Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan alasan Provinsi Aceh tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan tetap menggunakan besaran UMP tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Aceh yang tengah terdampak bencana, sehingga situasinya dinilai berbeda dibandingkan sejumlah provinsi lain.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan tingkat keparahan bencana yang dialami Aceh menjadi faktor pembeda dibandingkan daerah lain yang juga terdampak.

"Bukankah kita semua paham bahwa bencana di Aceh lebih parah ya dari Sumbar dan Sumut?" ujar Indah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/12).

Ia menjelaskan meskipun Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga menghadapi bencana, kondisi Aceh dinilai lebih berat sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penetapan upah minimum.

Dari sisi regulasi, Indah menyebut kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

"Mengacu pada UU 6/2023 Pasal 88F," tambah Indah.

Dalam Pasal 88F UU Cipta Kerja disebutkan dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dari formula umum.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan UMP di daerah dengan kondisi khusus, termasuk wilayah yang terdampak bencana.

Sementara itu, Pasal 88D UU yang sama mengatur upah minimum pada prinsipnya dihitung menggunakan formula tertentu dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 88E menegaskan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi juga menjelaskan kondisi bencana menjadi pertimbangan utama Pemerintah Provinsi Aceh untuk tidak menetapkan UMP baru pada 2026.

"Aceh karena sedang mengalami bencana sehingga menggunakan UMP tahun lalu," ujar Cris, Senin (29/12), melansir CNBC Indonesia.

Selain Aceh, Kemnaker mencatat Papua Pegunungan juga belum menetapkan UMP 2026 secara final. Hingga kini, penetapan upah minimum di wilayah tersebut masih menunggu keputusan kepala daerah.

Di luar dua wilayah tersebut, proses penetapan UMP 2026 secara nasional pada umumnya telah rampung. Mayoritas provinsi telah menetapkan besaran upah minimum untuk tahun depan.

Secara keseluruhan, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Rekapitulasi menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional sebesar Rp5.729.876 per bulan, sementara UMP terendah tercatat di Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386.

Dari sisi kenaikan, Sulawesi Tengah mencatatkan kenaikan UMP tertinggi, yakni sebesar 9,08 persen atau setara Rp264.565 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Papua Tengah tercatat tidak mengalami kenaikan UMP dan tetap menggunakan besaran yang sama seperti 2025.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, keterbukaan informasi memiliki makna yang luas, karena pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Cris berpendapat setiap masyarakat harus mendapatkan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Ia menambahkan keterbukaan informasi merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta seluruh kepentingan publik.

Selain itu, Cris menilai pengelolaan informasi publik yang baik akan memenuhi hak masyarakat akan informasi.

Untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka penting untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) PPID pelaksana di UPT Kemnaker.

"Tujuan monev adalah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro mengatakan keterbukaan informasi harus memberikan kebermanfaatan bagi badan layanan publik di Kemnaker.

"Kebermanfaatan itu penting, KIP dan Kemnaker mendapatkan manfaat. Tapi, publik juga mendapatkan manfaat yang lebih dari kita," ujar Donny.

Di sisi lain, Kemnaker memberikan penghargaan kepada balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) dengan peringkat monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana UPT Tahun 2025 dan sosialisasi keterbukaan informasi publik terbaik, yaitu BPVP Banda Aceh (I), BPVP Medan (II) dan BPVP Serang (III).

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan pemberian penghargaan merupakan bagian dari rangkaian monev PPID pelaksana di unit pelaksana teknis yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kemnaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran program magang bergaji UMR jilid 2 pada Kamis (6/11) bagi lulusan baru (fresh graduate) mulai dari D-1 hingga S-1 mulai hari ini melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan penyelenggara Program Pemagangan Batch II mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.

"Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta," ujar Cris melalui keterangan resmi.

Cris menambahkan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch II terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor Food and Beverages, Industri Kreatif dan Digital, Komunikasi dan Informasi, Industri, Sektor Publik, Pariwisata, Logistik dan Transportasi, Pertanian, hingga Jasa.

Pada Batch II ini, Kemnaker menargetkan lebih dari 80 ribu peserta. Setelah, pada batch 1 lalu ditargetkan 20 ribu orang sehingga total jumlah peserta tahun ini bisa mencapai 100 ribu orang.

"Pak Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch II adalah sebagai berikut:

• 6 - 14 November 2025: Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan

• 14 - 20 November 2025: Seleksi Calon Peserta Pemagangan

• 21 November 2025: Pengumuman dan Penetapan Peserta Pemagangan

• 24 November 2025: Pelaksanaan Program Pemagangan (Batch II)

Sunardi mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat kompetensi tenaga kerja dan mendukung peningkatan produktivitas nasional.

"Program Pemagangan Nasional bukan hanya memberikan pengalaman kerja nyata, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak para lulusan baru untuk memanfaatkan momentum penting ini," jelas Sunardi.

Garut, Jawa Barat (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan pihaknya memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengendalian gratifikasi.

Cris, dalam keterangannya yang diterima di Garut, Jawa Barat, Kamis, mengatakan penguatan tersebut meliputi optimalisasi perangkat pengendalian, penyebaran pesan melalui berbagai kanal media, penyelenggaraan e-learning, sosialisasi berkelanjutan, pemetaan titik rawan gratifikasi, mitigasi risiko, peningkatan kualitas pelaporan, serta berbagai inovasi dalam upaya pencegahan.

“Ke depan tentunya kami akan terus memperbaiki dan memperkuat pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin,” ujar dia.

Adapun Kemnaker baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Peringkat Terbaik ke-2 Program Pengendalian Gratifikasi pada kategori Kementerian/Lembaga tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian ini Cris sebut menjadi bukti nyata komitmen Kemnaker dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia pun melanjutkan, pengendalian gratifikasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari nilai dasar aparatur negara yang harus dijaga bersama dan hal ini sudah menjadi perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga integritas organisasi. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa budaya anti-gratifikasi telah menjadi komitmen bersama,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menilai penghargaan dari KPK tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi Kemnaker untuk terus meningkatkan integritas organisasi.

Cris mengatakan tantangan ke depan semakin kompleks sehingga pengendalian gratifikasi harus diperkuat melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar proses deteksi dan pelaporan semakin efektif.

Penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi Kemnaker untuk memperluas budaya anti-gratifikasi hingga ke seluruh unit pelaksana teknis, termasuk balai latihan kerja, satuan kerja, dan layanan publik di daerah.

Cris menuturkan bahwa konsistensi pegawai dalam menolak dan melaporkan gratifikasi merupakan faktor utama tercapainya prestasi tersebut.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto menegaskan Kemnaker berkomitmen penuh mendukung program nasional pencegahan korupsi sebagaimana diarahkan pemerintah dan KPK.

Ia menilai keberhasilan pengendalian gratifikasi akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan ketenagakerjaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) menjalin sinergi strategis guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan, serta memperkuat penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan pada Jumat (24/10).

Kesepakatan yang diresmikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi bersama SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sekjen Cris Kuntadi menyampaikan bahwa Kemnaker berkomitmen memperluas kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target Asta Cita. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan.

"Kami menyambut baik dukungan Bank Mandiri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan beriringan untuk menyejahterakan rakyat," ujar Cris.

Ia berharap, kerja sama ini dapat segera diwujudkan melalui program konkret, seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, fasilitasi wirausaha muda, hingga pembiayaan mikro bagi tenaga kerja produktif di berbagai daerah.

Di kesempatan yang sama, SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan Putranto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemnaker bekerja sama dengan Bank Mandiri.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kemnaker, dan masing-masing kita berkomitmen untuk menjalankan kesepahaman bersama ini dengan sebaik-baiknya," pungkas Dadang.

Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab di setiap unit kerja.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan proses dan memperkuat budaya akuntabilitas di setiap lini kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemnaker telah meraih peringkat pertama dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) periode Semester I Tahun Anggaran 2025 lingkup KPPN Jakarta VII.

Cris menilai penghargaan ini menjadi refleksi nyata dari komitmen PPSDM dalam mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa PPSDM mampu menjaga konsistensi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan bertanggung jawab. Ini menjadi contoh positif bagi unit kerja lainnya,” ujar Cris.

Ia menambahkan, prestasi ini merupakan buah dari sinergi dan kerja kolektif seluruh tim di lingkungan PPSDM dan Kemnaker. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan yang andal.

Lebih lanjut, Cris menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sebatas kepatuhan administratif, tetapi juga harus memberi nilai tambah bagi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM.

Menurutnya, inovasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan yang efektif dan relevan dengan tuntutan zaman.

“Prestasi ini menjadi pijakan untuk terus berinovasi dalam membangun sistem keuangan yang makin modern, profesional, dan berdampak luas,” katanya lagi.

Kepala PPSDM Kemnaker Muhammad Arif Hidayat menyebut capaian ini menjadi motivasi bagi PPSDM untuk terus berinovasi dalam mendukung visi Kemnaker menuju birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat sistem pelaporan yang transparan serta akuntabel,” ujar Arif.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat kapasitas SDM dengan memanfaatkan teknologi digital agar setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia,” katanya pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru perguruan tinggi untuk segera mendaftar dalam Program Magang Nasional. Pasalnya, pendaftaran calon peserta akan resmi ditutup malam ini, Rabu (15/10) pukul 23.59 WIB. Adapun pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara magang telah berakhir sehari sebelumnya, pada 14 Oktober 2025.

"Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Biro Humas, Rabu (15/10).

Dia menegaskan bahwa program ini ditujukan bagi lulusan diploma (D1-D4) dan sarjana (S1) yang baru lulus maksimal satu tahun terakhir.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan, hingga Rabu 15 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang. Setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

"Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata," ujar Cris.

Selain itu, lanjut Cris, sebanyak 1.668 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui Aplikasi Maganghub. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya minat dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja.

Cris Kuntadi menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan peserta sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk mengenal dunia industri secara langsung," pungkasnya.

Sebagai catatan Program Pemerintah terkait magang fresh graduate di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perdana memberikan kontribusi berupa uang saku bagi para peserta magang dengan nilai sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi untuk bantuan operasional peserta magang selama 6 bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi agar segera mendaftar dalam Program Magang Nasional bergaji UMP karena pendaftaran resmi ditutup pada Rabu (15/10) pukul 23.59 WIB ini.

"Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10).

Dia mengatakan program Magang Nasional ditujukan bagi lulusan diploma (D1-D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun terakhir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan hingga hari ini pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang.

Ia menambahkan, setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

"Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 1.668 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya minat dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja.

Cris pun menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan peserta sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk mengenal dunia industri secara langsung," kata dia.