada sejumlah tahapan, termasuk saat menerima pendanaan investor. Sementara itu, film impor dinilai tidak menghadapi perlakuan serupa.
“Ada beberapa teman-teman yang membuat film dan mendapat investor dia dikenakan pajak PPN lagi, padahal sudah bayar sebelumnya, dan film asing tidak dikenakan lagi, apa itu adil,” katanya.
Sutradara Angga Dwimas Sasongko menilai pembenahan pajak jauh lebih mendesak dibanding wacana screen quota. Menurut dia, skema PPN ganda berisiko memukul produser yang belum tentu untung, tetapi sudah membagikan hasil kepada investor.
“Karena kalau film-film buatan dalam negeri yang ditagih 5 tahun ke belakang itu belum tentu hasilnya untung, kedua mereka juga sudah bagi ke investornya,” jelas Angga.
Layar Bioskop Terbatas, Ruang Tayang Film Nasional Menyempit
Keterbatasan layar bioskop di Indonesia menghambat pertumbuhan film lokal, terutama bagi produksi kecil, dengan distribusi layar yang tidak merata. [238] url asal
#film-nasional #layar-bioskop #film-indonesia #infrastruktur-perfilman #pertumbuhan-film #industri-perfilman #kekurangan-layar #ruang-edar-film #produser-film #penonton-film #bioskop-indonesia #distrib
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/04/26 14:40
v/190882/
Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penonton film nasional belum ditopang infrastruktur yang memadai. Keterbatasan jumlah layar bioskop membuat ruang edar film Indonesia, terutama karya rumah produksi kecil, makin sempit.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produser Film Indonesia, Linda Gozali, menilai industri perfilman nasional sedang memasuki fase krusial setelah pertumbuhan pesat pascapandemi. Momentum yang ada dinilai bisa terhenti jika persoalan mendasar tidak segera dibenahi.
Menurut Linda, industri film bergerak dalam siklus lima tahunan. Fase saat ini disebut menjadi momentum pembaruan agar pertumbuhan tidak berhenti di titik yang sama.
Salah satu persoalan utama ialah kekurangan layar bioskop. Menurut dia, infrastruktur perfilman sebenarnya sudah terbentuk, tetapi kapasitasnya belum cukup untuk menopang pertumbuhan produksi.
“Infrastruktur sebetulnya sudah berdiri, tetapi masih kurang. Salah satunya adalah kekurangan layar,” ujar Linda belum lama ini dalam rapat dengar bersama Komisi VII DPR RI.
Data Perusahaan Film Negara menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar. Distribusinya pun timpang. Sekitar 70 persen layar berada di Jawa, disusul Sumatera 15 persen dan Kalimantan 5 persen.
Kondisi ini membuat akses penonton di luar Jawa terbatas. Di sisi lain, film-film baru harus berebut jadwal tayang dalam ruang yang sempit.
Linda menyebut bisnis film selalu sarat ketidakpastian. Dalam kondisi layar yang terbatas, risiko produser makin besar karena keberhasilan film tidak hanya ditentukan kualitas karya, tetapi juga peluang mendapat ruang tayang.
“Film sebagai industri adalah perpaduan antara bagaimana kita me-manage ketidakpastian dan juga mem-balance ketidakwarasan,” kata Linda.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)