Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia (WNI) buntut konflik geopolitik Iran melawan Amerika dan Israel.

Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri memastikan dari 32 WNI yang dipulangkan, ada 13 berasal dari Jawa Barat. "Dari total 32 WNI, terdapat 13 orang yang berasal dari Jawa Barat," di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Pemulangan ini dilakukan melalui dua kloter penerbangan, pertama dijadwalkan tiba pada 10 Maret pukul 18.00, sementara kloter kedua tiba pada 11 Maret pukul 18.00.

"Penerbangan dibagi dua kloter. Kloter pertama sebanyak 22 orang, di dalamnya ada 10 orang asal Jawa Barat. Kloter kedua sebanyak 10 orang, di antaranya tiga orang dari Jawa Barat," katanya.

Selain itu, terdapat dua orang WNI dari daerah lain yang meminta fasilitasi kepulangan dari pemerintah daerah, masing-masing berasal dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, para WNI yang berasal dari Jawa Barat direncanakan akan pulang ke daerahnya masing-masing secara mandiri setelah tiba di Indonesia. "WNI asal Jawa Barat rencananya semuanya pulang mandiri," ujarnya.

Namun, Disnakertrans Jabar mengaku masih menunggu data lebih rinci mengenai para WNI tersebut, apakah kepulangannya permanen atau sementara, latar belakang mereka apakah pekerja migran Indonesia (PMI) atau pelajar, serta daerah asal mereka di Jawa Barat.

"Kami juga masih menunggu detail apakah mereka yang pulang ini permanen atau sementara, kemudian apakah mereka PMI atau pelajar, serta berasal dari daerah mana saja di Jawa Barat," ucapnya.

Disnakertrans Jabar juga masih menunggu informasi lanjutan terkait kemungkinan adanya tambahan WNI yang akan dipulangkan pada tahap berikutnya.

TANGERANG - Sebanyak 22 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Iran tiba di kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (10/3/2026) petang. Mereka tiba sekitar pukul 17.48 WIB dan keluar dari pintu bandara sekitar pukul 18.40 WIB didampingi langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

22 WNI tersebut dipulangkan menggunakan jalur darat dari Teheran menuju Turki melewati Azerbaijan dan kemudian melakukan penerbangan dari Turki hingga akhirnya tiba di Indonesia.

Menlu Sugiono mengatakan, pemulangan 22 WNI hari ini merupakan gelombang pertama repatriasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dalam gelombang pertama ini masih ada 10 WNI lagi yang akan pulang ke Indonesia.



“Alhamdulillah pada sore hari ini kita menerima kedatangan saudara-saudara kita yang kembali dari Teheran yang tergabung dalam gelombang pertama proses repatriasi warga negara Indonesia. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran,” kata Sugiono dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Selasa (10/3/2026).



Ia menyebut, repatriasi tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi yang cukup mendalam dengan pihak-pihak terkait termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran maupun di negara lainnya di Timur Tengah. Hingga akhirnya Kementerian Luar Negeri meminta agar repatriasi dilakukan bagi WNI yang ingin berpulang ke Tanah Air di tengah konflik yang terjadi.



“Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi Kedutaan Besar Republik Indonesia khususnya di Teheran untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut,” ucap dia.

Selain itu, repatriasi atau pemulangan itu juga dilakukan mengingat situasi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat semakin memanas bahkan meluas ke wilayah lainnya. Sehingga, Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi terkait jalur evakuasi melalui darat maupun udara yang bisa dilewati oleh WNI dengan aman.

“Kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan dan sebagainya dan sebagainya,” ungkap Sugiono.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sudah ada 36 WNI yang mendaftar untuk proses repatriasi atau pemulangan gelombang kedua dari Iran ke Indonesia. “Kemudian gelombang kedua saat ini per sore ini sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa repatriasi ke tanah air dari Iran,” tutur dia.

Sugiono mengimbau agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah agar memperhatikan situasi dan kondisi terlebih dahulu. Di sisi lain, ia juga menyarankan agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Timur Tengah jika tidak ada keperluan mendesak yang harus dilaksanakan.

“Satu pesan bahwa jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah perhatikan kembali status situasi yang ada. Kemudian jika dianggap tidak mendesak atau tidak perlu. Saya kira sebaiknya dibatasi sampai keadaan dan situasi benar-benar memungkinkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan kabar evakuasi WNI yang saat ini berada di Teheran, Iran di tengah terjadinya perang Iran dengan AS-Israel.

Hal tersebut disampaikan Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Sugiono menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan situasi global yang saat ini sedang panas.

Di tengah eskalasi yang meningkat, di mana terjadi perang Iran dengan AS-Israel, Sugiono memerintahkan Duta Besar Indonesia untuk Iran di Teheran mengambil langkah-langkah evakuasi dengan segera jika ada masyarakat yang mau dievakuasi.

Menurutnya, tidak semua WNI di Teheran menyampaikan keinginan evakuasi. Namun, jika ada yang ingin dievakuasi, maka akan dilakukan secara bertahap.

"Situasi akan berkembang, kita lihat apa yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi kita harus siap hadapi segala kemungkinan," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, saat ini terdapat 15 WNI yang akan dievakuasi di Teheran. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kemudian sedang mengatur waktu pemulangan.

"Kan ruang udara juga lagi ditutup. Kalau misalnya evakuasi dari Teheran itu mereka harus di bawa ke Baku [ibu kota Azerbaijan]," kata Sugiono.

Adapun, menurutnya perjalanan dari Teheran ke Baku membutuhkan waktu 10 jam perjalanan. Kemudian, Kemenlu perlu untuk menghitung kesiapan logistik dan mengecek kondisi kesehatan WNI yang akan dievakuasi. "Jadi, enggak bisa hari ini mau evakuasi langsung detik itu juga," ujar Sugiono.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan bahwa sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) segera dievakuasi dari Teheran, Iran. Hal ini dilakukan menyusul eskalasi di Iran yang semakin memanas usai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Menlu Sugiono memastikan saat ini sudah memerintahkan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran evakuasi WNI.

"Tadi siang saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah evakuasi segera," kata Sugiono," di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2025), malam.

Namun, dia mengatakan proses evakuasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan masing-masing WNI. Pasalnya, tidak semua WNI yang berada di wilayah terdampak menyatakan ingin dievakuasi.

"Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut," tutur Sugiono.

Adapun jumlah WNI yang telah menyampaikan kesediaan untuk dievakuasi dari Teheran mencapai 15 orang.

Meski demikian, Menlu Sugiono belum dapat memastikan waktu pelaksanaan evakuasi. Ia menjelaskan bahwa proses dan perjalanan yang harus ditempuh cukup panjang, terlebih ruang udara di sejumlah negara sekitar masih ditutup.

"Ini lagi diatur kapan, kan ruang udara juga lagi ditutup kalau misalnya evakuasi dari Teheran, itu mereka harus di bawa ke Baku (Alzerbaijan), dari Teheran ke Baku itu 10 jam, perjalanan itu perlu dihitung logistik, orangnya sehat atau tidak, segala macem. Jadi gak bisa hari ini mau evakuasi langsung detik itu juga," katanya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan hingga saat ini belum ada WNI di negara tetangga Iran seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang meminta untuk dievakuasi.

"Belum ada yang mau di evakuasi, Ini 15 yang sudah menyatakan kesediaan, karena logistik dan perjalanan panjang," ujar Menlu Sugiono.

JAKARTA - Wakil KetuaKomisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan rencana kontigensi untuk melakukan evakuasi di negara terdampak imbas Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Sabtu (28/2/2026).

"Kita harus siaga dan menyiapkan berbagai macam rencana kontigensi untuk mengevakuasi WNI kita yang berada di wilayah terdampak bila mana situasi kerap berkembang jauh," kata Dave dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/3/2026).

Ia pun mendorong pemerintah untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik melalui jalur dialog. Dave menegaskan Indonesia dalam hal ini harus mengedepankan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Sementara itu, dari perspektif diplomasi, Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog. Prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif, sehingga Indonesia akan terus menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan," ungkapnya.

"Komisi I DPR RI menegaskan bahwa eskalasi ini memiliki konsekuensi yang luas, namun Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip diplomasi damai, menjaga stabilitas dalam negeri, serta memperkuat kerja sama internasional agar tidak terjebak dalam arus konflik yang berkepanjangan," sambungnya.

Lihat video: Balas Dendam, Iran Tutup Selat Hormuz



Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, tingginya eskalasi di Timur Tengah bisa berdampak luas, termasuk menimbulkan ketidakpastian jalur perdagangan, khususnya sektor energi. Ia pun meminta pemerintah segera melakukan langkah agar peperangan yang terjadi tidak berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Dari sisi keamanan, eskalasi konflik dapat memunculkan resonansi politik dan ideologis di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perlu menjaga ketenangan masyarakat serta memastikan perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polarisasi yang merugikan persatuan bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asesmen terhadap 249 Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka diduga menjadi korban jual beli manusia di Kamboja.

"Total yang dipulangkan sampai saat ini, 249 WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah)," kata Dir PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Menurut Nurul, berdasarkan asesmen tersebut diketahui fakta bahwa mereka direkrut oleh seseorang WNI yang telah tinggal dan bekerja di Kamboja.

Adapun, rute perjalanan yang umumnya dilalui oleh para WNIB adalah dari Medan, Batam, Singapura, Kamboja. Kemudian, Jakarta, Singapura, Kamboja. Lalu, ada juga yang melalui Batam, Malaysia, Kamboja.

"Sesampainya di Kamboja para WNIB tersebut dibawa ke sebuah perusahaan Scam Online," ujar Nurul.

Nurul menyebut, dari 249 WNIB yang dipulangkan ini, hanya ada tiga yang ada rencana dan bersedia melaporkan melaporkan ke Polda Sumut, sesuai alamat domisili.

"Catatan, para WNIB tersebut pulang tidak memiliki bukti dukung (karena HP dan dokumen waktu keberangkatan tidak ada," pungkas Nurul.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil membebaskan dan memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan kapal di peraian Somalia. Sedangkan lima WNI lainnya masih disandera oleh gerombolan perompak.

Kapal Liao Dong Yu 578 berbendera China diketahui dibajak oleh perompak di Peraian Bandarbeyla, Puntland, Somalia, pada 31 Desember 2025 lalu. Di kapal tersebut, terdapat beberapa WNI yang ikut disandera oleh perompak.

"Pada 15 Januari telah berhasil dipulangkan satu ABK WNI yang juga telah tiba dan pemulangan yang bersangkutan telah tiba di daerah asal yang bersangkutan," kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/2/2026).

Meskipun satu orang telah berhasil dievakuasi, Kemlu mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lima ABK WNI lainnya yang masih disandera.

KBRI Nairobi, kata dia, terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna melakukan langkah-langkah diplomasi.

"KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk melakukan pendekatan dan negosiasi langsung dengan para pembajak untuk memastikan kondisi WNI kita dalam keadaan aman dan juga sehat," ujarnya.

Mengingat proses negosiasi yang sedang berada di tahap krusial, pemerintah mengimbau masyarakat dan media massa untuk menyikapi kasus ini dengan bijak.

"Mengingat sensitivitas kasus ini, kita berharap teman-teman media dan masyarakat dapat menyikapi hal ini secara sensitif agar tidak mengganggu proses negosiasi yang saat ini tengah berlangsung," ujar Yvonne Mewengkang.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh, berhasil memfasilitasi pemulangan 36 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja daring (online scam) di Kamboja.

Rombongan yang dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (30/1/2026) pukul 20.10 WIB. Pemulangan ini tercatat sebagai gelombang pertama repatriasi WNI dari Kamboja pada tahun 2026.

“Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku,” tulis keterangan Kemlu, Sabtu (31/1/2026).

Proses ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut turut dikawal oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Bareskrim Polri, serta otoritas bandara setempat.

Terkait maraknya kasus penipuan kerja di luar negeri, Kemlu kembali mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar selalu waspada.

Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku apabila akan bekerja di luar negeri, dan menaati seluruh peraturan keimigrasian negara setempat.

“Kementerian Luar Negeri RI akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja dan berkoordinasi erat dengan KBRI Phnom Penh demi memastikan proses pemulangan seluruh WNI lainnya dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi,” tulis Kemlu.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali memfasilitasi pemulangan 91 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak sindikat penipuan daring (online scam) dari Myawaddy, Myanmar, pada 30 Januari 2026, pukul 05.30 WIB. Mereka adalah gelombang keempat yang dipulangkan ke Tanah Air.

“Pemulangan ini merupakan gelombang keempat evakuasi dari wilayah Myawaddy, menyusul pemulangan gelombang ketiga yang dilakukan pada 21-22 Januari 2026,” tulis pernyataan Kemlu RI lewat website resminya, Jumat (30/1/2026).

Menurut Kemlu, keberhasilan pemulangan tersebut merupakan proses yang panjang dan intensif yang dilakukan oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok.



Kemlu juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Bareskrim, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Imigrasi, dan Kementerian Sosial untuk memastikan penegakan hukum dan pencegahan berjalan dengan baik.

Sementara, menurut pernyataan tersebut sejumlah WNI telah bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan pihak yang diduga merupakan perekrut mereka hingga akhirnya mereka terjerat dalam sindikat penipuan daring.

Sebelumnya, pada gelombang pertama sebanyak 56 WNI dipulangkan dari Myawaddy pada 8 Desember 2025 dan tiba di Jakarta melalui Bangkok pada 9 Desember 2025.

Pada gelombang kedua, sebanyak 54 WNI dipulangkan dan tiba di Indonesia pada 13 Desember 2025, serta gelombang ketiga sebanyak 90 WNI kembali dipulangkan dari perbatasan Myanmar-Thailand dan tiba di Indonesia pada 22 Januari 2026.

Dengan pemulangan WNI gelombang keempat pada hari ini, maka total WNI yang telah dipulangkan dari Myanmar sebanyak 291 orang.

Kemlu mengimbau para WNI, khususnya calon pekerja migran Indonesia, untuk selalu mengikuti prosedur resmi jika ingin bekerja di luar negeri serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

“Kemlu senantiasa mengimbau agar WNI selalu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bekerja di luar negeri, serta senantiasa menghormati hukum dan peraturan di negara setempat,” imbaunya.

JAKARTA - Sebanyak 2.493 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja melaporkan diri ke KBRI Phnom Penh untuk dipulangkan ke Tanah Air. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja dalam memberantas sindikat penipuan daring (online scam).

Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sejak 16 Januari hingga 26 Januari 2026 pukul 23.00, tercatat 2.493 WNI telah melakukan pelaporan. Mayoritas dari mereka merupakan korban jaringan penipuan daring yang beroperasi di sejumlah wilayah Kamboja.

KBRI Phnom Penh terus melakukan langkah-langkah penanganan secara intensif, termasuk pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

"Sejumlah WNI memiliki dokumen perjalanan dan tidak terkendala denda keimigrasian dilaporkan telah kembali ke Indonesia secara mandiri," tulis keterangan yang dikutip dari laman resmi Kemlu, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, bagi mereka yang telah difasilitasi pembuatan dokumen perjalanan sementara dan permohonan keringanan denda keimigrasian, dilaporkan telah membeli tiket secara mandiri. "Contohnya, 46 WNI yang akan kembali ke tanah air pada tanggal 30 Januari 2026," sebut Kemlu.

Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja sekaligus Kepala Kepolisian Phnom Penh, Letnan Jenderal Chuon Narin.

Dubes RI Santo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja, termasuk penyediaan lokasi penampungan sementara serta peningkatan pengamanan di lingkungan KBRI dan lokasi penampungan WNI.

"Letjen Chuon Narin menyampaikan harapan agar seluruh WNI yang baru keluar dari jaringan sindikat penipuan daring dapat segera kembali ke Indonesia," ujar Dubes RI Santo.

Ia menegaskan bahwa Kepolisian Phnom Penh akan terus memantau kondisi keamanan para WNI, serta menyampaikan perhatian terhadap potensi risiko penyakit menular seiring dengan meningkatnya jumlah WNI di lokasi penampungan. "Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk langkah-langkah pencegahan," ujarnya.

Kepolisian Phnom Penh juga akan melakukan hal-hal khusus agar kedatangan warga negara asing ke Phnom Penh, setelah keluar dari pusat-pusat penipuan daring di berbagai daerah, tidak mengganggu ketertiban umum di ibu kota.

Pasca pertemuan tersebut, Dubes RI Santo telah bertemu dengan 19 WNI yang tengah ditampung oleh Kepolisian Phnom Penh. Di antara mereka, yang memiliki paspor, telah membeli tiket untuk segera pulang ke Indonesia. Sedangkan yang lainnya akan difasilitasi pembuatan dokumen perjalanan sementara agar bisa menyusul rekan-rekannya.

Sementara itu, Dubes RI Santo meminta WNI untuk tetap bersabar mengikuti seluruh proses yang sedang berjalan, serta bagi WNI yang memiliki paspor atau telah difasilitasi pembuatan SPLP, agar segera mempersiapkan kepulangannya ke Indonesia secara mandiri.

"Keluarga WNI di tanah air juga diimbau untuk mengikuti perkembangan situasi dari saluran-saluran media terpercaya serta rilis media harian dan sosial media KBRI Phnom Penh. Agar keluarga WNI juga berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh dalam proses kepulangan saudara-saudaranya di Kamboja," imbaunya.

Broto Wardoyo

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

SEPANJANG tahun 2025, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 27.768 Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai situasi krisis di luar negeri. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan judi online.

Angka ini disampaikan langsung oleh Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 dan ditempatkan sebagai salah satu capaian utama diplomasi Indonesia. Namun yang lebih penting dari sekadar angka tersebut adalah cara Menlu Sugiono membingkai capaian tersebut.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa perlindungan WNI “menjadi pilar utama diplomasi Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” terutama dalam situasi global yang semakin tidak menentu. Menlu menegaskan bahwa para WNI yang bermukim di luar negeri harus “merasakan kehadiran negaranya.”

Artinya, perlindungan WNI tidak boleh diposisikan sebagai urusan teknis konsuler, melainkan sebagai ukuran paling konkret dari berfungsinya negara dan legitimasi politik luar negeri pemerintahan saat ini. Pernyataan tersebut sangat penting mengingat jumlah WNI yang tinggal di luar negeri cukup besar dan potensi masalah yang mereka dihadapi sangat kompleks.

Berdasarkan data agregat yang tercatat di perwakilan RI yang dirangkum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah WNI di luar negeri mencapai 4.694.484 orang. Angka ini tidak mencakup diaspora dalam pengertian luas, melainkan hanya WNI yang secara administratif tercatat oleh negara. Menariknya, distribusi mereka sangat terkonsentrasi.

Lebih dari delapan puluh persen WNI berada di lima negara/wilayah utama: Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Pola ini menunjukkan bahwa diplomasi bagi perlindungan WNI Indonesia berhadapan bukan dengan sebaran yang acak, melainkan dengan kantong-kantong populasi besar yang relatif stabil dan memiliki karakter risiko yang dapat dipetakan. Hal ini sebenarnya memudahkan Kemlu untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk sumber daya manusia.

Literatur akademik menunjukkan bahwa konsentrasi ini didorong oleh migrasi kerja, bukan mobilitas karena alasan pendidikan atau dilakukan oleh profesional kelas menengah. WNI di luar negeri mayoritas bekerja di sektor-sektor berisiko tinggi dan berdaya tawar rendah, seperti pekerjaan domestik, manufaktur padat karya, perkebunan, konstruksi, dan perawatan.

Artinya, perlindungan WNI merupakan persoalan struktur dimana jutaan WNI berada dalam posisi kerja dan hukum yang secara inheren rentan. Di Malaysia, kerentanan tersebut paling jelas terlihat dalam persoalan status keimigrasian. Penelitian Ford (2014) dan Palmer (2019) menunjukkan bahwa banyak WNI masuk ke Malaysia melalui jalur non-prosedural atau, jika masuk secara resmi, mereka menjadi tidak berdokumen akibat perubahan status kerja dan overstay.

Status ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi upah, kriminalisasi, serta mengalami kesulitan untuk mengakses mekanisme hukum. Dalam praktiknya, perlindungan negara Indonesia di Malaysia sering kali bersifat krisis dan kemanusiaan yang fokusnya lebih pada pemulangan dan penyelesaian kasus individual.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola migrasi sejak pra-keberangkatan, memperketat pengawasan agen-agen pengiriman, dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan pemulangan sebagai solusi utama.

Konteks Arab Saudi menghadirkan bentuk kerentanan yang berbeda, tetapi sama strukturalnya. Kajian Silvey (2007) dan Killias (2014) tentang pekerja domestik Indonesia menunjukkan bahwa WNI, terutama perempuan, bekerja dalam relasi privat dengan majikan yang nyaris berada di luar jangkauan pengawasan negara tujuan.

Kekerasan, jam kerja berlebih, pembatasan kebebasan bergerak, dan ketergantungan izin tinggal pada majikan muncul sebagai pola berulang. Perlindungan WNI di Arab Saudi cenderung bersifat kuratif, melalui shelter, mediasi, dan pemulangan korban. Karenanya, pembatasan penempatan di sektor berisiko tinggi serta penguatan literasi hukum dan kontrakt calon pekerja migran sebelum keberangkatan menjadi langkah krusial.

Di Singapura dan Hong Kong, sistem hukum yang relatif kuat tidak serta merta menghilangkan kerentanan WNI. Penelitian Constable (1997) dan Lindquist (2010) menunjukkan bahwa pekerja domestik Indonesia tetap menghadapi relasi kerja yang timpang karena izin tinggal mereka melekat pada kontrak kerja. Bagi WNI, konflik dengan majikan bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga ancaman langsung terhadap status tinggal.

Studi Platt dan Baey (2018) tentang WNI di Singapura menegaskan bahwa perlindungan yang efektif bergantung pada kemampuan negara pengirim untuk memastikan akses WNI terhadap mekanisme hukum lokal, bukan sekadar memfasilitasi pemulangan.

Di antara negara-negara tujuan utama tersebut, Taiwan menempati posisi yang unik sekaligus strategis. Sekitar 238 ribu WNI tercatat tinggal dan bekerja di Taiwan, menjadikannya salah satu komunitas WNI terbesar di Asia Timur.

Studi Lindquist dan Xiang (2012) serta Lee (2017) menunjukkan bahwa masalah utama WNI di Taiwan bukan ketiadaan regulasi, melainkan ketergantungan struktural pada agen penyalur. Utang, potongan upah, dan jam kerja berlebih muncul sebagai pola yang berulang.

Namun, berbeda dari Malaysia atau Arab Saudi, Taiwan memiliki sistem hukum ketenagakerjaan yang relatif terbuka bagi pengaduan pekerja migran. Keunikan Taiwan terletak pada konteks politiknya.

Indonesia menganut Kebijakan Satu Cina, sehingga perlindungan WNI dilakukan melalui perwakilan fungsional, bukan hubungan diplomatik formal. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu diplomatik, meski keterbatasan simbolik tersebut tidak selalu menghambat perlindungan selama jalur teknis, hukum, dan institusional dapat dimaksimalkan.

Secara teori, dalam studi diplomasi dikenal konsep “duty of care”. Konsep ini memandang perlindungan warga negara di luar negeri sebagai kewajiban normatif dan politik negara, sekaligus sumber legitimasi negara modern. Græger dan Leira (2019) menegaskan bahwa negara dituntut untuk melindungi warganya bahkan di luar yurisdiksi teritorial.

Sementara Adler-Nissen dan Tsinovoi (2018) menunjukkan bagaimana diplomasi semakin berorientasi pada warga seiring meningkatnya mobilitas global. Dalam konteks Indonesia, “duty of care” berarti negara tidak cukup hadir ketika krisis sudah terjadi. Tetapi harus mengelola risiko yang secara struktural melekat pada keberadaan jutaan WNI di luar negeri.

Dari sudut pandang ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan menjadi relatif jelas. Secara umum, perlindungan WNI perlu digeser dari pendekatan reaktif menuju preventif, dengan penguatan pada edukasi pra-keberangkatan, pengawasan agen penyalur, dan transparansi kontrak kerja.

Hal ini, tentu membutuhkan mekanisme kordinasi yang tertata dengan baik lintas-kementerian. Kapasitas perwakilan luar negeri juga perlu diprioritaskan di negara-negara dengan konsentrasi WNI tinggi. Salah satu contoh, misalnya, di Taiwan hanya ada dua diplomat Kemlu yang harus menangani sekian banyak WNI.

Kemudian, pemulangan tidak boleh menjadi solusi bawaan. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan aktor non-negara yang selama ini menjadi garda depan advokasi WNI juga perlu dilembagakan secara lebih sistematis.

Dalam kerangka umum tersebut, Taiwan menjadi ujian yang penting. Besarnya jumlah WNI, dikombinasikan dengan keterbatasan diplomatik akibat Kebijakan Satu Cina, menuntut strategi “duty of care” yang lebih fungsional dan inovatif.

Jika perlindungan WNI digunakan sebagai ukuran kualitas diplomasi, maka keberhasilan Indonesia dalam mengelola perlindungan WNI di Taiwan akan menjadi bukti paling konkret bahwa “duty of care” benar-benar bekerja sebagai praktik dalam arsitektur diplomasi Indonesia, bukan sekadar sebagai retorika kebijakan belaka.