Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan rencana agar 13 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa bekerja di sektor industri.

Dedi Mulyadi mengatakan, para korban tidak langsung dipulangkan begitu saja. Namun diberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang jelas saat nanti disalurkan bekerja.

"Dibina dulu, nanti dipersiapkan untuk kerja. Mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah kerja kerasan (betah)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Saat ini 12 korban yang dipulangkan dari NTT, Rabu (25/2/2026), tinggal sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Rencananya korban akan diarahkan bekerja di sektor-sektor yang lebih nyata dan memiliki keterampilan spesifik. Di antaranya menjadi tukang jahit, industri pembuatan sepatu, atau menjadi asisten rumah tangga.

"Misalnya jadi tukang jahit, kemudian tukang bikin sepatu di industri, atau jadi asisten rumah tangga. Mudah-mudahan mereka kerasan," katanya.

Sebelum mengikuti pelatihan, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan lebih dulu kepada orangtua masing-masing.

"Sekarang itu mereka nanti mungkin setelah pemeriksaan kesehatan kembali kepada orang tuanya dulu. Nanti habis Lebaran mereka mengikuti pelatihan," katanya.

Program pembinaan ini disiapkan agar para korban memiliki bekal keterampilan dan tidak kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang. Terlebih beberapa korban TPPO berasal dari Indramayu, Purwakarta yang saat ini industrinya tengah tumbuh.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memulangkan 12 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, NTT di tengah proses hukum yang tengah berjalan.

Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar menambahkan keberangkatan KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi, ke Sikka melakukan penjemputan para korban karena mengedepankan sisi kemanusiaan. Pihaknya memastikan proses pemulangan para korban tidak dalam rangka menghindari proses hukum yang berjalan.

“Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan dan akan terus didukung, sejauh ini Polres Sikka sudah menetapkan 2 tersangka,” katanya di Bandung, Selasa (24/2/2026).

KDM berinisiatif memulangkan 12 korban ke Jawa Barat karena memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan. Terlebih sudah satu bulan mereka berada di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Biarawati Suster Fransiska Imakulata.

“Karena sudah sebulan mereka berada di penampungan, dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka KDM berinisiatif memulangkan para korban ke Jabar dengan memakai dana pribadi Pak Gubernur,” tuturnya.

Adi memastikan gubernur dan Pemprov Jabar akan tetap mendukung proses hukum yang saat ini sudah berjalan. “Apabila ke depan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, maka akan diberangkatkan lagi ke sana dengan biaya ditanggung gubernur. Ini sebagai bentuk penghormatan pada proses dan penegakan hukum yang berjalan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, tetapi akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Namun, kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Pihaknya menaruh perhatian serius pada urusan kemanusiaan yang menimpa 13 warga Jabar tersebut karena itu KDM memastikan seluruh biaya kepulangan dan pegangan ditanggung oleh dirinya.

“Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menemui dan menjemput langsung 13 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Jawa Barat di Maumere, Kabupaten Sikla, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dedi Mulyadi menemui para korban yang sudah diamankan di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Biarawati Suster Fransiska Imakulata, Senin (23/2/2026).

Ada 12 korban yang dipulangkan hari ini, sementara 1 orang sudah meninggalkan NTT lebih dulu.

Para korban diterbangkan memakai pesawat Susi Air dari Bandara Frans Seda, Maumere, untuk diterbangkan ke Labuan Bajo selanjutnya ke Jakarta.

"Sekarang para korban sudah berada di Labuan Bajo," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya melakukan penjemputan langsung untuk memastikan kondisi warganya yang menjadi korban TPPO dalam keadaan sehat dan selamat.

"Dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik. Sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat," katanya.

Dalam proses pemulangan, ia juga didampingi oleh 2 kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO di NTT yakni, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan proses pemulangan para korban ini akan menjadi pintu masuk ke proses hukum atas dugaan TPPO.

Karena itu pihaknya menggandeng Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar serta tim kuasa hukum Jabar Istimewa.

"Proses hukumnya tetap berlanjut. Dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini. Dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyelidikan, penetapan tersangka. Kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan, menjadi saksi di pengadilan," tuturnya.

KDM juga memastikan jika para korban akan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai," katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan mencuat, 13 perempuan asal Jabar diduga mengalami kekerasan, pelecehan seksual, diancam dan dipaksa bekerja di luar kontrak di sebuah tempat hiburan malam di Maumere. Kasus ini mendapatkan bantuan dan pendampingan dari TRUK-F.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh menyampaikan bahwa 3.595 WNI yang melaporkan diri telah diasesmen dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Proses asesmen dilakukan menggunakan assessment tools yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri RI bersama berbagai organisasi internasional, termasuk IOM, dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang nasional terkait TPPO,” mengutip keterangan tertulis KBRI Phnom Penh dilansir dari Antara, Senin (16/2/2026).

Menurut KBRI, sebagian besar WNI di Kamboja tidak memiliki paspor dan dikenai denda overstay. Setelah memperoleh dokumen perjalanan sementara serta keringanan dari Imigrasi Kamboja, 743 orang dijadwalkan pulang pada 15 Februari – 4 Maret 2026, sementara 225 lainnya telah pulang mandiri sejak 30 Januari 2026.

Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menegaskan bahwa keberangkatan para WNI tersebut difasilitasi oleh KBRI Phnom Penh sampai ke pintu keberangkatan di bandara

“KBRI akan memastikan bahwa setibanya mereka di Jakarta, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak-pihak terkait,” tambah Dubes Santo, berharap tingkat keterlibatan WNI dalam aktivitas penipuan daring dapat ditetapkan serta tindakan hukumnya.

KBRI juga menegaskan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, agar WNI bermasalah yang telah difasilitasi kepulangannya menjalani pemeriksaan setibanya di Jakarta.

KBRI menyampaikan bahwa Pemerintah Kamboja menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam penanganan kejahatan siber serta meningkatkan razia terhadap sindikat penipuan daring. Dengan langkah tersebut, jumlah WNI yang melapor ke KBRI diperkirakan akan terus bertambah.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, KBRI akan terus meningkatkan proses pendataan WNI, verifikasi dan asesmen kasus, serta penerbitan SPLP bagi yang tidak memiliki paspor. KBRI juga memperkuat koordinasi dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menahan Tiktoker yang diduga memalsukan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana karna memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025. Polisi bahkan telah melakukan penahanan terhadap TikToker inisial CVT terkait perkara ini.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengungkapkan, perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan 'belum kawin'. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Nurul menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin', sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lihat video: Pandji Pragiwaksono Dipanggil Bareskrim, Diperiksa Intensif 48 Pertanyaan Sindo Malam



“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” ujar Nurul.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Nurul juga menyampaikan pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” papar Nurul.

Nurul mengungkapkan tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asesmen terhadap 249 Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka diduga menjadi korban jual beli manusia di Kamboja.

"Total yang dipulangkan sampai saat ini, 249 WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah)," kata Dir PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Menurut Nurul, berdasarkan asesmen tersebut diketahui fakta bahwa mereka direkrut oleh seseorang WNI yang telah tinggal dan bekerja di Kamboja.

Adapun, rute perjalanan yang umumnya dilalui oleh para WNIB adalah dari Medan, Batam, Singapura, Kamboja. Kemudian, Jakarta, Singapura, Kamboja. Lalu, ada juga yang melalui Batam, Malaysia, Kamboja.

"Sesampainya di Kamboja para WNIB tersebut dibawa ke sebuah perusahaan Scam Online," ujar Nurul.

Nurul menyebut, dari 249 WNIB yang dipulangkan ini, hanya ada tiga yang ada rencana dan bersedia melaporkan melaporkan ke Polda Sumut, sesuai alamat domisili.

"Catatan, para WNIB tersebut pulang tidak memiliki bukti dukung (karena HP dan dokumen waktu keberangkatan tidak ada," pungkas Nurul.

Hardy R Hermawan

Peneliti SigmaPhi Indonesia

Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

KASUS ribuan WNI yang terjebak di pusat penipuan daring di Kamboja merupakan ancaman bagi kemanusiaan. International Labour Organization (ILO) mencatat, terdapat 27,6 juta orang berada dalam kondisi kerja paksa sejak 2021. Kawasan Asia Pasifik menyumbang lebih dari separuhnya (ILO, Global Estimates of Modern Slavery, 2022).

Kini, kejahatan digital tidak lagi sekadar merugikan secara ekonomi. Aksi kriminal ini juga mengancam keselamatan nyawa banyak warga. Aparat keamanan berada dalam posisi menentukan untuk merespons perubahan bentuk ancaman ini secara adaptif dan berjangka panjang.

Sejatinya, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warganya. UNODC menegaskan bahwa negara dengan kerangka hukum yang jelas memiliki peluang lebih besar menekan perdagangan orang.

Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada koordinasi lintas-lembaga yang konsisten dan berkelanjutan (Global Report on Trafficking in Persons, 2022). Tantangan utama saat ini terletak pada upaya mengoperasionalkan regulasi tersebut secara nyata di lapangan.

Tantangan semacam ini jelas bukan urusan membalik telapak tangan. Perubahan karakter kejahatan lintas negara menuntut penyesuaian strategi penegakan hukum yang tidak sederhana. Lazarus et.al. (2026) dalam jurnal Deviant Behavior menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen korban scam compounds direkrut melalui jalur informal berbasis digital dan relasi sosial.

Pola ini menggambarkan betapa kejahatan bekerja secara halus, tersembunyi, dan sering kali berada di luar jangkauan mekanisme penegakan hukum konvensional. Karena itu, pencegahan dini tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai penyediaan informasi semata.

Upaya ini menuntut kemampuan membaca sinyal lemah, membangun koordinasi lintas sektor, serta kehadiran negara di ruang-ruang sosial yang selama ini sulit disentuh. Pendekatan instan justru berisiko menyederhanakan persoalan dan mengabaikan kompleksitas jaringan kejahatan yang bekerja secara adaptif.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Sebelum rapat dimulai, Sigit mengungkap bahwa dirinya telah mengikutsertakan seluruh Kapolda di seluruh Indonesia sebagai komitmen dalam RDP tersebut.

"Kami laporkan bahwa saat ini kami didampingi Wakapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan juga diikuti oleh seluruh Kapolda. Ini menunjukkan bahwa kami serius dan sangat mengapresiasi serta menghargai undangan RDP hari ini," kata Sigit.

SIgit mengungkapkan bahwa mendapatkan kunjungan dari sekjen ITUC dan kunjungan dari keluarga marsinah. Kami juga mengembalikan 9 orang korban TPPO dan pembangunan rumah singgah Marsinah, pahlawan nasional.

Terkait program dan gagasan untuk membantu masyarakat dalam menyebrang sungai, maka Polri juga akan membangun jembatan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Adapun, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia menyampaikan pentingnya mengedepankan nilai-nilai reformasi untuk kerja Polri ke depannya.

Khususnya, dalam merespons kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat oleh publik. Menurut Habiburokhman, respons kebebasan berekspresi ini memiliki pengaruh besar terhadap citra Polri.

"Kami secara khusus ingin mengulas respons Polri terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Secara kuantitas, ini hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tugas Polri, tapi pengaruhnya terhadap citra Polri di mata publik sangatlah besar," kata Habiburokhman.

Sekadar informasi, rapat ini juga akan mengungkap soal capaian dan rencana kinerja Polri. Hal itu kemudian bakal direspons juga oleh anggota legislatif pada Komisi III.

JAKARTA - Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda di Indonesia. Sebab ancaman kekerasan bisa terjadi di mana saja.

"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia,” ujar Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, Kamis (22/1/2026).

Direktur Haidar Alwi Institut ini, menjelaskan untuk merespons kompleksitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah maju ditengah berbagai kasus kekerasan terhadap anak dibawa umur.

"Coba bayangkan selamanya 2025, sebanyak 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual sebanyak 12.398 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 7.587 kasus, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 2.866 kasus, ini harus direspon serius di semua satuan kepolisian di daerah," ucapnya

Sandri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dimana mana jadi Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda.

"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," papar dia

Lihat video: LIVE RDP Komisi III DPR RI Bersama Divhubinter dan Dit. PPA-PPO Polri



Sandri juga menegaskan tugas dari Dirres PPA & PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama perempuan dan anak juga harus gencar tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengatahuan soal tindak pidana ini.

Media sosial adalah bagian dari faktor yang bisa berimpilkasi pada pola kehiduoan bersosial bagi masyrakat, lingkungan dan keluarga sehingga berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.

"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingha saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasa terhadap perempuan maupun anak,"

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan akan melakukan konfirmasi terkait informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, mengenai rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terjerat kasus penipuan daring.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan soal adanya laporan dari KBRI Phnom Penh terkait WNI yang meminta dipulangkan ke Tanah Air, Prasetyo mengatakan pihaknya belum menerima informasi detail dan akan mengeceknya terlebih dahulu.

“Nanti saya konfirmasi lagi. Namun, kalau itu memang permohonan dari warga negara kita, ya tentu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada WNI di luar negeri, terutama apabila menghadapi persoalan hukum maupun kondisi darurat.

“Jadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan itu,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan WNI di Kamboja diduga terlibat atau menjadi korban praktik penipuan daring dan meminta fasilitasi pemulangan ke Indonesia melalui perwakilan RI setempat. Pemerintah masih menunggu laporan resmi dan pendalaman lebih lanjut dari instansi terkait.

Pada akhir tahun lalu, Polri memulangkan 9 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

Hal itu disampaikan oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) malam. Irhamni menjelaskan kronologi pemulangan. Dia memaparkan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi dari media sosial pada 8 Desember 2025.

Setelah menghimpun informasi, Bareskrim Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait termasuk KBRI untuk Kamboja.

"Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan 9 korban, yang di antaranya 3 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki yang berasal dari, wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara," katanya.

Dia mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor.

Dia mengungkapkan salah satu korbannya adalah pasangan suami istri yang dijanjikan oleh pihak sponsor. Bahkan terdapat korban yang sedang mengandung janin 6 bulan. Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta per bulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

Bisnis.com (BATAM) – Badan Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menargetkan sebanyak 500 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kepri dapat bekerja ke luar negeri secara legal pada tahun 2026.

Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi mengatakan target tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja migran secara nasional pada 2026, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebanyak 420 ribu orang.

“Target nasional tahun 2026 meningkat menjadi sekitar 500 ribu orang. Sekitar 300 ribu diperuntukkan bagi lulusan SMA dan SMK sederajat, serta 200 ribu untuk tenaga profesional lulusan pendidikan vokasi,” kata Imam di Batam, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan pada tahun 2025 Kepri mendapat target penempatan PMI ke luar negeri sebanyak 1.895 orang. Namun realisasi penempatan melampaui target, yakni mencapai 2.306 orang.

Untuk mendukung pencapaian target tahun 2026, BP3MI Kepri telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya dengan menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kepri.
Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah BP3MI dalam mendorong penempatan pekerja migran Indonesia secara legal.

“Kami mendukung penuh program BP3MI dalam penempatan PMI secara legal. Disnaker Kepri siap berkolaborasi, baik dalam bentuk dukungan pembiayaan maupun penguatan program pelatihan bagi calon pekerja migran,” kata Diky Wijaya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja asal Kepri agar dapat terserap di luar negeri secara aman dan terlindungi.

Diky menjelaskan sepanjang 2025, PMI asal Kepri yang bekerja ke luar negeri paling banyak terserap di sektor pengelasan (welder), disusul anak buah kapal (ABK) dan pekerja pipa (fitter).

“Welder dan fitter paling di cari. Tidak cuma di luar negeri, tetapi dalam negeri pun juga,” kata dia.
Disnakertas Kepri juga akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada 2026 sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencapaian target penempatan PMI.

“Ini tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, semua harus terlibat,” kata dia.

Berantas PMI Ilegal
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berencana memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran ilegal dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis untuk menghadapi tingginya kerawanan kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

Menurut Asep, sepanjang tahun 2025 aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan PMI Ilegal Kepri telah mencegah keberangkatan lebih dari 2.000 calon pekerja migran non-prosedural. Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan struktur dan fokus penanganan di internal kepolisian.

“Wilayah Kepulauan Riau memiliki karakteristik khusus sebagai daerah perbatasan. Tingkat kerawanannya tinggi terhadap perdagangan orang dan penyelundupan PMI, sehingga perlu penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan pembentukan Direktorat TPPO merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik mafia tenaga kerja dan jaringan perdagangan orang yang merugikan calon pekerja migran.

Rapat Koordinasi Penempatan PMI Wilayah Kepri Tahun 2026 bersama pemangku kepentingan se Kepri/engesti