Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bahwa langkah pemerintah dalam menurunkan harga gas alam cair (LNG) industri dan meningkatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi angin segar bagi industri keramik nasional yang sebelumnya menghadapi tekanan biaya energi tinggi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan bahwa harga regasifikasi LNG yang turun menjadi US$13 per MMBtu serta alokasi HGBT yang naik menjadi 50% akan dapat menghidupkan kembali optimisme pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.

Di samping itu, kebijakan tersebut dinilai dapat memberi kepastian bagi dunia usaha di tengah tantangan industri yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia memandang bahwa kebijakan ini akan mampu mengurangi tekanan biaya energi gas pada industri keramik nasional, yang mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi keramik.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, Asaki memperkirakan rata-rata biaya gas industri keramik dapat turun menjadi sekitar US$9,5 hingga US$10 per MMBtu, atau setara sekitar 38%–40% dari total biaya produksi.

Pihaknya menilai penurunan biaya ini penting, lantaran dapat membantu industri menjaga keberlanjutan operasional, sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, pihaknya berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%–80% ke depan, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal ini dianggap penting guna memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari Cina dan India.

“Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, Asaki menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” imbuhnya.

Edy lantas menyampaikan bahwa kepastian pasokan gas dan iklim usaha mendorong industri keramik Tanah Air lebih optimistis untuk melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025–2029.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

“Pelaku industri berharap kebijakan energi yang lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” pungkas Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa berencana memperketat aturan impor plastik sebagai upaya melindungi industri daur ulang domestik. Banjir plastik murah dari luar kawasan dan tingginya biaya energi memang tengah menekan industri pengolahan di kawasan tersebut.

Mengutip Reuters, Komisi Eropa pada Selasa (23/12/2025) menyatakan akan memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terhadap impor plastik, khususnya plastik daur ulang, guna membantu pabrik-pabrik daur ulang di Eropa yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga rendah.

Menurut kelompok industri Plastics Recyclers Europe, industri daur ulang plastik di Eropa kehilangan kapasitas produksi lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penutupan pabrik terjadi di sejumlah negara, termasuk Belanda, imbas dari impor plastik murah dan lonjakan biaya energi.

Salah satu kekhawatiran utama adalah maraknya praktik pelabelan keliru, di mana plastik virgin yang merupakan bahan baru berbasis fosil, diklaim sebagai plastik daur ulang. Kondisi ini membuat produk daur ulang lokal makin terdesak karena tidak mampu bersaing dari sisi harga.

Komisi Eropa menyatakan akan mengajukan perubahan hukum pada paruh pertama 2026 untuk mewajibkan dokumentasi yang lebih ketat atas impor plastik daur ulang. Selain itu, Uni Eropa juga akan menciptakan kode kepabeanan terpisah untuk plastik daur ulang dan plastik virgin guna mempermudah pelacakan impor.

"Sektor daur ulang menghadapi biaya energi yang tinggi, harga murah dan tak terprediksi dari plastik virgin karena fluktuasi harga minyak dan kompetisi dari plastik murah impor yang diklaim sebagai plastik daur ulang,” tulis Komisi Eropa dalam dokumen yang memaparkan rencana kebijakan tersebut.

Langkah lain yang disiapkan meliputi audit Uni Eropa terhadap fasilitas daur ulang, termasuk yang berada di luar Eropa, serta dukungan bagi laboratorium untuk melakukan pengujian atas keaslian plastik daur ulang dalam setiap pengiriman.

Brussels juga akan mempertimbangkan perlunya penerapan langkah-langkah perdagangan tambahan. Komisi Eropa menyebut satuan tugas pengawasan impor akan memantau arus masuk plastik sepanjang 2026.

Sebelumnya, Uni Eropa telah memberlakukan bea antidumping terhadap plastik Polyethylene Terephthalate (PET), yang merupakan bahan baku botol plastik, asal China. Langkah itu diambil untuk menanggapi praktik impor yang dinilai merugikan produsen Eropa karena memaksa mereka menjual produk di bawah biaya produksi.

Tekanan terhadap Komisi Eropa juga datang dari enam negara anggota, termasuk Prancis, Spanyol, dan Belanda, yang bulan lalu meminta tindak lanjut terhadap impor plastik daur ulang berkualitas rendah yang dijual dengan diskon besar.

Selain itu, Uni Eropa juga mengusulkan aturan yang lebih rinci mengenai bagaimana produk hasil daur ulang kimia dapat dihitung untuk memenuhi kewajiban penggunaan bahan daur ulang dalam produk tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi perlambatan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III/2025, secara kuartalan maupun tahunan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan investasi tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 6,99% YoY pada kuartal II/2025 dan 5,16% YoY pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejumlah komponen investasi memang mengalami perlambatan pertumbuhan.

"Pertumbuhan [komponen] PMTB yang secara year on year adalah bangunan serta mesin dan perlengkapan. Nah kalau secara QtQ [kuartalan] yang mengalami pertumbuhan melambat dibandingkan Q2/2025 adalah jenis barang modal mesin dan perlengkapan," ujar Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Rabu (5/11/2025).

PMTB atau investasi merupakan komponen pengeluaran kedua terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB), setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi sebesar 29,09% terhadap PDB nasional.

Sementara itu, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% YoY, sedikit naik dibandingkan 4,95% YoY pada periode yang sama tahun lalu, namun melambat dari 5,12% pada kuartal sebelumnya.

Edy menjelaskan, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.060 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun. "Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%," ujarnya.

Pertumbuhan tersebut berada di atas proyeksi para analis. Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 hanya mencapai 5% YoY.

Pengusaha Tahan Ekspansi

Perlambatan investasi, khususnya pada sektor bangunan dan mesin, mencerminkan masih banyak pelaku usaha yang menahan ekspansi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menuturkan, margin keuntungan perusahaan semakin menipis karena kenaikan biaya produksi.

“Selama biaya logistik, energi, dan pembiayaan masih tinggi, ruang napas industri tetap sempit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dalam laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia tercatat berada di level 51,2 pada Oktober 2025. Meskipun masih berada di zona ekspansi, laporan itu menunjukkan kenaikan biaya input paling tajam dalam delapan bulan terakhir serta waktu pengiriman yang memanjang akibat gangguan distribusi.

Shinta menambahkan, banyak produsen menahan kenaikan harga jual untuk menjaga daya saing di pasar. “Mereka bertahan lewat efisiensi operasional, negosiasi harga pasokan, hingga menunda ekspansi besar, tetapi kemampuan untuk menahan margin jelas terbatas,” ujarnya.

Apindo menilai pemerintah perlu mempercepat kebijakan penurunan biaya logistik, yang saat ini mencapai 23 persen terhadap PDB, serta meninjau kembali harga listrik dan gas industri yang masih tinggi. Selain itu, bunga kredit yang mahal juga menjadi faktor penghambat daya saing dan profitabilitas industri.

“Di sisi lain, akses pembiayaan juga belum longgar. Tak heran, minat ekspansi dunia usaha saat ini cenderung selektif. Tak sedikit perusahaan menahan investasi besar karena margin tertekan dan prospek permintaan yang belum kuat,” ujar Shinta.

Ia menegaskan, pelaku usaha akan kembali agresif berinvestasi apabila terdapat kepastian kebijakan dan peningkatan efisiensi biaya. “Namun, mereka siap bergerak begitu sinyal stabilitas kebijakan dan efisiensi biaya semakin nyata,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui margin usaha makin menipis seiring dengan kenaikan biaya produksi. Selama biaya logistik, energi, dan pembiayaan masih tinggi, ruang napas industri tetap sempit.

Dalam laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,2 pada Oktober 2025. Kenaikan biaya input disebut paling tajam dalam delapan bulan terakhir, sedangkan waktu pengiriman kembali memanjang akibat kendala distribusi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan banyak pabrikan menahan penyesuaian harga jual agar tetap kompetitif, sehingga hal ini tentu membuat margin tertekan.

“Mereka bertahan lewat efisiensi operasional, negosiasi harga pasokan, hingga menunda ekspansi besar, tetapi kemampuan untuk menahan margin jelas terbatas,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, pengusaha telah mendorong pemerintah untuk menekan biaya logistik yang saat ini mencapai 23% terhadap PDB, harga listrik dan gas industri relatif mahal, serta bunga kredit tinggi sehingga masih menjadi faktor penekan daya saing dan margin.

Di sisi lain, akses pembiayaan juga belum longgar, maka tak heran, Shinta melihat saat ini minat ekspansi dunia usaha saat ini cenderung selektif. Tak sedikit perusahaan menahan investasi besar karena margin tertekan dan prospek permintaan yang belum kuat.

“Namun, mereka siap bergerak begitu sinyal stabilitas kebijakan dan efisiensi biaya semakin nyata,” tuturnya.

Shinta menyoroti aktivitas manufaktur memang masih berada di fase ekspansi, namun pemulihan yang terjadi tidak merata. Ada sejumlah sektor yang masih tertahan oleh tekanan biaya maupun lemahnya permintaan.

Merujuk pada laporan Prompt Manufacturing Index BI pada kuartal III/2025, beberapa sektor yang menguat dan cenderung ekspansif antara lain makanan-minuman, logam dasar, alat angkutan, serta komputer/elektronik.

“Beberapa kelompok barang galian bukan logam juga meningkat pada Q3,” imbuhnya.

Perbaikan di sektor tersebut sejalan dengan stabilnya permintaan input industri dan aktivitas konstruksi di sejumlah wilayah pada paruh kedua tahun ini.

Di sisi lain, subsektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi (TPT) masih menghadapi tekanan akibat lemahnya permintaan domestik dan persaingan dengan produk impor.

“Industri kulit dan alas kaki mulai membaik tetapi bergantung pada siklus pesanan ekspor. Sedangkan industri hasil tembakau dan kayu/rotan juga masih menunjukkan volatilitas,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, Shinta menyebut pemulihan memang berjalan tapi tidak homogen, subsektor berbasis konsumsi dan padat karya masih membutuhkan dorongan kebijakan yang lebih kuat agar tidak tertinggal.