REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bergerak naik setelah investor memahami dampak pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor. Purbaya berpendapat koreksi IHSG yang terjadi disebabkan investor belum mendapatkan kepastian terkait arah kerja badan baru tersebut.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu faktor yang mendorong pembentukan BUMN khusus ekspor yakni dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan di luar negeri punya pemilik, sekarang harusnya bisa terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” jelas Purbaya.

Bendahara negara itu menyebut mekanisme tersebut seharusnya memberikan keuntungan berganda bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya mengatur BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan hal itu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang dimulai Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kode saham ADHI telah menyelesaikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Kamis (7/5/2026). RUPST berlangsung di Kantor Pusat ADHI, ADHI Tower, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta, dan dihadiri seluruh jajaran direksi serta dewan komisaris.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham membahas tujuh agenda utama, yakni persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian 2025, penetapan remunerasi pengurus, penunjukan akuntan publik, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) dan RKAP, perubahan anggaran dasar perseroan, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Pada mata acara keenam, pemegang saham menyetujui perubahan Saham Seri B sebanyak 54.087.737 lembar milik BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, RUPST juga menyetujui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sementara pada mata acara ketujuh, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.

Berikut susunan Dewan Komisaris ADHI:

1. Dody Usodo Hargosuseno sebagai Komisaris Utama
2. Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris
3. Amelia Tetriana sebagai Komisaris
4. R. Erwin M. Singajuru sebagai Komisaris Independen
5. Elan Suherlan sebagai Komisaris Independen
6. Rustam Sofyan Sirait sebagai Komisaris Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak-cicit usaha perusahaan pelat merah. Managing Director Danantara Febriany Eddy mengatakan kebijakan ini nantinya akan merampingkan jumlah BUMN menjadi 200 BUMN dari saat ini yang mencapai 1.000 BUMN beserta anak-cicit usaha.

“Salah satu penyakit kita juga di BUMN ini terlalu banyak anak. Diversifikasi sana-sini segala macam,” ujar Febri di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Febri mengatakan Danantara akan membentuk tim khusus dari Danantara Asset Management (DAM) untuk memetakan BUMN-BUMN tersebut. Danantara, lanjut Febri, bisa saja menutup BUMN-BUMN yang merugi dan tidak sejalan dengan ekosistem yang dibutuhkan saat ini.

“Kalau Anda lihat semua sekarang, seribu lebih (BUMN) langsung dan tidak langsung yang kita miliki. Hampir setengah itu rugi,” ucap Febri.

Febri memaparkan banyak BUMN-BUMN yang didirikan tidak selaras dengan konteks perkembangan terkini. Tak hanya itu, Febri juga menyoroti kemudahan proses pendirian anak-cicit usaha BUMN di masa terdahulu yang tidak sejalan dengan profitabilitas perusahaan.

“Jadi anak-anak (BUMN) yang tidak ada manfaatnya atau dulu dibuat dengan konteks yang berbeda hari ini mesti kita eliminasi ya. Kita konsolidasi, yang enggak bisa (konsolidasi) ya kita likuidasi,” sambung dia.

Febri mengatakan banyaknya BUMN menimbulkan sifat kanibal yang saling bersaing satu sama lain. Contohnya, tujuh BUMN karya atau infrastruktur saat mengikuti tender sebuah proyek.

“Tujuh (BUMN) karya itu kalau tender itu tujuh-tujuhnya berkompetisi. Lucu ya. Kita saling mematikan. Pokoknya saya dapat kerjaan itu turunin harga. Sampai sudah tidak ada margin lagi tetap diturunin. Nah, hal seperti itu sangat tidak sehat,” ungkap Febri.

Oleh karena itu, lanjut Febri, Danantara akan meninjau ulang keberadaan BUMN-BUMN. Febri mengatakan sejumlah opsi terbuka dilakukan untuk BUMN-BUMN, mulai dari konsolidasi, privatisasi, hingga likuidasi.

“Harapan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ini yang kita fokus 200 (BUMN) itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang berada di sektor strategis dan memberikan manfaat serta value untuk negara,” kata Febri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pinjaman pemerintah pusat ke daerah sudah siap disalurkan. Ia menyebut pinjaman tersebut dijamin pemerintah dan dapat langsung digunakan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Itu totalnya nanti kalau semuanya siap, kan disiapkan Rp240 triliun, tergantung kesiapan kerja sama. Jadi uangnya cukup,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menambahkan, pemerintah fokus memastikan anggaran dibelanjakan tepat sasaran dan tepat waktu agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat. “Kalau sektor riil berjalan bagus, seharusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun,” kata Purbaya.

Meski pemerintah menegaskan kesiapan skema ini, lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan pinjaman pusat ke daerah kontradiktif dengan prinsip efisiensi anggaran. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan banyak pemerintah daerah akan mengalami pemotongan anggaran transfer dari pusat (TKD) sebesar 24,7 persen pada 2026. Sementara hampir setengah pemda di Indonesia sudah kesulitan membiayai kebutuhan dasar mereka.

“Ketika pemda sedang tertekan, pemerintah pusat justru memberi fasilitas pinjaman. Jelas pemda akan sulit mengembalikan dananya. Ini jebakan utang,” tegasnya.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi, juga menyoroti risiko beban pinjaman terhadap layanan publik. Bahkan, untuk menutup kekurangan, pemda kemungkinan akan menaikkan pajak dan retribusi daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi.

“Beban kenaikan pajak ini justru harus ditanggung kelas menengah, yang saat ini sudah sulit secara ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa penganggaran melalui utang membuat perencanaan anggaran daerah ke depan menjadi tidak terukur. Terlebih, adanya syarat pemotongan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun berikutnya akan membuat beban pemda semakin berat.

“Kejadian ini akan berulang sehingga sistem penganggaran tidak akan sustain,” kata Huda.

Kebijakan ini, meski dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran dana, berpotensi menambah beban bagi masyarakat. Dengan APBD yang terikat cicilan pinjaman, layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bisa terpangkas, sementara pajak dan retribusi naik, yang terutama akan dirasakan oleh kelas menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengizinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berutang ke pemerintah pusat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan ini mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada pemda, BUMN, dan BUMD. Namun, Pasal 2 ayat (2) PP 38/2025 mengecualikan ketentuan mengenai pinjaman terkait tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah, tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, serta pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

“Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta kehati-hatian,” bunyi Pasal 3 PP Nomor 38/2025.

Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung kegiatan infrastruktur, penyediaan atau pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif atau modal kerja, dan/atau program pembangunan lain yang sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat.

Pasal 5 menyebutkan bahwa pemberian pinjaman dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko serta kemampuan keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan,” bunyi Pasal 6.

Pinjaman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dikelola oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara. Pemberian pinjaman dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, Pasal 12 memuat persyaratan yang harus dipenuhi pemda, BUMN, dan BUMD jika ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah.

Bagi pemda, antara lain: jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah pendapatan APBD tahun sebelumnya tidak melebihi 75 persen dari jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik; memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5 atau sesuai ketetapan menteri; serta tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain.

Untuk BUMD, pinjaman harus mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kekayaan daerah yang dipisahkan atau melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sedangkan bagi BUMN, syaratnya antara lain tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain, serta mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau melalui RUPS/pemilik modal.

Pasal 15 menyebutkan bahwa menteri melakukan penilaian kelayakan kredit atas permohonan pinjaman, meliputi kapasitas fiskal, kesesuaian dengan kebijakan pemberian pinjaman, kebutuhan riil pinjaman, kemampuan membayar kembali, serta persyaratan dan risiko pemberian pinjaman.

“Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menteri dapat menyetujui seluruh permohonan pinjaman, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan pinjaman,” bunyi Pasal 17.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pandu mengatakan, keputusan tersebut telah tertuang dalam revisi Undang-Undang (UU) BUMN terbaru.

“Keinginan Bapak Presiden adalah menghadirkan pemimpin BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman berskala internasional,” ujar Pandu saat menghadiri Forbes Global CEO Conference di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Pandu menilai langkah ini sejalan dengan tekad Presiden Prabowo untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Pandu, diperlukan human capital atau sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

“Tapi memang prioritasnya tetap sama. Kita cari putra-putri bangsa terbaik, kemudian diaspora, dan kalau memang tidak ada, baru international people,” kata Pandu.

Sebelumnya, Danantara melakukan perombakan besar-besaran di tubuh manajemen PT Garuda Indonesia. Tak hanya menunjuk purnawirawan TNI Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda, Danantara juga mengangkat dua petinggi maskapai asing ke dalam jajaran direksi.

“Memang ada pergantian direktur utama, tapi ada juga dua orang ekspatriat yang masuk dalam manajemen,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (14/10/2025) lalu.

Kedua ekspatriat tersebut adalah mantan eksekutif Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara, yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta mantan bos Scandinavian Airlines, Neil Raymond Mills, yang dipercaya sebagai Direktur Transformasi. Rosan menyebut kehadiran keduanya bertujuan memperkuat manajemen Garuda dalam upaya memperbaiki kondisi perusahaan.

“Jadi mesti dilihat secara keseluruhan. Kita menunjukkan bahwa kita tidak setengah-setengah dalam menyehatkan Garuda ini,” lanjut Rosan.

Ia berharap pengalaman keduanya dapat membantu Garuda menyelesaikan persoalan struktural dan mempercepat pemulihan kinerja perusahaan. Rosan mengatakan, langkah ini menjadi bentuk percepatan penyelesaian berbagai masalah yang selama ini membebani Garuda.

“Ya, ini kan sebenarnya penyehatan Garuda sudah berkali-kali dilakukan, sudah di-inject modal, tapi hasilnya belum maksimal,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, manajemen baru diharapkan mampu mengimplementasikan seluruh rencana yang telah disusun agar memberikan dampak signifikan bagi kinerja Garuda. Ia menyebut Danantara telah melakukan analisis menyeluruh bersama advisor khusus sektor penerbangan.

“Sehingga planning yang dijalankan ini sesuai dengan evaluasi yang sudah dilakukan selama lebih dari setahun untuk memperkuat manajemen,” kata Rosan.