WASHINGTON - Donald Trump menuduh Inggris "bodoh" atas rencananya untuk menyerahkan kepemilikan Kepulauan Chagos, termasuk pangkalan udara AS di Diego Garcia, kepada Mauritius.

“Sungguh mengejutkan, sekutu NATO kita yang 'brilian', Inggris, saat ini berencana untuk menyerahkan Pulau Diego Garcia… TANPA ALASAN APA PUN. Tidak diragukan lagi bahwa China dan Rusia telah memperhatikan tindakan kelemahan total ini,” tulis Trump pada Selasa pagi di Truth Social.

“Tindakan Inggris yang menyerahkan lahan yang sangat penting adalah tindakan KEBODOHAN BESAR,” tambahnya, menyebut langkah tersebut sebagai alasan lain bagi Washington untuk merebut kendali atas Greenland.

Penentangan baru presiden AS terhadap rencana Kepulauan Chagos telah menghidupkan kembali perdebatan sengit di Inggris dan terjadi meskipun tahun lalu ia memuji kesepakatan tersebut sebagai “pencapaian monumental.”

5 Fakta Trump Ingin Membeli Kepulauan Chagos yang Sangat Strategis

1. Kepulauan yang Sangat Strategis

Kepulauan ini membentuk kepulauan di tengah Samudra Hindia, lebih dari 1.000 mil timur laut Mauritius. Inggris mengambil alih kepulauan tersebut bersama dengan Mauritius pada tahun 1814 berdasarkan Perjanjian Paris setelah kekalahan Napoleon.

Pada tahun 1965, perjanjian Perang Dingin antara AS dan Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius, mempertahankan kendali atas kepulauan tersebut dan menamainya kembali sebagai Wilayah Samudra Hindia Britania. Seiring waktu, banyak penduduk Chagos dipindahkan dari pulau tersebut untuk menciptakan ruang bagi pangkalan militer, dengan sebagian besar menetap di Mauritius. Meskipun Mauritius memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, Kepulauan Chagos tetap berada di bawah kendali Inggris.

2. AS Memiliki Pangkalan Militer di Diego Gargia

Dengan harapan untuk menangkal pengaruh militer Soviet di wilayah tersebut, AS dan Inggris membangun pangkalan utama di Diego Garcia pada tahun 1971. Sebagai salah satu aset luar negeri Amerika yang paling penting – dan rahasia – Diego Garcia telah membantu melancarkan dua invasi ke Irak, berfungsi sebagai tempat pendaratan penting bagi pesawat pembom yang melakukan misi di seluruh Asia, dan telah dikaitkan dengan upaya penyerahan paksa AS.

3. Inggris Akan Melepas Kendali Pulau Chagos

Mauritius selama beberapa dekade telah mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut dan memperjuangkan kasus ini melalui pengadilan internasional. Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional – pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – memutuskan bahwa Inggris harus mengembalikan Kepulauan Chagos kepada Mauritius “secepat mungkin.” Dalam putusannya, pengadilan mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Mauritius untuk “menyelesaikan dekolonisasi wilayahnya dengan cara yang konsisten dengan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.”

Meskipun putusan tersebut tidak mengikat, Inggris telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk melepaskan kendali atas pulau-pulau tersebut. Pemerintah Inggris berturut-turut – baik Konservatif maupun Buruh – berpendapat bahwa ini adalah ujian komitmen Inggris terhadap hukum internasional.

4. Inggris dan AS Hanya Bisa Mengakses Diego Garcia

Hanya ke Diego Garcia. Berdasarkan ketentuan perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan mitranya dari Mauritius pada Mei 2025, Inggris akan mentransfer kedaulatan atas seluruh Kepulauan Chagos kepada Mauritius.

Namun, Inggris akan membayar Mauritius £101 juta ($136 juta) setiap tahun untuk sewa 99 tahun atas pangkalan militer di Diego Garcia, yang berarti Inggris dan AS masih dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Pada saat itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington "menyambut baik" kesepakatan antara Inggris dan Mauritius.

"Setelah tinjauan antarlembaga yang komprehensif, pemerintahan Trump menetapkan bahwa perjanjian ini menjamin operasi jangka panjang, stabil, dan efektif" di Diego Garcia, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Trump "menyatakan dukungannya untuk pencapaian monumental ini" selama pertemuan dengan Starmer.

Meskipun perjanjian tersebut telah diteliti secara cermat oleh kedua majelis parlemen Inggris dan hampir mencapai persetujuan akhir, penentangan mendadak Trump terhadap kesepakatan tersebut telah mendorong para politisi sayap kanan Inggris untuk memperbarui kritik mereka.

“Amerika telah menyadari bahwa mereka telah dibohongi,” kata Nigel Farage, pemimpin partai populis Reform UK, pada hari Selasa. “Mereka diberitahu bahwa Inggris tidak punya pilihan selain menyerahkan Kepulauan Chagos. Ini sama sekali tidak benar, dan sekarang mereka marah kepada kita.”

Kemi Badenoch, pemimpin partai oposisi Konservatif, melangkah lebih jauh daripada Trump, dengan mengatakan: “Membayar untuk menyerahkan Kepulauan Chagos bukanlah sekadar tindakan.” “Bukan karena kebodohan, tetapi karena sabotase diri yang sepenuhnya.”

Namun, belum jelas apakah penentangan Trump atau kemarahan di antara partai-partai oposisi akan menggagalkan kesepakatan tersebut, karena Partai Buruh memiliki mayoritas yang kuat di Parlemen.

5. Ditertawakan Rusia dan China

Bertentangan dengan pujiannya sebelumnya, Trump mengatakan keputusan itu akan dipandang oleh Tiongkok dan Rusia sebagai “tindakan kelemahan total.”

“Ini adalah Kekuatan Internasional yang hanya mengakui KEKUATAN, itulah sebabnya Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan saya, sekarang, setelah hanya satu tahun, dihormati seperti sebelumnya,” katanya.

Negosiasi antara pemerintah Inggris dan Mauritius berlangsung tanpa keterlibatan warga Chagossian. Populasi global warga Chagossian diperkirakan sekitar 10.000, dengan banyak yang tinggal di Inggris, Mauritius, dan Seychelles.

Sebuah jajak pendapat terhadap lebih dari 3.600 responden yang dilakukan oleh Whitestone Insight menemukan bahwa komunitas Chagossian global “secara luar biasa” mendukung tetap menjadi bagian dari Inggris dan menentang pengalihan kedaulatan ke Mauritius.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Mauritius mengatakan bahwa mereka "telah mencatat" klaim Trump tentang Kepulauan Chagos, menambahkan bahwa "kedaulatan Republik Mauritius atas Kepulauan Chagos telah diakui tanpa keraguan oleh hukum internasional dan seharusnya tidak lagi menjadi bahan perdebatan."

TEHERAN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan berdiri melawan kekuatan terbesar di dunia, yang dilengkapi dengan senjata nuklir, selama 40 hari bukanlah lelucon. Dia menegaskan dunia telah menyadari kekuatan sejati bangsa Iran.

Berbicara dalam komentar yang dimuat kantor berita IRIB, Araghchi juga mengeluarkan peringatan langsung kepada negara-negara regional. “Kami memperingatkan negara-negara regional bahwa pangkalan AS yang digunakan untuk agresi apa pun terhadap Iran adalah target yang sah,” katanya.

Menteri luar negeri Iran itu juga mengatakan, “Kami berkomitmen untuk membina hubungan yang berkelanjutan dan konstruktif dengan Arab Saudi.”

Dia mengatakan Iran telah mencapai keuntungan strategis dalam beberapa bulan terakhir. Menlu menekankan struktur keamanan kawasan harus dibangun oleh negara-negaranya sendiri tanpa campur tangan asing.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Al Mayadeen TV, Araghchi mengatakan kehadiran pangkalan militer AS telah menjadi “sumber ketidakstabilan” di kawasan itu.

Ia juga membahas perkembangan domestik dan internasional yang terkait dengan perang baru-baru ini, dengan mengatakan kepemimpinan Iran tetap hadir di lapangan dan menikmati dukungan domestik yang luas.

Araghchi mengatakan kepemimpinan Iran sebelumnya telah menekankan untuk tetap dekat dengan rakyat dan berbagi risiko apa pun yang dihadapi negara.

Mengenai kesiapan militer, ia mengatakan ada tanda-tanda yang jelas bahwa konfrontasi dapat terjadi sebelum pembicaraan internasional sebelumnya. Ia menambahkan Iran memasuki periode itu dengan persiapan politik dan militer yang lengkap.

Menurut Araghchi, Iran menanggapi serangan tersebut dalam waktu singkat karena persiapan sebelumnya dan rencana darurat di berbagai tingkat kepemimpinan.

Ia menambahkan konfrontasi tersebut menunjukkan kemampuan Iran menahan tekanan dan merespons.

Dia mengklaim beberapa pejabat internasional telah mengakui posisi Iran telah diperkuat oleh perkembangan tersebut.

SINGAPURA - Michael Shoebridge, direktur Strategic Analysis Australia, berbicara kepada Al Jazeera tentang upaya Washington yang tampaknya untuk mengelola hubungan masyarakat dengan Beijing sambil mengirimkan pesan yang menenangkan ke kawasan tersebut pada Dialog Shangri-La di Singapura, KTT keamanan utama Asia.

Mengapa AS Tak Sadari Gelombang Kejut Besar di Asia?

1. AS Tak Ingin Berkonfrontasi dengan China

Berbicara di KTT tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan bahwa AS “tidak menginginkan konfrontasi publik dengan China”, kata Shoebridge, mencatat bahwa Hegseth “berbicara tentang Amerika yang kuat, tenang, tetapi jelas, dan ingin menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut”.

“Masalahnya adalah, kata-kata yang menenangkan itu mungkin yang ingin didengar oleh kawasan tersebut, tetapi Amerika yang agresif dan berisik yang kita lihat dalam perangnya di Timur Tengah, dan agresi militernya di Amerika Selatan, bertentangan dengan gambaran itu,” katanya.

2. Minta Sekutu untuk Anggaran Pertahanan

Seruan Hegseth kepada sekutu dan mitra regional untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan adalah "pesan yang sulit untuk disampaikan," ketika AS terlihat "kurang dapat diandalkan," kata Shoebridge.

3. Asia Fokus ke Energi

"Negara-negara Asia benar-benar memprioritaskan pasokan energi mereka dari Timur Tengah, dengan harapan aliran energi tersebut tidak akan terganggu," kata Shoebridge.

"Amerika dan Israel, memulai perang itu, dan tidak memikirkan konsekuensinya, telah mengirimkan gelombang kejut ekonomi yang sangat besar ke seluruh Asia," tambahnya.

"Saya rasa Amerika tidak sepenuhnya memahami dampak yang ditimbulkan terhadap perhitungan negara-negara tentang kredibilitas pengambilan keputusan Amerika."

4. Meningkatkan Kemampuan Militer

Berbicara di Dialog Shangri-La di Singapura, Hegseth mengatakan Washington belum berpaling dari kawasan Asia Pasifik meskipun terlibat secara mendalam dalam konflik dengan Iran.

“Kita bisa melakukan dua hal sekaligus,” kata Hegseth, menurut kantor berita Reuters.

“Kita sedang meningkatkan kapasitas industri pertahanan kita sehingga kita akan segera memproduksi amunisi 2X, 3X, 4X lebih banyak untuk memastikan bahwa semua rencana [operasi] kita didanai dengan baik di seluruh dunia,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Trump “sabar” dan ingin membuat “kesepakatan besar” yang memastikan Iran tidak mendapatkan senjata nuklir.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat.

Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).

TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, menurutnya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.

Lihat video: Serahkan Pesawat Canggih C-130J Super Hercules

TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.

“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

TB Hasanuddin menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik.

Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI). “Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara terkait isu Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat bakal menjadi pangkalan udara militer Amerika Serikat (AS). Hal itu menyusul rencana kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memanfaatkan bandara tersebut sebagai bengkel internasional pesawat Hercules/C-130.

“Tidak benar,” ujar Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (28/5/2026).

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut yang dibahas adalah peluang pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 dalam konteks penguatan industri aviasi dan pertahanan nasional, bukan pembangunan pangkalan militer asing di Indonesia.

“Seluruh proses tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia, hukum nasional, dan kepentingan nasional. Sampai saat ini pun pembahasannya masih pada tahap penjajakan dan belum ada keputusan final terkait implementasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa, 19 Mei 2025 mengungkap pertemuannya dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada tahun lalu.

Lihat video: Perkuat Alutsista, Kemenhan Serahkan Pesawat Hercules Baru ke TNI AU



"Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami," katanya.

Sjafrie mengaku tidak langsung menjawab tawaran itu dan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto. "Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan rencana pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 tidak bertujuan membangun pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait mengatakan konsep MRO tersebut diarahkan untuk pengembangan pusat pemeliharaan regional pesawat Hercules/C-130 guna memperkuat kapasitas industri dan aviasi strategis nasional.

“Bukan pangkalan militer asing ataupun fasilitas eksklusif milik negara tertentu. Karena itu, tidak tepat apabila dimaknai sebagai keberadaan pangkalan militer AS di Indonesia ataupun adanya aktivitas militer asing yang bebas keluar masuk,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Rico, pemilihan Kertajati sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menilai kawasan tersebut memiliki lahan luas dan fasilitas pendukung penerbangan yang memadai.

Selain itu, pengembangan kawasan Kertajati juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memaksimalkan utilisasi bandara di Majalengka tersebut yang masih memiliki trafik penumpang rendah.

Rico menambahkan pembahasan proyek MRO saat ini masih berada pada tahap awal dan akan dijalankan secara bertahap sesuai kebutuhan, mekanisme pemerintah, serta kepentingan nasional Indonesia.

Sementara itu, terkait nilai investasi maupun nilai proyek pengembangan MRO tersebut, Rico mengatakan pemerintah belum memiliki rincian resmi.

Dia juga menegaskan seluruh aktivitas nantinya tetap tunduk pada kedaulatan Indonesia, hukum nasional, serta mekanisme lintas kementerian dan lembaga, termasuk terkait pengaturan ruang udara, keselamatan penerbangan, dan prosedur masuk pesawat asing.

Sebelumnya, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai rencana tersebut perlu dicermati karena usulan pengembangan MRO disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, bukan oleh produsen pesawat Hercules.

Menurut Alvin, fasilitas perawatan pesawat militer berbeda dengan fasilitas pesawat sipil karena masuk kategori pengamanan tinggi atau high security.

“Jadi bengkel perawatan ini adalah eksklusif untuk Hercules militer AS,” ungkapnya.

Dia menilai AS kemungkinan juga akan menempatkan personel militer untuk menjaga keamanan pesawat, teknologi, dan operasional fasilitas tersebut.

“Saya yakin AS menempatkan personel-personel militernya juga. Bukan pangkalan besar, tetapi tetap saja merupakan kawasan militer,” tambahnya.

TEHERAN - Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan tidak ada kapal angkatan laut Amerika yang diserang di Selat Hormuz. Kabar tersebut setelah Iran mengklaim salah satu kapal mereka dihantam rudal.

“Pasukan AS mendukung Proyek Kebebasan dan menegakkan blokade angkatan laut di pelabuhan Iran ,” katanya pada X, dilansir Al Jazeera.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh kantor berita Fars Iran yang mengatakan dua rudal menghantam fregat AS di dekat Jask setelah mengabaikan peringatan dari angkatan laut untuk menghentikan pergerakan maju.

Sebelumnya, seorang pejabat AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa klaim Iran tentang serangan terhadap kapal angkatan laut Amerika dengan dua rudal adalah tidak benar.

“Garda Revolusi Iran merekayasa laporan tentang serangan terhadap kapal angkatan laut AS, dan laporan ini salah,” kata pejabat tersebut.

Militer Iran sebelumnya mengklaim telah mencegah kapal perusak Angkatan Laut AS memasuki Selat Hormuz.

Fars, kantor berita semi-resmi Iran, mengatakan sebuah kapal dihantam dua rudal saat berlayar melalui Selat Hormuz "melanggar lalu lintas dan keamanan pelayaran".

Menurut klaim Fars, sebuah kapal Amerika "terpaksa mundur dan meninggalkan daerah tersebut".

Sementara itu, harga minyak naik karena kekhawatiran baru tentang keamanan melintasi Selat Hormuz setelah angkatan laut Iran mengklaim telah mencegah dua kapal AS memasuki jalur air tersebut.

Minyak mentah Brent, patokan minyak global, naik 3,8% menjadi USD112,3 per barel. WTI, patokan AS, naik dengan margin serupa menjadi USD105,6 per barel.

Harga minyak sempat turun sebentar pada Senin pagi, setelah Gedung Putih mengumumkan rencana untuk memandu kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz. Komando Pusat AS mengatakan akan "mendukung kapal dagang yang ingin bebas melintasi koridor perdagangan internasional yang penting ini."

Namun, masih ada keraguan apakah pengawalan angkatan laut AS akan cukup untuk membuat kapal tanker minyak melintasi selat dalam jumlah besar. Setidaknya untuk saat ini, harga minyak mentah mencerminkan "bukan hanya gangguan, tetapi juga risiko bahwa gangguan tersebut akan terus berlanjut," menurut Stephen Innes, mitra pengelola di SPI Asset Management. “Washington dan Teheran terlibat dalam konfrontasi yang terasa kurang seperti diplomasi dan lebih seperti dua bank sentral yang saling menantang untuk mundur,” tulisnya dalam sebuah catatan pada hari Senin.

Sementara itu, indeks saham berjangka AS menunjukkan pembukaan yang sedikit lebih lemah, dengan indeks saham utama juga lebih rendah di Paris dan Frankfurt. Di Asia, Kospi Korea Selatan ditutup 5% lebih tinggi pada hari Senin karena reli di perusahaan semikonduktor. Pasar saham di Jepang, Tiongkok, dan Inggris tutup hari ini karena hari libur nasional.

WASHINGTON - Bukti kerusakan yang ditimbulkan pada fasilitas militer AS di Teluk selama perang dengan Iran terus bermunculan, dengan Washington mengakui bahwa fasilitas tersebut terkena serangan di berbagai negara. Meskipun angka media terbaru mengatakan bahwa setidaknya 16 pangkalan Amerika di wilayah tersebut terkena serangan, Pentagon tampaknya berusaha keras untuk menyembunyikan kerusakan tersebut.

Beberapa jam setelah AS meluncurkan 'Operasi Epic Fury' pada 28 Februari, Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika di seluruh Timur Tengah, dengan para pejabat AS mengkonfirmasi semakin banyaknya lokasi yang terkena serangan dan pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi muncul sebagai titik fokus kampanye tersebut.

Di balik tabir sensor, semakin jelas bahwa kerusakan mungkin jauh lebih parah daripada yang diakui Pentagon.

5 Fakta Kehancuran 16 Pangkalan AS di Timur Tengah yang Ditutupi Pentagon

1. Pemerintah AS Berusaha Keras Menutupinya

Dalam sebuah laporan kepada komite Kongres pada hari Rabu, pejabat senior Pentagon Jules Hurst memperkirakan bahwa perang tersebut telah menelan biaya sekitar USD25 miliar bagi Washington, sebagian besar diduga untuk amunisi yang telah digunakan. Menteri Perang Pete Hegseth kemudian menolak untuk mengatakan apakah angka tersebut termasuk biaya perbaikan pangkalan AS.

Para anggota parlemen telah mengecam perkiraan tersebut, menyebutnya tidak realistis mengingat laporan awal Pentagon, yang mengatakan perang tersebut telah menelan biaya sekitar USD11 miliar hanya dalam enam hari pertama.

Namun, biaya sebenarnya dari konflik tersebut dilaporkan jauh lebih tinggi. Dengan memperhitungkan biaya perbaikan fasilitas militer AS yang rusak, angkanya bisa mendekati USD40-50 miliar, demikian laporan CNN, mengutip sumber anonim.

Balasan Iran atas serangan awal tersebut menyebabkan mereka menyerang puluhan target di fasilitas AS di delapan negara Timur Tengah, kata CNN. Gudang, markas komando, hanggar pesawat, infrastruktur komunikasi satelit, landasan pacu, sistem radar canggih, dan puluhan pesawat dilaporkan terkena serangan.

Pada awal konflik, sebuah jet tempur F-5 Iran membom Camp Buehring di Kuwait, menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun pangkalan AS diserang oleh pesawat sayap tetap musuh, menurut para pejabat.

2. Washington Menunda Rilis Citra Satelit

Pada pertengahan Maret, perusahaan Planet Labs yang berbasis di California, yang menyediakan akses ke citra satelit untuk pemerintah dan bisnis, memperpanjang penundaan rilis citra satelit kerusakan hingga 14 hari untuk mencegah penggunaan oleh "aktor yang bermusuhan."

Pada tanggal 5 April, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah meminta perusahaan tersebut, bersama dengan beberapa perusahaan lain yang bekerja di sektor ini, untuk "secara sukarela menahan gambar-gambar area kepentingan tertentu karena konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah." Beberapa gambar Planet Labs yang dibagikan secara daring memperlihatkan kerusakan pada situs militer AS.

Kerusakan yang dilaporkan pada aset bernilai tinggi seperti pesawat E-3 AWACS dan jet tempur F-35 menunjukkan pola yang lebih luas dari Iran yang menargetkan kekuatan udara dan kemampuan pengawasan AS. Sebuah pesawat E-3 Sentry dilaporkan rusak atau hancur dalam serangan pada tanggal 27 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Sebelumnya, sebuah pesawat F-35 AS rusak selama misi di atas Iran dan terpaksa melakukan pendaratan darurat, sementara tiga jet F-15E AS ditembak jatuh di atas Kuwait pada 2 Maret dalam insiden tembakan salah sasaran, kata Komando Pusat AS (CENTCOM).

Jumlah korban tewas AS terus meningkat sejak Februari. Militer AS telah mengkonfirmasi 13 korban jiwa akibat serangan Iran di seluruh wilayah, sementara lebih dari 400 tentara terluka, menurut angka yang dikutip di Kongres.

3. Serangan Baru dan Kerusakan yang Meluas

Melansir RT, Iran terus memperluas cakupan serangannya selama fase aktif konflik. Pernyataan militer Iran yang dimuat oleh media lokal menyebutkan target termasuk Kamp Arifjan di Kuwait, Pangkalan Udara Pangeran Sultan dekat Al-Kharj di Arab Saudi, dan Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain, sementara juga merujuk secara lebih luas pada serangan terhadap posisi AS di Irak, UEA, dan di seluruh Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga mengklaim telah menargetkan Armada Kelima AS dan menghancurkan peralatan militer Amerika yang "bernilai tinggi".

Serangan Iran hampir melenyapkan radar jarak jauh dan peralatan komunikasi AS di wilayah tersebut, menghancurkan semua kecuali satu kubah radar regional Amerika dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, demikian kesimpulan investigasi CNN pada hari Jumat.

Struktur kubah yang kokoh dan tahan banting menampung peralatan radar jarak jauh dan komunikasi satelit yang canggih, dan menyediakan tulang punggung utama bagi kemampuan intersepsi AS di wilayah tersebut. Beberapa unit bernilai lebih dari satu miliar dolar.

Serangan rudal dan drone Iran pada 27 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi melukai 12 tentara AS, dua di antaranya luka serius, menurut seorang pejabat AS yang dikutip oleh Reuters. Serangan itu juga merusak beberapa pesawat AS, menurut pejabat Amerika, dengan laporan terpisah yang menunjukkan bahwa pesawat pengisian bahan bakar termasuk di antara yang terkena serangan.

Pejabat AS dan Arab yang dikutip oleh Wall Street Journal mengatakan serangan yang sama juga mengenai pesawat Boeing E-3 Sentry sistem peringatan dan kendali udara (AWACS), platform pengawasan yang penting. IRGC mengatakan pesawat itu "hancur 100%" dalam serangan itu, sementara data pelacakan penerbangan sumber terbuka menunjukkan bahwa beberapa pesawat semacam itu telah ditempatkan di pangkalan tersebut dalam beberapa minggu terakhir. E-3, platform komando dan kendali utama, berharga sekitar $270 juta untuk diproduksi. CENTCOM belum secara publik mengkonfirmasi sejauh mana kerusakan yang dilaporkan.

Media Iran juga mengklaim serangan drone dan roket terhadap fasilitas yang terkait dengan AS di Irak, termasuk target di sekitar Baghdad dan kompleks Pangkalan Kemenangan. Reuters melaporkan serangan drone terhadap fasilitas diplomatik AS di dekat bandara Baghdad pada 10 Maret, diikuti oleh serangan roket dan drone lebih lanjut pada 17 Maret.

Setidaknya 16 instalasi militer AS di delapan negara Timur Tengah telah rusak, beberapa di antaranya "hampir tidak dapat digunakan," menurut investigasi CNN pada hari Jumat. "Serangan cepat dan terarah Iran menggunakan teknologi canggih" tidak seperti apa pun yang pernah dihadapi oleh pangkalan militer Amerika sebelumnya, kata laporan itu, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

4. AS Mengoperasikan 20 Pangkalan di Timur Tengah

AS mengoperasikan jaringan sekitar 20 pangkalan militer permanen dan sementara di seluruh Timur Tengah, dengan yang terbesar – Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar – menampung 10.000 pasukan dan berfungsi sebagai markas besar terdepan untuk CENTCOM. AS memiliki jaringan pangkalan militer utama di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dan pada pertengahan tahun 2025, terdapat antara 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut pada waktu tertentu.

Pangkalan-pangkalan ini mengelilingi Iran dari barat dan selatan dan didukung oleh aset angkatan laut AS di wilayah tersebut, termasuk USS Abraham Lincoln di Laut Arab, bersama dengan pasukan amfibi di wilayah tersebut, termasuk USS Tripoli, dengan tambahan bala bantuan kapal induk yang diharapkan. USS Gerald R. Ford telah ditarik dari Timur Tengah dan dipindahkan ke pelabuhan untuk perbaikan setelah kebakaran, sehingga Lincoln menjadi satu-satunya kapal induk yang saat ini berada di stasiun.

Pengerahan baru-baru ini telah semakin memperluas jejak militer AS di wilayah tersebut. Kedatangan sekitar 2.500 marinir dan 2.500 pelaut telah mendorong jumlah total pasukan Amerika di Timur Tengah menjadi lebih dari 50.000, sekitar 10.000 di atas jumlah normal, menurut seorang pejabat militer AS yang dikutip oleh New York Times.

5. Deretan Pangkalan AS yang Hancur Akibat Diserang Iran

Semua pangkalan AS di wilayah tersebut telah digambarkan sebagai "target yang sah" oleh militer Iran, dan fasilitas di tujuh negara dihantam oleh rudal dan drone Iran.

Hingga akhir Maret, pangkalan-pangkalan AS dan fasilitas terkait berikut telah dihantam oleh rudal dan drone Iran, seringkali lebih dari sekali, menurut pejabat AS, laporan media, dan sumber-sumber regional:

Aktivitas Dukungan Angkatan Laut, Bahrain

Bandara Internasional Erbil, Irak

Pangkalan Udara Al-Asad, Irak

Kompleks Pangkalan Kemenangan (area Bandara Internasional Baghdad)

Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania

Pangkalan Udara Ali Al-Salem, Kuwait

Kamp Buehring, Kuwait

Kamp Arifjan, Kuwait

Pangkalan Angkatan Laut Mohammed Al-Ahmad, Kuwait

Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar

Pangkalan Udara Al-Dhafra, UEA

Pelabuhan Jebel Ali, UEA

Pangkalan Udara Pangeran Sultan, Arab Saudi.

Beberapa serangan ini telah dikonfirmasi oleh pejabat AS atau dilaporkan oleh Reuters dan media internasional lainnya, sementara yang lain sebagian besar masih berdasarkan klaim Iran.

Selain serangan yang dilakukan Iran terhadap fasilitas militer Washington di negara-negara Teluk, Teheran juga berhasil menyerang infrastruktur minyak dan gas, serta beberapa bangunan yang diklaimnya sebagai tempat tinggal tentara Amerika.

Dengan negara-negara Teluk dilaporkan mulai mengambil langkah antisipasi dan mencari sekutu potensial di tempat lain.

“Aliansi dengan AS tidak bisa eksklusif dan tidak… tak tergoyahkan,” kata CNN mengutip sumber Saudi pada hari Jumat.

Negara-negara Teluk juga menderita karena ekspor utama mereka – bahan bakar fosil – terkunci di Selat Hormuz akibat blokade Iran dan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. UEA dilaporkan telah memperingatkan Departemen Keuangan AS bahwa mereka mungkin terpaksa memperdagangkan minyak dalam yuan Tiongkok untuk mengkompensasinya.

WASHINGTON - Iran dan sekutunya merusak setidaknya 16 situs militer AS di delapan negara Timur Tengah selama perang AS-Israel dengan Iran yang dimulai pada 28 Februari. Bahkan beberapa pangkalan tersebut hampir tidak dapat digunakan. Itu terungkap dalam investigasi CNN.

Fasilitas yang rusak tersebut merupakan sebagian besar situs militer AS di wilayah tersebut, menurut laporan CNN, mengutip seorang ajudan kongres yang mengetahui penilaian kerusakan.

"Ada berbagai macam penilaian," kata sebuah sumber. "Mulai dari sisi yang cukup dramatis, yaitu seluruh fasilitas hancur dan perlu ditutup, hingga para pemimpin yang mengatakan bahwa hal-hal ini layak diperbaiki karena manfaat strategis yang diberikannya kepada AS."

Bagaimana 16 Pangkalan Militer AS di Timur Tengah Hancur Akibat Diserang Iran?

1. Sistem Radar hingga Pesawat yang Hancur

Citra satelit menunjukkan bahwa target utama Teheran termasuk sistem radar canggih AS, sistem komunikasi, dan pesawat yang dikerahkan di Timur Tengah, banyak di antaranya mahal dan sulit diganti, kata laporan tersebut, yang didasarkan pada puluhan citra satelit dan wawancara dengan sumber-sumber di AS dan negara-negara Arab Teluk.

"Patut dicatat bahwa mereka benar-benar mengidentifikasi fasilitas-fasilitas tersebut sebagai target yang paling hemat biaya untuk diserang," kata seorang ajudan kongres. "Sistem radar kami (adalah) sumber daya kami yang paling mahal dan paling terbatas di wilayah ini."

2. Kerugian Mencapai Miliaran Dolar

Pelaksana Tugas Pengawas Keuangan Pentagon Jules Hurst III mengatakan kepada anggota parlemen pada hari Rabu bahwa konflik dengan Iran sejauh ini telah menelan biaya USD25 miliar bagi pembayar pajak AS.

Perbaikan markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS saja bisa mencapai USD200 juta, kata seorang pejabat kongres kepada The New York Times setelah penilaian Pentagon.

Sebelumnya, dilaporkan NBC bahwa penilaian eksternal dari American Enterprise Institute (AEI) menunjukkan bahwa pasukan Iran juga menyerang Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, landasan pacu di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, dan fasilitas penyimpanan amunisi di pangkalan militer di Irak utara.

TEHERAN - Laporan dari NBC News mengatakan serangan Iran menyebabkan kerugian miliaran dolar pada aset dan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di seluruh wilayah Teluk. Data ini muncul seiring gencatan senjata antara AS dan Iran.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut, jaringan berita itu mengatakan landasan pacu, sistem radar canggih, puluhan pesawat, gudang, pusat komando, hanggar, dan infrastruktur komunikasi satelit terkena serangan yang mencakup beberapa negara di Timur Tengah.

Sumber-sumber tersebut mengatakan biaya perbaikan dapat mencapai USD5 miliar (Rp86 triliun), tidak termasuk biaya perbaikan sistem radar, senjata, pesawat, dan peralatan lain yang rusak atau hancur total.

Pangkalan Camp Buehring di Kuwait termasuk di antara lokasi yang terkena dampak, dengan kerusakan awal dilaporkan pada pesawat F-5 Iran pada hari-hari pertama perang.

Lokasi lain yang terdampak termasuk pangkalan Al Dhafra dan Al Ruwais di Uni Emirat Arab, Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania, serta fasilitas penyimpanan dan pelabuhan Kuwait.

Gedung utama Angkatan Laut AS di Bahrain juga mengalami kerusakan parah, dengan perbaikan markas Armada Kelima saja diperkirakan mencapai sekitar USD200 juta, di samping kerusakan pada setidaknya dua sistem pertahanan udara.

Penilaian eksternal oleh American Enterprise Institute menemukan pasukan Iran juga menyerang Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, landasan pacu di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, dan fasilitas penyimpanan amunisi di Irak utara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Iran memperingatkan akan menyerang fasilitas energi di kawasan Timur Tengah jika Amerika Serikat (AS) dan Israel melanjutkan rencana serangan terhadap pembangkit listriknya.

Ancaman ini menambah ketidakpastian di pasar energi global di tengah eskalasi konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

Peringatan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum agar Iran membuka penuh jalur pelayaran di Selat Hormuz, atau menghadapi potensi serangan terhadap infrastruktur listriknya.

Pemerintah Teheran menyatakan akan merespons secara setimpal apabila ancaman itu direalisasikan.

Ancaman serangan balasan terhadap fasilitas energi

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Reuters, Senin (23/3/2026), Korps Garda Revolusi Iran menegaskan pihaknya siap menargetkan pembangkit listrik Israel serta fasilitas yang memasok energi bagi pangkalan militer AS di kawasan.

Pernyataan itu menekankan strategi penangkalan timbal balik dengan pesan bahwa “jika Anda menyerang listrik, kami menyerang listrik.”

Iran juga sebelumnya memperingatkan kemungkinan serangan terhadap infrastruktur energi dan air di negara-negara Teluk jika pembangkit listriknya menjadi target serangan.

Kekhawatiran muncul karena banyak negara di kawasan sangat bergantung pada fasilitas desalinasi untuk pasokan air bersih.

Ketegangan meningkat setelah Trump menetapkan tenggat sekitar 48 jam bagi Iran untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka sepenuhnya bagi pelayaran internasional.

Ultimatum tersebut memperdalam kekhawatiran pasar energi terkait potensi gangguan distribusi minyak global.

Selat Hormuz dan risiko guncangan pasar energi

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia, dengan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global melewati perairan tersebut.

Gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dan volatilitas pasar yang lebih luas.

Iran menyatakan, jalur tersebut tetap terbuka bagi kapal yang tidak terkait dengan negara yang dianggap sebagai “musuh”, namun menegaskan bahwa pelayaran harus berkoordinasi dengan otoritas Teheran demi keselamatan.

Dalam perkembangan terbaru, ancaman Iran untuk menutup jalur pelayaran strategis itu disebut sebagai bagian dari respons terhadap potensi serangan terhadap infrastruktur listrik domestiknya.

Eskalasi konflik dan dampaknya pada stabilitas kawasan

Konflik antara Iran, AS, dan Israel telah memasuki pekan keempat, dengan intensitas serangan yang meningkat dan memicu kekhawatiran terhadap perluasan perang di kawasan.

Dikutip dari The Guardian, Iran sebelumnya menyatakan siap “menghancurkan secara permanen” infrastruktur vital di Timur Tengah jika pembangkit listriknya diserang.

Ketegangan militer juga memicu ketidakstabilan di pasar energi global.

Prospek serangan timbal balik terhadap fasilitas sipil dinilai dapat memperparah gangguan pasokan energi, sekaligus meningkatkan risiko krisis kemanusiaan akibat terganggunya akses air dan listrik di sejumlah negara.

Selain itu, serangan udara dan peluncuran rudal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa meski mengalami tekanan militer, Iran masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan di berbagai titik strategis di kawasan.

Infrastruktur energi sebagai sasaran strategis

Fasilitas energi, termasuk pembangkit listrik dan instalasi minyak serta gas, menjadi target strategis dalam konflik yang berkembang.

Serangan terhadap infrastruktur semacam itu berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap ekonomi regional maupun global, mengingat ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi dari Timur Tengah.

Pernyataan pejabat Iran juga menegaskan bahwa setiap serangan terhadap jaringan listrik domestik akan direspons dengan tindakan serupa terhadap infrastruktur energi negara lain di kawasan.

Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah pihak internasional menyerukan deeskalasi guna mencegah konflik meluas dan meminimalkan dampak terhadap stabilitas energi global.

Namun, hingga kini belum ada indikasi kuat bahwa semua pihak akan segera menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut.

Prospek serangan timbal balik terhadap fasilitas energi tetap menjadi salah satu risiko utama yang diperhatikan pelaku pasar dan pemerintah di berbagai negara, terutama terkait potensi gangguan distribusi minyak dan gas dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Indonesia mendukung stabilitas dan keamanan Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla setelah menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi, di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (10/3/2026).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Jusuf Kalla mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus membahas perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut juga disinggung laporan mengenai serangan Iran yang berkaitan dengan fasilitas militer di Arab Saudi.

Dia menilai bahwa sasaran yang diserang bukanlah pemerintah Arab Saudi secara langsung, melainkan fasilitas yang berkaitan dengan pangkalan militer milik Amerika Serikat.

Kendati demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung Arab Saudi dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Indonesia tetap berdiri mendukung Arab Saudi karena negara tersebut merupakan pusat umat Islam dengan keberadaan Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia berharap situasi di kawasan tersebut tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Menurut Jusuf Kalla, sikap pemerintah Indonesia adalah mendukung Arab Saudi sekaligus mendorong sikap netral serta upaya menjaga perdamaian di tengah situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.