Bisnis.com, JAKARTA - Ketegangan di selat Hormuz masih terus memanas.

Kabar teranyar, Iran telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz dan akan mengenakan 'biaya atas layanan khusus' yang diberikan dalam sistem tersebut.

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan, skema baru tersebut akan diumumkan segera.

Dia menyebutkan hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan keuntungan.

Selat Hormuz juga akan tetap tertutup bagi pihak-pihak yang mengoperasikan Project Freedom, yakni proyek inisiatif Amerika Serikat (AS) untuk memandu kapal-kapal yang terjebak tak bisa melintasi Selat Hormuz imbas perang Iran dengan AS-Israel.

Bahkan, kabar beredar menyebutkan Iran meluncurkan platform asuransi maritim baru untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan laporan yang menyebutkan bahwa sistem tersebut menawarkan polis asuransi digital dan memungkinkan pembayaran dalam mata uang kripto, termasuk Bitcoin.

Penolakan Negara-negara

Rencana penerapan pungutan baru tersebut memicu penolakan dari sejumlah negara.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan atau pembatasan apa pun.

Meloni mengatakan Italia yakin bahwa solusi berkelanjutan untuk krisis yang sedang berlangsung di selat tersebut harus didasarkan pada beberapa poin penting.

“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya Mediterania dan Teluk tetapi seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” katanya.

Meloni menambahkan Italia siap untuk melakukan bagiannya untuk berkontribusi, segera setelah kondisinya tepat, untuk keselamatan navigasi, berdasarkan apa yang telah dilakukan di Laut Merah dan Samudra Hindia dengan misi Aspides dan Atalanta (Uni Eropa).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan, karenanya, mengancam negara-negara tetangganya.

Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Wright juga memperingatkan bahwa militer AS dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

“Jika Iran terus menyandera ekonomi dunia, militer AS akan memaksa pembukaan Selat Hormuz, tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan,” kata Wright, sembari menambahkan bahwa negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan.

Pembukaan kembali Selat Hormuz

Chris Wright mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Akhir musim panas 2026 yang dimaksud ini merujuk pada akhir Agustus hingga akhir September 2026.

Perkiraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

Sebanyak 30 kapal dilaporkan telah melintas di Selat Hormuz sejak Rabu malam (13/5) di bawah pengawasan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Data dari platform pelacakan kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya empat kapal yang terkait dengan China melintasi selat tersebut dalam 24 jam terakhir melalui koridor pelayaran "aman" milik Iran.

China juga dikabarkan akan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, demikian menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

“Sangat penting bagi mereka untuk membuka kembali selat tersebut. Saya pikir mereka akan bekerja di balik layar sejauh siapa pun memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan Iran.” ujarnya dilansir dari cnbc.

China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impornya berasal dari Iran dan lebih dari setengahnya berasal dari Timur Tengah pada tahun 2024, menurut Administrasi Informasi Energi AS. Hampir semua ekspor minyak mentah Iran menuju China.

“China memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dalam membuka kembali selat tersebut daripada AS,” kata Bessent.

Presiden Donald Trump mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping selama pertemuan puncak dua hari di Beijing pada hari Kamis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan para pemimpin sepakat bahwa Hormuz perlu dibuka kembali.

“Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas,” kata pejabat Gedung Putih.

“Presiden Xi juga menegaskan penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan biaya tol atas penggunaannya.”

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Sejak 13 April, AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di selat tersebut.

Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan Project Freedom pada awal Mei, dengan janji akan mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Janji tersebut dibuat Trump, meskipun Iran menegaskan bahwa setiap pelayaran melalui jalur perairan strategis itu memerlukan persetujuan sebelumnya dari Teheran. Namun, kemudian Trump mengumumkan penangguhan inisiatif tersebut.

Cadangan minyak menyusut

Persediaan minyak global menurun dengan kecepatan rekor untuk mengimbangi gangguan pasokan besar di Timur Tengah dan akan mendekati tingkat kritis jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan pekan ini dalam pembaruan bulanannya bahwa harga minyak dan bahan bakar kemungkinan akan lebih tinggi menjelang puncak permintaan pada musim panas ini sebagai konsekuensinya.

Persediaan minyak berada di dekat level tertinggi dalam satu dekade terakhir, yaitu sedikit di atas 8 miliar barel pada akhir Februari, menurut perkiraan bank Swiss UBS dalam laporan hari Selasa. Pada akhir April, persediaan turun menjadi 7,8 miliar barel, kata analis UBS.

Sementara itu, Tim Analis JPMorgan Chase menilai penurunan cadangan ke level tersebut dapat menekan rantai pasok energi global.

Meski angka miliaran barel terlihat besar, JPMorgan menyebut hanya sekitar 800 juta barel yang benar-benar tersedia tanpa mengganggu sistem distribusi. Sisanya diperlukan untuk menjaga pipa dan tangki tetap terisi pada batas minimum agar rantai pasok dapat berjalan efisien.

“Kuncinya adalah sirkulasi, seperti tekanan darah pada tubuh manusia. Sistem tidak gagal karena minyak habis, tetapi karena jaringan sirkulasi tidak lagi memiliki volume kerja yang cukup," kata Kepala Strategi Komoditas Global JPMorgan Natasha Kaneva.

JPMorgan memperkirakan persediaan minyak global dapat turun ke level kritis sebesar 6,8 miliar barel pada September jika Selat Hormuz masih tertutup hingga saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) akan segera memulai program asuransi untuk melindungi pelayaran di Selat Hormuz, sebagai upaya memulihkan aliran pasokan minyak dan gas. Namun demikian, Iran tetap melarang kapal terkait AS-Israel melintasi Selat Hormuz selama mereka masih menyerang Tanah Persia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan rencana pemberlakuan asuransi itu pada Kamis malam waktu setempat (26/3/2026), dalam rapat kabinet Presiden AS Donald Trump. Pernyataan itu diungkapkan sang menteri beberapa pekan setelah Trump pertama kali mengumumkan rencana asuransi di jalur perairan vital dunia tersebut.

Walau rencana ini pertama kali diumumkan pada 3 Maret 2026 lalu, hingga kini belum ada bukti bahwa kapal-kapal yang memanfaatkan inisiatif tersebut telah melewati selat Hormuz, seperti dilansir dari Bloomberg, Selasa (31/3/2026).

“Pasar minyak memiliki pasokan yang cukup. Kami telah mengambil tindakan untuk memastikan pasokan minyak yang terdampar di laut dapat tersedia bagi pasar global," ujar Bessent dalam pertemuan kabinet tersebut.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar seperlima dari seluruh aliran minyak dan gas, termasuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Bessent memuji program reasuransi maritim ini, yang bekerja sama dengan satuan militer Komando Sentral AS, sebagai tindakan yang “berani” dari Trump. Menurutnya, skema ini akan memberikan tingkat keamanan yang sebelumnya belum pernah terlihat bagi kapal-kapal yang berlayar di wilayah Teluk Persia.

Pernyataan Bessent itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan harga minyak dan gas akibat serangan AS-Israel ke Iran. Selain itu, terdapat juga ancaman bahwa guncangan pasokan energi akan terus bertahan sekalipun perang telah berakhir.

Walaupun pada pekan lalu Trump menyatakan bahwa pemerintah Iran mengizinkan 10 tanker berlayar melalui Selat Hormuz, sebagian besar kapal komersial masih menghindari perairan itu sejak serangan di wilayah dimulai oleh AS dan Israel pada 28 Februari 2026 lalu.

Serangan-serangan yang dilakukan kedua belah pihak pun melebar ke Selat Hormuz hingga menyasar kapal yang melintas dan mengakibatkan selat tersebut, secara efektif, tertutup. Iran juga ikut menarget infrastruktur penyulingan dan pemrosesan gas di kawasan, sebagai respons atas serangan AS-Israel ke berbagai sarana dan infrastruktur Iran, yang membuat sebagian pasokan terhenti dan makin merumitkan peluang penyelesaian konflik secara cepat.

Melalui rencana reasuransi kapal Trump, instansi US International Development Finance Corporation (DFC) milik pemerintah AS akan memberikan jaminan asuransi dengan pengawalan kapal untuk membantu memastikan pelayaran yang aman bagi tanker-tanker minyak dan kapal lainnya melalui Selat Hormuz.

Biaya Asuransi Melonjak Tinggi

Saat ini, pengasuransian kapal masih dapat dilakukan, tetapi dengan biaya yang sangat tinggi. Biaya pertanggungan pelayaran telah melonjak hingga sekitar 5% dari nilai sebuah kapal, meningkat sekitar lima kali lipat dari angka yang ada pada permulaan konflik.

Biaya pertanggungan tersebut bahkan juga berkali-kali lipat lebih besar dari angka awal yang biasa terlihat pada periode ketika konflik relatif minim terjadi, yaitu yang hanya sepersekian persen dari nilai sebuah kapal.

Chief Executive Officer (CEO) pasar asuransi Lloyd's of London pun mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan pertanggungan bagi kapal-kapal yang melakukan perjalanan melintasi jalur air vital tersebut.

Hal itu menunjukkan bahwa ancaman serangan militer dari Iran merupakan rintangan utama bagi para kapal untuk melalui Selat Hormuz, karena bukan ketiadaan asuransi.

Bessent mengatakan bahwa pihaknya melihat bahwa semakin banyak tanker yang keluar dan masuk kawasan Teluk Persia. Dia menyebut hal itu baru merupakan permulaan pemulihan kondisi lalu lintas pelayaran.

“Saya yakin bahwa lalu lintas pelayaran akan terus meningkat setiap harinya bahkan sebelum kita mengamankan selat tersebut,” katanya.

Strategi AS Hadapi Lonjakan Harga Minyak

Kenaikan harga bahan bakar dinilai dapat mengancam capaian ekonomi yang telah dicapai dari pemerintahan Trump dan menciptakan beban politik bagi partai politiknya.

Meski demikian, Bessent melihat bahwa ekonomi AS kini lebih mampu menahan disrupsi energi jangka pendek karena Trump telah mendorong peningkatan produksi minyak dan gas domestik. Dia juga menyebut bahwa warga AS bersedia menerima harga yang lebih tinggi dalam jangka pendek, apabila akan tercipta kestabilan pada jangka panjang.

“Banyak orang meremehkan tekad rakyat Amerika untuk menghadapi volatilitas jangka pendek demi 50 tahun keamanan yang akan kita miliki setelah ini berlalu,” ungkap Bessent.

Menanggapi perkembangan harga energi, pemerintahan Trump telah mengambil tindakan-tindakan untuk meredam harga dan mengatasi beberapa kekhawatiran terkait pasokan minyak.

Salah satu langkah tersebut adalah penerbitan pengecualian atas regulasi maritim yang membatasi pengangkutan kargo antarpelabuhan AS untuk kapal yang dibangun, berbendera, dan dimiliki oleh AS. Pemerintah AS juga telah melepaskan jutaan barel minyak mentah dari cadangan darurat negara.

Terdapat pula opsi-opsi kebijakan lain yang bisa diambil, seperti penangguhan pajak bensin federal. Trump mengatakan bahwa kebijakan yang harus disetujui lembaga legislatif AS tersebut merupakan sesuatu yang pihaknya simpan sebagai opsi cadangan jika mereka merasa bahwa itu memang diperlukan.

Opsi lain yang bisa diambil Trump bersifat lebih keras dan memaksa, yaitu dengan mengambil alih kendali atas minyak Iran. Walaupun Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut pekan lalu, hal itu bisa merujuk pada penyitaan atau pendudukan Pulau Kharg, pusat produksi minyak Iran. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan empat cara yang akan dilakukan untuk menangkap peluang dari rencana pemerintah dalam memberikan insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan cara pertama adalah memperkuat kapasitas underwriting di sektor marine dan ekosistem perdagangan, termasuk risk assessment berbasis proyek dan jalur pelayaran.

Dia melanjutkan, cara kedua adalah mengembangkan produk yang lebih tailored, khususnya untuk kebutuhan ekosistem maritim termasuk galangan kapal, pemilik armada pelayaran, ataupun perdagangan ekspor dan domestik.

“Ketiga, memperluas kerja sama dengan pelaku industri maritim, termasuk galangan kapal, operator pelayaran, dan eksportir,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Cara keempat yang dilakukan Asei adalah mengoptimalkan dukungan reasuransi, guna menjaga kapasitas risiko seiring meningkatnya eksposur risiko.

“Pendekatan ini penting agar perusahaan asuransi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas portofolio,” ucap Dody.

Pada prinsipnya, Asei menilai rencana pemerintah tersebut adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Bahkan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada industri galangan kapal dan sektor riil, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi.

Pasalnya, kata Dody, aktivitas galangan kapal akan menambah jumlah kapal-kapal baru di perairan Indonesia, yang saat ini didominasi kapal usia tua. Sementara itu, usia kapal dan kelas kapal merupakan material fact dalam aspek underwriting Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull & Machinery).

“Selain itu juga berpotensi menciptakan sentimen positif bagi industri asuransi karena meningkatnya aktivitas pembangunan, perawatan, dan operasional kapal, yang juga menjadi underwriting info dalam proses asuransi marine, baik Marine Cargo Insurance maupun Marine Hull,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut lini usaha asuransi yang berpotensi mendapat dampak positif antara lain marine hull insurance, marine cargo insurance, builder's risk insurance, atau asuransi proyek (construction/all risks) terkait pembangunan kapal tersebut.

Dia menjelaskan lini-lini asuransi itu terdampak seiring dengan meningkatnya aktivitas galangan kapal yang akan menambah jumlah kapal yang dibangun dan dioperasikan, meningkatkan volume pengiriman barang melalui jalur laut, serta memperluas eksposur risiko selama fase konstruksi hingga operasional.

“Selain itu juga kebutuhan asuransi untuk tenaga kerja di galangan kapal tersebut,” sebutnya.

Kendati demikian, Dody turut menyampaikan ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi oleh industri asuransi. Pertama, ⁠kompleksitas risiko teknis pada pembangunan kapal, termasuk risiko konstruksi dan engineering. Kedua, eksposur terhadap risiko operasional di laut, seperti kecelakaan, cuaca ekstrem, dan risiko navigasi.

Ketiga, lanjutnya, volatilitas global, termasuk faktor geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan dan premi asuransi marine cargo. Baginya, ketegangan geopolitik dapat menekan perdagangan global dan meningkatkan risiko pada lini marine cargo.

“Sehingga diperlukan penguatan underwriting dan penyesuaian premi secara hati-hati. Dengan demikian, disiplin underwriting dan manajemen risiko memang menjadi kunci,” tegasnya.

Lebih jauh, Dody membeberkan bahwa portofolio lini usaha asuransi marine bukan merupakan kontribusi dominan di Asuransi Asei, apalagi Marine Hull Insurance yang juga secara statistik menunjukkan resultunderwriting yang sangat menantang.

Namun, untuk lini asuransi marine cargo dinilai masih menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap premi industri, meskipun sempat mengalami tekanan secara tahunan akibat perlambatan perdagangan global.

“Ke depan, dengan adanya stimulus di sektor galangan kapal, terdapat potensi rebound pertumbuhan premi, khususnya jika aktivitas pelayaran dan ekspor meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, imbuhnya, dari sisi klaim, tren cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan logistik, kondisi cuaca, serta volatilitas perdagangan. Oleh karena itu, underwriter tetap menjaga rasio klaim melalui seleksi risiko yang ketat dan optimalisasi reasuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengingatkan kompleksitas risiko maritim akan menjadi tantangan utama bagi industri asuransi, seiring rencana pemberian insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko maritim itu terdiri dari kualitas konstruksi kapal, spesifikasi teknis, akumulasi risiko di dockyard atau pelabuhan, keselamatan kerja, hingga potensi kerugian saat pengujian, pelayaran, dan pengangkutan.

Oleh karena itu, lanjutnya, industri asuransi perlu lebih cermat dalam risk selection, pricing, terms and conditions, serta reasuransi support apabila sektor galangan kapal tumbuh.

“Walaupun marine cargo dan marine hull saat ini menunjukkan rasio klaim yang relatif baik, AAUI tetap memandang penguatan manajemen risiko penting agar pertumbuhan bisnis ini tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Walau demikian, AAUI tetap memandang rencana insentif untuk industri galangan kapal adalah langkah positif dalam mendorong aktivitas ekonomi maritim, baik pembangunan kapal baru, perbaikan, retrofit, maupun aktivitas distribusi barang.

Dengan demikian, kata Budi, bagi industri asuransi umum, rencana pemerintah tersebut berpotensi menambah objek pertanggungan dan permintaan proteksi risiko.

“Dari sisi data AAUI, lini-lini yang terkait aktivitas maritim memang menunjukkan tren yang cukup baik pada 2025, sehingga kebijakan ini bisa menjadi tambahan sentimen positif bagi pertumbuhan premi ke depan,” sebutnya.

Adapun, lini usaha yang akan langsung terdampak positif adalah marine hull dan marine cargo. Berdasarkan data AAUI sepanjang 2025, premi marine hull mencapai sekitar Rp3,65 triliun, tumbuh 14,7% (year on year/YoY) dengan rasio klaim membaik dari 45,2% menjadi 43,9%.

Sementara itu, lanjut Budi, premi marine cargo mencapai sekitar Rp5,66 triliun, tumbuh 7,2%, dengan rasio klaim turun cukup signifikan dari 33,4% menjadi 24,7%.

“Selain itu, lini engineering, liability, dan suretyshipjuga berpotensi ikut terdorong karena berkaitan dengan pembangunan, pengujian, tanggung gugat, dan penjaminan proyek. Pada 2025, engineering tumbuh 16,7%, liability 4,8%, dan suretyship 24,9%,” bebernya.

Oleh sebab itu, dia mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat kapasitas marine underwriting, risk survey, dan kolaborasi dengan reasuradur, broker, surveyor, galangan kapal, serta pelaku logistik.

“Peluang ini sebaiknya ditangkap bukan hanya dengan mengejar volume premi, tetapi dengan tetap menjaga kualitas risiko dan pricing yang memadai. Ini penting karena pengalaman industri menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sehat harus tetap diimbangi underwriting discipline,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi berpendapat bahwa saat ini kapasitas industri asuransi umum nasional masih cukup untuk mendukung peningkatan aktivitas maritim, terutama untuk risiko-risiko yang standar dan menengah.

Dia meneruskan, data AAUI menunjukkan total aset industri asuransi umum pada 2025 mencapai sekitar Rp261,0 triliun, total investasi sekitar Rp131,4 triliun, dan total ekuitas sekitar Rp82,8 triliun. Baginya, ini menunjukkan fondasi kapasitas industri cukup baik.

“Untuk risiko maritim yang besar dan kompleks, tentu tetap perlu dukungan coinsurance dan reasuransi, agar kapasitas pasar dapat dioptimalkan secara prudent. Jadi, secara prinsip kapasitas ada, tetapi harus tetap dikelola dengan hati-hati sesuai profil risiko dan nilai pertanggungannya,” pungkasnya.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pertumbuhan sektor galangan kapal membawa tantangan yang signifikan bagi industri asuransi umum, mengingat adanya risiko teknis yang sangat tinggi, modal besar, dan durasi proyek yang panjang.

Kendati demikian, Irvan tetap melihat rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditanggapi dengan sangat positif oleh pelaku industri asuransi umum dan otoritas.

“Adapun, lini usaha yang paling mendapat manfaat dari kebijakan insentif kepada industri galangan kapal adalah Asuransi Marine Hull Marine Cargo dan Engineering,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif bagi kebangkitan industri galangan kapal nasional diharapkan turut mengerek kinerja industri asuransi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai rencana tersebut berpotensi memberikan sentimen positif bagi ekosistem maritim, termasuk bagi industri asuransi.

“Peningkatan aktivitas pembangunan maupun perawatan kapal dapat membuka peluang bagi pengembangan berbagai produk asuransi yang terkait dengan sektor tersebut,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Selasa (24/3/2026).

Ogi meneruskan, beberapa lini yang berpotensi terdorong antara lain asuransimarine hull, marine cargo, serta produk asuransi yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan operasional kapal.

“Dengan meningkatnya aktivitas di sektor maritim, industri asuransi dapat berperan dalam menyediakan perlindungan risiko yang mendukung keberlanjutan kegiatan usaha di sektor tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat bahwa pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp18,42 triliun, tumbuh 17,92% (year-on-year/YoY) per Januari 2026. Sementara itu, RBC asuransi umum dan reasuransi sebesar 323,47%.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Sejauh ini, industri pelayaran ini tahun lalu tumbuh sebesar 8,8%, artinya lebih besar daripada Produk Domestik Bruto atau PDB dan sektor pelayaran dan galangan kapal ini juga telah berkontribusi lebih dari 7,5% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi global Chubb Limited menjadi partner utama Amerika Serikat (AS) dalam memberikan proteksi bagi perjalanan kapal di Selat Hormuz. Dengan dukungan reasuransi, kerja sama ini diharapkan akan menghidupkan kembali aktivitas pelayaran di jalur minyak dan energi krusial tersebut.

Chubb secara resmi menjalin kerja sama dengan US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah agensi pemerintah AS, dalam dukungan reasuransi senilai US$ 20 miliar, setelah AS dan Israel menyerang Iran dan menyebabkan konflik di kawasan Timur Tengah, seperti dilansir dari Bloomberg, Kamis (12/3/2026).

Menurut pernyataan DFC pada Rabu (11/3/2026) waktu AS, Chubb akan melakukan underwriting alias menanggung dan menerbitkan polis-polis untuk kapal-kapal yang memenuhi syarat. Langkah ini menjadi perkembangan terbaru dalam inisiatif Pemerintah AS untuk menawarkan rencana reasuransi maritim di wilayah Teluk Persia.

Walaupun Chubb menjadi mitra utama, perusahaan asuransi lain masih bisa ikut berpartisipasi dalam rencana reasuransi tersebut. Kepesertaan dari perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

“Perdagangan yang melintasi Selat Hormuz memainkan peran vital dalam ekonomi global, dan memberikan perlindungan asuransi bagi kapal-kapal merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan kembali arus perdagangan,” kata Chief Executive Officer (CEO) Chubb Evan Greenberg dalam pernyataan DFC tersebut.

Chubb dan DFC sama-sama menyatakan kebanggaan mereka dalam terjadinya kesepakatan ini. DFC juga menyebut Chubb sebagai “perusahaan asuransi Properti dan Tanggung Gugat [Property & Casualty] terbesar di dunia yang didagangkan secara publik” dan sebagai “penyedia asuransi Risiko Politik dan Maritim terbaik di kelasnya”.

Pekan lalu, DFC menyatakan bahwa mereka sedang mengerahkan program reasuransi untuk menanggung kerugian hingga US$20 miliar atas kerusakan lambung kapal, mesin, dan kargo. Kini, DFC mengatakan bahwa rencana reasuransi maritim tersebut mengkombinasikan keahlian penanggungan yang terkemuka dari Chubb dengan komitmen keuangan Pemerintah AS.

Sebagai informasi, DFC merupakan lembaga pembiayaan pembangunan milik pemerintah AS. Misi DFC adalah untuk memajukan kebijakan luar negeri AS dan memperkuat keamanan nasional dengan memobilisasi modal swasta di seluruh dunia.

DFC, yang sebelumnya kurang dikenal, kini telah mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

“Dengan pengumuman hari ini, kita selangkah lebih dekat untuk memulihkan kepercayaan pasar serta melanjutkan kembali perdagangan energi dan komersial yang terganggu oleh konflik dengan Iran,” tulis CEO DFC Ben Black dalam pernyataan yang sama.

Sebelumnya, ​serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang dimulai pada akhir Februari (28/2/2026), telah memicu konflik regional yang memburuk. Serangan juga dilakukan terhadap kapal-kapal, yang secara efektif membuat Selat Hormuz tertutup.

Pelayaran melalui selat tersebut sendiri mengangkut sekitar seperlima dari aliran minyak global serta aliran gas, pupuk, dan berbagai produk lainnya.

Lloyd’s Market Association, asosiasi dari pemain di bursa asuransi Lloyd’s, menyatakan bahwa asuransi untuk kapal-kapal di wilayah tersebut sebenarnya masih tersedia. Akan tetapi, premi pertanggungan maritim telah melonjak tajam seiring ancaman Iran yang menargetkan kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

Setelah itu, Trump pun mengatakan bahwa AS akan memastikan kelancaran aliran energi melalui Teluk Persia dengan jaminan asuransi dan pengawalan angkatan lautnya. Akan tetapi, terdapat pandangan pesimistis terhadap rencana tersebut, termasuk dalam isu tingginya risiko, pelaksanaan rencana tersebut, dan ketidakpercayaan kepada Pemerintah AS.

Meskipun Chubb bertindak sebagai mitra utama, perusahaan asuransi lain masih bisa berpartisipasi dalam rencana asuransi ini. Pengumuman bergabungnya perusahaan-perusahaan lain tersebut kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menyiapkan program reasuransi senilai US$20 miliar guna mendorong kembali aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang hampir terhenti sebagai dampak serangan AS-Israel terhadap Iran.

Lembaga US International Development Finance Corp. (DFC) menyatakan pada Jumat (6/3/2026) bahwa pemerintah AS akan menyediakan reasuransi maritim, termasuk perlindungan terhadap risiko perang di kawasan Teluk Persia untuk menstabilkan aktivitas perdagangan.

Mengutip Bloomberg pada Minggu (8/3/2026), fasilitas tersebut akan menanggung kerugian hingga sekitar US$20 miliar secara bergulir dan untuk sementara hanya berlaku bagi kapal.

Adapun, kebijakan itu diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan DFC untuk menawarkan perlindungan asuransi dengan harga yang sangat terjangkau, guna memastikan kelancaran arus energi dan perdagangan komersial di kawasan Teluk, di tengah lonjakan harga minyak.

“DFC dan Departemen Keuangan AS berkoordinasi erat dengan Centcom terkait langkah selanjutnya dalam pelaksanaan rencana ini,” kata DFC, merujuk pada Komando Pusat militer AS.

Meskipun DFC menyatakan telah berkoordinasi dengan Centcom, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Jumat sore mengatakan dirinya belum mengetahui apakah pengawalan oleh angkatan laut AS benar-benar diperlukan di kawasan Teluk.

Di lain sisi, DFC juga menyatakan telah mengidentifikasi mitra perusahaan asuransi Amerika terbaik untuk mendukung program tersebut. Bahkan, sebelum pengumuman ini, perusahaan asuransi swasta sebenarnya masih menawarkan perlindungan bagi kapal yang ingin melintasi kawasan tersebut.

Lloyd’s Market Association pada Kamis menyatakan penawaran itu masih tersedia, sementara broker Arthur J. Gallagher & Co. mengatakan pasar asuransi London bersedia dan mampu memberikan perlindungan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Pejabat DFC mengklaim bahwa sejumlah perusahaan asuransi menyatakan minat untuk bermitra dalam menyediakan reasuransi melalui skema ini. Struktur program tersebut, katanya, disusun berdasarkan diskusi intensif dengan industri asuransi.

Kendati demikian, penawaran dari perusahaan asuransi swasta sejauh ini belum cukup untuk menarik kapal dan awaknya kembali melintasi Selat Hormus.

“Para pemilik kapal menyebut kekhawatiran terhadap keselamatan awak kapal yang harus memasuki wilayah konflik adalah hambatan utama,” dikutip dari Bloomberg.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar seperlima dari total aliran minyak dunia, gas, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya. Iran sebelumnya mengancam akan menyerang kapal yang mencoba melintasi jalur tersebut, sehingga memicu lonjakan harga minyak dan bahan bakar lainnya.

Askrindo ingin para pelaku usaha tidak lagi khawatir jika risiko datang menghampiri sehingga aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan PT Satya Trinadi Komira Perkasa (Komira) untuk memperluas layanan asuransi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor maritim.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas pelindungan bagi UMKM sektor kelautan.

“Askrindo ingin para pelaku usaha tidak lagi khawatir jika risiko datang menghampiri sehingga aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan,” kata Budhi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Melalui kolaborasi ini, Askrindo memperluas jangkauan pelindungan bagi jaringan usaha Komira yang mencakup sekitar 500 kapal nelayan serta ribuan pelaku usaha pemindang ikan di 20 titik wilayah Indonesia.

Perlindungan itu termasuk asuransi mikro usaha serta bahari. Untuk asuransi mikro bahari, Budhi menjelaskan perlindungan yang mencakup jaminan bagi kapal nelayan terhadap risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan bencana alam.

“Kerja sama ini menjadi bentuk nyata kontribusi Askrindo dalam memperkuat pelindungan dan keberlangsungan usaha mikro di sektor kelautan serta sejalan dengan program pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta mendorong kewirausahaan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Askrindo membukukan laba setelah pajak sebesar Rp687,4 miliar hingga kuartal III-2025, tumbuh 591,6 persen (year-on-year/yoy).

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran menyebut kontributor utama terhadap pertumbuhan laba bersih adalah penerapan prudential underwriting yang memadai, dengan realisasi Rp838,8 miliar dan tumbuh sebesar 172,1 persen (yoy).

Selanjutnya, sejalan dengan strategi diversifikasi portfolio bisnis, total premi pada bisnis suretyship dan asuransi umum tercatat sebesar Rp609 miliar dan tumbuh sebesar 15 persen (yoy).

Pendapatan premi Askrindo juga diperoleh dari program pemerintah KUR sebesar Rp2,5 triliun atau 81 persen dari total premi sampai dengan September 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025