Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai bahwa langkah pemerintah dalam menurunkan harga gas alam cair (LNG) industri dan meningkatkan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi angin segar bagi industri keramik nasional yang sebelumnya menghadapi tekanan biaya energi tinggi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan bahwa harga regasifikasi LNG yang turun menjadi US$13 per MMBtu serta alokasi HGBT yang naik menjadi 50% akan dapat menghidupkan kembali optimisme pelaku industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.

Di samping itu, kebijakan tersebut dinilai dapat memberi kepastian bagi dunia usaha di tengah tantangan industri yang cukup berat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia memandang bahwa kebijakan ini akan mampu mengurangi tekanan biaya energi gas pada industri keramik nasional, yang mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi keramik.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, Asaki memperkirakan rata-rata biaya gas industri keramik dapat turun menjadi sekitar US$9,5 hingga US$10 per MMBtu, atau setara sekitar 38%–40% dari total biaya produksi.

Pihaknya menilai penurunan biaya ini penting, lantaran dapat membantu industri menjaga keberlanjutan operasional, sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, pihaknya berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%–80% ke depan, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal ini dianggap penting guna memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari Cina dan India.

“Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, Asaki menilai kebijakan ini juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” imbuhnya.

Edy lantas menyampaikan bahwa kepastian pasokan gas dan iklim usaha mendorong industri keramik Tanah Air lebih optimistis untuk melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025–2029.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

“Pelaku industri berharap kebijakan energi yang lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” pungkas Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri keramik nasional menghadapi tekanan berat di awal 2026.

Mulai dari terganggunya pasokan gas, lonjakan biaya energi, hingga ancaman banjir impor dari China dan India.

Seluruh faktor itu dinilai menggerus daya saing sektor tersebut.

SHUTTERSTOCK/ROSSHELEN Ilustrasi memilih ubin lantai, lantai keramik.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, tingkat utilisasi produksi pada kuartal I-2026 hanya berada di kisaran 70 hingga 72 persen.

Angka tersebut peleset dari target utilisasi sebesar 80 persen, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 73 persen.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengungkapkan, penurunan terutama dipicu oleh gangguan pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang terjadi di wilayah Jawa bagian Barat dan Timur.

Bahkan, sejumlah industri keramik di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasional produksi selama sekitar satu minggu pada Januari 2026 akibat krisis pasokan tersebut.

“Gangguan suplai gas ini sangat berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri,” ujar Edy lewat keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2026).

Tidak hanya itu, kondisi semakin diperparah oleh penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) serta kenaikan harga surcharge gas.

Ia mencatat rata-rata AGIT di Jawa Barat sepanjang 2025 hanya mencapai 67 persen, turun dari sekitar 79 persen pada 2024.

Shutterstock Ilustrasi ubin keramik

Kondisi terburuk terjadi pada Februari 2026 dengan AGIT anjlok hingga 49 persen.

Situasi serupa juga terjadi di Jawa Timur, di mana AGIT pada Februari 2026 tercatat hanya 51 persen.

Penurunan ini berdampak langsung pada lonjakan harga gas yang mencapai 10–10,5 dollar AS per MMBTU di Jawa Barat dan sekitar 8 dollar AS per MMBTU di Jawa Timur.

Akibatnya, porsi biaya energi dalam struktur biaya produksi industri keramik melonjak menjadi 33-35 persen.

Padahal, saat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mulai diterapkan pada 2021, biaya energi sempat ditekan ke level 25-27 persen.

Selain faktor tersebut, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga turut memperburuk kondisi.

Pasalnya, pembayaran gas ke PGN menggunakan kurs dollar AS sehingga meningkatkan beban biaya produksi.

Asaki pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis.

Salah satunya dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi serta mengurangi porsi ekspor gas demi menjaga ketahanan energi nasional.

“Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan mendorong investasi baru,” paparnya.

Di sisi lain, konflik geopolitik di Timur Tengah turut menambah kekhawatiran.

Indonesia sebagai negara net importir BBM berpotensi terdampak secara ekonomi.

Lebih jauh, Asaki juga menyoroti potensi pengalihan ekspor keramik dari China dan India ke Indonesia akibat terganggunya pasar utama mereka di kawasan Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai berbahaya mengingat industri keramik di kedua negara tersebut tengah mengalami over supply dan over capacity.

Ditambah lagi, produk impor tersebut dinilai lebih kompetitif karena biaya produksi yang lebih rendah, sementara industri dalam negeri justru tengah dibebani kenaikan biaya energi.

“Daya saing industri keramik nasional semakin tertekan, apalagi jika dibarengi dengan praktik perdagangan tidak sehat dari negara lain,” lanjut Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri keramik disebut makin melesat. Terlebih, produktivitas kian bergairah lantaran para importir kini beralih menjadi produsen keramik lokal. Kondisi ini dipicu kebijakan SNI Wajib untuk keramik.

Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib mulai akhir tahun lalu.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan kebijakan SNI sangat proposional untuk melindungi konsumen dan mendukung kemajuan industri domestik.

“Hampir 90% importir besar yang bonafid telah menandatangani kontrak OEM [Original Equipment Manufacturing] dengan industri keramik nasional, dan mereka mengaku lebih puas dibanding mengimpor sendiri,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025).

Edy menerangkan para importir kini bersinergi dengan produsen lokal melalui skema Original Equipment Manufacturing (OEM). Dengan konsep ini, importir tidak lagi mendatangkan produk dari luar negeri, tetapi bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri untuk memproduksi keramik dengan merek mereka sendiri.

Hal tersebut memberikan efek lanjutan yakni meningkatnya kapasitas produksi tersebut adalah kemampuan industri nasional untuk sepenuhnya menggantikan keramik impor, yang sebelumnya mencapai 80 juta meter persegi per tahun.“Industri keramik nasional menawarkan sejumlah kelebihan yang membuat konsep OEM semakin diminati,” ujarnya.

Beberapa kelebihan di antaranya yaitu, pertama, kepastian suplai dan ketepatan waktu pengiriman, sehingga tidak ada keterlambatan akibat proses logistik internasional.

Kedua, harga lebih stabil karena tidak dipengaruhi fluktuasi kurs valuta asing. Ketiga, pelayanan purna jual dan garansi kualitas yang tidak mungkin diperoleh jika melakukan impor langsung.

“Keunggulan tersebut membuat ekosistem industri keramik nasional semakin kompetitif, sekaligus memperkuat substitusi impor di sektor penunjang pembangunan dan properti,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti kebijakan pro industri lainnya seperti antidumping dan safeguard yang disebut telah menimbulkan multiplier effect positif pada pelaku industri.

“Tahun ini terdapat tambahan kapasitas produksi baru hingga 25 juta meter persegi dan berhasil menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja baru,” tuturnya.

Dia berharap kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dapat terus dipertahankan sehingga pertumbuhan positif dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan permintaan keramik nasional yang terus meningkat, serta kemampuan produsen dalam negeri yang semakin kuat, sektor keramik diproyeksikan akan menjadi salah satu motor penggerak industri manufaktur nasional pada tahun 2026.