JAKARTA - Pemerintah China menerapkan salah satu kebijakan antikorupsi paling ketat melalui aturan yang dikenal sebagai Shanghai Model, sebuah regulasi percontohan yang diluncurkan di Shanghai pada 2015 sebelum diperluas ke sejumlah wilayah lain. Aturan ini dibuat untuk memutus praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yang melibatkan keluarga pejabat.

Sebuah gebrakan politik paling radikal dan tanpa kompromi resmi berlakudi Shanghai sejak2015, salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah Kota Shanghai secara resmi merilis undang-undang baru yang melarang total seluruh anggota keluarga inti dari para pejabat pemerintah -mulai dari istri, suami, anak, hingga menantu- untuk memiliki atau menjalankan bisnis swasta dalam bentuk apapun.

Kebijakan sapu bersih ini sengaja diterbitkan untuk memotong urat nadi praktik nepotisme, konflik kepentingan, dan korupsi terselubung yang kerap memanfaatkan fasilitas jabatan demi memperkaya gurita bisnis keluarga.

Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang



Dalam aturan tersebut, pasangan pejabat senior dilarang menjalankan perusahaan atau menduduki jabatan tinggi di perusahaan swasta. Sementara itu, anak maupun menantu pejabat tidak diperbolehkan menjalankan bisnis di wilayah atau sektor yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.

Bila ditemukan pelanggaran, pilihannya hanya dua yakni keluarga menghentikan bisnisnya atau pejabat mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu setiap pejabat wajib melaporkan aktivitas bisnis pasangan, anak, dan menantunya setiap tahun.

Otoritas disiplin Partai Komunis China kemudian melakukan verifikasi dan pemeriksaan acak, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Aturan ekstrem ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kampanye anti-graft (anti-korupsi) raksasa yang digelorakan langsung oleh Presiden China, Xi Jinping. Regulasi yang pertama berlaku di Shanghai ini tercatat sebagai aturan pembatasan keluarga pejabat yang paling ketat dan kejam sepanjang sejarah modern China.

5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?



Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.

"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.

Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.

Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.

Contoh Kasus Pelanggaran

Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.

1. Zhou Yongkang

Mantan pejabat keamanan paling berpengaruh di China ini divonis penjara seumur hidup pada 2015. Dalam putusan pengadilan disebutkan ia menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu keluarga dan kerabat memperoleh keuntungan bisnis dalam jumlah besar, terutama di sektor minyak dan energi. Kasus Zhou menjadi salah satu pemicu lahirnya aturan yang membatasi bisnis keluarga pejabat.

2. Ling Jihua

Ling Jihua juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti menerima suap dan menyalahgunakan jabatan. Otoritas antikorupsi menyatakan ia menerima uang serta berbagai keuntungan melalui istrinya dan menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu kepentingan bisnis sang istri.

Ratusan Pejabat China Terdampak

Efektivitas aturan tersebut mulai terlihat setelah diterapkan di Shanghai. Pemeriksaan terhadap 1.802 pejabat menemukan pelanggaran pada 182 pejabat. Sebagian besar memilih agar anggota keluarganya menghentikan kegiatan usaha, sementara beberapa kasus berujung penyelidikan dugaan korupsi. Hasil itu kemudian mendorong pemerintah pusat memperluas uji coba ke wilayah lain di Tiongkok.

Bagi pemerintah China, pembatasan bisnis keluarga pejabat merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah nepotisme, memperkecil konflik kepentingan, dan memperkuat integritas aparatur negara di tengah kampanye antikorupsi yang terus digencarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dituntut pidana penjara selama 6–15 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode yang sama, Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda. Ibam dituntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

Khusus Ibam dan Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti. Ibam dituntut membayar Rp16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Mulyatsyah sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU meyakini para terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan tidak akan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Adi Sarono menjelaskan Khofifah telah mengajukan permohonan penundaan waktu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, saya sebagai Kepala Biro Hukum mendapat tugas untuk menyampaikan kepada tim Jaksa KPK untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu beliau,” ucap Adi kepada awak media di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Adi membeberkan Khofifah berhalangan untuk hadir dalam persidangan karena kesibukan pekerjaannya sebagai seorang gubernur. Menurutnya, mantan Menteri Sosial RI tersebut hari ini harus hadir dalam sejumlah agenda penting yang tidak dapat dilewatkan.

“Karena beliau hari ini berhalangan. Hari ini sudah ada tiga agenda jadwal. Yang memang yang pertama ada kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI sebagai keynote speaker. Terus kemudian ada rapat Paripurna DPRD [Jatim]. Kemudian hari-hari ini menjelang kunjungan Bapak Presiden [ke Malang]. Sehingga tentu sampai dengan nanti hari-H akan banyak sekali rapat, koordinasi, persiapan-persiapan. Memang harus beliau penuhi, harus beliau ikuti,” paparnya.

Meski begitu, Adi mengungkapkan dirinya tidak tahu waktu pasti Khofifah akan hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Ia mengaku masih berkomunikasi dengan jaksa dari KPK.

“Sedang dikomunikasikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan kapan atau bagaimana, tapi saya sedang komunikasikan dan koordinasikan dengan jaksa. Saya belum bisa menjawab lebih dari itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menegaskan ini adalah panggilan pertama yang diterima oleh Khofifah untuk hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jawa Timur.

“Ini yang pertama,” pungkas Adi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur Heru Satriyo yang mengaku berkomunikasi langsung dengan Khofifah juga menyebut mantan Menteri Sosial itu tak dapat hadir dalam persidangan hari ini.

Namun, Heru menegaskan ketidakhadiran Khofifah sebagai saksi dalam persidangan tersebut bukanlah bentuk tindakan mangkir, melainkan permohonan penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Dengan sangat berat hati karena memang sudah harus mendatangi jadwal paripurna dari DPRD Jawa Timur undangan paripurna sehingga ibunda [Khofifah] minta dijadwalkan ulang. Bukan mangkir. Minta dijadwalkan ulang,” beber Heru kepada awak media di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Heru menyatakan Khofifah wajib secara langsung menghadiri agenda rapat paripurna tersebut. Pasalnya Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak maupun Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono berhalangan untuk mewakili karena sedang bertugas di tempat lain.

“Sebenarnya paripurna bisa diwakili. Cuman bisa dicek semuanya, Sekda Prov lagi di luar negeri dan Pak Emil lagi menghadiri rapat dengan Kementerian PU untuk masalah jembatan bantuan APBN untuk jembatan layang. Sehingga tidak ada yang bisa mewakili beliau [Khofifah] di paripurna. Permasalahannya di situ,” paparnya.

Heru mengklaim rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur itu sudah dijadwalkan sejak sebulan yang lalu, yang jauh sebelum terbitnya surat panggilan sang gubernur sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sedangkan undangan di paripurna sudah dikirimkan satu bulan yang lalu, sudah dijadwalkan terlebih dulu, daripada surat undangan dari JPU KPK,” tambahnya.

Meski meminta penjadwalan ulang, dirinya menyatakan Khofifah sangat siap untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, Heru menjelaskan Khofifah tengah menunggu undangan resmi berikutnya yang dilayangkan JPU KPK usai surat permohonan penundaan disampaikan secara resmi oleh Biro Hukum Pemprov Jawa Timur.

“[Khofifah] sangat siap. InsyaAllah beliau menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang patuh hukum, beliau siap untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Masih menunggu, masih menunggu undangan dari JPU KPK setelah surat permohonan untuk penundaan jadwal sidang ini dikirimkan oleh Kabiro Hukum,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bulgaria menghadapi periode ketidakpastian politik setelah gelombang protes massal memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri, hanya beberapa pekan sebelum negara kawasan Laut Hitam tersebut resmi bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.

Dilansir dari Reuters, pengunduran diri pemerintahan Bulgaria pada Kamis (11/12) mengakhiri masa kekuasaan koalisi yang semakin tidak populer. Namun, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru ketidakstabilan politik di negara anggota Uni Eropa dan NATO itu.

Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov telah berkuasa sejak Januari 2025 dan semula diperkirakan akan memimpin transisi Bulgaria menuju penggunaan mata uang euro. Akan tetapi, Zhelyazkov menyerahkan pengunduran diri kabinetnya setelah berminggu-minggu demonstrasi jalanan menentang korupsi negara dan rancangan anggaran baru yang mencakup kenaikan pajak.

Bahkan Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang sebagian besar memiliki peran seremonial, turut menyerukan agar Zhelyazkov mengundurkan diri.

Reaksi di jalanan Sofia, ibukota Bulgaria, setelah pengumuman pengunduran diri terbilang relatif tenang. Namun, sebagian warga menyampaikan optimisme hati-hati bahwa suara publik akhirnya didengar pemerintah.

“Sudah saatnya. Terlalu lama tertunda. Pasti ada orang-orang yang cerdas dan masuk akal (di parlemen) yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan mengakhiri penyalahgunaan yang selama ini kita lihat.” ujarnya.

Meski demikian, kekhawatiran terhadap potensi pola pemilu berulang masih membayangi.

“Ada risiko besar bahwa kita benar-benar akan berakhir dengan rangkaian pemilu lainnya,” kata Dimitar Markov, Direktur Program Hukum di Center for the Study of Democracy di Sofia.

Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mempertahankan stabilitas di parlemen yang terpecah.

Protes dimulai pada akhir November, ketika pemerintahan Zhelyazkov, yang terdiri dari koalisi tiga partai, mengajukan rancangan anggaran yang mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Sebagian belanja tersebut dialokasikan untuk kepolisian, layanan keamanan, dan lembaga peradilan, institusi yang selama bertahun-tahun dipandang negatif oleh banyak warga Bulgaria. Meski rencana anggaran itu kemudian ditarik, kemarahan publik tetap tidak mereda.

Ketegangan juga dipicu oleh langkah-langkah pemerintah lainnya, termasuk dugaan penindasan terhadap oposisi liberal pro-Uni Eropa. Salah satunya adalah penahanan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, yang dipenjara selama beberapa bulan atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantah keras olehnya.

Aksi unjuk rasa terus membesar. Pada Rabu (10/12), puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dan wilayah di Bulgaria, menuntut pemerintah mundur. Reuters mencatat, demonstrasi ini termasuk yang terbesar sejak runtuhnya komunis pada 1989.

“Ini adalah akumulasi berbagai hal. Ketegangan telah meningkat dari waktu ke waktu, dan anggaran menjadi titik pemicunya,” Dimitar ujar Markov.

Banyak demonstran berasal dari kalangan profesional perkotaan yang mendukung adopsi euro dan ingin Bulgaria semakin terintegrasi dengan arus utama Eropa. Namun, protes juga diikuti oleh kelompok yang khawatir masuknya euro akan memicu inflasi atau yang menentang sikap resmi Bulgaria yang pro-Barat, termasuk terkait perang di Ukraina, dan lebih memilih memperbaiki hubungan dengan Moskow.

“Orang-orang menyadari bahwa kehendak mereka, ketika disuarakan, itu berarti. Siapa pun pemerintahan berikutnya akan lebih sadar dan harus lebih bertanggung jawab,” kata Vessela Tcherneva, Wakil Direktur European Council on Foreign Relations di Sofia.

Presiden Radev selanjutnya akan memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada partai terbesar di parlemen, GERB. Namun, partai tersebut diperkirakan akan kesulitan menggalang dukungan mayoritas di parlemen yang terdiri dari sekitar sembilan partai.

Jika upaya itu gagal, dua partai lain akan diberi kesempatan. Apabila seluruh proses tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, presiden akan menunjuk pemerintahan sementara dan memanggil pemilu dini, yang berpotensi menyeret Bulgaria kembali ke siklus pemilu berulang.

Di tengah situasi ini, publik khawatir akan transisi ke euro tanpa pemerintahan dan anggaran yang solid, seperti yang diungkapkan Mario Bikarsi, Analis Senior Eropa di konsultan risiko Verisk Maplecroft.

“Negara memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada guncangan besar terhadap sistem. Dengan ketiadaan anggaran dan pemerintahan, risiko terhadap sistem meningkat cukup signifikan,” ujarnya.

Makassar (ANTARA) - Pelindo Regional 4 meneguhkan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.

"Penguatan integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis dan pelayanan kepelabuhanan," kata
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, momentum tahunan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pegawai untuk memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Menurut dia, peringatan Hakordia bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi refleksi bersama akan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan menjaga marwah perusahaan sebagai BUMN yang memberikan layanan strategis bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan organisasi dan mencederai nilai-nilai budaya kerja yang dimiliki," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, di Pelindo Regional 4, integritas adalah fondasi utama yang harus melekat pada setiap insan Pelindo. Hakordia adalah pengingat bahwa komitmen antikorupsi bukan sesaat, melainkan harus diimplementasikan setiap hari dalam bekerja.

Ia menambahkan, Pelindo telah menanamkan berbagai prinsip dan perangkat pencegahan korupsi dalam operasi perusahaan, termasuk implementasi Whistleblowing System (WBS), penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001.

Termasuk internalisasi nilai-nilai AKHLAK, serta kampanye berkelanjutan mengenai 5 No’s: No Bribery, No Kickback, No Gift, No Facilitation Payment, dan No Luxurious Hospitality.

“Kita bekerja dalam ekosistem jasa kepelabuhanan yang kompleks, melibatkan banyak mitra, pelanggan, serta masyarakat. Karena itu, profesionalisme dan integritas harus menjadi tameng utama kita," ujarnya.

Dia mengatakan, setiap keputusan, setiap layanan, dan setiap interaksi harus selalu sesuai aturan dan bebas dari konflik kepentingan.

Menurut dia, keberhasilan transformasi Pelindo menuju perusahaan kepelabuhanan kelas dunia tidak hanya ditentukan oleh modernisasi teknologi, digitalisasi layanan, atau percepatan operasional semata, tetapi juga oleh kekuatan integritas sumber daya manusia di dalamnya.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar’ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Jakarta (ANTARA) - Nama Mar’ie Muhammad selalu menempati ruang terhormat dalam sejarah tata kelola keuangan negara Indonesia.

Ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan (1993–1998), publik menjulukinya “Mr. Clean”, sebuah pengakuan yang lahir bukan dari kampanye pencitraan, melainkan dari keteladanan, integritas, dan keberanian politik yang jarang ditemukan pada pejabat setingkatnya.

Di era ketika praktik rente, pungutan liar, dan maladministrasi dianggap sebagai “kebiasaan umum”, Mar'ie hadir sebagai anomali yang membalikkan keadaan. Ia bukan sekadar birokrat, tetapi penjaga garda depan fiskal yang memaknai keuangan negara sebagai amanah moral.

Kepemimpinan Mar’ie Muhammad menjadi relevan hari ini karena dunia tengah menghadapi tantangan integritas fiskal yang semakin kompleks: kebocoran penerimaan, fraud pajak lintas negara, risiko moral hazard, hingga tekanan politik dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks seperti itu, menengok kembali masa kepemimpinan Mar’ie bukan nostalgia, tetapi kebutuhan intelektual dan institusional untuk memahami bagaimana negara pernah memiliki figur yang menjadikan kejujuran bukan hanya etika, tetapi strategi kebijakan.

Tulisan ini mengulas keteladanan Mar’ie Muhammad dengan menyoroti empat aspek: integritas pribadi dalam birokrasi, keberaniannya membersihkan institusi perpajakan dan kepabeanan, kontribusinya dalam menyelamatkan keuangan negara, serta perannya dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah turbulensi ekonomi.

Keempat aspek ini menjadi dasar mengapa kepemimpinan Mar’ie penting untuk dijadikan pedoman bagi tata kelola fiskal modern.

Integritas Harga Mati

Salah satu kekuatan terbesar Mar’ie Muhammad adalah integritas personal yang otentik dan konsisten. Ia menolak fasilitas negara yang dianggap berlebihan. Ia tidak menandatangani nota dinas apa pun yang berpotensi mengarah pada pengecualian, dispensasi, atau izin-izin khusus yang dapat menjadi ruang kompromi moral.

Transformasi kebijakan yang ia terapkan selalu dimulai dari disiplin personal: meminta audit ulang atas fasilitas yang dinikmati pejabat kementerian, menolak “uang pelicin”, dan menegaskan bahwa kementerian tidak boleh menjadi pusat keuntungan bagi siapa pun.

Ketika memimpin Kementerian Keuangan, ia menerapkan standar moral yang ketat kepada seluruh jajaran. Tidak ada jabatan yang diberikan tanpa penilaian integritas. Tradisi tanda tangan “asal cepat” yang sebelumnya dianggap lazim, ia ubah dengan prosedur pemeriksaan berlapis. Setiap keputusan menyangkut potensi penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa birokrat senior pada masanya mengakui bahwa Mar’ie sering menolak usulan yang “mudah disetujui” hanya karena secara intuitif terasa janggal.

Integritas pribadi ini kemudian menjadi dasar munculnya julukan “Mr. Clean”, sebuah label publik yang diberikan karena tindakan nyata, bukan oleh promosi pemerintah. Bahkan Presiden Soeharto yang terkenal tegas sekalipun, dikabarkan menghormati independensi moral Mar’ie. Ia termasuk sedikit pejabat yang berani menyampaikan laporan-laporan fiskal yang tidak populis kepada presiden, termasuk peringatan mengenai defisit struktural dan potensi kebocoran pajak.

Integritasnya menjadi tameng moral yang menjaga Kemenkeu dari tekanan kelompok-kelompok bisnis yang ingin mengintervensi kebijakan fiskal. Di era ketika hubungan pengusaha dan negara sangat cair, keberanian Mar’ie untuk menjaga jarak adalah prestasi tersendiri. Integritas baginya bukan sekadar karakter, tetapi instrumen kebijakan untuk menyelamatkan uang negara.

Membersihkan Sistem

Di bawah kepemimpinan Mar’ie Muhammad, Kementerian Keuangan menjalankan salah satu operasi bersih-bersih terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Dua direktorat yang paling rentan terhadap praktik rente —Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai— menjadi fokus pembenahan.

Pada awal masa jabatannya, laporan internal menunjukkan bahwa kebocoran penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai angka signifikan. Sejumlah studi perguruan tinggi pada tahun 1993–1995 memperkirakan potensi kebocoran penerimaan mencapai 2–3 persen dari PDB, atau setara dengan Rp12–18 triliun pada nilai rupiah saat itu. Angka ini sangat besar, bahkan sebelum munculnya konsep tax gap modern.

Mar’ie memulai pembenahan dengan restrukturisasi jabatan, rotasi besar-besaran pejabat kantor pajak, serta pengetatan sistem distribusi dokumen pabean. Pada masa itu, praktik “pintu belakang” di pelabuhan dan bandara masih jamak. Ketika audit internal menemukan modus undervaluation yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah per bulan, Mar’ie memerintahkan penindakan tegas. Pencopotan pejabat bea cukai yang terlibat pungli menjadi berita nasional, dan menjadi sinyal bahwa era kompromi telah berakhir.

Salah satu keberhasilan besar yang tercatat adalah pengungkapan jaringan manipulasi pajak penghasilan dan PPN yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun pada pertengahan 1990-an. Kasus ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan celah restitusi PPN fiktif. Mar’ie tidak hanya membuka kasus tersebut, tetapi mendorong pengungkapan hingga ranah hukum, sekaligus memperbaiki regulasi restitusi agar tidak mudah dimanipulasi.

Di Bea Cukai, operasi “clean port” yang ia canangkan berhasil mengurangi waktu bongkar muat hingga 25–30 persen, sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan barang impor. Laporan Kemenkeu tahun 1996 mencatat bahwa peningkatan pengawasan di 12 pelabuhan utama berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp4,2 triliun dari praktik undervaluation dan penyelundupan. Nilai ini setara dengan sekitar 10 persen penerimaan bea masuk dan cukai saat itu.

Pembenahan yang dilakukan Mar’ie juga melahirkan cikal-bakal sistem modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ia adalah pionir dalam mendorong transparansi, meski pada masa itu teknologi digital belum memungkinkan reformasi besar seperti sekarang. Namun, fondasi etika dan pengawasan yang ia bangun menjadi dasar lahirnya reformasi pajak tahun 2002 dan 2008.

Menyelamatkan Keuangan Negara

Salah satu capaian paling monumental Mar’ie Muhammad adalah kemampuannya menjaga stabilitas keuangan negara di masa paling krusial menjelang krisis Asia 1997–1998. Ketika ketidakseimbangan fiskal mulai membesar, ia menjadi salah satu pejabat pertama yang menyampaikan peringatan mengenai “overheating” ekonomi dan potensi defisit anggaran. Pada 1996, Kemenkeu mencatat defisit fiskal yang membesar hingga mendekati 1,3 persen PDB, dan Mar’ie menolak berbagai usulan belanja non-prioritas yang dianggap memperburuk posisi fiskal negara.

Keberaniannya menolak proyek-proyek besar yang dianggap membebani keuangan negara membuatnya sering berseberangan dengan kepentingan politik atau elite bisnis. Namun, langkah ini justru menyelamatkan APBN dari tekanan yang lebih berat. Laporan Bappenas dan Bank Dunia pada 1998 mencatat bahwa kebijakan pengetatan fiskal pada tahun 1996–1997 yang dilakukan Kemenkeu di bawah Mar’ie berkontribusi menyelamatkan negara dari tambahan defisit sekitar Rp8–10 triliun, angka yang besar pada masa itu.

Mar’ie juga menjalankan kebijakan efisiensi belanja pusat yang memotong sejumlah pos non-prioritas hingga Rp2,7 triliun. Di sisi penerimaan, rasio pajak meningkat dari sekitar 9,4 persen PDB pada 1993 menjadi 11,3 persen PDB pada 1996. Kenaikan ini tidak hanya berasal dari perluasan basis pajak, tetapi dari pengetatan pengawasan dan pengurangan kebocoran.

Salah satu kebijakan vital lainnya adalah pengendalian utang. Mar’ie dikenal sangat hati-hati dalam menanggung utang luar negeri pemerintah. Ia menolak beberapa pinjaman komersial berisiko tinggi, dan memprioritaskan pinjaman konsesional dari mitra bilateral. Ketika krisis 1997 meledak, kehati-hatian ini menyelamatkan Indonesia dari beban utang komersial yang bisa memperparah krisis fiskal.

Tidak ada keraguan bahwa kebijakan fiskal Mar’ie telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan APBN, terutama pada masa ketika tekanan eksternal meningkat dan sektor swasta mulai goyah.

Mengawal Pembangunan

Meskipun dikenal sangat ketat dalam pengelolaan anggaran, Mar’ie bukan tipe menteri yang hanya berpikir soal penghematan. Ia memahami bahwa pembangunan nasional membutuhkan alokasi fiskal yang kuat dan tepat sasaran. Karena itu, perannya dalam mengawal pembangunan era 1990-an sangat strategis. Ia memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas berjalan dengan disiplin anggaran yang tinggi.

Mar’ie memandang pembangunan bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan akuntabilitas moral. Ia tidak pernah ingin anggaran pembangunan menjadi ladang rente. Baginya, pembangunan yang baik hanya mungkin jika uang negara dikelola secara jujur. Prinsip ini yang membuatnya dicintai publik dan dihormati koleganya, meskipun ia sering membuat risih pihak-pihak yang ingin bermain kotor.

Di tengah tantangan ekonomi modern —mulai dari kebocoran penerimaan, pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik, hingga tekanan fiskal global— Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar’ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Kepemimpinannya mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar teknokrasi, melainkan amanah etis. Bahwa anggaran bukan hanya angka, tetapi kepercayaan rakyat. Dan bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan bila dijaga oleh pejabat yang bersih, tegas, dan berani seperti Mar’ie.

Warisan Mar’ie Muhammad bukan hanya reformasi kecil di tahun 1990-an, tetapi inspirasi besar bagi generasi pembuat kebijakan hari ini. Sudah saatnya keteladanan itu kembali dihidupkan bukan dengan sekadar mengenangnya, tetapi dengan menirunya.

*) Dr. M. Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 2025 Kategori Media Konvensional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian ini menempatkan Jatim di posisi pertama, mengungguli Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Demak.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Puncak Apresiasi Pariwara Anti Korupsi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Gubernur Khofifah mengatakan apresiasi ini menjadi bukti nyata konsistensi Pemprov Jatim dalam mengarusutamakan nilai-nilai integritas. Ia menjadikan penghargaan ini sebagai pemacu kerja birokrasi agar makin jujur dan akuntabel.

"Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur menerima apresiasi Pariwara Anti Korupsi 2025 media konvensional urutan pertama dari KPK RI. Komitmen ini bukan hanya slogan, melainkan kerja kolektif yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Pemprov bersama para pemangku kepentingan," ujarnya.

KPK menilai Pemprov Jatim berhasil memperkuat kampanye antikorupsi dengan pendekatan multi-kanal yang terencana dan berdampak, mencakup media konvensional, digital, dan aktivasi tatap muka.

Pada kategori media konvensional, kampanye dilakukan melalui penayangan materi antikorupsi di lima videotron strategis di kawasan Surabaya (Bundaran Waru, Bundaran Aloha, dan Jalan Ahmad Yani), diperkuat dengan publikasi radio, baliho, dan media luar ruang lainnya.

Evaluasi KPK menunjukkan kampanye konvensional melalui videotron memiliki jangkauan signifikan, mencapai sekitar 227.951 orang per hari selama periode Juli hingga September 2025.

Di luar media konvensional, Pemprov Jatim juga memaksimalkan kanal digital serta menggelar kegiatan edukasi dan pelatihan tatap muka, seperti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pencanangan 400 Patriot Integritas Muda se-Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pencegahan korupsi harus dibangun sebagai ekosistem bersama melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan masyarakat.

"Kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar budaya integritas semakin mengakar dan berkelanjutan di Jawa Timur," pungkasnya, sembari menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD, mitra media, dan pelaku kreatif yang terlibat dalam sinergi ini.

JAKARTA - SKK Migas memegang tanggung jawab penuh atas setiap persetujuan terkait pengadaan barang/jasa. Apabila SKK Migas menyetujui sesuatu yang melanggar aturan, maka risiko hukum justru jatuh kepada otoritas, bukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Makanya, saat ini SKK Migas terus berupaya memperkuat integritas dengan menggandeng KPK membangun firewall anti-korupsi di sektor yang dikenal memiliki risiko tinggi. Termasuk, setiap keputusan terkait barang impor, barang bekas, dan komponen cost recovery harus berbasis regulasi.

“Barang bekas itu tidak boleh. Tapi kalau diberi izin, itu bukan salah KKKS, salah otoritas yang menyetujui,” kata Kardaya Warnika, praktisi migas senior sekaligus mantan Kepala BP Migas dalam pernyataannya di Jakarta dikutip Kamis (27/11/2025).

Kardaya menekankan bahwa KKKS hanya pelaksana, bukan pengambil keputusan final. “Kalau ada persetujuan yang jelas-jelas melanggar aturan, itu bisa termasuk tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Sebelumnya, saat focus group discussion yang digelar SKK Migas bersama KPK (16/10/2025), Ibnu Suhaendra (Pengawas Internal SKK Migas) menegaskan pentingnya tone from the top, atau integritas harus dimulai dari pimpinan.

“Ini bukan hanya aturan, tapi proses membangun budaya antikorupsi,” kata Ibnu.

Sementara itu, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengingatkan bahwa hulu migas merupakan sektor 'basah' dan high-risk. Sehingga perbaikan proses bisnis berbasis risiko adalah keharusan. KPK pun mendorong perluasan standar integritas hingga ke seluruh ekosistem hulu migas melalui Penerapan ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System).

“Ini penting karena mayoritas KKKS adalah perusahaan multinasional. Pelanggaran integritas di Indonesia dapat memicu sanksi dari Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) di AS,” jelas Aminudin.

Penerapan ISO 37001 tidak hanya memenuhi hukum Indonesia, tetapi juga menjadi perlindungan ganda dari risiko denda global akibat pelanggaran FCPA. Pun, penerapan prinsip 4 NO’s yakni; No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

Tujuannya jelas, menutup semua celah yang memungkinkan penyalahgunaan persetujuan regulator. Poin penting bagi pelaku usaha hulu migas adalah jika sudah tersedia produksi dalam negeri, maka KKKS wajib menggunakannya.

Apabila KKKS tetap memilih impor, maka Masterlist tidak akan diterbitkan sesuai aturan. Tanpa masterlist, barang impor tersebut tidak dapat memperoleh cost recovery. Artinya, keputusan impor yang tidak memenuhi syarat akan berkonsekuensi finansial langsung bagi KKKS.

Jadi, KKKS harus memastikan semua permohonan sesuai regulasi. Jika tidak, risiko finansial dan hukum bisa muncul. Standar integritas naik kelas, mengikuti praktik global (ISO 37001 & FCPA). Penggunaan produk dalam negeri bukan pilihan, melainkan kewajiba, dan berkaitan langsung dengan pengakuan biaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indofarma Tbk (INAF) sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih.

Ini dilakukan melalui kegiatan Deklarasi Anti Korupsi yang dilaksanakan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/11/2025).

Perseroan menyatakan, penandatanganan ini menjadi simbol komitmen seluruh jajaran manajemen dan pemegang amanah untuk membangun sistem dan budaya kerja yang bersih, transparan, serta berorientasi pada nilai-nilai integritas, menjalankan setiap aktivitas usaha berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama Indofarma Sahat Sihombing menyampaikan, penerapan prinsip anti korupsi bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja perseroan.

“Deklarasi Anti Korupsi merupakan momentum Indofarma untuk memperbaiki kinerja perseroan melalui budaya kerja dengan integritas tinggi dari seluruh insan Indofarma," kata Sahat dalam keterangan tertulis, Jumat.

"Melalui komitmen anti korupsi yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah perusahaan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan industri farmasi nasional,” ujar Sahat.

Sementara itu, Aminudin, Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menegaskan bahwa tahapan yang paling penting setelah deklarasi ini adalah implementasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga perseroan terhindar dari masalah hukum.

Melalui deklarasi ini, Indofarma berkomitmen untuk terus menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam setiap proses bisnis, memperkuat sistem pelaporan dan pengendalian internal, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran etika bagi seluruh insan perusahaan.

"Perseroan meyakini bahwa integritas merupakan kunci utama dalam mewujudkan perusahaan yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan industri farmasi nasional serta pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," terang Sahat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

GYEONGJU - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025).

Oleh karena dengan pengalaman-pengalaman itu, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap berperan sebagai “bridge builder” antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global. "Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan," ucap Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

"Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan," ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. "Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita," tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan. "Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi telah memvonis sembilan bos perusahaan swasta selama empat tahun pidana dalam kasus korupsi importasi gula di Kemendag periode 2015-2016.

Pada hari ini Kamis (30/10/2025), majelis hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana empat tahun terhadap Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca.

Selanjutnya, Direktur PT Duta Sugar International, Hendrogianto Antonio Tiwon; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur Utama PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo.

Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika menilai lima terdakwa ini secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata Dennie, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2025).

Selain vonis pidana, Tony Wijaya Cs juga telah divonis membayar denda Rp200 juta. Namun, apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama empat bulan penjara.

Sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat juga telah memberikan vonis dengan denda yang sama dengan Tony Wijaya Cs pada Rabu (30/10/2025).

Namun, hal yang membedakan dari hukuman sembilan terdakwa ini yaitu dari pembebanan uang pengganti. Berikut rincian tambahan hukuman sembilan terdakwa:

1. Presiden Direktur PT Andalan Furnindo Wisnu Hendraningrat dibebankan uang pengganti Rp60,9 miliar.

2. Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat dibebankan uang pengganti Rp77,2 miliar.

3. Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan dibebankan uang pengganti Rp41,3 miliar.

4. Dirut PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo dibebankan uang pengganti Rp47,8 miliar.

5. Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya dibebankan uang pengganti Rp150,8 miliar.

6. Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca dibebankan uang pengganti Rp32 miliar.

7. Direktur PT Duta Sugar International, Hendrogianto Antonio Tiwon dibebankan uang pengganti Rp41,2 miliar.

8. Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama dibebankan uang pengganti Rp74,5 miliar.

9. Direktur Utama PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo dibebankan uang pengganti Rp39,2 miliar.

Adapun, Hakim mengemukakan seluruh terdakwa telah menyetorkan seluruh uang pengganti itu ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) penitipan Kejaksaan Agung RI. Setoran itu kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

"Telah dilakukan penyitaan secara sah, maka diperhitungkan sebagai uang pengganti terhadap terdakwa," pungkasnya.

Sekadar informasi, sembilan bos perusahaan swasta didakwa terlibat dalam praktik korupsi dalam perkara importasi gula periode 2015-2016. Pada intinya, perkara ini berkaitan dengan persetujuan izin impor gula yang dikeluarkan eks Mendag Tom Lembong.

Namun dalam pelaksanaan impor gula itu dinilai telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menyetor uang dari pengusutan perkara sebesar Rp15,2 triliun ke negara sepanjang 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan jumlah itu lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Jadi kalau di total kurang lebih hampir Rp15.248.520.451.328. Jadi Rp15 triliun lebih yang sudah kejaksaan serahkan sampai saat ini ya. Artinya, sudah lebih tinggi daripada pengembalian tahun lalu," ujar Anang di kantornya, dikutip Rabu (22/10/2025).

Dia merincikan sumber dana paling besar ini berasal dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tiga korporasi yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup.

Dalam hal ini, Wilmar menjadi korporasi paling banyak membayar kewajiban uang pengganti dari perkara tersebut sebesar Rp11,8 triliun. Disusul, Musim Mas Group Rp1,18 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

Oleh karena itu, total uang hasil pengusutan dari perkara ini mencapai Rp13,2 triliun. Namun demikian, jumlah itu belum melunasi total dari kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun.

Adapun, sisa pembayaran sebesar Rp4,4 triliun itu harus dilunasi oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Jika tidak sanggup melunasi pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka aset dari dua korporasi itu bakal disita korps Adhyaksa.

Di samping uang Rp13,2 triliun, kata Anang, pihaknya juga telah mengembalikan uang dari pengusutan perkara lain sebesar Rp1,9 triliun.

"Seperti kemarin kan kita juga sudah mengembalikan dan total, dari data yang kita ketahui bahwa, di samping yang Rp 13,25 triliun. Kami juga di tahun ini sudah mengembalikan dari uang perkara lain itu totalnya Rp1,9 triliun," pungkasnya.