Bisnis.com, JAKARTA — Foodbank of Indonesia (FOI) menilai ketahanan pangan masyarakat makin rentan karena hilangnya lumbung pangan komunitas di tengah ketergantungan yang besar terhadap pasokan negara dan pasar.

Sekretaris Jenderal FOI Pusat Kholid Novianto mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi memiliki cadangan pangan mandiri seperti lumbung desa yang dulu menjadi penyangga ketika harga pangan melonjak atau pasokan terganggu.

Menurutnya, lumbung pangan masyarakat kini telah bergeser menjadi sekadar kemampuan daya beli di dompet.

“Lumbungnya sekarang punya Bulog, yang di masyarakat sudah tidak ada. Lumbungnya sudah diganti dalam bentuk dompet,” ujar Kholid dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat makin rentan ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalam situasi ekstrem, kenaikan harga beras dapat langsung mengancam akses pangan rumah tangga.

“Tiba-tiba beras satu kilo menjadi Rp50.000 misalnya, orang sudah tidak bisa makan sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lumbungnya,” katanya.

Kholid mengingatkan ketergantungan penuh terhadap stok pangan pemerintah menyimpan risiko besar apabila suatu saat negara gagal menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan.

“Ketergantungan pada pemerintah yang berlebihan akan membawa kerawanan apabila suatu saat terjadi kegagalan massal ataupun pemerintah gagal mempertahankan harga,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya lumbung pangan komunitas justru meningkatkan kerawanan pangan nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme cadangan berbasis lokal.

Selain itu, FOI juga menyoroti fenomena homogenisasi pangan yang dinilai makin kuat dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Kholid berpandangan ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan utama terus meningkat, termasuk di daerah yang sebelumnya memiliki pangan lokal khas seperti sagu di Papua.

“Orang Papua yang biasa makan sagu, sekarang makan nasi tiga kali sehari,” katanya.

Menurutnya, homogenisasi pangan tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga produk berbasis gandum dan konsumsi ayam ras pabrikan.

“Dulu makanan beragam, tanah bisa ditanami berbagai sayuran, orang bisa ambil sayur dari kebun sendiri. Sekarang semua jadi sawah, jadi hanya ada nasi, terus pangan murah bahan bakunya gandum, dan proteinnya hanya ayam pabrik,” ujarnya.

Dia menilai ketergantungan berlebihan terhadap beras menjadi persoalan serius karena kebutuhan produksi pangan nasional makin berat ketika seluruh masyarakat menggantungkan konsumsi pada komoditas yang sama.

Kholid menyoroti paradoks sektor pangan nasional. Di satu sisi produksi padi meningkat dan pemerintah terus mendorong swasembada, tetapi angka gizi buruk dinilai masih tinggi.

Menurutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi gizi buruk masih mendekati 20% dan di sejumlah provinsi bahkan berada di kisaran lebih dari 30%.

“Produksi padi meningkat, kita bicara swasembada, tetapi ternyata angka gizi buruk masih tinggi,” katanya.

Karena itu, FOI mendorong pemerintah mulai memperkuat kembali keragaman pangan lokal agar ketahanan pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada beras.

“Kalau kita hanya tergantung pada nasi, itu sangat bahaya,” ujar Kholid.

Bisnis.com, PEKANBARU - Produksi beras di Provinsi Riau hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri.

Dari total kebutuhan beras sekitar 436.000 ton per tahun, produksi beras Riau pada 2025 baru mencukupi sekitar 27% atau sebesar 133.000 ton.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah, meskipun produksi padi lokal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, kebutuhan beras Riau mencapai 436.000 ton per tahun. Sementara produksi beras kita baru sekitar 133.000 ton, sehingga hanya mampu mencukupi sekitar 27% kebutuhan,” ujar Syahrial Abdi, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data produksi, padi di Provinsi Riau menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dalam dua tahun terakhir, produksi padi meningkat sebesar 12,7%, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Peningkatan ini turut berdampak pada kenaikan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk.

Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras Riau pada 2025 tercatat tumbuh 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Syahrial menyebutkan, peningkatan produksi ini menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan strategi jangka menengah dan panjang yang konsisten.

“Peningkatan produksi padi dan beras ini tentu memperkuat ketahanan pangan daerah. Tetapi kita harus realistis, karena jarak antara produksi dan kebutuhan masih cukup besar,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah pembangunan pangan hingga tahun 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut difokuskan pada empat prioritas utama.

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan produksi pangan daerah, khususnya komoditas strategis seperti padi dan jagung, yang dijadikan sebagai baseline atau titik acuan kinerja pembangunan pangan daerah.

Kedua, mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal.

Ketiga, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian melalui berbagai upaya, antara lain optimasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian.

Keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong regenerasi petani melalui penguatan peran petani milenial agar sektor pertanian tetap berkelanjutan di masa depan.

“Kita juga berfokus pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan regenerasi petani, termasuk memperkuat peran petani milenial sebagai tulang punggung pertanian ke depan,” pungkas Syahrial.

Pemprov Riau berharap, dengan implementasi kebijakan tersebut secara konsisten, produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.