Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Ia menilai, transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Yassierli dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10).

"Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau," ujar Yassierli.

Keberhasilan transisi hijau diyakini bergantung terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Kemnaker mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional. Melalui kolaborasi ini, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

"Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan," papar Yassierli.

Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, dengan memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

"Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan," pungkas Yassierli.

Program Magang Nasional akan dimulai pada 20 Oktober dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah nantinya akan memperluas jumlah peserta magang hingga ratusan ribu.

"Jadi bulan Oktober sebagai awal, gombang pertama 20 ribu, tentunya segera, segera kita buka lagi, bisa 20 ribu, 30 ribu, sampai ratusan," ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretaris Kabinet, Minggu (12/10)

Ia mengatakan Kemenaker sudah bekerja sama dengan ribuan perusahaan untuk tempat magang para lulusan perguruan tinggi yang ikut program tersebut.

"Manfaatnya apa? Satu, bisa langsung bekerja, di tanggal 20, anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau-beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. anggal 20 Oktober nanti langsung bekerja, yang kedua, dapat pengalaman," ujarnya.

Teddy mengatakan para peserta juga mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di tempat magang.

"Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujar dia.

[Gambas:Instagram]

Ia mengatakan pemerintah akan mengawal pelaksanaan program magang tersebut.

"Tinggal kita kawal, kita cek betul nanti bagaimana pelaksanaannya. Sejauh ini sangat baik dan tentunya ini berkat teman-teman pegawai Kemnaker semua," ucapnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berang kepada China, sampai-sampai menetapkan tarif 130 persen untuk negara pimpinan Xi Jinping itu.

Ini terjadi usai tambahan tarif awal yang hanya 30 persen. Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 November 2025 untuk seluruh produk China yang masuk ke AS.

"Amerika Serikat akan menerapkan (tambahan) tarif 100 persen kepada China, melampaui dan di atas semua tarif yang selama ini mereka bayar," kata Trump di Truth Social, Jumat (10/10), dikutip dari CNN.

Alasannya adalah karena China memperketat aturan ekspor logam tanah jarang alias rare earth elements (REE). Padahal, material itu menjadi bagian penting dari banyak industri teknologi dan elektronik di Negeri Paman Sam.

Perdagangan logam tanah jarang memang menjadi salah satu sorotan utama kesepakatan AS dan China. Terlebih, China berstatus pemasok paling dominan di pasar logam tanah jarang. Sedangkan AS adalah pasar terbesar komoditas tersebut.

Kebijakan tarif tinggi AS itu bukan lahir tiba-tiba. Donald Trump sedari awal memang berupaya menekan China agar terus mengekspor logam tanah jarang.

Tekanan Trump tampak dari sejumlah poin pembahasan, seperti larangan penjualan teknologi AS ke China. Kemudian, AS menerapkan biaya untuk barang hasil pemindahan kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan orang China.

Memasuki tahun ke-12, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai tidak hanya menjadi penjamin biaya pengobatan masyarakat, tetapi juga simbol gotong royong bangsa dalam memastikan hak pelayanan kesehatan yang layak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan keberhasilan JKN selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, sektor swasta, hingga masyarakat.

"Implementasi Program JKN tidak hanya dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Ada begitu banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun di balik layar. Semua bergerak dalam satu tujuan yaitu memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan," ujar Rizzky dikutip Minggu (12/10).

Dari hulu hingga hilir, penyelenggaraan Program JKN melibatkan banyak instansi dengan peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.Dari sisi kepesertaan misalnya, kata dia, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan mendata masyarakat tidak mampu untuk ditetapkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Data tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang mendaftarkan dan menyalurkan pembayaran iuran peserta ke BPJS Kesehatan. Setelah terdaftar, masyarakat miskin dan rentan dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

"Sementara itu, bagi kelompok pekerja, ada peran penting dari pemberi kerja. Mereka bertugas mendata, mendaftarkan, dan membayarkan iuran para pekerjanya ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa sektor dunia kerja juga menjadi bagian dari keberlangsungan Program JKN," kata Rizzky.

Dari sisi pendanaan, peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam menjaga sistem JKN tetap berjalan. Pemerintah pusat menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sementara pemerintah daerah turut berkontribusi dengan membayarkan iuran bagi peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

Untuk aparatur negara seperti ASN, anggota TNI, dan Polri, iurannya ditanggung oleh instansi masing-masing sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Di tingkat daerah, peran teknis juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dinas kesehatan, yang bersama-sama memastikan pengelolaan iuran, data kepesertaan, dan pelayanan di wilayahnya tetap berjalan efektif.

"Selain instansi pemerintah, BPJS Kesehatan juga menggandeng banyak mitra keuangan seperti perbankan, jaringan minimarket, hingga lembaga keuangan lainnya. Sudah banyak pilihan bagi peserta untuk melakukan pembayaran iuran JKN. Dengan beragam pilihan tersebut, Kami ingin memastikan peserta bisa bayar iuran semudah mereka mengakses layanan kesehatan," tambah Rizzky.

Rizzky juga menyampaikan, keberhasilan JKN juga sangat bergantung pada fasilitas kesehatan. Mulai dari Puskesmas, klinik hingga rumah sakit, semuanya memiliki peran vital dalam memberikan layanan kepada peserta.

Dokter, perawat, dan bidan juga turut ambil peran guna memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Dukungan dari industri farmasi dan alat kesehatan juga tak kalah vital untuk menjamin ketersediaan obat dan perlengkapan medis bagi masyarakat.

Tak berhenti sampai di situ, untuk menjaga agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, berbagai lembaga pengawas juga ikut berperan aktif.

Diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil yang turut mengawasi pelaksanaan program. Kolaborasi ini memastikan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.

Di sisi lain, ekosistem JKN juga mencakup aspek evaluasi dan perumusan kebijakan. Pemerintah melibatkan peran akademisi, praktisi, pakar, asosiasi profesi, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem layanan kesehatan.

Kolaborasi ini menjadi fondasi agar Program JKN terus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam hal digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurut Rizzky, luasnya ekosistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program JKN bukan semata hasil kerja BPJS Kesehatan, melainkan kerja kolektif seluruh komponen bangsa.

"Program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Prinsip saling membantu inilah yang membuat program ini terus berjalan dan memberi manfaat bagi jutaan penduduk. Terima kasih telah menjadi bagian dari ekosistem JKN. Setiap langkah kecil dan kontribusi yang diberikan membuat program ini terus berkesinambungan. Gotong royong inilah yang membuat JKN terus tumbuh bersama masyarakat," tutupnya.

InJourney lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai turut ambil peran mendukung Pulau Bali yang dinobatkan sebagai pulau terindah di Asia untuk tahun 2025 oleh Conde Nast Traveller baru-baru ini, melalui peningkatan standar pelayanan dan penguatan konektivitas penerbangan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada Januari-September 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani sekitar 18,23 juta penumpang pesawat atau meningkat 1 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2024. Khusus rute internasional, jumlah penumpang pesawat sepanjang 9 bulan pertama 2025 mencapai 11,53 juta atau naik 9 persen.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab menyampaikan bahwa pertumbuhan penumpang di rute internasional ini sejalan dengan rute-rute baru yang dibuka pada 2025.

"PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) dan maskapai terus memperkuat konektivitas penerbangan di Bali, sebagai upaya bersama untuk terus mendukung pariwisata Bali. Sejumlah rute baru internasional di buka di Bali pada tahun ini, yang terbaru diantaranya adalah pada September 2025 yakni dari dan ke Chengdu (China) serta Cheongju (Korea Selatan)," ujar Ahmad Syaugi Shahab.

Sebelumnya, pada 7 Oktober lalu, Conde Nast Traveller mengumumkan bahwa Bali meraih skor tertinggi 96.86, dan berhak menyandang predikat nomor 1 pada kategori The Best Island in Asia dalam The Best Island in The World 2025: Readers' Choice Awards.

"Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama stakeholder lainnya mendorong konektivitas penerbangan untuk dapat terus menunjukkan keindahan Bali kepada dunia. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh Bali sebagai destinasi pariwisata dunia melalui pelayanan terbaik kepada para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sejak mereka tiba di bandara," tutur Ahmad Syaugi.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan transformasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, berupa bangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagai penghubung gedung terminal dengan gedung parkir kendaraan bermotor di pilar Premises (infrastruktur kelas dunia).

Di area bangunan JPO itu, terdapat titik penjemputan yang memprioritaskan kenyamanan. Terminal penumpang juga ditata ulang dan dipercantik dengan menambahkan nuansa hijau dan corak arsitek khas Bali.

Pada area terminal, dilakukan penataan ulang guna mengoptimalkan kapasitas bandara menjadi 32 juta penumpang/tahun dari sebelumnya 24 juta penumpang/tahun. Sementara di area luar terminal sisi darat dilakukan perluasan akses jalan dan penataan alur kendaraan.

"Transformasi ini memperkuat Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Tourism Gateway di Indonesia," pungkas Ahmad Syaugi.