REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tantangan global dan tekanan terhadap praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan, Micromine kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital industri tambang Indonesia melalui acara Micromine User Conference (MUC) 2025. Acara ini mempertemukan profesional geologi, insinyur tambang, dan regulator untuk membahas masa depan pertambangan berbasis data, teknologi, dan keberlanjutan.

Dalam pidato pembukaannya, Regional Manager Micromine APAC Fransiskus Nugroho menyoroti bahwa masa depan industri tambang Indonesia akan ditentukan oleh tiga pilar utama: data yang terintegrasi dan real-time, pemanfaatan AI dan otomasi, serta komitmen terhadap praktik tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Software pertambangan kini bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan otak operasional yang menghubungkan seluruh proses, dari eksplorasi hingga produksi,” ujarnya.

Menyambung pernyataan tersebut, Adam Brew, General Manager APAC Micromine, menegaskan peran penting teknologi dalam transformasi industri melalui rilis pembaruan perangkat lunak 2026.

“Di versi 2026, kami menghadirkan konektivitas dan kecerdasan buatan yang benar-benar mengubah cara tim tambang bekerja—lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kolaboratif.”

GM Exploration and Resources Development Group PT Merdeka Copper Gold Tbk Arief Bastian menyoroti evolusi pemodelan geologi dari era manual hingga era machine learning. Ia menekankan pentingnya integrasi data geologi, geofisika, dan geokimia dalam membangun model geologi yang akurat dan adaptif.

“Meski demikian, peran seorang geolog tetap dibutuhkan dalam era machine learning. Karena, geolog memegang peran fundamental dalam mengambil keputusan atas data yang diolah oleh machine learning,” katanya.

Meski memiliki potensi besar dalam eksplorasi mineral seperti nikel, tembaga, dan emas, Chairwoman MGEI Rosalyn Wullandhary mengatakan tanpa pendekatan yang tepat, proses penambangan akan lambat dan tidak berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rosalyn menjelaskan bahwa penggunaan teknologi AI yang sudah mendapatkan 'pelatihan' mengenai digital twin (proses membangun model secara digital) dan hyperspectral imaging (foto spektrum permukaan tanah) akan memangkas pekerjaan manual serta mempercepat produktivitas.

"Adopsi teknologi seperti AI, digital twin, dan hyperspectral imaging bisa mempercepat siklus eksplorasi dan memastikan nilai tambah nasional yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Senada, Resource Superintendent PT Ceria Nugraha Indotama, Syahril Hidayat membagikan pengalaman langsung bagaimana teknologi dapat mempercepat proses pengolahan data manual dengan menggunakan macro (proses otomasi data dan perhitungan).

"Macro di Micromine mampu memangkas waktu kerja menjadi lebih singkat, yang awalnya butuh dua minggu menjadi dua hari sehingga geolog bisa lebih fokus pada analisis dan interpretasi geologi yang merupakan bagian paling penting dari pekerjaan resource geologist,” ujarnya.

Sementara itu, Mine Engineer PT Stargate Pasific Resources Sabdani Saragih menunjukkan bagaimana Micromine Beyond digunakan dalam perencanaan tambang nikel secara lebih strategis. Sabdani menggunakan perangkat lunak ini untuk melakukan perencanaan tambang strategis guna mengoptimalkan desain tambang dengan fokus pada efisiensi, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap batasan operasional serta lingkungan.

“Dengan menggunakan software Micromine, mining engineer dapat memvalidasi block model yang sudah dibuat oleh geolog dengan lebih mudah sehingga proses perencanaan tambang menjadi lebih akurat dan mudah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan sistem digital MinerbaOne dinilai merupakan langkah positif pemerintah dalam mempercepat proses perizinan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Namun, kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar kebijakan ini tidak justru menghambat.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif mengatakan pada 2023 proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat terhambat karena sistem digitalisasi untuk mineral belum berjalan.

“Batu bara sudah terdigitalisasi, tetapi untuk mineral saat itu belum. Dari daerah ke pusat ada sekitar 4.000–5.000 pengajuan, dikurangi batu bara sekitar 900-an, jadi tetap banyak sekali,” ujar Irwandi dalam dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, keterlambatan digitalisasi sempat membuat proses evaluasi RKAB dilakukan manual dan memakan waktu lama.

Bahkan, kala itu terdapat 29 parameter dalam matriks RKAB yang kemudian disederhanakan menjadi 5. Namun, karena keterlambatan penerbitan keputusan menteri, terjadi kekacauan administrasi.

Kini, seluruh proses sudah beralih ke sistem MinerbaOne yang terhubung ke berbagai kementerian dan lembaga. Meski demikian, sistem baru itu belum bebas dari kendala.

“Kalau proses digital berhenti di satu tahapan, perusahaan harus mengulang dari awal. Ini tentu menyulitkan dan seharusnya ada mekanisme kemudahan,” tuturnya.

Dia menilai, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital MinerbaOne, kemampuan SDM, dan jaminan kontinuitas operasional.

“Kalau delapan hari tidak ada persetujuan otomatis disetujui, itu hal positif. Tapi di daerah, tidak semua perusahaan siap dengan digitalisasi," jelasnya.

Menurut dia, perbedaan kapasitas sistem antara pusat dan daerah dapat menimbulkan persoalan besar, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Padahal, salah satu prinsip utama pengelolaan Minerba adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol pasar.

“Tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol pasar kecuali melalui produksi, dan itu pun bukan satu-satunya faktor. Contohnya, penurunan permintaan baja akibat perang global berdampak pada harga nikel,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai sistem RKAB tiga tahun sebenarnya lebih ideal bagi perusahaan tambang karena memberikan ruang perencanaan jangka panjang.

“Tambang itu tidak bisa direncanakan tahunan. Dengan tiga tahun, perusahaan bisa membuat rencana investasi lebih stabil, sementara pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi setiap tahun," imbuhnya.

Selain membantu stabilitas investasi, sistem RKAB tiga tahun disebut mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, peningkatan pendapatan negara, hingga pengaturan aset dan investasi domestik.

“Sebaliknya, RKAB satu tahun memang memungkinkan penyesuaian produksi lebih cepat, tapi menambah beban administratif, baik bagi Ditjen Minerba maupun perusahaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, banyak perusahaan kini harus menurunkan SDM hanya untuk mengisi sistem MinerbaOne. Pasalnya, dari ribuan pegawai, sebagian dialihkan untuk urusan administrasi digital.

"Ini jelas memengaruhi produktivitas tambang dan pada akhirnya produktivitas nasional,” tambahnya.

Meski kebijakan baru ini tujuannya baik, pemerintah perlu memperhitungkan dampak administratif dan kesiapan sistem.

“Koreksi dan pengawasan tetap bisa dilakukan dengan skema tiga tahun tanpa harus memberatkan industri,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia akan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

“Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada ajang Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (16/10/2025), Bahlil menyebut arah kebijakan pengelolaan tambang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

“Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya jangan kita pikir untuk dihabiskan sekaligus. Kita harus ingat ada generasi berikutnya. Maka, pengelolaan harus dilakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, serta dengan proses yang memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku,” ujarnya pula.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah melalui hilirisasi sektor pertambangan.

Menurutnya, pemerintah telah menyerahkan 18–20 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai 38 miliar dolar AS atau setara Rp 618 triliun.

Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung dan lebih dari satu juta lapangan kerja tidak langsung.

“Ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita tidak boleh hanya tumbuh di Jakarta, harus juga di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini, saya pikir kita akan sulit mencapai percepatan pembangunan,” ujar Bahlil menegaskan.

Bahlil menambahkan, pemerintah ingin agar pembangunan ekonomi tidak lagi terpusat di kota besar.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberikan kesempatan kepada UMKM, koperasi, dan BUMD lokal untuk mendapat prioritas dalam pengajuan izin usaha pertambangan (IUP).

Digitalisasi tata kelola tambang

Selain soal pemerataan, Kementerian ESDM juga meluncurkan aplikasi Minerba One sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pertambangan nasional.

Aplikasi ini merupakan hasil integrasi dari sejumlah sistem digital yang sudah dikembangkan sebelumnya, seperti Minerba One Data Indonesia (2011), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan e-PNBP (2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, Minerba One dibangun untuk menyatukan seluruh proses bisnis pertambangan, mulai dari studi kelayakan, pencatatan sumber daya, produksi, hingga pelaporan penjualan mineral dan batubara.

“Minerba One hadir menyatukan sistem-sistem yang sudah ada dan telah dibangun mulai dari hulu, yakni dari feasibility study, pencatatan sumber daya cadangan, hingga penjualan mineral dan batubara. Tujuannya agar proses bisnis, mulai dari perizinan, produksi, hingga pengawasan, dibangun dengan pelaporan berbasis data yang kredibel dan real time,” kata Tri lagi.

Ia menambahkan, digitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik di sektor minerba.

Kementerian ESDM menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, sekaligus memperkuat peran negara dalam pengawasan dan pembinaan sektor pertambangan nasional.