Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mampu menjadi lokomotif pengembangan sumber daya manusia (SDM) sawit nasional melalui berbagai program beasiswa maupun pelatihan bagi petani.

Menurut Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, BPDP memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Berbagai program yang dikembangkan baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP khususnya di sektor SDM," katanya di Jakarta, Kamis.

Program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM, lanjutnya, semakin terarah dan tepat sasaran yang diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa di bidang kelapa sawit.

Namun demikian, dia mengharapkan BPDP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program guna meningkatkan efektivitas serta dampak nyata terhadap industri.

Langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan selama ini, tambahnya, telah memperkuat posisi BPDP sebagai lokomotif utama dalam pengembangan SDM kelapa sawit nasional.

Terkait program pelatihan petani sawit, Gulat dalam keterangannya menyatakan hal itu penting guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme sehingga terwujud industri kelapa sawit nasional yang semakin produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya, kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" ujarnya.

Berdasarkan data BPDP, sebanyak 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit hingga 2025.

Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.

Program pengembangan SDM sawit melibatkan 42 perguruan tinggi dengan total 900 kelas pelatihan yang dilaksanakan di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. Program tersebut menjangkau 21 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah utama perkebunan kelapa sawit.

"Ini sangat luar biasa. Saya pikir ini cara kita juga untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder sawit berkaitan dengan SDM. Jadi, dengan 13.265 orang, ini saya pikir sudah menuju kepada tepat sasaran dana sawit tersebut," ujar Gulat Manurung.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital, khususnya penipuan melalui file berformat .APK yang kerap beredar menjelang libur Lebaran.

Peringatan ini disampaikan seiring meningkatnya intensitas komunikasi dan transaksi digital masyarakat selama periode tersebut.

Dalam praktiknya, modus penipuan ini biasanya diawali dengan pengiriman pesan melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dari pihak yang mengaku berasal dari instansi tertentu.

Ketika korban mengunduh dan memasangnya, file tersebut dapat menjadi pintu masuk program berbahaya (malware) yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, hingga mengambil alih perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.

Aplikasi .APK dari sumber tidak tepercaya juga dapat meminta izin akses tertentu pada perangkat dan dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna, sehingga membuka ruang penyalahgunaan akses layanan keuangan yang tersimpan pada perangkat.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menjelaskan bahwa pola kejahatan digital terus berkembang dan menuntut penguatan kewaspadaan bersama.

"Perseroan terus menyempurnakan kapabilitas pengamanan layanan digital agar tetap adaptif terhadap dinamika ancaman. Penguatan pengamanan dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi data serta akses transaksi nasabah. Keamanan dan kenyamanan nasabah menjadi perhatian yang dijalankan secara konsisten," ujarnya dikutip Senin (16/3).

BRI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik, mengunduh, atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak tepercaya, serta tidak meneruskan pesan, file, maupun tautan yang mencurigakan kepada pihak lain.

Apabila menerima pesan yang tampak janggal, misalnya menggunakan nada mendesak, menawarkan hadiah, meminta pembaruan atau "verifikasi" data, atau menyertakan lampiran file dari nomor yang tidak dikenal meskipun mengatasnamakan bank atau layanan penting lainnya, nasabah diminta memastikan kebenaran pengirim dan melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Pengaktifan fitur keamanan tambahan seperti Two-Factor Authentication (2FA) juga dianjurkan untuk menambah perlindungan pada akses layanan digital.

Apabila nasabah terlanjur mengunduh atau menginstal file .APK yang mencurigakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mematikan koneksi data seluler dan Wi-Fi, kemudian menghapus aplikasi yang terpasang.

Selanjutnya, nasabah dapat segera mengubah username, PIN, dan password akun BRImo maupun akun email yang terhubung, serta melakukan reset setelan pabrik melalui pengaturan perangkat untuk memastikan perangkat bersih dari potensi kendali pihak tidak dikenal.

Nasabah juga perlu melakukan pemblokiran nomor pengirim apabila pesan terindikasi penipuan, dan jika ditemukan aktivitas mencurigakan dapat segera menghubungi Contact BRI 1500017.

"BRI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyaring informasi, terutama pesan yang disertai file atau tautan dari sumber tidak dikenal. Pengenalan indikasi ancaman sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap data nasabah. Kolaborasi antara BRI dan nasabah menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman," pungkas Saladin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan mampu menjadi hub pendukung kegiatan perekonomian rakyat di desa yang inklusif.

Pernyataan Menko itu sampaikan saat menerima aspirasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia (APKLI) di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut, ia mengatakan di dalam hub tersebut nantinya Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai agen penjual barang-barang ke warung kelontong hingga pedagang kaki lima. Selain itu sekaligus menjadi wadah promosi dari produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.

“Memang dari awal kan keberadaan koperasi desa itu harus bisa membangun hubungan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dengan warung, dengan UMKM yang ada, dengan pasar tradisional,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun mengatakan Kopdes Merah Putih sebagai hub diharapkan mampu mewadahi dan mendukung kegiatan usaha dan perekonomian di desa.

“Koperasi Merah Putih adalah hub, bukan pengecer. Nanti ada Kopdes Merah Putih, ada warung kelontong, ada kuliner, semua nanti dilayani oleh kopdes sebagai hub," kata Ali.

"Sehingga nanti terbangun sebuah ekosistem yang kita harapkan perputaran uang, perputaran potensi ekonomi itu ada di wilayah desa kita masing-masing dan tidak keluar dari desa,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Google dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang memungkinkan pengguna Android berbagi lokasi secara real-time langsung melalui aplikasi Google Messages.

Fitur ini akan memudahkan pengguna untuk membagikan posisi mereka secara langsung tanpa perlu keluar dari aplikasi pesan.

Selama ini pengguna Android memang sudah bisa berbagi lokasi lewat beberapa layanan lain, seperti Google Maps atau melalui fitur pelacakan di Find Hub. Selain itu, aplikasi pihak ketiga seperti Life360 dan Snapchat juga menyediakan fitur serupa. Namun, untuk melakukannya pengguna harus berpindah aplikasi terlebih dahulu.

Ke depan, proses tersebut akan menjadi lebih mudah. Berdasarkan laporan dari Android Authority yang dikutip dari BGR Rabu (25/2/2026), fitur berbagi lokasi real time ini ditemukan dalam Google Messages versi messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic setelah dilakukan pembongkaran file APK. Bahkan, fitur tersebut disebut sudah bisa diaktifkan dan diuji coba.

Nantinya, pengguna cukup membuka percakapan di Google Messages lalu memilih opsi berbagi lokasi melalui menu lampiran (attachment).

Setelah itu, tersedia beberapa pilihan durasi berbagi lokasi, seperti satu jam, hingga akhir hari, atau waktu khusus sesuai kebutuhan. Lokasi yang dibagikan akan otomatis berhenti setelah waktu yang ditentukan berakhir, sehingga pengguna tidak perlu khawatir lupa mematikannya.

Fitur ini tentu akan sangat membantu, terutama saat ingin bertemu teman atau keluarga di lokasi yang terus berpindah. Sebelumnya, pengguna hanya bisa mengirim alamat statis yang mengharuskan mereka memperbarui lokasi secara manual jika berpindah tempat.

Meski lokasi nantinya ditampilkan melalui tautan ke Google Maps, seluruh proses berbagi dilakukan langsung dari dalam aplikasi Google Messages tanpa perlu membuka aplikasi lain secara terpisah.

Namun, hingga saat ini Google belum mengumumkan kapan fitur berbagi lokasi real time tersebut akan dirilis secara resmi untuk semua pengguna. Kita masih perlu menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Google terkait peluncurannya. (Nur Amalina)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut.

Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, masyarakat tidak boleh sembarangan menanggapi permintaan data atau transfer uang yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP,” kata Inge dalam pengumuman resminya, Minggu (15/2/2026).

Para pelaku penipuan diketahui memanfaatkan isu-isu terkini di bidang perpajakan untuk menjebak korban. Setidaknya ada tiga latar belakang utama yang sering digunakan, yakni pemadanan NIK-NPWP, implementasi sistem baru Coretax DJP, hingga isu mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP.

Narasi penipuan yang kerap muncul di lapangan meliputi, mengirimkan file dengan format .apk melalui WhatsApp yang dapat mencuri data pribadi, kemudian mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak melalui tautan (link) palsu.

Selanjutnya ada juga dengan menghubungi wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak atau memproses pengembalian kelebihan pajak (restitusi), meminta pembayaran meterai melalui akses tautan ilegal dan menelepon langsung dan meminta sejumlah uang dengan dalih urusan kedinasan.

Jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan tersebut, DJP mengimbau agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan tidak melakukan transaksi atau klik apa pun.

“Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, atau situs resmi www.pajak.go.id,” kata dia.

Selain konfirmasi, masyarakat dapat melaporkan nomor telepon dan konten penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman aduannomor.id dan aduankonten.id, serta melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang terdaftar resmi di Indonesia, terus mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman siber, khususnya risiko mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

“Bagi pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto, pastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play. Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet,” kata Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Januari 2026.

Modus penipuan siber

Modus penipuan siber terus berkembang, data dari Kaspersky di tahun 2025 menunjukkan ancaman pada pengguna Android pada kuartal III-2025 mengalami kenaikan hingga 38% dibandingkan kuartal sebelumnya. Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

“Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play,” ujar Iskandar.

Pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah pencegahan lainnya yang bisa dilakukan adalah pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya. Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis,” tutur Iskandar.

(ANN)

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang resmi terdaftar di Indonesia, mengingatkan masyarakat tentang ancaman siber lewat mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

Head of Product Marketing PINTU, Iskandar Mohammad meminta agar pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto untuk memastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play.

"Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet," kata Iskandar.

Sejalan dengan teknologi, modus penipuan siber pun mengalami perkembangan. Data Kaspersky pada 2025 menunjukkan ancaman terhadap pengguna Android pada kuartal III-2025 naik hingga 38 persen, dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga, dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

"Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play," papar Iskandar.

Adapun pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iskandar menambahkan, guna menghindari jebakan kejahatan siber lainnya, pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya.

"Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala, serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis," pungkas Iskandar.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan pemerintah melakukan upaya percepatan huluisasi sektor sawit pada 2026 guna mendukung program hilirisasi sawit sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung menyatakan sektor hulu industri sawit saat ini jauh tertinggal dari sektor hilir sehingga diperlukan upaya optimalisasi guna mengejar ketertinggalan tersebut.

"Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia penguatan sektor hulu dan tata kelola tersebut meliputi revitalisasi kelembagaan kelapa sawit dalam rangka harmonisasi kebijakan dan
penguatan tata kelola hulu hilir kelapa sawit secara terintegrasi.

Kemudian penerapan data tunggal kelapa sawit nasional sebagai hasil konsolidasi seluruh data sawit dalam satu sistem terpadu, pembentukan bursa tunggal CPO untuk mendapatkan harga acuan yang adil, kredibel dan akuntabel.

Pusat riset sawit terpadu sebagai hasil konsolidasi seluruh riset sawit untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk turunan, percepatan penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan untuk perkebunan sawit rakyat

Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarpras, SDM dan STDB, percepatan Kemitraan dan FPKM 20 persen, penguatan kelembagaan pekebun dan hilirisasi.

Peningkatan SDM Petani Sawit melalui berbagai pendekatan baik horizontal maupun vertikal serta implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) dan otomatisasi sektor perkebunan sawit, khususnya perkebunan sawit rakyat.

Terkait upaya-upaya tersebut, Gulat menyatakan, DPP Apkasindo sejak dua tahun terakhir menginisiasi untuk didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dalam mengintegrasikan industri sawit hulu-hilir yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Berbagai kajian akademis, FGD, konsultasi dengan lintas kementerian dan pelaku usaha telah dilakukan, dan kesemuanya mempunyai keselarasan pandangan urgensi optimalisasi tata kelola sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional, berkeadilan dan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa," ujarnya.

Hal tersebut, tambahnya, dapat dicapai melalui pembentukan satu kelembagaan atau Badan yang mampu mensinergikan tata kelola sawit secara terpadu hulu-hilir, melakukan harmonisasi tumpang tindih peraturan dan kebijakan, meningkatkan produktivitas dan optimalisasi penerimaan negara, memperbaiki tata niaga (hilirisasi, market dan riset), kampanye positif, dan diplomasi perdagangan di pasar strategis

Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis ini sangat penting untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis dalam pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

"Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis menjadi semakin mendesak sebagai entitas pengelola yang berfungsi menghimpun dan mensinergikan data produksi, konsumsi, perizinan, dan keberlanjutan sawit secara nasional," katanya saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2025 yang bertemakan "Sawit Adalah Kita" .

Lembaga tersebut, menurut dia, dapat merespons secara cepat dinamika geopolitik global, sekaligus memastikan konsistensi kebijakan untuk mendukung transisi industri sawit dari komoditas ekspor menjadi pilar strategis ketahanan energi dan pangan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengimbau seluruh nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital, termasuk penyebaran ucapan Selamat Natal palsu yang kerap marak menjelang perayaan Natal.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pada periode akhir tahun, pelaku kejahatan siber biasanya memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk melancarkan aksinya dengan menyasar nasabah melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi percakapan.

"Menjelang Hari Raya Natal, kami mengingatkan nasabah untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan ucapan Selamat Natal, khususnya yang disertai tautan atau file mencurigakan," ujar Okki dalam keterangan resmi, Rabu, 24 Desember 2025.

Menurut Okki, salah satu modus yang kerap digunakan adalah pengiriman pesan ucapan Natal yang disertai file atau tautan berupa aplikasi (APK) hadiah palsu. Aplikasi tersebut mengandung malware yang dapat merekam data pribadi nasabah, termasuk informasi perbankan, apabila diunduh dan digunakan.

"Jika nasabah mengunduh aplikasi tersebut atau mengisi data pribadi di dalamnya, pelaku dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengakses rekening dan mencuri saldo nasabah," jelasnya.

BNI mengimbau nasabah untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal, serta selalu memverifikasi keaslian pesan yang diterima. Selain itu, nasabah diminta untuk tidak pernah membagikan data rahasia perbankan, seperti nomor kartu, CVV/CVC, PIN, maupun One Time Password (OTP) kepada pihak mana pun.

"Pastikan perangkat dilengkapi antivirus, sistem selalu diperbarui, dan gunakan hanya aplikasi resmi yang diunduh melalui platform terpercaya," tambah Okki.

Okki pun mengajak seluruh nasabah untuk tetap cerdas dan waspada dalam bertransaksi digital. "Jangan asal klik. Mari bersama menjaga keamanan data dan transaksi perbankan. Selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakan," tutup Okki.

Dengan meningkatkan kewaspadaan bersama, BNI berharap seluruh nasabah dapat terhindar dari risiko kejahatan siber dan tetap bertransaksi secara aman, nyaman, serta bertanggung jawab di tengah meningkatnya aktivitas digital menjelang akhir tahun.

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Pemotongan transfer ke daerah (TKD) menjadi sinyal keras bahwa ketergantungan pada anggaran pusat tidak bisa lagi menjadi pola pembangunan abadi.

Pemerintah kabupaten pun dihadapkan pada ujian kemandirian untuk senantiasa mencari cara membangun ekonomi lokal, ketika mesin fiskal mereka tersendat.

Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang seharusnya menggema, bukan lagi “berapa anggaran tahun ini?”, melainkan “apa yang bisa dihasilkan dan pasarkan untuk rakyat?”

Peluncuran arah baru Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD, Jumat, 21 November 2025, menjadi penegas bahwa strategi ekonomi daerah sedang bergeser dari seremoni ke transaksi, dari pameran ke pasar, dari slogan ke implementasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyampaikan pesan yang sudah lama seharusnya menjadi kesadaran bersama, yaitu mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang semestinya bukan sekadar kutipan dalam pidato.

Konsep itu harus diterjemahkan menjadi keberanian daerah dalam memperjuangkan produk unggulan mereka, hingga benar-benar bernilai di pasar. “Meski kondisi fiskal sebagian besar daerah tidak baik-baik saja, peningkatan daya saing daerah tidak boleh terhenti,” katanya.

Jika tidak bergerak kini, pemotongan anggaran, bukan hanya menyempitkan ruang kebijakan, tetapi juga mempersempit masa depan warga.

Narasi baru ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto pada AOE 2025, yang meminta kepala daerah pantang mundur dari upaya memperkuat ekonomi lokal.

Pertumbuhan yang hanya di atas kertas, tidak akan menyelamatkan petani dari harga tebas murah, nelayan dari mata rantai panjang, atau UMKM dari pasar yang tak memberi akses.

Membangun ekonomi daerah berarti memastikan rakyat menjadi penerima manfaat pertama, bukan penonton. Di titik inilah forum perdagangan antardaerah menjadi gagasan paling progresif dari AOE 2026.

Project Manager AOE 2026 Syaifuddin Chaidir memaparkan bahwa forum ini dirancang untuk mempertemukan sisi pasokan dan permintaan antardaerah.

Bukan konsep megah, justru sederhana, ketika satu wilayah kelebihan hasil pertanian, wilayah lain membutuhkannya, lantas mengapa impor tetap dibiarkan mendominasi? Pertanyaan ini seharusnya menggugah nurani kebijakan.

Indonesia, sering tampak sebagai negara yang sibuk menjangkau pasar global, namun abai pada potensi pasar domestiknya sendiri. Ironis, ketika komoditas yang melimpah di satu kabupaten, justru masuk ke kabupaten lain lewat jalur impor.

Ketimpangan informasi, buruknya konektivitas dagang, dan absennya sinergi antardaerah membuat peluang ekonomi terbuang sia-sia.

Jika forum ini berhasil bekerja sebagai clearing house nasional untuk rantai pasok, maka ini bisa menjadi koreksi struktural paling nyata terhadap wajah ekonomi daerah di tanah air.

Lompatan logis

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat arah ini sebagai lompatan logis menuju pemerataan ekonomi nasional.

Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Yasoaro Zai menyebut penguatan promosi produk unggulan, efisiensi rantai pasok, dan terbentuknya kemitraan berkelanjutan adalah dampak jangka panjang yang diharapkan. Dengan kata lain, yang ingin dicapai, bukan seremonial keramaian tiga hari, tetapi hasil yang terasa bertahun-tahun.

Dari sisi pelaksana di lapangan, pengalaman Kabupaten Sukabumi mengafirmasi pandangan ini. Kepala DPMPTSP Sukabumi Dede Rukaya menyatakan bahwa agenda seperti ini adalah ruang bertukar strategi untuk meningkatkan daya saing daerah, bukan sekadar ajang hadir dan pulang membawa brosur.

Kesaksian itu penting, sebab sebagian daerah masih memperlakukan forum kolaborasi ekonomi sebatas formalitas kehumasan.

Pandangan pelaku industri juga tidak kalah tegas. Joe Kurniawan, dari Formcase Industries, mengingatkan bahwa memperluas pasar domestik adalah bentuk kedaulatan ekonomi paling dasar untuk memastikan produk Indonesia tidak kalah di tanah sendiri. Ini adalah pernyataan yang terdengar sederhana, namun justru banyak dilupakan dalam praktik pembangunan sehari-hari.

Jika disarikan, inti arah baru ini adalah penataan ulang relasi ekonomi nasional, dari hulu hingga hilir, dari produksi hingga transaksi.

Keberhasilan strategi ini bukan perkara satu forum bisa menyelesaikan segalanya. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan di tingkat daerah, di antaranya, persoalan standardisasi kualitas. Produk unggulan daerah sering sulit menembus pasar, bukan karena tidak enak atau tidak bagus, tetapi tidak memiliki standar yang konsisten. Tanpa kualitas yang terukur, transaksi hanya menjadi janji.

Kemudian, keterbukaan data komoditas. Banyak daerah tidak tahu persis berapa yang mereka hasilkan, dan daerah lain tidak tahu di mana harus membeli. Transparansi data menjadi prasyarat perdagangan modern.

Selain itu, perizinan dan ekosistem usaha. Jika pelaku usaha lokal masih tersandung meja birokrasi untuk mendapatkan legalitas usaha, maka jargon peningkatan investasi hanya sebatas poster sosialisasi.

Hal lain, di antaranya, keberpihakan pada masyarakat lokal. Investasi hanya akan menjadi monumen, tanpa arti, bila tidak membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi produsen daerah dalam rantai nilai.

Kedewasaan otonomi

AOE 2026 lebih tepat dipahami sebagai momentum untuk menguji kedewasaan otonomi ekonomi daerah. Apakah daerah berani mengambil peran lebih besar sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar penerima alokasi anggaran tahunan?

Transformasi ini menuntut perubahan cara pandang pemimpin kabupaten terhadap potensi mereka. Dulu, banyak kebijakan ekonomi daerah berfokus pada membangun gedung, mencetak brosur, atau menggelar acara tahunan.

Kini, hasil akhirnya harus terukur, berapa kontrak dagang yang terwujud, berapa UMKM yang naik kelas, dan berapa banyak warga yang memperoleh penghasilan lebih baik.

Dalam era turbulensi ekonomi global, kemandirian daerah bukan pilihan kedua, melainkan syarat keselamatan.

Jika daerah mampu berdiri di atas kekuatan komoditas mereka sendiri, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi akan lebih tahan terhadap guncangan luar.

Jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata dimulai dari keputusan paling sederhana, membeli dari sesama anak negeri, menyinergikan kekuatan antarruang, dan menutup kebocoran ekonomi dari pintu impor yang tak perlu.

Ketika itu dilakukan secara sistematis, otonomi ekonomi menemukan maknanya, rakyat melihat perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dari peluncuran arah ini, pesan utamanya jelas bahwa pembangunan ekonomi, bukan lagi soal menunggu kucuran dana.

Kini, saatnya daerah menjual apa yang mereka miliki, menautkan pasar, dan memastikan pertumbuhan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan tahunan, tetapi hadir sebagai kesejahteraan yang nyata di meja makan setiap keluarga Indonesia.

Selebihnya, sejarah ekonomi daerah akan mencatat, apakah momentum ini dimanfaatkan, atau dibiarkan lewat begitu saja.

Copyright © ANTARA 2025

Tidak boleh ada mafia berkeliaran mengganggu NKRI. Segala bentuk mafia harus kita lawan bersama-sama,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmennya membela petani dan rakyat Indonesia dengan berada di garda terdepan melawan praktik mafia pangan yang merugikan kepentingan nasional dan ketahanan pangan negara.

Amran menuturkan, keberadaan mafia pangan dan koruptor tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta menurunkan semangat petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

”Kami adalah pelayan masyarakat. Kami bela petani, bela rakyat Indonesia. Tetapi, seluruh mafia dan koruptor yang mengganggu Republik Indonesia, aku yang terdepan lawan mereka," kata Mentan di sela menerima kunjungan Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan, seluruh pihak harus bersatu melawan segala bentuk praktik mafia yang berpotensi melemahkan kedaulatan pangan, mengganggu distribusi hasil panen, dan menciptakan ketidakadilan di sektor pertanian nasional.

"Tidak boleh ada mafia berkeliaran mengganggu NKRI. Segala bentuk mafia harus kita lawan bersama-sama,” tegasnya.

Mentan juga menegaskan jajaran Kementerian Pertanian akan terus menegakkan aturan secara tegas dan transparan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi petani Indonesia sekaligus memastikan seluruh program peningkatan produksi pangan nasional berjalan optimal demi mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan petani di seluruh negeri.

Sementara itu, Apkarindo menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam langkah tegasnya melawan mafia yang selama ini merugikan petani.

”Kita support Pak Menteri melawan mafia untuk membela para petani di seluruh Indonesia. Selama kebijakan-kebijakan itu pro terhadap petani, kami akan support, dukung, bahwa Pak Menteri bersama kami, para petani,” kata Ketua Umum Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi.

Menurutnya keberanian Mentan Amran melawan praktik mafia di sektor pertanian merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.

Selain itu, berbagai langkah yang dilakukan telah mengembalikan kepercayaan petani terhadap pemerintah. Mulai dari penurunan harga pupuk, pencabutan izin pengecer dan distributor yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET), penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, serta penegakan hukum terhadap pelanggar.

”Saya kira energi yang disampaikan oleh Pak Menteri ke kami untuk bersama petani. Jangan lukai para petani di Indonesia, khususnya para petani karet,” ungkapnya.

Untuk itu, dia menegaskan pihaknya mendukung Kementan dalam mengawal berbagai kebijakan di lapangan. Selain itu, ia juga menekankan komitmen untuk mengawasi jika terdapat pelanggaran dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

”Makanya kami yang di bawah ini mengawal kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Terutama ya tadi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap petani. Apakah ada mafia atau permainan, kami kawal,” kata Irfan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025