Bisnis.com, ANKARA -- Hampir empat tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan di televisi nasional bahwa angkatan bersenjata negaranya memulai invasi skala penuh ke Ukraina. Perang yang secara resmi disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus (SMO) itu kini telah berlangsung lebih lama dibandingkan dengan keterlibatan Uni Soviet dalam Perang Dunia II pada 1941–1945.

Dikutip melalui Al Jazeera, korban tewas di pihak Rusia yang diverifikasi oleh BBC dan media independen Rusia, Mediazona, telah melampaui 186.000 orang—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerugian Tentara Merah selama perang Afghanistan pada 1980-an.

Di sisi lain, jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri, sementara mereka yang bertahan harus menghadapi musim dingin di tengah gempuran rudal Rusia yang menargetkan infrastruktur energi.

Lantas, bagaimana empat tahun perang ini mengubah kehidupan di Rusia?

Kehidupan Tetap Berjalan di Tengah Ancaman

Wilayah barat Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina, seperti Kursk dan Belgorod, kerap menjadi sasaran serangan artileri dan drone Ukraina. Bahkan, sebagian wilayah Kursk sempat berada di bawah kendali pasukan Ukraina untuk sementara waktu.

Kendati demikian, warga setempat mengaku mulai terbiasa dengan situasi tersebut.

"Kalau setiap serangan harus lari ke bunker, kita tak akan pernah bisa hidup normal,” ujar seorang warga yang kini menetap di Kursk.

Data dari media lokal menyebutkan ratusan warga sipil tewas di wilayah Belgorod sejak perang dimulai. Berbeda dengan wilayah perbatasan, kota-kota besar seperti Moscow dan Saint Petersburg relatif tak merasakan dampak langsung perang. Sanksi Barat memang membuat sejumlah produk impor sulit ditemukan dan harga barang meningkat, tetapi aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Memang mahal, tapi daya beli warga Moskow tidak terlihat turun drastis,” ujar Andrey, warga ibu kota berusia 30 tahun.

Andrey menggambarkan pusat perbelanjaan dan kafe tetap ramai, serta layanan taksi dan pengantaran daring semakin menjamur.

Namun, sejumlah merek Barat menghilang dari etalase toko sejak sanksi diberlakukan. Produk teknologi dari Eropa digantikan oleh merek Tiongkok atau Korea Selatan. Untuk mengakali pembatasan pembayaran internasional, sebagian warga bahkan membuka rekening bank di negara seperti Kirgizstan.

Di sisi lain, pembatasan dalam negeri juga meningkat. Pemerintah Rusia memperketat undang-undang terkait “berita palsu” tentang perang serta memblokir sejumlah platform media sosial Barat, mendorong penggunaan alternatif dalam negeri.

Opini Publik: Antara Dukungan, Keraguan, dan Apatisme

Survei opini menunjukkan dukungan publik terhadap perang tetap tinggi, meski analis menilai sulit memastikan akurasinya di tengah ancaman hukum bagi suara antiperang.

Sebagian warga yang awalnya skeptis berubah sikap seiring waktu. Ada yang kini mendukung narasi resmi Kremlin tentang “denazifikasi” Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelenskyy. Motif historis, termasuk kenangan keluarga terhadap Perang Dunia II, turut memengaruhi pandangan tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap apatis.

“Banyak orang memilih tak peduli dan fokus pada kehidupan sehari-hari,” kata Andrey.

Dari Medan Tempur ke Pengasingan

Bagi sebagian tentara, pengalaman di garis depan mengubah pandangan mereka. Seorang mantan prajurit yang pernah ditempatkan di wilayah Luhansk mengaku mulai meragukan tujuan perang setelah menyaksikan langsung dampaknya terhadap warga sipil.

Dia akhirnya meninggalkan posnya dan melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan organisasi pendukung pembelot. Kini, ia hidup dalam pengasingan dan berharap suatu hari bisa kembali ke Rusia yang lebih damai.

Gelombang Emigrasi dan Kekecewaan

Pada tahun pertama perang, diperkirakan sekitar dua juta warga Rusia meninggalkan negaranya. Kota-kota seperti Yekaterinburg menjadi titik awal eksodus kaum muda dan kelompok oposisi.

Sebagian menetap di Eropa, termasuk Berlin, Jerman. Namun, tidak semua emigran menemukan kehidupan yang lebih mudah di luar negeri. Tantangan pekerjaan, status imigrasi, dan meningkatnya sentimen anti-imigran membuat sebagian dari mereka kembali ke Rusia.

Empat tahun setelah invasi dimulai, kehidupan di Rusia menunjukkan dua wajah: di satu sisi, rutinitas kota besar berjalan hampir normal; di sisi lain, wilayah perbatasan dan keluarga tentara merasakan langsung dampak perang. Di tengah dukungan, keraguan, dan apatisme, perang yang awalnya disebut sebagai operasi khusus kini menjadi realitas panjang yang membentuk ulang masyarakat Rusia.

IDXChannel - Produk domestik bruto (PDB) Rusia tumbuh 9,7 persen dalam tiga tahun terakhir.

Dilansir dari TASS pada Minggu (21/12/2025), hal itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers akhir tahun pekan ini.

Pertumbuhan ekonomi Rusia melambat jadi 1,0 persen pada 2025. Putin menjelaskan hal itu disebabkan upaya untuk menekan inflasi.

"Apa yang terjadi pada perekonomian kita selama setahun terakhir? Pertumbuhan PDB berada di angka 1,0 persen. Tetapi jika kita mengambil periode tiga tahun terakhir, yang juga merupakan cara perhitungan yang valid, pertumbuhan keseluruhan mencapai 9,7 persen," kata Putin.

"Selama periode yang sama, pertumbuhan di zona euro adalah 3,1 persen," katanya.

Putin juga mengatakan bahwa negara tersebut mempertahankan laju pertumbuhan upah riil yang solid.

"Kita berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan upah riil yang baik. Memang tidak setinggi tahun lalu, tetapi menurut saya masih bagus. Upah riil yang disesuaikan dengan inflasi diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan harga bahan bakar di Rusia sejak musim panas lalu kini menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Energi Sergei Tsivilyov mengungkapkan bahwa kepanikan konsumen, perawatan kilang, serta peningkatan permintaan musiman telah memicu kenaikan tajam harga bensin di dalam negeri.

Menurut data resmi, sebagaimana dikutip Moscow Times, harga bensin di Rusia telah naik 11,6% sejak awal tahun, dengan sebagian besar lonjakan tersebut disebabkan oleh serangan drone Ukraina yang menargetkan infrastruktur minyak Rusia dan menyebabkan penutupan sejumlah kilang besar sejak Agustus.

"Pesan-pesan tentang penghentian sementara di beberapa fasilitas juga memicu pembelian panik dan lonjakan harga di bursa," ujar Tsivilyov dalam wawancara dengan kantor berita pemerintah TASS, dikutip Selasa (28/10/2025).

Analisis dari media independen menunjukkan bahwa serangan udara Ukraina merupakan faktor utama krisis bahan bakar di Rusia, setelah mengganggu operasional sedikitnya 22 kilang sejak Agustus dan menimbulkan kekurangan pasokan di stasiun pengisian bahan bakar di setidaknya 52 wilayah Rusia.

Pemerintah, kata Tsivilyov, telah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga grosir bensin domestik yang sempat mencapai rekor tertinggi berulang kali pada Agustus dan September.

Ia menambahkan bahwa permintaan biasanya menurun di musim gugur ketika proses perawatan kilang berakhir, dan hal ini diharapkan membantu mengembalikan keseimbangan di pasar bahan bakar.

"Langkah-langkah pemerintah telah membantu menstabilkan harga domestik," kata Tsivilyov. "Selain itu, kami sedang menyiapkan tindakan tambahan untuk menjamin pasokan yang cukup."

Krisis bahan bakar ini menjadi salah satu tekanan terbaru terhadap ekonomi Rusia yang telah terguncang akibat perang berkepanjangan di Ukraina. Serangan drone Kyiv yang menargetkan kilang dan depot minyak di wilayah Rusia tidak hanya menekan produksi, tetapi juga menimbulkan efek domino pada rantai pasokan domestik, membuat beberapa daerah terpencil mengalami kekosongan bahan bakar.

Sementara itu, kepanikan masyarakat turut memperburuk situasi. Beredarnya kabar tentang gangguan pasokan membuat banyak warga bergegas mengisi penuh tangki kendaraan mereka, menciptakan antrean panjang di SPBU di sejumlah wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) mengesahkan paket sanksi terbaru yang menargetkan infrastruktur energi Rusia, menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan Moskow melanjutkan perang terhadap Ukraina.

Mengutip pernyataan Denmark selaku pemegang presidensi bergilir UE, paket sanksi ke-19 tersebut mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) asal Rusia mulai 2027.

Selain itu, UE juga memperketat larangan transaksi dengan dua perusahaan minyak besar Rusia dan menjatuhkan sanksi terhadap tambahan 117 kapal “shadow fleet” yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi sebelumnya.

“Mekanisme sanksi ini memberikan dampak nyata dan menekan ekonomi Rusia. Mereka semakin kesulitan membiayai perang ilegal terhadap Ukraina,” ujar Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dalam pernyataannya sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/10/2025). “

Paket sanksi ini sempat tertunda selama beberapa pekan akibat keberatan dari Austria, Hungaria, dan Slovakia.

Selain sektor energi, paket sanksi baru UE juga menyasar 45 entitas yang membantu Rusia menghindari sanksi, termasuk 12 perusahaan di China dan Hong Kong.

Uni Eropa juga melarang reasuransi untuk pesawat dan kapal bekas asal Rusia, serta memberlakukan larangan penuh terhadap transaksi dengan lima bank Rusia.

Paket ini turut memperluas larangan transaksi ke sistem pembayaran elektronik Rusia serta bank-bank di Belarus dan Kazakhstan. Selain itu, UE juga menutup akses layanan aset kripto bagi warga negara, penduduk, dan entitas asal Rusia.

Langkah tersebut memperkuat dorongan sekutu Barat dalam meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Sehari sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi terhadap dua raksasa minyak Rusia, Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC, setelah rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dibatalkan.

Selain itu, Inggris juga telah menjatuhkan sanksi serupa sepekan sebelumnya.

“Paket sanksi ke-19 ini sangat penting. Namun, sanksi dari Amerika juga sangat penting. Ini menjadi sinyal kuat bagi negara lain untuk ikut memperketat tekanan terhadap Rusia," ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sebelum menghadiri KTT UE di Brussel.

Rencana pertemuan Trump–Putin sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di Eropa, di tengah dugaan perubahan sikap Trump yang dinilai lebih lunak terhadap Moskow, meski sebelumnya dia sempat mengancam Rusia dengan sanksi dan mendukung permintaan tambahan senjata untuk Ukraina.

Meski begitu, pertemuan Trump dan Zelenskiy pekan lalu tidak menghasilkan komitmen baru terkait pengiriman rudal jarak jauh. Trump justru mendorong kedua pihak untuk segera memberlakukan gencatan senjata dan memulai negosiasi damai.

Zelenskiy menyatakan keterbukaan terhadap gagasan tersebut dan menandatangani pernyataan bersama dengan para pemimpin Eropa yang mendukung seruan gencatan senjata itu.

“Gencatan senjata tentu mungkin, dan kita semua menginginkannya. Namun, tekanan terhadap Rusia harus terus ditingkatkan agar gencatan senjata itu benar-benar terjadi," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan secara resmi mengadopsi paket sanksi ke-19 terhadap Rusia pada Kamis (23/10/2025), sebagai bagian dari respons atas perang yang terus berlangsung di Ukraina. Paket terbaru ini mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) asal Rusia.

Keputusan ini diambil setelah 27 negara anggota Uni Eropa mencapai konsensus pada Rabu malam, menyusul keputusan Slovakia untuk mencabut keberatannya terhadap rancangan sanksi tersebut.

"Itu adalah paket yang signifikan karena menargetkan sumber pendapatan utama Rusia melalui langkah-langkah baru di sektor energi, keuangan, dan perdagangan," ujar Presidensi bergilir Uni Eropa dari Denmark dalam pernyataan resminya, dilansir Reuters.

Larangan impor LNG Rusia akan diberlakukan dalam dua tahap. Untuk kontrak jangka pendek, penghentian akan berlaku dalam waktu enam bulan ke depan. Sementara untuk kontrak jangka panjang, larangan penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Langkah ini mempercepat satu tahun lebih awal dari peta jalan Komisi Eropa yang sebelumnya menargetkan penghentian total ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia pada 2028.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut keputusan tersebut sebagai "langkah penting menuju penghentian total ketergantungan energi Uni Eropa terhadap Rusia."

Selain larangan LNG, paket sanksi ke-19 ini juga memperkenalkan sejumlah langkah baru yang menargetkan sumber keuangan dan jaringan dukungan Rusia di luar negeri.

Dalam pernyataannya di platform X, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa sanksi ini menyasar bank-bank Rusia, bursa kripto, serta sejumlah entitas di India dan Tiongkok yang diduga membantu Moskow menghindari pembatasan ekonomi internasional.

"Uni Eropa membatasi pergerakan para diplomat Rusia untuk melawan upaya destabilisasi. Semakin sulit bagi Putin untuk mendanai perang ini," tulis Kallas.

Langkah tersebut termasuk pembatasan pergerakan diplomatik Rusia di dalam wilayah Uni Eropa, di mana diplomat Rusia kini hanya akan diizinkan melakukan perjalanan dalam radius tertentu dari lokasi kerja resminya.

Langkah ini dimaksudkan untuk menghambat aktivitas intelijen dan kampanye pengaruh Rusia di Eropa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat klaim mengejutkan mengenai kebijakan energi India, dengan mengatakan bahwa New Delhi telah berjanji untuk menghentikan impor minyak dari Rusia.

Klaim ini dilontarkan Trump di tengah ketegangan geopolitik yang berkelanjutan terkait serangan Rusia ke Ukraina dan peran India sebagai pembeli utama minyak mentah Rusia yang didiskon, di tengah sanksi yang diterapkan Barat. Trump mengumumkan klaim tersebut, yang mengisyaratkan keberhasilan diplomasi AS di tengah konflik Ukraina.

"Tidak akan ada minyak [Rusia]. Mereka [India] tidak akan membeli minyak Rusia," ujar Trump. "Perubahan ini tidak akan langsung berlaku, namun dalam waktu singkat."

Pernyataan Trump ini menyoroti tekanan diplomatik yang terus meningkat dari AS terhadap negara-negara yang masih bertransaksi dengan Moskow. Selama konflik di Ukraina, India telah menjadi konsumen utama minyak Rusia, mengambil keuntungan dari harga diskon yang ditawarkan Kremlin setelah negara-negara Eropa mengurangi pembelian mereka.

Minyak Rusia menjadi komoditas vital untuk memenuhi kebutuhan energi India yang terus bertumbuh. Bahkan, Moskow merupakan salah satu penyuplai energi yang besar ke Negeri Hindustan.

Hal ini akan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dan energi India, yang selama ini mempertahankan netralitas dan berpegangan pada kebijakan "kepentingan nasional" untuk membeli minyak dari mana pun ia mendapatkan harga terbaik.

Keputusan untuk menghentikan impor minyak Rusia akan memberikan pukulan signifikan pada pendapatan Moskow dan secara efektif akan menguatkan upaya Barat untuk mengisolasi ekonomi Rusia. Sebaliknya, langkah tersebut dapat memaksa India untuk mencari alternatif energi dengan biaya yang mungkin lebih tinggi, berpotensi memicu lonjakan biaya energi domestik.

Sementara itu, beberapa perusahaan pengolahan minyak India bersiap memangkas impor dari Rusia secara bertahap, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

India pada Kamis menegaskan bahwa dua tujuan utama kebijakan energinya adalah menjaga kestabilan harga energi dan memastikan pasokan tetap aman.

"Prioritas kami yang konsisten adalah melindungi kepentingan konsumen India di tengah situasi energi global yang bergejolak. Kebijakan impor kami sepenuhnya dipandu oleh tujuan tersebut," kata pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri India.

Namun, pernyataan itu tidak menyinggung komentar Trump mengenai pembelian minyak India dari Rusia.