Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto meninjau fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas guna mendorong sistem pengelolaan limbah berkelanjutan untuk mentransformasi sampah menjadi produk bernilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular nasional.

"Jadi, ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini," kata Presiden Prabowo di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Presiden melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Banyumas, termasuk pemanfaatan teknologi lokal dalam mengurangi volume sampah secara signifikan.

Presiden mengapresiasi efektivitas sistem tersebut karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya guna serta nilai jual tinggi bagi daerah.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut prabowo, penggunaan teknologi yang tidak terlalu canggih, namun efektif menjadi kunci keberhasilan fasilitas yang berlokasi di Jawa Tengah tersebut.

Presiden juga menyoroti bahwa sebagian besar komponen pendukung fasilitas ini merupakan produk lokal yang terintegrasi dalam satu rangkaian sistem yang utuh.

Sistem tersebut bekerja secara teratur, mulai dari penanganan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengelolaan akhir di tingkat kabupaten secara kolektif.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di lokasi ini meliputi mesin pre-shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor penggerak.

Keberadaan perangkat-perangkat ini mendukung proses pemilahan dan pengolahan sampah secara efisien guna mencapai target pengurangan limbah yang maksimal di tempat pemrosesan akhir.

Menurut Presiden, pembangunan TPST di wilayah lain juga bertujuan membuka lapangan kerja baru bagi warga di sekitar lokasi. Fasilitas pengolahan sampah bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai produk turunan yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah antara lain genteng plastik, paving plastik, serta maggot segar untuk pakan ternak.

Selain itu, dihasilkan pula pupuk organik dan bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF) yang bernilai jual tinggi bagi industri.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mengubah stigma sampah dari masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan model ekonomi sirkular. Dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin mengatakan, bahwa model ekonomi sirkular bisa diterapkan di industri kelapa sawit nasional mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Dengan model tersebut, industri kelapa sawit bisa mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. "Model ekonomi sirkular memungkinkan untuk diterapkan di industri kelapa sawit dan memang harus diterapkan. Bagaimana menerapkan itu semua? Pastinya membutuhkan ilmu dan teknologi," katanya di Jakarta, Rabu (15/4).

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dikategorikan sebagai zero waste crop atau tanaman nihil limbah. Seluruh bagian dari tanaman sawit mulai dari buah, biji, pelepah, tandan kosong, hingga batang, dapat diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Membangun Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan



Siti Nikmatin mencontohkan, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dapat dioptimalkan menjadi produk-produk biomaterial seperti helm, rompi anti-peluru, hingga sepatu. Sebagai peneliti ia telah melakukan berbagai macam penelitian inovatif yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar limbah TKKS tersebut.

Kemudian cangkang sawit atau palm oil shell dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang memberikan kontribusi positif terhadap transisi energi terbarukan. Pemanfaatan cangkang sawit meliputi bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit, bahan campuran beton dan material bangunan, hingga bahan baku biobriket dan biopellet.

"Jadi, yang saya lakukan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit menjadi produk-produk biomaterial itu merupakan upaya untuk menerapkan model ekonomi sirkular di industri sawit," tuturnya.

Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Solusi Atasi Meningkatnya Permintaan



Dosen dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini mengatakan, dirinya banyak mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dalam melakukan penelitian yang mendukung penerapan ekonomi sirkular di industri sawit.

"Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia. Saya termasuk peneliti yang mendapat dukungan dana penelitian sawit dari BPDP," katanya.

Nikmatin menegaskan, penerapan model ekonomi sirkular di industri kelapa sawit akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menjelaskan produk turunan berbahan dasar limbah kelapa sawit bisa mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Selain dampak positif ke ekonomi dan lingkungan, penerapan model ekonomi sirkular juga berpotensi untuk memberi dampak positif ke sektor sosial. Ia mengatakan industri sawit bisa melibatkan masyarakat sekitar pabrik atau perkebunan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah ekonomi.

"Kalau memang perusahaan itu tidak mengolah semua sendiri, bisa melibatkan masyarakat di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pastinya itu akan membawa dampak positif ke masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin, mengatakan model ekonomi sirkular bisa diterapkan di industri kelapa sawit nasional mulai dari sektor hulu hingga hilir sehingga bisa mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.

"Model ekonomi sirkular memungkinkan untuk diterapkan di industri kelapa sawit dan memang harus diterapkan. Bagaimana menerapkan itu semua? Pastinya membutuhkan ilmu dan teknologi," katanya di Jakarta, Kamis.

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dikategorikan sebagai zero waste crop atau tanaman nihil limbah, lanjutnya, seluruh bagian dari tanaman sawit mulai dari buah, biji, pelepah, tandan kosong, hingga batang, dapat diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Dia mencontohkan, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat dioptimalkan menjadi produk-produk biomaterial seperti helm, rompi anti-peluru, hingga sepatu.

Sebagai peneliti, ia menyatakan telah melakukan berbagai macam penelitian inovatif yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar limbah TKKS tersebut.

Kemudian cangkang sawit atau palm oil shell dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang memberikan kontribusi positif terhadap transisi energi terbarukan. Pemanfaatan cangkang sawit meliputi bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit, bahan campuran beton dan material bangunan, hingga bahan baku biobriket dan biopellet.

"Jadi, yang saya lakukan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit menjadi produk-produk biomaterial itu merupakan upaya untuk menerapkan model ekonomi sirkular di industri sawit," ujar Nikmatin dalam keterangannya.

Dosen dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini mengatakan mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam melakukan penelitian terkait penerapan ekonomi sirkular di industri sawit.

"Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia. Saya termasuk peneliti yang mendapat dukungan dana penelitian sawit dari BPDP," katanya.

Nikmatin menegaskan, penerapan model ekonomi sirkular di industri kelapa sawit akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menjelaskan produk turunan berbahan dasar limbah kelapa sawit bisa mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Selain dampak positif ke ekonomi dan lingkungan, penerapan model ekonomi sirkular juga berpotensi untuk memberi dampak positif ke sektor sosial, tambahnya, industri sawit bisa melibatkan masyarakat sekitar pabrik atau perkebunan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah ekonomi.

"Kalau memang perusahaan itu tidak mengolah semua sendiri, bisa melibatkan masyarakat di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pastinya itu akan membawa dampak positif ke masyarakat," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB University) Basuki Sumawinata menilai optimalisasi pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit dapat menjadi strategi nyata untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap pupuk kimia impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Basuki, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan limbah sawit limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber nutrisi strategis yang dapat dikembalikan ke sistem produksi pertanian.

"Jika dikelola dengan pendekatan ilmiah yang tepat, limbah tersebut berpotensi menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia yang selama ini masih bergantung pada impor," kata Basuki.

Ia mengatakan, dengan produksi 50 juta ton minyak sawit, Indonesia menghasilkan sekitar 100 juta ton limbah per tahun dengan nilai Biological Oxygen Demand (BOD) rata-rata 25.000 ppm.

BOD merupakan ukuran jumlah oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme dalam penguraian bahan organik.

"Limbah mengandung unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium hingga unsur mikro. Ini adalah sumber nutrisi alami yang nilainya sangat besar bagi kebun sawit," ujar Basuki.

Ia menjelaskan bahwa kandungan bahan organik yang tinggi menjadikan limbah sebagai sumber karbon organik utama bagi tanah.

Tanpa bahan organik yang cukup, tanah kehilangan daya dukung biologisnya dan produktivitas kebun dalam jangka panjang akan menurun. Akibatnya, petani maupun perusahaan perkebunan semakin bergantung pada pupuk kimia.

Karena itu, Basuki menilai kebijakan pengolahan LCPKS hingga mencapai standar sangat rendah, seperti BOD di bawah 100 mg/l, justru berpotensi menghilangkan manfaat ekonominya. Pada kondisi tersebut, hampir seluruh karbon organik telah hilang sehingga limbah tidak lagi berfungsi sebagai pupuk organik.

"Jika diterapkan (BOD di bawah 100 mg/l) pada seluruh LCPKS di Indonesia maka hal itu dapat dipandang sebagai pemborosan uang negara karena hampir seluruh kebutuhan pupuk di Indonesia berasal dari pupuk impor," katanya.

Optimalisasi LCPKS, lanjutnya, dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia sekaligus menekan biaya produksi perkebunan sawit nasional.

Efisiensi tersebut pada akhirnya memperkuat daya saing industri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian.

"Pemanfaatan LCPKS bukan sekadar solusi limbah. Ini strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui efisiensi nutrisi dan pengurangan impor," kata Basuki.

Ketergantungan Indonesia terhadap pupuk impor selama ini menjadi kerentanan tersendiri, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi.

Ia menekankan bahwa regulasi lingkungan ideal harus mampu menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan kebutuhan produktivitas pertanian.

"Dengan pendekatan berbasis ilmu tanah, limbah sawit dapat berubah dari potensi masalah lingkungan menjadi aset strategis bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa

Jakarta (ANTARA) - Dari sabut hingga tempurung, dari air hingga ampas, kelapa menyimpan nilai yang kerap terlewat. Di desa-desa pesisir, ekonomi sirkular membuka peluang agar tak ada lagi bagian yang terbuang dan nilai tambah tak hanya berhenti di kebun.

Di banyak desa pesisir, kelapa selama ini identik dengan kopra. Daging buah dikeringkan, dijual, lalu siklus ekonomi berhenti di sana. Sabut menumpuk di kebun, tempurung dibakar sekadarnya, dan air kelapa kerap terbuang begitu saja.

Padahal, dari satu butir kelapa, nyaris tidak ada bagian yang benar-benar menjadi limbah.

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Data FAO mencatat produksi nasional berada di kisaran 17 juta ton per tahun, menempatkan Indonesia bersama Filipina dan India sebagai tiga besar produsen global. Sementara Outlook Kelapa 2025 yang dirilis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyebutkan luas perkebunan kelapa mencapai sekitar 3,31 juta hektare, dengan lebih dari 98 persen dikelola oleh perkebunan rakyat.

Dominasi kebun rakyat tersebut menunjukkan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan rumah tangga desa. Namun besarnya produksi belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Pola usaha yang masih linear; panen, jual kelapa bulat atau olah menjadi kopra, membuat petani sangat bergantung pada satu jenis produk dan satu harga pasar.

Ketika harga kopra melemah, pendapatan ikut tertekan. Di sisi lain, potensi nilai tambah dari bagian lain kelapa belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Rantai nilai

Pendekatan ekonomi sirkular menawarkan perspektif berbeda. Dalam sistem ini, setiap bagian produk didorong untuk kembali ke siklus produksi sebagai bahan baku baru, energi, atau produk turunan bernilai tambah.

Kelapa secara biologis sangat kompatibel dengan konsep tersebut. Daging buah dapat diolah menjadi minyak kelapa, santan, hingga virgin coconut oil (VCO). Airnya bisa menjadi nata de coco atau minuman fermentasi. Sabut diproses menjadi cocopeat dan serat industri. Tempurung diolah menjadi arang dan briket. Bahkan ampasnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos.

Artinya, satu komoditas dapat melahirkan berbagai lini usaha, dari pangan hingga energi terbarukan.

Sejumlah daerah mulai memperlihatkan praktik tersebut. Di Banyuwangi, kelompok usaha kecil memanfaatkan sabut menjadi cocopeat yang digunakan sebagai media tanam hortikultura dan urban farming. Produk ini diminati pasar ekspor karena dinilai lebih ramah lingkungan dibanding gambut.

Sementara di Indragiri Hilir, Riau, salah satu sentra kelapa nasional, tempurung tidak lagi sekadar bahan bakar rumah tangga. Ia diolah menjadi arang dan briket dengan nilai jual lebih tinggi dan pasar yang lebih luas.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kelapa tidak semata komoditas tunggal, melainkan dapat menjadi basis ekosistem industri skala desa.

Nilai tambah dan ketahanan rumah tangga

Pengolahan sirkular bukan hanya isu lingkungan, tetapi strategi ekonomi. Ketika petani menjual kopra saja, sumber pendapatan terbatas. Namun jika sebagian proses pengolahan dilakukan di tingkat desa, rantai nilai menjadi lebih panjang dan peluang usaha bertambah.

Sabut yang sebelumnya dibuang berubah menjadi sumber penghasilan tambahan. Tempurung yang dibakar tanpa nilai kini dapat diolah menjadi arang aktif dengan permintaan stabil untuk kebutuhan filtrasi dan industri makanan. Air kelapa yang terbuang dapat menjadi produk pangan dengan margin lebih baik.

Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan membuka ruang partisipasi bagi perempuan serta pemuda desa dalam proses produksi non-lahan, seperti fermentasi, pengemasan, dan pemasaran.

Guru Besar Agribisnis IPB Dwi Andreas Santosa dalam berbagai forum agribisnis kerap menekankan bahwa persoalan komoditas rakyat bukan semata produksi, melainkan rendahnya nilai tambah di tingkat hulu. Komoditas yang dijual dalam bentuk mentah membuat nilai ekonomi lebih banyak dinikmati di luar sentra produksi. Dalam konteks kelapa, pendekatan sirkular dinilai relevan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat diolah menjadi produk bernilai.

Dengan demikian, nilai ekonomi tidak berhenti di kebun, tetapi berputar di desa.

Pendekatan sirkular juga memiliki implikasi lingkungan. Penumpukan sabut dan tempurung berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola. Pembakaran terbuka menghasilkan emisi dan partikel debu, sementara pembuangan air kelapa dapat meningkatkan beban organik lingkungan sekitar.

Pengolahan menjadi cocopeat, briket, atau produk turunan lain tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi tekanan ekologis. Cocopeat, misalnya, membantu menekan eksploitasi gambut sebagai media tanam. Briket tempurung dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih efisien dibanding kayu bakar tradisional.

Ekonomi dan ekologi dalam hal ini berjalan seiring.

Meski potensinya besar, transisi menuju ekonomi sirkular kelapa tidak berlangsung otomatis. Tantangan utama terletak pada akses teknologi, permodalan, dan standar mutu. Mesin pengolah serat, alat pencetak briket, maupun instalasi VCO memerlukan investasi awal yang tidak kecil bagi rumah tangga petani.

Selain itu, konsistensi kualitas dan sertifikasi menjadi prasyarat untuk menembus pasar yang lebih luas. Fragmentasi kebun rakyat yang berskala kecil juga memerlukan penguatan kelembagaan, baik melalui koperasi maupun kelompok tani, agar pengumpulan bahan baku dan pengolahan dapat mencapai skala ekonomis.

Tanpa dukungan kebijakan, pendampingan, dan akses pasar, ekonomi sirkular berisiko berhenti sebagai wacana.

Momentum hilirisasi desa

Di tengah agenda nasional tentang hilirisasi dan penguatan UMKM, kelapa rakyat menyimpan fondasi yang sudah tersedia. Berbeda dengan beberapa komoditas perkebunan yang didominasi korporasi besar, kelapa mayoritas berada di tangan petani kecil. Setiap kenaikan nilai tambah berpotensi langsung berdampak pada rumah tangga desa.

Transformasi tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi. Dalam kasus kelapa, ia dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang memperpanjang rantai nilai di tingkat lokal.

Sabut yang dulu dipandang sebagai sisa dapat menjadi bahan baku industri media tanam. Tempurung bukan lagi sekadar arang dapur, tetapi komoditas bernilai. Air kelapa bukan limbah, melainkan peluang usaha.

Di tengah tekanan harga dan dinamika pasar global, masa depan ekonomi kelapa rakyat mungkin tidak semata ditentukan oleh peningkatan produksi, melainkan oleh kemampuan mengelola setiap bagian secara lebih bijak.

Dari kebun pesisir, konsep ekonomi sirkular menemukan konteksnya: Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa.

*) Patimah Anjelina, ST MSi, Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan program pengelolaan sampah melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sebesar Rp3,2 miliar secara akumulatif dari berbagai wilayah operasional perusahaan tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M. V. Dumatubun mengatakan, inisiatif tersebut dijalankan di 58 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan 2.470 masyarakat.

“Pengelolaan sampah membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan aktif masyarakat," ujar Roberth dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Melalui program TJSL, pihaknya mendorong terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan bernilai ekonomi, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara total, program tersebut mencatat pengumpulan sampah sekitar 4,7 ribu ton sampah per tahun, dengan 2,3 ribu ton di antaranya telah dikelola kembali melalui proses daur ulang dan pengolahan organik.

Salah satu implementasi dilakukan melalui unit "Fuel Terminal Boyolali" dengan Program TPS 3R Resik di Desa Butuh yang mampu mengelola 480 ton sampah per tahun dari 310 kepala keluarga dan 115 pelaku usaha.

Program itu, menurut Pertamina Patra Niaga, menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp36 juta per tahun bagi masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan juga membina 15 bank sampah yang mengembangkan budi daya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik. Inisiatif tersebut menghasilkan produk turunan berupa kompos, "eco-enzyme" dan pakan ternak yang memberikan tambahan pendapatan bagi kelompok masyarakat.

Di wilayah pesisir, Program Kampung Pesisir Berdaya melalui "Fuel Terminal Medan", Sumatera Utara, mampu mengelola Bank Sampah Horas Bah yang bisa mengumpulkan sekitar 10 ton sampah per tahun dengan dampak ekonomi mencapai Rp1,925 juta per bulan.

Ketua Kelompok Program Bank Sampah Horas Bah, Dian Syahputra mengatakan bahwa tugas semua pihak untuk menjaga dan melestarikan agar lingkungan serta ekonomi pesisir tetap lestari.

“Perubahan tidak datang dari satu orang, tetapi dari keberanian untuk bergerak bersama," ujarnya.

Sejumlah program tersebut, saat ini menjadi kandidat "PROPER Emas" dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengelolaan lingkungan yang melampaui kepatuhan.

Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus memperluas cakupan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat berbasis sirkular.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kesiapan rantai pasok (supply chain) penting bagi implementasi kewajiban produsen mengelola sampah atau tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) industri.

“Untuk EPR ini kita eksplorasi berbagai potensi solusi untuk creatingdemand dan macam-macam. Tapi, ujung-ujungnya kita harus melihat kesiapan sepanjang supply chain dari hulu ke hilir, mereka siap atau tidak, lalu siapa yang punya peran untuk melakukan apa. Ini harus terpetakan dengan baik,” kata Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha di Jakarta, Selasa.

Upaya dari hulu, lanjut Apit, dapat dilakukan melalui antara lain teknologi pengemasan berkelanjutan (sustainable packaging and ecodesign) serta transparansi informasi.

Sedangkan dari sisi hilir, upaya yang dilakukan adalah penguatan mitra industri dalam pengumpulan dan pemilahan, penyediaan fasilitas daur ulang, dan pengembangan Producer Responsibility Organization (PRO) yang transparan dan akuntabel.

“Tapi tentunya yang kami tangkap dari aspirasi teman-teman di industri itu, mereka butuh kepastian hukum juga. Ini (EPR) mau diapakan, EPR ini ada skema insentifnya, bagaimana aturan mainnya, siapa yang harus melakukan apa,” ujar Apit.

Selain itu, ia juga menilai kepastian hukum juga diperlukan pelaku industri atau usaha agar satu aturan dengan lainnya tidak saling bertabrakan, melainkan berjalan dengan harmonis.

“Dan challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mengaitkan semua itu ke dalam kebijakan EPR. Bagaimana kita bisa memformulasikan performance-based itu sebagai bentuk insentif terhadap EPR-nya,” kata Apit.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan aturan terkait EPR rencananya dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2026.

Adapun rancangan peraturan presiden itu sudah memasukkan komponen dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Di dalamnya juga sudah terdapat ketentuan mengenai Producer Responsibility Organizations (PRO) serta masing-masing peran pemerintah dan swasta.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan ekonomi sirkular mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 40-49 persen.

“Ekonomi sirkular merupakan modal ekonomi yang meminimalkan penggunaan sumber daya sejak awal, sejak design produk, sampai kemudian kita menggunakannya, sampai kemudian kita kembali menggunakannya lagi atau mengelolanya dengan baik, dan memastikan sisa konsumsi bisa kembali ke dalam rantai nilai,” ujarnya dalam agenda “Talkshow Kolaborasi untuk Negeri: “Harmonisasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR)” yang diadakan Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA) di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan timbulan sampah domestik mencapai lebih dari 82 juta ton per tahun, apabila hanya dilaksanakan secara business as usual.

Jika tak dilakukan intervensi yang radikal, maka Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di berbagai daerah diprediksi penuh total pada tahun 2028.

Karena itu, pihaknya menilai ekonomi sirkular menjadi pilihan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu instrumen kunci dalam ekonomi sirkular ialah EPR (prinsip bahwa produsen bertanggung jawab hingga masa akhir pakai dari kemasan produk yang mereka mereka keluarkan) yang merupakan kebijakan transformasi industri terkait pengelolaan sampah.

EPR, lanjutnya, menggeser tanggung jawab dampak lingkungan produk dari pemerintah kepada produsen yang memiliki kontrol penuh atas desain produk.

Pada saat yang sama, EPR juga melihat kebutuhan peningkatan literasi konsumen yang mengonsumsi produk-produk dari produsen.

Melalui EPR, kata dia, produsen didorong berinovasi menciptakan kemasan dengan bahan baku yang mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan virginmaterial (bahan baku yang diproduksi dari sumber alam).

“Pemerintah sendiri menempatkan EPR dalam program prioritas ekosistem ekonomi sirkular, baik itu dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025 hingga 2045 maupun rencana jangka menengah 2025 hingga 2029,” ungkap Teguh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan implementasi Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) turut mendorong peningkatan daya saing industri.

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin Apit Pria Nugraha mengatakan, industri besar seperti industri makanan dan minuman serta industri barang konsumsi yang bergerak cepat (Fast-Moving Consumer Goods/FMCG) sudah siap dalam implementasi EPR yang lebih inklusif.

“Kalau dilihat dari tingkat kesiapan tentunya industri besar, industri makanan minuman, FMCG, saya rasa kesiapannya sudah dari kemarin-kemarin, tinggal eksekusi saja,” kata Apit dalam acara diskusi AHConnect “Mendorong Ekonomi Sirkular yang Inklusif dan Berkeadilan melalui Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas” di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Implementasi EPR bagi perindustrian, lanjutnya, dilakukan dari berbagai sisi, yaitu hulu (produsen), intermediate (distribusi dan konsumsi), serta hilir (pengumpulan dan daur ulang).

Upaya dari hulu dapat dilakukan melalui antara lain teknologi pengemasan berkelanjutan (sustainable packaging and ecodesign) serta transparansi informasi. Sementara dari sisi distribusi dan konsumsi, upaya yang bisa dilakukan meliputi dukungan sistem pengembalian kemasan hingga penyediaan sistem reuse dan refill.

Lalu, dari sisi hilir, upaya yang dilakukan adalah penguatan mitra industri dalam pengumpulan dan pemilahan, penyediaan fasilitas daur ulang, dan pengembangan Producer Responsibility Organization (PRO) yang transparan dan akuntabel.

Adapun sebanyak 26 perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan-minuman di Indonesia sendiri telah menyerahkan Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pemerintah untuk memenuhi komitmen EPR.

Hal ini merupakan bagian dari peraturan Permen LHK No. 75/2019 untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong ekonomi sirkular, dengan target ambisius pengurangan 30 persen sampah dalam 10 tahun.

“Dari sekian perusahaan industri yang menjadi target dari kebijakan ini, ternyata yang menyerahkan roadmap dan compliance rate regulasi ini baru 26. Kata kuncinya jelas adalah kolaborasi, karena bagaimana pun target dari kebijakan ini adalah industri,” ujar Apit.

Untuk itu, sinergi dari para pemangku kepentingan seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pelaku usaha/industri agar implementasi EPR dapat berdampak pada ekonomi dan lingkungan.

“Tidak ada satu kebijakan yang bisa menyelesaikan semuanya, ini harus harmonis,” kata Apit.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

BALI - Menyikapi semakin mendesaknya tantangan perubahan iklim, pendekatan ekonomi sirkular kini menjadi paradigma penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep yang menekankan ekonomi hijau dan pemanfaatan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, ekonomi sirkular semakin relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik maupun strategi industri.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin regional dalam implementasi ekonomi sirkular. Namun keberhasilan transisi ini membutuhkan pemahaman kolektif, kolaborasi multisektor, serta penerapan standar internasional agar implementasinya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah mempercepat pemahaman mengenai Ekonomi Sirkular dan ISO 59000 yang berstandard internasional, Konferensi Internasional tentang Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan (International Conference on Circular Economy and Sustainability/ICCES) pertama di Indonesia sukses diselenggarakan oleh ICEST pada 17–18 November 2025 di Bali yang juga didukung penuh oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian PPN/Bappenas.

Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025



ICCES menjadi forum internasional perdana di Tanah Air yang secara khusus membahas Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan dengan meyesuaikan penerapan ISO 59000 sebagai standrad internasional, serta menghadirkan para pakar dari berbagai negara.

Sebagai grup media terkemuka di Indonesia, MNC Group melalui berbagai platform televisi, digital, portal, dan radio berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui inisiatif MNC Peduli, MNC Group juga turut mendukung penerapan ekonomi sirkular melalui beragam program ekonomi hijau yang memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

Dalam konferensi ini, Director of Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution turut hadir sebagai pembicara dan menyampaikan pandangan mengenai peran strategis media dalam transformasi ekonomi sirkular yang Berkelanjutan. Dia menekankan, pentingnya media dalam meningkatkan literasi publik terkait perubahan iklim serta mendorong implementasi solusi berkelanjutan oleh perusahaan maupun individu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Kita disini berperan bagaimana bisa mensosialisasikan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang green ekonomi ini karena ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia ini," ujarnya di Bali, Rabu (3/12/2025).



ICCES 2025 menjadi momentum penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Konferensi ini sekaligus bertepatan dengan peluncuran global standar ISO 59000, dan diharapkan menjadi titik awal terbentuknya forum lintas negara yang fokus pada pengembangan ekonomi sirkular.

Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kristanto Widiwardono berharap, perusahan-perusahaan bisa mengimplementasikan sirkular ekonomi ke depannya. "Ini mudah-mudahan industri dari perusahaan perusahaan ini bisa semakin mengimplementasikan sirkular ekonomi dengan menggunakan standar sni iso 59.000 series yang terkait dengan sirkular ekonomi," paparnya.

Ke depan, konferensi ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menciptakan solusi kolektif menuju ekonomi sirkular yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi Indonesia maupun dunia.

Sejalan dengan itu, Chair ICEST Institute, Suharman Noerman mengungkap, kegiatan tersebut dimaksudkan atas keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang berlebihan dieksploitasi.

"Kegiatan ini dimaksudkan atas komitmen keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang semakin over eksploitasi sehingga dibutuhkan langkah langkah strategik berbasis standar untuk bisa mendorong perbaikan perbaikan di dalam transisi liner amodel dan menjadi sekular model," tuturnya.

RI Negara Kedua Implementasikan Inisiatif Pengadaan Bertanggung Jawab



Sementara itu, Chair European TC ON CE Sweden, Raul Carlsson menambahkan, konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan berkelanjutan di Bali itu dinilai sangat mencerahkan. Pasalnya, konferensi tersebut menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap.

"Konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan keberlanjutan di Bali. Konferensi ini sungguh mencerahkan. Konferensi ini benar-benar menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap, eh, menanggapi pertanyaan-pertanyaan besar seputar lingkungan. Saya melihat pengetahuan tentang ekonomi sirkular sangat tinggi dan pemahaman tentang keberlanjutan berada di level yang sangat tinggi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kawasan industri di Indonesia, saat ini berada di persimpangan jalan historis. Kita sudah melihat Karawang dengan hiruk-pikuk pabrik otomotifnya, dan Batam yang menjembatani Asia dengan elektronik.

Model pembangunan industri konvensional yang mengandalkan biaya tenaga kerja murah dan mengabaikan output limbah tidak lagi relevan, bahkan menjadi beban di era perubahan iklim dan disrupsi teknologi.

Masalah akut yang kita hadapi kini adalah ketimpangan spasial. Sebanyak 59,4 persen Kawasan Industri (KI) masih terpusat di Jawa, sementara luasan lahan industri di luar Jawa mencapai 60,4 persen dari total luasan nasional.

Ketidakmerataan menyisakan ironi: Jawa padat dan minim ruang, sementara luar Jawa kaya sumber daya alam (SDA), tapi minim infrastruktur pendukung yang memadai.

Lebih parah lagi, masalah lahan dan tata ruang, termasuk penerbitan pola ruang baru, seperti lahan sawah dilindungi (LSD), masih menjadi duri dalam daging bagi investor, seperti dicatat dalam dokumen Kemenperin yang disajikan di Batang Industrial Park (BIP) 2025.

Jika transformasi tidak segera dilakukan, kawasan industri hanya akan menjadi kluster polusi yang mahal, bukan motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah melihat arah tersebut. Visi pengembangan kawasan industri tidak lagi sekadar membangun kotak pabrik, melainkan harus bertransformasi menjadi Eco-Industrial Park (EIP).

Mengacu pada konsep EIP, industri dituntut untuk menerapkan ekonomi sirkular dan simbiosis industri (industrial symbiosis/synergies).

Gagasan tersebut bersifat fundamental: melihat limbah bukan sebagai sampah, melainkan sebagai sumber daya. Limbah panas dari pabrik A bisa menjadi energi untuk pabrik B; air limbah yang telah diolah dari perusahaan tekstil bisa digunakan untuk kebutuhan pendinginan di industri baja.

Model tersebut secara langsung memecahkan masalah lingkungan (dengan menetapkan toleransi rendah terhadap limbah) dan meningkatkan efisiensi ekonomi kolektif melalui Resource Efficiency and Cleaner Production.

Transformasi KI/KIT menjadi EIP bukan pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan daya saing di pasar global yang semakin ketat dan peduli pada faktor environmental, social, and governance (ESG). Transformasi ini merupakan lompatan dari Generasi ke-3 KI Modern menuju Generasi ke-4 KI EIP.

Transformasi menuntut implementasi strategi yang cerdas, mencakup penyesuaian konteks global, optimalisasi sumber daya lokal, kepatuhan lingkungan, visi pengembangan jangka panjang, dan konektivitas global.

Pandangan strategis harus jelas: KI Jawa fokus ke teknologi tinggi dan industri padat karya hemat air, sementara KI luar Jawa fokus ke pengolahan SDA dan pusat ekonomi baru.

Langkah tersebut selaras dengan tujuan besar untuk hilirisasi industri dan penciptaan new growth center di luar Pulau Jawa.

SDM kunci utama

Transformasi menuju EIP dan industri berbasis teknologi tinggi mustahil terwujud, tanpa lompatan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM). Titik kritis kedua terletak di sini.

Dulu, kawasan industri membutuhkan tenaga kerja padat karya yang murah. Sekarang, kita butuh tenaga kerja terampil, teknis, dan adaptif yang mampu mengoperasikan dan memelihara teknologi Industri 4.0, mengelola efisiensi energi, serta memahami proses produksi bersih. Pendidikan vokasi adalah urat nadinya.

Gagasan untuk melahirkan "peradaban baru industri" menuntut adanya link and match yang sesungguhnya antara dunia pendidikan dengan industri.

Kurikulum sekolah kejuruan dan politeknik tidak boleh lagi berada di menara gading. Kurikulum harus secara cepat mengadopsi kebutuhan riil industri hijau dan teknologi tinggi.

Misalnya, politeknik di sekitar KI pengolahan SDA di luar Jawa harus memiliki jurusan khusus pemeliharaan peralatan otomatis berbasis nikel atau aluminium, sejalan dengan arah pengembangan kawasan industri luar Jawa yang difokuskan pada pengolahan SDA.

Sementara, politeknik di Jawa yang berfokus pada industri padat karya dan teknologi tinggi harus menjadi inkubator bagi teknisi robotika dan data analyst.

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau fasilitas non-fiskal kepada industri yang aktif berinvestasi dalam pengembangan pusat pelatihan kejuruan (PPK) yang didirikan dan dikelola bersama.

Program sertifikasi keahlian yang diakui secara internasional juga harus menjadi standar lulusan vokasi, bukan hanya nilai ijazah.

Dengan menguatkan SDM di tingkat teknis, kita tidak hanya mengisi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk inovasi lokal, meniru semangat transformatif Shenzhen, yang kini menjadi "Silicon Valley Asia." Pendidikan yang relevan adalah prasyarat keberhasilan industri.

Regulasi atasi lahan

Faktor kunci ketiga adalah pembenahan tata kelola dan ekosistem investasi, khususnya mengenai lahan dan regulasi. Kawasan industri di luar Jawa, yang difokuskan pada pengolahan SDA, harus mampu bertindak sebagai pusat ekonomi baru dan pendorong efisiensi sistem logistik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di sekitar KI sangat vital, karena Kemenperin mengakui adanya "Keterbatasan infrastruktur di luar KI" sebagai tantangan.

Fasilitasi dan koordinasi lintas K/L untuk pengadaan lahan dan persetujuan lingkungan adalah strategi wajib yang harus dilaksanakan tanpa kompromi.

Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih agresif untuk mengatasi masalah lahan. Masih banyak lokasi KI yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan harga lahan yang tidak kompetitif menghambat investasi.

Solusinya adalah penetapan harga lahan yang kompetitif dan transparan, didukung oleh data delineasi yang akurat, serta reward and punishment yang jelas bagi pemerintah daerah yang lambat menyesuaikan RTRW-nya.

Terakhir, insentif fiskal dan non-fiskal harus dioptimalkan. Kemenperin sendiri mengakui bahwa insentif untuk EIP dan KI halal belum optimal.

Insentif tersebut harus dibuat lebih menarik, misalnya dengan pemotongan pajak yang substansial bagi perusahaan yang mampu mencapai target EIP (pengurangan limbah dan emisi) atau yang berinvestasi pada pelatihan vokasi lokal.

Strategi lain adalah mendorong peningkatan nilai tambah tenant KI berbasis SDA melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Peningkatan okupansi KI juga dilakukan melalui promosi investasi KI secara internasional/regional, memperluas jangkauan pasar.

Transformasi kawasan industri dari sekadar lokasi pabrik menjadi eco-industrial park yang didukung oleh SDM vokasi unggul adalah kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan Indonesia.

Visi besar tersebut membutuhkan keberanian regulasi untuk mengatasi ketidakpastian waktu penerbitan perizinan dasar, ketajaman investasi infrastruktur, dan komitmen kolektif untuk meninggalkan model industri yang kotor dan boros.

Dengan mengambil langkah strategis yang konstruktif dan solutif, kita tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh bagi peradaban industri baru yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, mengubah setiap "lahan mati" potensial menjadi magnet investasi hijau.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

​​​​​​

Copyright © ANTARA 2025