Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memperkuat perannya dalam proyek strategis dan percepatan investasi di Jawa Barat dengan memfasilitasi gelaran The 3rd West Java Investment Roadshow 2025.

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan, partisipasi aktif dalam forum investasi menjadi sarana bagi bank bjb untuk mempertemukan investor dengan proyek-proyek potensial, sehingga mempercepat terwujudnya investasi baru di Jawa Barat.

“Dengan dukungan semua pihak, bank bjb optimis Jawa Barat tidak hanya menjadi pintu masuk investasi ke Indonesia, tetapi juga motor penggerak dalam pencapaian target pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan,” kata Herfinia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Forum yang telah diselenggarakan pada 23 September 2025 di T-Tower bank bjb, Jakarta, merupakan bagian dari rangkaian menuju The 7th West Java Investment Summit 2025 pada minggu kedua November mendatang.

West Java Investment Roadshow 2025 merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang bertujuan mendorong percepatan investasi serta mempromosikan proyek-proyek ready to offer kepada investor dalam dan luar negeri.

Investment Roadshow juga menjadi forum strategis yang mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, sektor perbankan, lembaga keuangan internasional, perwakilan diplomatik, serta investor nasional dan global, untuk bersama-sama mengeksplorasi berbagai peluang investasi yang ditawarkan Jawa Barat.

Pada ajang tersebut, dipresentasikan 16 proyek investasi prioritas dengan total nilai mencapai Rp24,6 triliun (sekitar 1,49 miliar dolar AS), mencakup sektor agribisnis, infrastruktur, energi, dan kawasan pengembangan.

Menurut penyelenggara, antusiasme investor tercermin dari penandatanganan 27 Letter of Intent (LoI). Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menegaskan komitmennya untuk mendukung realisasi investasi tersebut melalui kemudahan perizinan, kepastian regulasi, dan fasilitasi penuh dari pemerintah daerah.

Roadshow investasi ini dinilai menjadi forum penting bagi investor untuk menjajaki peluang di berbagai sektor strategis Jawa Barat, termasuk agribisnis terpadu, infrastruktur perkotaan, dan solusi mobilitas. bank bjb hadir sebagai mitra finansial yang siap memberikan dukungan konkret.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2029 dengan kebutuhan investasi lebih yang tinggi sepanjang periode 2025-2029, di mana sembilan sektor strategis ditetapkan sebagai prioritas.

Untuk menarik investasi, pemerintah menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal. Selain itu, pemerintah juga memperkuat ekosistem investasi melalui regulasi yang lebih sederhana dengan Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

Khusus untuk Jawa Barat, kontribusinya terhadap investasi nasional menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan sektor otomotif, peralatan transportasi, serta perumahan dan kawasan industri sebagai penopang utama.

Salah satu kekuatan Jawa Barat adalah posisinya sebagai pusat ekosistem kendaraan listrik nasional. Dari hulu hingga hilir, Jawa Barat memainkan peran besar dalam mendorong pengembangan industri berbasis energi bersih, sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Ekonomi Jawa Barat juga mencatat pertumbuhan pada kuartal kedua 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor ke Tiongkok dan India. Investasi di provinsi ini pada periode tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

Sementara inflasi di Jawa Barat juga relatif terkendali, terutama karena penurunan harga bahan makanan. Kondisi ini memberikan stabilitas yang dibutuhkan bagi investor untuk masuk ke pasar daerah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

"Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp16,2 (triliun), ditambah Rp30 triliun," kata Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan Presiden Prabowo menambah jumlah penerima BLT sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025.

Menurut dia, BLT tambahan ini bisa menjangkau lebih dari 140 juta orang, jika diasumsikan satu KPM terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak.

Airlangga merinci bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Untuk penyaluran BLT Kesra, Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan.

Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10) depan.

"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta," tambahnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa efisiensi atau realokasi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif, sehingga dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

"Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun," kata Prasetyo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia menjadi salah satu titik terang atau 'bright spot' di tengah gejolak perekonomian dunia.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20 dengan inflasi stabil di rentang 2,5 plus minus 1 persen.

"Lembaga IMF (Dana Moneter Internasional) menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35 persen dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu," jelas Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga menyampaikan stabilitas dari sisi fiskal juga tetap terjaga. Ini tercermin dari defisit APBN yang berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rasio utang yang termasuk terendah di antara negara G20.

Tiga lembaga pemeringkat internasional utama juga menempatkan Indonesia pada peringkat investasidengan outlook stabil.

Selain itu, di sektor pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 8.200, dan cadangan devisa mencapai rekor 157 miliar dolar AS pada Maret 2025.

Pemerintah juga merealisasikan bank emas (bullion bank), menempatkan dana Rp200 triliun di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet UMKM produktif sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dari sisi investasi, realisasi semester I 2025 tercatat Rp942,9 triliun atau naik 13,6 persen secara tahunan, dengan serapan tenaga kerja 1,2 juta orang.

"Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Menko.

Sementara, angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam sejarah, dengan jumlah penduduk miskin 23,85 juta orang per Maret 2025.

Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperluas akses permodalan murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan per September 2025.

Lebih lanjut, dalam semester II 2025, pemerintah melanjutkan stimulus melalui Program Paket Ekonomi 8+4+5 dan Program Magang Nasional untuk memperkuat konsumsi dan efek pengganda (multiplier effect).

Kemudian dari sisi kerja sama internasional, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS dan berhasil menurunkan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan perdagangan IEU CEPA dan Indonesia-Canada CEPA diharapkan membuka pasar yang lebih luas bagi ekspor nasional.

"Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global. Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan peran investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

"PDB kita PMTB-nya sekitar 27,83 persen. Memang masih paling tinggi adalah spending, konsumsi rumah tangga. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB, juga multiplier effect-nya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8 persen, kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data.

"Data harus menjadi pijakan utama merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat," ucap Bobby saat membuka Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi (PDRB ISE) 2025 se-Sumatera di Hotel Santika Medan, Sumut, Jumat.

Dalam rangkaian kegiatan bertema "Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran" itu dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah pimpinan daerah dan instansi terkait.

Gubernur bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), merupakan suatu platform yang dikembangkan memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumatera Utara.

"PASADA ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna, dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah," kata Bobby.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, lanjut dia, siap mengembangkan suatu daerah menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik.

"Keterhubungan antarprovinsi sangat diperlukan," jelasnya.

Gubernur mengatakan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi, dan logistik juga menjadi faktor penting mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral.

"Dengan konektivitas yang baik, kami optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini mencapai 22 persen dapat terus meningkat," tutur Bobby.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data valid dan terpercaya.

Data, jelasnya, bukan hanya soal angka, tetapi juga pijakan guna merumuskan kebijakan tepat sasaran, dan di sinilah BPS hadir memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data akurat.

"Pembangunan tanpa data, ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Sonny.

Pihakya juga memaparkan, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif.

"Seperti pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen atau meningkat dibandingkan pada 2024 sebesar 4,48 persen," paparnya.

Pulau Sumatera, lanjut dia, telah berkontribusi sebesar 22 persen PDRB nasional, dan Provinsi Sumatera Utara menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi di antaranya sebesar 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera.

"Secara year on year (secara tahunan), Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera yakni 7,14 persen," jelas Sonny.

Menurutnya, sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama, sementara Sumatera menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.

Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, dan informasi statistik guna mendukung pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

"Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan dengan sebesar 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera pada 2024, termasuk ke Sumatera Utara," papar Sonny.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pahit atau sepat itulah rasa kopi bagi orang awam. Bagi mereka, tidak ada bedanya antara kopi robusta, arabika, liberika, maupun excelsa. Bahkan kopi sachet pun sama rasanya.

Bagi orang awam, mereka mungkin hanya tahu kopi sachet dan biji kopi, untuk nama dan jenisnya pun dipastikan tidak tahu.

Dari penuturan para pecintanya, kopi memiliki berbagai rasa ada yang pahit, sepet, manis, bahkan ada pula perpaduan rasa, seperti nangka, durian, dan buah lainnya.

Rasa-rasa itu tak perlu dibahas panjang kali lebar, karena para pecintanya memiliki referensi rasa yang berbeda-beda tergantung sudut pandang penikmatnya.

Selama ini biji kopi yang masyhur atau terkenal yaitu robusta dan arabika. Kedua nama itu tersohor di mana-mana berbeda dengan kopi excelsa yang belum familiar di telinga.

Kopi excelsa Sumedang

Kopi excelsa Sumedang awalnya tidak memilik nilai ekonomi, karena satu kilogram ceri kopi hanya dihargai Rp3 ribu, berbeda dengan ceri kopi robusta maupun arabika yang rerata di atas Rp15 ribu per kilogram.

Kondisi itu tentu membuat para petani di wilayah Sumedang, Jawa Barat, enggan untuk mengembangkan kopi excelsa. Padahal secara perolehan hasil panen, kopi jenis itu tergolong tinggi, sebab satu pohon bisa menghasilkan sampai 100 kilogram.

Seorang petani kopi dari Desa Margamekar, Kabupaten Sumedang Ratma (63) menyatakan, dari dahulu kopi excelsa tidak begitu laku untuk dijual, karena para tengkulak lebih memilih biji kopi robusta dan arabika.

Meski tak begitu laku, kopi excelsa memiliki daya tarik tersendiri bagi Abah Ratma sapaan akrabnya, karena bisa ditanam di mana pun dan perawatannya juga mudah.

Abah Ratma mengaku memiliki satu pohon kopi excelsa yang berumur lebih dari 50 tahun, dan pohonnya tidak seperti tanaman kopi pada umumnya, karena memiliki daun yang lebar serta menjulang tinggi.

Saat ini Abah Ratma sudah membudidayakan kopi excelsa di lahan milik pemerintah dengan jumlah pohon lebih dari seribu.

“Yang sudah bisa produksi ada 100 pohon. Saya sudah tanam dari 10 tahun yang lalu,” kata Abah Ratma saat berbincang dengan ANTARA.

Pohon kopi yang dahulu dianggap sia-sia kini sudah memberikan harapan bagi keluarga dan para pekerjanya.

Kini Abah Ratma bisa memanen ceri kopi excelsa yang sudah berganti harga, dari semula Rp3 ribu saja kini bisa dijual tiga kali lipatnya.

Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat Mochamad Sopian Ansori mengatakan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia dengan perkebunan arabika menjadi yang terluas, mencapai 3.707 hektare pada 2024.

Sementara perkebunan kopi excelsa yang terdaftar di Jawa Barat memiliki luas 100 hektare dan sisanya ditemukan tersebar di area tempat tinggal warga yang jumlahnya lebih dari 3.000 pohon.

Sumedang menjadi salah satu sentra kopi grade 1 di Indonesia, yang juga menghasilkan kopi excelsa, dengan beberapa areal penghasil kopi antara lain Gunung Manglayang, Gunung Beser Rancakalong, Gugusan Gunung Kareumbi, Gunung Cakrabuana, dan Gunung Tampomas.

Kopi excelsa yang ada di Jawa Barat kata Sopian, rerata berumur lebih dari 50 tahun dan yang tertua diduga mencapai 110 tahun. Kopi excelsa dibawa oleh kolonial Belanda untuk menggantikan varietas erabika yang terserang penyakit.

Akan tetapi, karena pada waktu itu pengolahannya masih apa adanya menjadikan biji kopi excelsa kurang diminati dan cenderung dihargai murah.

Oleh karena itu, para petani banyak yang beralih menanam kopi robusta dibandingkan excelsa. Padahal dari segi produksi jauh di atas varietas lainnya.

“Kami awalnya menerima aduan dari warga yang mengaku ada buah nangka tumbuh kopi. Tapi setelah dicari di literatur ternyata itu merupakan varietas excelsa,” ujarnya.

Kopi excelsa mendunia

Ditemukannya varietas baru kopi excelsa membuat Ryan Wibawa, barista asal Indonesia, tertarik untuk memperkenalkan kopi lokal itu saat berkompetisi pada ajang World Brewers Cup 2024.

Ryan mengaku, banyak biji kopi yang dapat digunakan pada ajang kompetisi internasional, namun demi memperkenalkan kopi asal Sumedang, ia kemudian membawanya saat berlaga.

Kopi excelsa, kata Ryan, memiliki cita rasa yang khas dan tidak dimiliki oleh varietas kopi lainnya. Karena pada kopi tersebut bisa beraneka rasa, kadang seperti nangka, durian, dan sebagainya.

Ia mengaku, pada waktu kompetisi menjadikan kopi excelsa sebagai racikan andalan dan para juri merasa terkesima dengan sajian kopinya tersebut.

Kini, saban kali ada kompetisi baik skala nasional maupun internasional, Ryan terus mengandalkan kopi excelsa menjadi salah satu bahan utamanya.

Terbaru, pada ajang 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, peserta dari Indonesia yaitu Bayu Prawiro mendapatkan juara dua dan kopi excelsa turut menjadi bahannya.

Ryan berharap dengan dikenalnya kopi excelsa ke seluruh penjuru dunia, maka dapat memberikan dampak positif bagi dunia kopi di Indonesia, khususnya Sumedang dengan kopi excelsanya.

Bukan hanya barista yang merasakan manisnya kopi excelsa. Seorang pengusaha muda asal Kota Cirebon juga merasakannya. Saat ini kopi excelsa menjadi primadona baru bagi para pecinta kopi.

Pemilik Uberall Roastery Cirebon Farhan Irfanto yang juga eksportir kopi menyatakan, excelsa kini sudah memiliki pelanggannya, di mana banyak negara-negara di Eropa seperti Jerman, Spanyol, Prancis, dan lainnya order biji kopi itu.

Jumlah peminatnya, kata Farhan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama setelah Ryan Wibawa menjuarai kompetisi kelas dunia menggunakan kopi excelsa.

Dampak

Mulai dikenalnya kopi excelsa membuat prosesor kopi Rainaldi merasakan dampaknya, sebelum setenar saat ini ia lebih memilih mencari kopi robusta yang sudah banyak pesaingnya. Namun setelah mengetahui varietas kopi excelsa, Rainaldi lantas menekuni dan terus mengembangkannya.

Ia dibantu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk memetakan daerah mana saja yang ditumbuhi kopi excelsa, setelah beberapa tahun ditemukanlah titik-titik daerah penghasil kopi excelsa.

Kopi yang dahulu hanya dijadikan pagar kebun sudah menemukan jatidirinya, kopi yang tak dilirik kini dicari-cari, dan dampaknya tentu kepada para petani kopi yang masih setia dengan excelsa.

Abah Ratma merupakan petani yang telah merasakan dampaknya, dahulu ceri kopi excelsa hanya bisa dijual Rp3 ribu per kilogram, saat ini dihargai Rp10 ribu-15 ribu per kilogram.

Untuk itu salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yaitu Tokopedia dan TikTok Shop memberikan bantuan mesin pengupas biji dan sortir kopi bagi kelompok tani kopi excelsa di Sumedang.

Pemberian mesin tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para petani, agar mereka bisa lebih sejahtera lagi dari merawat kopi.

"Harapan kami petani-petani dari Sumedang juga bisa menikmati potensi pasar yang terus berkembang," kata Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia Aditia Grasio Nelwan.

Mulai dikenalnya kopi excelsa Sumedang di kancah global diharapkan memberikan dampak nyata bagi semua yang menekuninya, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari petani sampai pedagang semua mendapatkan manfaat yang sama.

Jika itu terus dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama, maka kopi excelsa akan terus mendunia dan menjadi primadona.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mendorong penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Kota Bogor dalam rangka memperkuat ekonomi lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan pengurus IWAPI Kota Bogor yang dipimpin Ketua Dhany Rose di Kantor DPRD Kota Bogor, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Adityawarman menyampaikan apresiasi atas kiprah IWAPI yang dinilai produktif dan progresif.

“Kalau ibu-ibu sudah ngumpul banyak ide, banyak program yang bisa dijalankan,” ujar Adityawarman.

Menurut dia, IWAPI sebagai organisasi yang solid dan bertanggung jawab. “IWAPI progresif. Semua digarap. Organisasi ibu-ibu di berbagai tempat memang solid dan penuh inisiatif".

Dhany Rose mengatakan IWAPI Kota Bogor tengah menjalankan sejumlah program strategis yang menyentuh berbagai sektor ekonomi dan sosial. Program tersebut antara lain pelatihan kewirausahaan untuk siswa SMA, pemeriksaan mata serta pembagian kacamata gratis bagi siswa SD, pengembangan urban farming, pelatihan kuliner, ekonomi kreatif, dan pembinaan UMKM.

Selain itu, IWAPI juga fokus pada kegiatan sosial dan lingkungan hidup seperti pengelolaan bank sampah serta penanaman sayuran di rumah kaca. “Di IWAPI juga ada IWAPI muda, ide-ide mereka luar biasa,” kata Dhany.

Adityawarman menanggapi pernyataan Ketua IWAPI Kota Bogor dengan menegaskan komitmen DPRD untuk memberikan dukungan nyata terhadap program-program IWAPI, termasuk penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan.

“IWAPI kalau mau rakercab atau kegiatan lain bisa dilaksanakan di gedung DPRD. Di sini banyak ruang yang dapat dioptimalkan,” ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan DPRD Kota Bogor membuka ruang kolaborasi bagi IWAPI untuk memperluas dampak kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh para pelaku usaha perempuan.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan buku profil IWAPI kepada Adityawarman sebagai simbol komitmen sinergi antara dunia usaha perempuan dan lembaga legislatif daerah.

Adityawarman berharap kerja sama antara DPRD dan IWAPI dapat menjadi langkah konkret dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peran aktif perempuan pengusaha di Kota Bogor.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan sebanyak 12 peserta bersaing memperebutkan juara nasional dalam grand final ajang kuliner tahunan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ajang puncak yang mengusung tema "Rasa Nusantara untuk Negeri" akan dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

"Kompetisi ini menjadi wadah bagi para pecinta kuliner dari berbagai daerah untuk menampilkan kreativitas dan kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia," jelasnya.

Sejak Juni 2025, BGCC menjaring lebih dari 1.600 peserta dari empat kota besar, yakni Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan.

Setelah melalui tahapan seleksi yang ketat, terpilih 12 peserta terbaik dan melaju ke babak grand final di Jakarta untuk memperebutkan gelar juara nasional.

Dalam ajang puncak ini, para finalis menghadapi tantangan mystery box cooking challenge dengan bahan utama yang dirahasiakan hingga hari kompetisi.

"Mereka harus mengolahnya menjadi sajian lezat, sehat, dan bernutrisi, sejalan dengan semangat tema tahun ini," jelas Roberth.

Penilaian grand final dilakukan juri profesional yakni chef Rudy Choirudin, chef Aaron Laksana, chef Nicky Tirta, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga.

Roberth menyampaikan bahwa BGCC bukan sekadar lomba memasak, melainkan bagian dari komitmen Pertamina dalam menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih sehat, kreatif, dan berkelanjutan.

"Bright Gas Cooking Competition telah menjadi ajang yang menggabungkan semangat kuliner, inovasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa memasak dengan Bright Gas bukan hanya aman dan efisien, tetapi juga mendukung gaya hidup cerdas dan bertanggung jawab," ujar Roberth.

Selain kompetisi memasak, grand final BGCC 2025 juga akan dimeriahkan demo masak oleh chef Nicky Tirta, talkshow, kehadiran UMKM binaan Pertamina, dan kolaborasi dengan UCollect dalam program pengumpulan minyak jelantah untuk didaur ulang menjadi energi terbarukan.

Tiga juara terbaik BGCC 2025 akan mendapatkan kesempatan mengikuti short course culinary art di Le Cordon Bleu, Thailand, selain hadiah uang tunai, logam mulia, serta tabung Bright Gas 5,5 kg gratis selama satu tahun.

Pemenang juga akan diberdayakan dalam berbagai kegiatan kuliner dan promosi Bright Gas.

"Kami berharap masyarakat bisa ikut serta dalam keseruan acara BGCC, akan ada banyak hadiah dan hiburan," sebut Roberth.

Ia menambahkan melalui BGCC, Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus menumbuhkan apresiasi terhadap kuliner Nusantara serta menginspirasi masyarakat untuk terus berkreasi di dapur dengan semangat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bekasi (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi terbaik di tingkat desa.

“(Dengan Kopdes Merah Putih) Akan hadir pusat ekonomi terbaik di tingkat desa, akan ada pusat ekonomi yang luar biasa di desa. Maka, (program) ini harus kita sukseskan, harus kita dukung,” kata Mendes PDT Yandri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Lebih lanjut, Mendes Yandri menyampaikan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih bernilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Harus kita pastikan Koperasi Desa Merah Putih akan mengantarkan negara yang maju dan berdaulat,” ujar dia.

Yandri mengharapkan agar semua instansi, baik pemerintah maupun swasta senantiasa melakukan soliditas dan harmonisasi lembaga atau koperasi, khususnya bagi lingkungan desa, agar dapat berdaya guna dan berhasil, serta berperanan sesuai cita-cita dan harapan para anggotanya.

Ia menilai, koperasi juga terbukti menjadi lembaga yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh unsur desa, mulai dari desa yang sudah saya sebutkan tadi, BPD (Badan Perwakilan Desa), RT/RW, seluruh masyarakat, jangan ada lagi silang sengketa, jangan ada lagi silang pendapat,” ujar dia.

Adapun hari ini, pemerintah melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Mari kita sambut peletakan batu pertama ini, insya Allah hari ini akan kita bangun delapan ratus dan insya Allah ini akan menggema di seluruh tanah air,” kata Yandri.

Sementara itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan kopdes yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Perpres No. 9 Tahun 2025 terkait Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel

Jakarta (ANTARA) - Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia memandang kebijakan mandatori biodiesel sebaiknya dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor dan fiskal.

“Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara lain, ini patut dipertimbangkan,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Widyono Soetjipto di Jakarta, Jumat.

Widyono mencatat beberapa pembelajaran internasional atas kebijakan mandatori fleksibel. Di Malaysia, penerapan B20 bersifat terbatas, dengan subsidi yang hanya diberikan pada konsumen dan wilayah tertentu, tidak menyeluruh seperti di Indonesia.

Di Brasil, kadar campuran biodiesel disesuaikan dengan harga minyak nabati, seperti kedelai, bukan sawit. Jika harga minyak nabati tinggi, persentase campuran diturunkan, dan sebaliknya.

Sementara di Thailand, penyesuaian dilakukan berdasarkan harga minyak bumi, sehingga jika harga solar turun, campuran minyak nabati dikurangi.

Dari ketiga contoh negara tersebut, peneliti menilai bahwa fleksibilitas yang terukur dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stabilitas harga energi.

“Tetapi fleksibilitas ini harus bersifat terukur serta harus didukung oleh data pasar yang akurat dan sifatnya real time, dan juga teknologi monitoring yang sesuai dengan keadaan dan juga koordinasi yang baik antar sektor,” kata Widyono.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat mandatori biodiesel yang optimal adalah 37,8 persen, di mana keseimbangan terjaga tanpa menurunkan ekspor atau merugikan pemangku kepentingan.

Meski begitu, Widyono berharap ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan bawah campuran biodiesel yang optimal, misalnya antara B35 hingga B40.

“Untuk bisa mempertahankan ekspor dengan kondisi produksi CPO saat ini, yaitu diperkirakan 49,5 juta ton, tingkat mandatori optimumnya 37,8 persen,” kata dia.

Tim peneliti memperkirakan ekspor CPO hanya sebesar 20,8 juta ton apabila B50 diterapkan. Subsidi biodiesel, yang dihitung dari selisih harga biodiesel dan solar, diperkirakan mencapai Rp46 triliun pada skenario ini.

Karena pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan subsidi, penurunan ekspor akan mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

Namun, peneliti menekankan bahwa kenaikan pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak pada kesejahteraan petani swadaya.

Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 persen mandatory blending, maka agar ekspor tidak berkurang harus dikompensasi dengan peningkatan produksi CPO sekitar 4,2 juta ton.

Dengan skenario B50, produksi CPO minimal harus mencapai 54 juta ton, jauh di atas proyeksi produksi 2025 yang hanya 49,5 juta ton.

Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak wartawan untuk memaksimalkan program rumah subsidi dengan melakukan pengajuan pembelian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan wartawan adalah bagian dari masyarakat, sehingga memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat dari program pemerintah.

"Teman-teman wartawan juga punya hak kalau memenuhi kriteria, belum memiliki rumah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ada aturannya, penghasilan maksimal sekian juta," kata Ara.

Apabila memenuhi kriteria itu, para wartawan bisa mengajukan proses pembelian dengan bunga sebesar lima persen per tahun sebagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Biaya untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) juga digratiskan, ujar dia.

Ara pun meminta kepada jajarannya untuk terus memberikan informasi terkait program rumah subsidi ini, termasuk kepada para wartawan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik hunian.

"Kalau sudah kaya gini sosialisasi ke wartawan, kita ada 3.000 (unit)," katanya.

Pada kesempatan itu, Ara juga memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat dalam kondisi layak huni.

Ia mencontohkan sebagaimana rumah subsidi di wilayah Bandulan, Kota Malang, Jawa Timur, memiliki tipe 36 dengan harga Rp166 juta dan luas tanah 66 meter persegi.

Lalu untuk lokasi, meski titik pembangunannya berada di wilayah perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang tapi untuk menuju ke pusat kota jaraknya tidak terlalu jauh serta mudah diakses.

Meski demikian Ara menegaskan meski diberikan hak menerima program rumah subsidi, wartawan tetap harus mempertahankan sisi pemikiran kritis.

"Tolong ini dimanfaatkan. Kalian tetap bersuara keras, kalau ada yang korupsi suarakan, ada bangunan tidak sesuai aturan suarakan," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat, kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan III 2025 meningkat dan berada pada fase ekspansi atau dengan Prompt Manufacturing Index​ (PMI) lebih dari 50 persen.

“Hal ini tercermin dari PMI-BI sebesar 51,66 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 50,89 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI pada triwulan III 2025 didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen yaitu volume produksi (53,62 persen), volume total pesanan (52,82 persen), dan volume persediaan barang jadi (52,68 persen).

Berdasarkan sublapangan usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU meningkat dan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri mesin dan perlengkapan (58,57 persen), diikuti oleh industri pengolahan tembakau (57,79 persen), serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (57,50 persen).

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,61 persen.

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMI-BI sebesar 51,36 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, beberapa komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi yakni pada komponen volume produksi (52,89 persen), diikuti volume total pesanan (52,46 persen), dan volume persediaan barang jadi (51,74 persen).

Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri mesin dan perlengkapan (57,86 persen); industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (57,50 persen), dan industri furnitur (56,05 persen).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab di setiap unit kerja.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemnaker telah meraih peringkat pertama dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode Semester I Tahun Anggaran 2025 lingkup KPPN Jakarta VII.

Cris menilai penghargaan ini menjadi refleksi nyata dari komitmen PPSDM dalam mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa PPSDM mampu menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab. Ini menjadi contoh positif bagi unit kerja lainnya,” ujar Cris.

Ia menambahkan, prestasi ini merupakan buah dari sinergi dan kerja kolektif seluruh tim di lingkungan PPSDM dan Kemnaker. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan yang andal.

Lebih lanjut, Cris menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sebatas kepatuhan administratif, tetapi juga harus memberi nilai tambah bagi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM.

Menurutnya, inovasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan yang efektif dan relevan dengan tuntutan zaman.

“Prestasi ini menjadi pijakan untuk terus berinovasi dalam membangun sistem keuangan yang makin modern, profesional, dan berdampak luas,” katanya lagi.

Kepala PPSDM Kemnaker Muhammad Arif Hidayat menyebut capaian ini menjadi motivasi bagi PPSDM untuk terus berinovasi dalam mendukung visi Kemnaker menuju birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat sistem pelaporan yang transparan serta akuntabel,” ujar Arif.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat kapasitas SDM dengan memanfaatkan teknologi digital agar setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia,” katanya pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025