Bisnis.com, BANYUMAS – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, dia menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengolahan sampah yang dinilai efektif, serta membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam peninjauan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Faisol Nurofiq.

Dia menjelaskan bahwa meskipun fasilitas di TPST tersebut tidak mengandalkan teknologi canggih, hasil yang dicapai tetap optimal. Karena itu, dia mendorong agar model pengelolaan ini dapat direplikasi di daerah lain. Saat ini, disebutkan sudah ada sejumlah wilayah yang mulai mengikuti program serupa.

"Saya dapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya," kata Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam penguatan teknologi pengolahan sampah di berbagai daerah.

"Jadi ini dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan perbaiki kembangkan agar lebih efektif," kata Prabowo.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan hasil olahan, khususnya plastik, untuk kebutuhan program pemerintah. Salah satu yang dipertimbangkan adalah penggunaan genteng berbahan daur ulang untuk renovasi rumah.

"Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah dan ini bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah Rp 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan Rp 4 - 5 juta," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan mengurangi penggunaan atap seng berkarat, yang dinilai kurang layak dan berdampak pada kenyamanan hidup.

Sementara itu, kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular. TPST BLE Banyumas sendiri menjadi contoh penerapan konsep tersebut, dengan mengolah sampah dari hulu ke hilir menjadi berbagai produk bernilai guna.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” tandas Prabowo.

Dia juga menekankan bahwa sistem yang diterapkan memanfaatkan komponen lokal dalam satu rangkaian pengolahan yang terintegrasi.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” tandas Prabowo.

Fasilitas di TPST BLE mencakup berbagai mesin seperti pre shredder, tromol screen, pencacah organik, alat pembersih sampah, serta konveyor untuk menunjang proses pemilahan. Keberadaan fasilitas ini juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dari hasil pengolahan tersebut, TPST BLE mampu menghasilkan beragam produk seperti genteng plastik, paving block, maggot, pupuk organik (kasgot), hingga bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau serta mendorong kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengubah sampah menjadi potensi ekonomi.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Penghargaan ini diberikan karena Jawa Tengah dinilai berhasil mengelola sampah di tingkat hulu.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Launching CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Prestasi ini menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap peta jalan ekonomi hijau yang tengah diakselerasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Ahmad Luthfi mengatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kemandirian desa dalam mengelola limbah domestik guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian terbatas. Hingga saat ini, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil membentuk 88 Desa Mandiri Sampah yang berfungsi sebagai prototipe nasional. Program ini bertujuan agar sirkulasi pengelolaan sampah dapat diselesaikan sepenuhnya di tingkat desa atau kelurahan tanpa harus bergantung pada infrastruktur perkotaan yang semakin padat dan mahal.

Luthfi menegaskan bahwa jumlah desa mandiri akan terus ditambah sebagai strategi penyelesaian masalah sampah yang paling efektif dan berkelanjutan. "Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa," ujarnya dalam siaran pers.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, total timbulan sampah di wilayah ini mencapai angka 6,3 juta ton per tahun. Dengan laju pertumbuhan volume sampah sebesar 8-11% setiap tahunnya, intervensi kebijakan di tingkat lokal menjadi faktor krusial bagi stabilitas lingkungan.

Pemerintah Provinsi juga telah memperluas penggunaan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) di 18 kabupaten dan kota. Teknologi ini mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang diserap oleh pabrik-pabrik semen di Jawa Tengah, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah ekonomi.

Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menambahkan bahwa akselerasi ini didukung oleh surat edaran Gubernur kepada Bupati dan Walikota di seluruh Jawa Tengah. Instruksi tersebut mencakup pembentukan peraturan desa (Perdes) mengenai penanganan sampah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai unit pengelola.

"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah," ungkap Widi. Hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara masif.

Terpisah, Menteri Desa dan PDT Yandi Susianto menekankan pentingnya sinergi antara dana CSR perusahaan dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Yandi berharap perusahaan tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, namun benar-benar terlibat dalam membangun fondasi kemandirian desa yang kokoh dan berdampak jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik mengapresiasi transisi teknis yang dilakukan Jawa Tengah dalam mengelola infrastruktur akhir. Saat ini, tercatat enam TPA besar termasuk di Cilacap dan Banyumas telah meninggalkan sistem open dumping menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Founder & Chief Executive Officer Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan timbulan sampah nasional terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dia menyebut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sampah yang dihasilkan Indonesia setiap harinya mencapai sekitar 144.000 ton.

Pria yang akrab disapa Sano itu menjelaskan bahwa jika seluruh sampah tersebut dikumpulkan di satu lokasi, volumenya setara dengan sekitar 12 Candi Borobudur. Artinya, dalam kurun satu tahun, akumulasi sampah di Indonesia bisa mencapai setara 4.380 Candi Borobudur.

"Mungkin ini masih banyak yang belum sadar. Karena kita merasa kantor kita bersih, rumah kita juga bersih. Padahal, yang sebenarnya terjadi, sampah yang ada di kita itu hanya berpindah," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026)

Sayangnya, dia mengemukakan pengelolaan sampah di Indonesia memang masih sebatas memindahkan limbah dari satu titik, seperti rumah atau perkantoran, ke lokasi lain. Aksi ini tak disertai dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan masalah. Secara sistematis, pengelolaan yang terstruktur dinilai masih belum berjalan efektif.

Hingga pengujung 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tingkat pengelolaan sampah nasional masih berada di kisaran 25% atau sekitar 36.684 ton per hari. Artinya, sebagian besar sampah, yakni 75% atau setara 105.483 ton per hari, belum tertangani dengan optimal dan berisiko mencemari lingkungan.

Selama ini, sebagian besar sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan metode open dumping atau pembuangan di ruang terbuka. Metode ini justru membuat pengelolaannya makin kompleks. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dirinya pun mengapresiasi langkah pemerintah tahun ini yang berencana menghentikan praktik open dumping tersebut.

"TPA seharusnya hanya digunakan untuk residu. Jangan sampai tragedi seperti di Leuwigajah tahun 2005 kembali terjadi," imbuhnya.

Dia menilai salah satu tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah belum adanya sistem yang benar-benar holistik, efektif, dan dapat ditegakkan. Regulasi sebenarnya sudah ada, bahkan ada prinsip bahwa setiap orang wajib memilah sampah. Namun, ketiadaan sistem yang apik membuat masyarakat tetap mencampur sampah tanpa konsekuensi.

Selain itu, standar dan sertifikasi untuk pelaku pengelolaan sampah juga tidak diterapkan. Padahal, aturan mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk memiliki sertifikat kompetensi. Kenyataannya, siapa saja bisa masuk tanpa standar yang jelas.

Masalah lain adalah ketergantungan pada bantuan dana, bukan membangun sistem permanen. Akibatnya, sistem menjadi tidak stabil dan membuka celah bagi praktik ilegal, seperti tempat pembuangan liar.

Kemudian, Sano juga menyoroti pengawasan dan sanksi yang juga lemah, sehingga pelanggaran menjadi hal yang dianggap normal. Ke depan, katanya, pengelolaan harus dimulai dari sumber awal, yakni pemilahan, pengurangan, dan tanggung jawab produsen serta konsumen.

"Indonesia memiliki potensi ekonomi sirkular hingga sekitar Rp500 triliun per tahun. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan infrastruktur, sistem pengumpulan, serta industri daur ulang yang memadai," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk melaksanakan Program CSR Kasih Bumi (Kedungturi Asri dan Bersih untuk Bumi) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan sosial yang dibalut melalui Inovasi Si-Lestari (Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi) di Desa Kedungturi ini, mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai sejak dari sumbernya. Tidak hanya itu, juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif melalui pengembangan sistem Bank Sampah Terintegrasi di Desa Kedungturi.

Secara keseluruhan, 4,9 Ton Sampah Anorganik terkelola sampai Bulan September 2025 dan 321 warga Desa Kedungturi turut mengelola sampah dari hasil inovasi Si-Lestari.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman mengatakan melalui program CSR PGN, Bank Sampah ini turut berperan sebagai wadah edukasi lingkungan.

“Program ini berhasil mengolah sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi dan ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan, meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain memberikan dampak lingkungan dan sosial, inovasi Si-lestari ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan dan terukur bagi masyarakat Desa Kedungturi.

Melalui sistem terintegrasi bank sampah, tercatat total pendapatan pengelola Bank Sampah sebesar Rp8.187.250 per tahun.

Sementara itu, nasabah perorangan sebanyak 92 orang memperoleh total pendapatan sebesar Rp4.307.810 per tahun, dan 14 nasabah kelompok dasawisma memperoleh total pendapatan sebesar Rp10.807.100 per tahun dari hasil pengelolaan sampah anorganik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Perpres 109/2025).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropiyono mengatakan penerbitan Perpres ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

“Implementasi peraturan ini berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di daerah melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025)m

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam pembangunan PSEL.

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lahan minimal seluas 5 hektare dengan kriteria tertentu serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari ke instalasi PSEL.

“Kepala Daerah juga harus menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan kepada Menteri LH/Kepala BPLH untuk diverifikasi dan dievaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. Format surat tersebut turut disampaikan sebagai panduan resmi bagi daerah,” katanya

Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup Nety Widayati menambahkan dukungan penuh KLH dalam percepatan persetujuan lingkungan untuk pembangunan PSEL.

“Dukungan yang akan kami berikan mencakup pendampingan intensif serta percepatan proses perizinan dengan tetap menjamin terpenuhinya kaidah lingkungan yang baik dan benar,” ucapnya.

Kebijakan waste to energy ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, timbulan sampah dapat dikurangi secara signifikan, sementara energi yang dihasilkan berkontribusi terhadap bauran energi bersih nasional. Dengan demikian, hanya residu yang akan berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pemerintah menegaskan bahwa Perpres 109 Tahun 2025 bukan sekadar regulasi, melainkan momentum perubahan menuju Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

KLH mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan masa depan hijau tanpa darurat sampah melalui sinergi dan inovasi berkelanjutan.