Badung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut potensi energi bersih di Pulau Dewata mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW), jauh di atas kebutuhan listrik Bali saat ini yang berada di kisaran 1.300 MW.

Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (PLN UP2B Bali) Komang Teddy Indra Kusuma di Badung, Kamis menjelaskan potensi tersebut berasal dari berbagai sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga angin yang tersebar di sejumlah wilayah Bali.

“Dari hasil studi yang pernah dilakukan, potensi energi bersih di Bali hampir mencapai 2.000 MW. Angka ini cukup besar dibandingkan kebutuhan listrik Bali saat ini yang sekitar 1.300 MW,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih.

Di antaranya kawasan Kubu, Karangasem, yang telah menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur berkapasitas 25 MW.

Selain itu, wilayah Jembrana dan Negara juga dinilai memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun sehingga cocok untuk pengembangan PLTS.

Sementara itu, potensi energi angin atau bayu terdapat di kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dinilai memiliki karakteristik angin yang mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan energi bersih itu telah dimasukkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), baik melalui pembangunan PLTS skala besar, PLTS atap maupun pembangkit listrik tenaga bayu.

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu yang utama adalah sifat energi terbarukan yang tidak stabil atau intermittent karena sangat bergantung pada kondisi alam.

“Kalau matahari tertutup awan, produksi listrik dari PLTS akan menurun. Begitu juga energi angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Tantangannya adalah bagaimana energi yang tidak konstan ini bisa menghasilkan pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menilai pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai menjadi salah satu solusi. Namun, teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang relatif tinggi.

Selain itu, harga lahan di Bali yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Faktor perizinan dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah juga menjadi aspek yang harus diperhatikan.

PLN berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan energi bersih di Bali sehingga target transisi energi dan kemandirian listrik dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi yang dimiliki, ia menilai Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk ( MDLA ) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) memasuki fase dekarbonisasi operasional dengan meluncurkan armada mobil listrik pertamanya. Langkah ini menandai penguatan pendekatan distribusi dari sekadar efisiensi logistik menuju sistem operasional yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan.

Dekarbonisasi ini menjadi bagian dari respons strategis perusahaan terhadap perubahan lanskap industri distribusi yang semakin menuntut efisiensi operasional, menghadapi tekanan biaya energi, serta mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam model bisnis. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem distribusi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

“Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan kami dalam menghadirkan layanan distribusi yang cepat, tepat, dan aman di tengah dinamika kebutuhan pasar. Ini merupakan bagian dari upaya kami mengintegrasikan inovasi secara menyeluruh dalam operasional,” kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Juliwaty, Kamis (4/6/2026).

Transformasi ini dibangun secara bertahap dan terintegrasi. Hingga 2025, AAM telah mengoperasikan 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota. Pengembangan ke kendaraan roda empat menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem distribusi berbasis efisiensi energi sekaligus memperluas dampak operasional rendah emisi.

Dalam mendukung sistem tersebut, AAM juga terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi rute distribusi, penguatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Seluruh inisiatif ini dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang mendorong efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan.

Sebagai bagian dari penguatan operasional berkelanjutan, perusahaan juga mengimplementasikan pelatihan Eco-Driving bagi pengemudi dan tim operasional guna meningkatkan keselamatan, efisiensi energi, serta konsistensi dalam penerapan praktek distribusi yang bertanggung jawab.

Peluncuran armada mobil listrik dilakukan di Kantor Cabang AAM Jakarta 2 pada Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan simbolis armada oleh HR & Sustainability Director PT Medela Potentia Tbk (MDLA), Nancy Kartika, kepada Kepala Cabang AAM Jakarta 2, Ohio Friendzie, serta disaksikan oleh Direktur PT AAM, Budi Lim, dan jajaran manajemen PT AAM lainnya.

Direktur PT AAM, Budi Lim, menambahkan perusahaan terus mendorong keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Ke depan, kami akan terus mengembangkan inovasi operasional yang tidak hanya mendorong kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

HR & Sustainability Director MDLA, Nancy Kartika, menyampaikan langkah yang dilakukan AAM sejalan dengan arah strategis perusahaan dalam mendorong integrasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

Pada 2025, MDLA dan entitas anak tercatat telah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 20% dari baseline, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Ke depan, PT AAM akan terus memperluas implementasi dekarbonisasi operasional sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sekaligus mempertegas perannya dalam mendorong praktik distribusi yang lebih bertanggung jawab di industri layanan kesehatan. Kinerja 2025, Medela Potentia Catat Pertumbuhan Laba Dua Digit

Salah satu inisiatif yang tengah dipersiapkan adalah pemasangan panel surya di cabang Tangerang dan Medan yang akan dimulai pada Semester II 2026. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam kegiatan operasional.

Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mencatat telah menggarap proyek pembangkit listrik berbasis energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT) dengan total kapasitas sekitar 22,57 gigawatt (GW), sebagai realisasi dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Jadi, dari 52,8 GW, itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses eksekusi. Kami diminta untuk laporan setiap dua minggu,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Kemudian, sebesar 76 persen dari target penambahan tersebut berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Tercatat hingga Mei 2026, Darmawan memaparkan PLN telah mengeksekusi kurang lebih 22,57 GW atau 43 persen pembangkit berbasis EBT, termasuk 0,78 GW yang telah berhasil beroperasi.

“Sebesar 16,5 GW itu proses pengadaan, konstruksi 5,2 GW, kemudian commissioning, sudah kami deliver 0,78 GW,” ucap Darmawan.

Sementara itu, proyek pembangkit dengan kapasitas sebesar 30,24 GW masih dalam proses penyelesaian kajian kelayakan proyek.

“Dengan total (kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih) 52,81 GW. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa dengan adanya penugasan dari pemerintah kepada PLN,” kata Darmawan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi bauran energi pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 17,89 persen per April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

Secara keseluruhan, produksi listrik nasional sampai dengan April 2027 mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Komposisi bauran energi dari produksi listrik nasional tersebut yakni 64,87 persen dari batu bara; sebesar 13,86 persen dari gas; kemudian 3,38 persen dari bahan bakar minyak (BBM); dan 17,89 persen dari EBT.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” kata Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan proyek supergrid energi baru terbarukan memerlukan studi kelayakan sebagai langkah awal mewujudkan pusat pengembangan setrum bersih yang menghubungkan Kepulauan Sunda Kecil.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kajian studi kelayakan disiapkan usai rencana besar NTB membangun jaringan transmisi area luas terkendala nilai keekonomian.

"Hasil konsultasi kami dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM bahwa untuk menjadi sebuah supergrid tidak mudah, salah satunya harus ada jaringan bawah laut," ujar dia di Mataram, Minggu.

Samsudin menjelaskan pembangunan jaringan transmisi area luas membutuhkan infrastruktur besar terutama jaringan kabel listrik bawah laut di Selat Lombok yang menghubungkan NTB dengan Bali.

Pemerintah pusat menilai jaringan kabel listrik bawah laut yang menyuplai energi bersih tersebut baru bisa layak bangun sekitar tahun 2031 sampai 2033.

"Kementerian ESDM melihat perkembangan penduduk dan sebagainya, sehingga kelayakan sekitar tahun 2031-2033 untuk menyambungkan jaringan kabel laut di Selat Lombok," kata Samsudin.

Ia menuturkan studi kelayakan sangat diperlukan untuk menguji apakah pembangunan jaringan interkoneksi listrik bawah laut bisa direalisasikan lebih cepat dari proyeksi pemerintah pusat.

Kajian itu juga menghitung secara detail potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sebagai syarat utama menjadi supergrid energi bersih di kawasan tengah Indonesia.

"NTB punya tujuh sumber energi baru terbarukan. Berapa kemampuan NTB dan bagaimana jika dibandingkan dengan NTT NTB sebagai supergrid harus mampu mengidentifikasi potensi itu," papar Samsudin.

Potensi energi bersih yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat bersumber dari air, matahari, angin, arus laut, sampah, biomassa, hingga panas bumi.

Dinas ESDM NTB mencatat kontribusi energi baru terbarukan saat ini mencapai 25 persen. Angka itu terbilang tinggi ketimbang bauran energi bersih skala nasional yang hanya berjumlah 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi bersih sebesar 15.630 megawatt.

Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di NTB meliputi tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid sebanyak 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt, dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 18,5 megawatt.

Pemerintah NTB aktif menawarkan peluang investasi setrum bersih kepada sejumlah kedutaan besar, sektor privat, hingga organisasi nirlaba guna mencari sumber pendanaan bagi pengembangan proyek jaringan transmisi area luas tersebut.

"Dukungan anggaran kami terbatas. Gubernur telah meminta dukungan melalui mitra strategis, seperti kedutaan besar," pungkas Samsudin.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gagasan NTB sebagai supergrid energi baru terbarukan telah dideklarasikan dalam forum kerja sama Bali-NTB-NTT (KRBN). Proyek itu sebagai langkah strategis untuk membantu Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih.

Saat ini Bali masih masuk ke dalam jaringan transmisi area luas Pulau Jawa, sehingga ke depan listrik Bali dipasok dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ( SPKLU ) ke-5.000 di Indonesia, Rabu (20/5/2026). Fasilitas tersebut berlokasi di PLN UP3 Tanjung Priok, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat mobilitas warga, logistik, dan aktivitas ekonomi Jakarta Utara.

Peresmian ini dihadiri Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto, General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin, serta Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan. Kehadiran mereka menandai bahwa pembangunan infrastruktur kendaraan listrik tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan teknis penyediaan daya, tetapi juga bagian dari perubahan cara masyarakat bergerak, bekerja, dan beradaptasi dengan energi yang lebih bersih. Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?

Di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik , kehadiran SPKLU menjadi salah satu faktor penting yang menentukan rasa aman pengguna. Semakin mudah akses pengisian daya, semakin kecil pula keraguan masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, peresmian SPKLU ke-5.000 menjadi tonggak penting bagi PLN dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Menurut dia, pengembangan SPKLU dilakukan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

”SPKLU ke-5.000 ini dibangun sesuai dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin lama semakin banyak. SPKLU sudah tersedia di mana-mana di seluruh Indonesia, semoga masyarakat semakin nyaman dan tidak ragu menggunakan kendaraan listrik. PLN sangat mendukung dan berupaya menunjang perkembangan kendaraan listrik sesuai dengan program pemerintah mencapai net zero emissions,” kata Adi.

SPKLU Center Tanjung Priok dilengkapi dua unit Ultra Fast Charging 200 kilowatt, enam unit Ultra Fast Charging 120 kilowatt, serta satu unit Medium Charging 22 kilowatt. Seluruh unit tersedia dengan konektor CCS2 dan AC sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan listrik.

Selain itu, sejumlah pemberitaan juga mencatat bahwa fasilitas ini dilengkapi dua unit SPKLU roda dua dan dua unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Kehadiran fasilitas untuk kendaraan roda dua memperluas cakupan layanan, mengingat mobilitas masyarakat perkotaan tidak hanya bertumpu pada mobil listrik, tetapi juga sepeda motor listrik.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, SPKLU Center Tanjung Priok juga dilengkapi fasilitas penunjang, seperti lounge, fasilitas pengisian angin ban, kamar kecil, serta vending machine. Dengan fasilitas tersebut, proses pengisian daya tidak lagi diposisikan sebagai waktu tunggu yang pasif, tetapi sebagai bagian dari pengalaman mobilitas yang lebih nyaman.

Adi menegaskan, PLN akan terus menyesuaikan pengembangan infrastruktur dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Menurut dia, semakin luas titik pengisian daya, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik. “PLN akan terus menambah infrastruktur pengisian agar layanan semakin mudah dijangkau di berbagai wilayah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan, konsep SPKLU Center di Tanjung Priok dihadirkan agar masyarakat memiliki pilihan pengisian daya yang lebih lengkap dalam satu lokasi. “Kami menghadirkan SPKLU Center di Tanjung Priok agar masyarakat memiliki opsi pengisian daya dalam satu lokasi yang lengkap. Pengguna bisa menyesuaikan dengan kebutuhan waktunya, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar,” katanya. Daftar SPKLU di Tol Trans Jawa, Lengkap dan Terbaru 2025

Dalam konteks Jakarta, fleksibilitas waktu menjadi hal penting. Pengguna kendaraan listrik tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama. Ada pengguna yang membutuhkan pengisian cepat sebelum kembali bekerja, ada pula yang mengisi daya sambil menunggu atau beristirahat. Dengan beberapa kapasitas charger dalam satu area, SPKLU Center memberi ruang pilihan bagi berbagai pola mobilitas tersebut.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengapresiasi langkah PLN dalam memperluas infrastruktur kendaraan listrik di wilayah Jakarta Utara. Menurut dia, kehadiran SPKLU Center merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyebut lebih dari 100 investor telah mendaftar dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tahap kedua di berbagai daerah.

“Tahap kedua akan kita buka sebentar lagi. Sudah 100 lebih kok yang mendaftar,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan proyek PSEL tidak sepenuhnya dibiayai Danantara, namun dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dari pemenang tender.

“Enggak (semua dibiayai Danantara), kan ada partner-nya juga, ada investor lain yang masuk,” ujarnya.

Pandu mengatakan mitra yang terlibat akan dipilih berdasarkan teknologi terbaik untuk pengolahan sampah.

Ia menjelaskan total nilai pengembangan proyek PSEL yang tengah disiapkan pemerintah mencapai sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp87 triliun.

Menurut dia, nilai tersebut mencakup total sekitar 33 proyek PSEL di berbagai daerah.

“Total proyek itu 5 miliar dolar AS untuk semuanya,” ucap Pandu.

Ia mengatakan setiap proyek diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun.

Pandu menambahkan PT Danantara Investment Management bersama anak perusahaan, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), akan ikut berpartisipasi dalam seluruh proyek PSEL tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah bersama Danantara dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam kesepakatan percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi.

Enam lokasi tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Bogor Raya 2, dan Kabupaten Bekasi.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ini menjadi tonggak penting bagi PLN IP dalam mengintegrasikan pengembangan PLTS dengan skema monetisasi karbon global

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mengintegrasikan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan skema monetisasi karbon global.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya memperkuat langkah transformasi bisnis melalui penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) bersama DevvStream Inc.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi bagian dari pengembangan solusi energi bersih berbasis solar PV solution dalam portofolio beyond kWh.

"Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi PLN IP dalam mengintegrasikan pengembangan PLTS dengan skema monetisasi karbon global," katanya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Bernardus Sudarmanta dan CEO DevvStream Corp Sunny Trinh di Jakarta, Selasa (5/2).

PLTS yang dikembangkan dalam kerja sama ini merupakan PLTS off-grid, yang digunakan untuk kebutuhan sendiri, sehingga tidak terhubung ke jaringan listrik utama dan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku di sektor lingkungan hidup dan pasar karbon.

Melalui skema ini, lanjutnya, PLN IP akan menghasilkan sertifikat penurunan emisi Verified Emission Reduction (VER) dari proyek-proyek PLTS di berbagai lokasi di Indonesia, yang kemudian dipasarkan melalui DevvStream sebagai mitra global.

Bernadus juga menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengembangkan model bisnis baru yang lebih berkelanjutan.

"Pengembangan solar PV solution berbasis off-grid ini merupakan bagian dari inovasi PLN Indonesia Power dalam menghadirkan solusi energi bersih di sisi operasional sekaligus membuka peluang monetisasi karbon. Ini adalah wujud nyata transformasi kami menuju bisnis beyond kWh yang lebih bernilai tambah," ujarnya.

Ia menambahkan konsep beyond kWh yang diusung PLN IP tidak hanya berfokus pada penjualan listrik, tetapi juga mencakup layanan energi terintegrasi, termasuk penyediaan pembangkit energi terbarukan, pengelolaan emisi karbon, serta optimalisasi aset energi pelanggan.

Dalam implementasinya, proyek PLTS off-grid ini dirancang untuk mendukung kebutuhan energi pelanggan secara mandiri, meningkatkan efisiensi energi, serta memberikan kontribusi langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu sistem kelistrikan eksisting.

Sementara, Sunny Trinh mengatakan kolaborasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan proyek karbon berbasis energi terbarukan dari Indonesia.

"Kami melihat potensi besar dari model solar PV off-grid, yang dikembangkan PLN Indonesia Power. Ini merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru melalui pasar karbon global," ujarnya.

Selain mendukung agenda dekarbonisasi nasional, kerja sama ini juga mempertegas peran PT PLN Indonesia Power sebagai pelopor dalam pengembangan solusi energi berbasis pelanggan di Indonesia.

Ke depan, tambah Bernadus, PLN IP akan terus memperluas implementasi solar PV solution sebagai bagian dari strategi transisi energi, sekaligus mengoptimalkan peluang dari pasar karbon untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Clarion Events bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) resmi meluncurkan ajang tahunan Enlit Asia – Electricity Connect 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 September mendatang. Forum internasional ini diproyeksikan menjadi pusat transaksi teknologi dan investasi guna menjawab kebutuhan pendanaan sektor ketenagalistrikan nasional yang mencapai lebih dari USD500 miliar demi mengejar target Net Zero Emission (NZE).

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar. Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar Abdurrahim dalam acara Launching Enlit Asia - Electricity Connect 2026 di Kantor Pusat PLN, Jumat (17/4/2026).

Wanhar menambahkan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memastikan ketersediaan energi bersih bagi industri masa depan. Hal ini termasuk merespons lonjakan kebutuhan listrik sektor pusat data (data center) di tanah air dan kawasan ASEAN yang diprediksi tumbuh secara eksponensial hingga 20 persen per tahun.

Penyelenggaraan tahun ini menonjolkan sejumlah area prioritas, mulai dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi jaringan, hingga peran energi nuklir dalam transisi energi. Agenda ini didukung penuh oleh Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) sebagai langkah konkret memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan arahan kebijakan (Policy Direction) yang jelas dalam menerjemahkan peta jalan pemerintah menjadi hasil nyata. PLN fokus pada akselerasi proyek energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan sistem kelistrikan yang andal.

"Kami hadir untuk menunjukkan berbagai Quick Wins melalui digitalisasi jaringan (smart grid) dan penguatan sistem yang tangguh. Kami mengundang kolaborasi lintas batas untuk membangun infrastruktur yang mampu menjadi tulang punggung bagi kedaulatan ekonomi Indonesia dan ASEAN," kata Darmawan.

Selain fokus pada proyek skala besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS), PLN juga tetap memprioritaskan aspek sosial melalui penguatan Program Listrik Desa (Lisdes). Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketahanan energi dan pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

Ketua Umum MKI, Suroso Isnandar, menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam ajang ini mencerminkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan sektor energi kawasan. Peran asosiasi industri dianggap krusial untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah, kesiapan industri, dan inovasi teknologi terkini.

Suroso menekankan bahwa Electricity Connect, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, merupakan wadah strategis bagi Indonesia untuk membangun kemandirian energi jangka panjang. Ajang ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog produktif antara pembuat kebijakan dan penyedia teknologi global.

CEO Clarion Events Asia, Richard Ireland, mengumumkan bahwa pendaftaran untuk peserta dan eksibitor telah resmi dibuka mulai hari ini. Dengan target kehadiran lebih dari 11.000 peserta dan 280 eksibitor global, acara ini diposisikan lebih dari sekadar pameran dagang.

"Acara ini merupakan pusat transaksi teknologi dan investasi energi. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi nyata menuju sistem energi ASEAN yang lebih tangguh dan berkelanjutan," tutur Richard.

Electricity Connect 2026 diharapkan mampu mengulang kesuksesan tahun-tahun sebelumnya yang telah menarik puluhan ribu peserta. Kehadiran para inovator dunia di Jakarta ini diyakini akan mempercepat adopsi teknologi bersih dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi hijau di Asia Tenggara.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mendorong percepatan transisi energi di Asia Tenggara.

"Kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen di kawasan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kolaborasi dengan mitra internasional di Asia Tenggara, seperti Vietnam Electricity (EVN) merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global.

Pada Kamis (2/4/2026), PLN IP melalui Hydrogen Center Senayan menerima kunjungan delegasi EVN dalam rangka kegiatan benchmarking sebagai bagian dari Exchange and Learning Program between EVN-PLN Indonesia and Its Subsidiaries dengan tema "Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants".

Bernadus menambahkan kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi regional, khususnya dalam pengembangan inovasi energi dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

"Kegiatan ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power dalam memperkuat sinergi global, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan efisiensi pembangkit guna mendukung sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan," jelasnya.

Delegasi EVN yang hadir antara lain Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Le Vu Trung dan Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Nguyen Xuan Hai.

Sementara, dari PLN Group turut hadir Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero) Ricky Cahya Andrian dan Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Ricky Cahya mengatakan pengembangan hidrogen merupakan bagian penting dari strategi PLN dalam mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

"PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia," ujarnya.

Sementara, Ary Rachmat menyampaikan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar kedua perusahaan.

"Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Danantara hadir untuk memfasilitasi kolaborasi. Dengan adanya platform ini, kota-kota lain bisa ikut bergabung sehingga pengembangan proyek dapat lebih cepat

Purwokerto (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan platform investasi untuk pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy/WtE) guna mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Indonesia.

Saat menjadi pembicara kunci dalam ISEI Industry Matching dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan pengembangan WtE menjadi salah satu prioritas karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang belum optimal dari hulu hingga hilir.

"Persoalan sampah di Indonesia tidak sederhana. Salah satu masalah utamanya adalah belum adanya pemilahan sejak dari rumah tangga, sehingga di hilir membutuhkan teknologi yang lebih kompleks," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto serta Bank Indonesia itu.

Ia mengatakan masyarakat di negara maju telah terbiasa memilah sampah sejak dari sumber, sehingga proses pengolahan menjadi lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Sebaliknya di Indonesia, sampah yang tercampur menyebabkan kualitas bahan baku energi menjadi rendah. Bahkan, sebagian material dengan nilai kalor tinggi telah diambil lebih dulu di tingkat pengumpul, sehingga menyisakan sampah dengan daya bakar rendah di tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Kondisi ini membuat efisiensi pengolahan menjadi rendah dan biaya menjadi lebih tinggi karena perlu proses tambahan seperti pengeringan," katanya.

Selain aspek teknis, ia juga menyoroti faktor sosial dalam rantai pengelolaan sampah yang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemulung hingga pengelola TPA.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat untuk memilah sampah sejak awal menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas program WtE.

Dalam upaya mendorong percepatan pengembangan WtE, Danantara menyiapkan platform investasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi.

Melalui platform tersebut, Danantara akan berperan sebagai co-investor guna meningkatkan kepercayaan investor lain untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis, termasuk pengolahan sampah menjadi energi.

"Danantara hadir untuk memfasilitasi kolaborasi. Dengan adanya platform ini, kota-kota lain bisa ikut bergabung sehingga pengembangan proyek dapat lebih cepat," katanya.

Ia mengatakan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) ditargetkan dapat dikembangkan di puluhan kota di Indonesia sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara keseluruhan, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga puluhan triliun rupiah dengan potensi kapasitas listrik ratusan megawatt, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

Selain menghasilkan energi, proyek ini juga berpotensi menekan emisi karbon, mengurangi volume sampah di TPA, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Namun demikian, ia mengakui biaya produksi energi dari WtE masih relatif lebih tinggi dibandingkan energi konvensional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, termasuk skema harga listrik dan pembiayaan yang menarik bagi investor.

"Ini perlu dukungan bersama, baik dari sisi kebijakan maupun kolaborasi antarpemangku kepentingan agar proyeknya bisa berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia memiliki peran dalam mengelola aset negara, khususnya dari badan usaha milik negara (BUMN), untuk diinvestasikan pada sektor-sektor strategis.

Pengelolaan aset yang lebih produktif tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk dalam mendukung transisi energi menuju bauran energi baru terbarukan (EBT) yang lebih besar.

"Tujuannya adalah menciptakan mesin pertumbuhan baru melalui investasi yang produktif, termasuk di sektor energi berbasis sampah," kata Muliaman.

Pengembangan WtE juga dinilai sejalan dengan target Indonesia untuk meningkatkan porsi EBT serta mencapai net zero emission pada 2060, sehingga membutuhkan dukungan investasi yang kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan dukungan infrastruktur dan layanan yang semakin andal, kami berharap adopsi CNG dapat terus meningkat, terutama pada momentum mobilitas tinggi seperti periode Lebaran,

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan, kendaraan berbasis compressed natural gas (CNG) dapat menjadi solusi energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik.

Hal itu menurut Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman terlihat dari hasil program Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) bertajuk Bengkel Standby Idul Fitri 1447 H yang digelar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Cirebon, Jawa Barat, selama periode mudik Lebaran 2026.

"Program ini menunjukkan bahwa kendaraan berbasis CNG dapat menjadi solusi energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, program tersebut menghadirkan Tim Siaga yang beroperasi selama 24 jam. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 55 kendaraan telah dilayani, yang terdiri dari 40 unit bajaj dan 15 unit mobil berbahan bakar gas (BBG).

Inisiatif tersebut, tambahnya, menjadi langkah strategis dalam memperkuat keandalan infrastruktur energi alternatif di jalur mudik, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan BBG.

Penguatan pemanfaatan CNG di jalur mudik, menurut dia, sejalan dengan kebutuhan energi yang semakin mengarah pada solusi yang lebih bersih dan efisien.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan," katanya.

Oleh karena itu, Fajriyah menambahkan optimalisasi gas bumi, termasuk CNG, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan biaya bagi masyarakat.

"Dengan dukungan infrastruktur dan layanan yang semakin andal, kami berharap adopsi CNG dapat terus meningkat, terutama pada momentum mobilitas tinggi seperti periode Lebaran,” ujarnya.

Program Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) bertajuk Bengkel Standby Idul Fitri 1447 H digelar PT PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina, bersama PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) dan Komunitas Mobil Gas (Komogas).

Sementara itu, Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menegaskan, program ini merupakan langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik.

Ia menjelaskan, kegiatan difokuskan pada peningkatan keandalan kendaraan BBG melalui layanan teknis langsung di SPBG, sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan maupun perawatan secara cepat dan mudah.

"Layanan bengkel siaga di SPBG hadir agar proses pengecekan dan perawatan dapat dilakukan secara cepat dan praktis," ujarnya.

Ketua Umum Komogas, Andy Lala menilai layanan bengkel siaga tersebut sebagai dukungan nyata yang manfaatnya dirasakan langsung para pengguna kendaraan BBG, khususnya pada momentum mudik.

"Kehadiran bengkel siaga ini sangat membantu, terutama bagi pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh memberikan rasa tenang karena ada kepastian layanan jika dibutuhkan, sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat beralih ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026