Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada satu dari total 200 wajib pajak yang masuk dalam kategori penunggak pajak besar dilakukan penahanan. Ada beberapa wajib pajak lain yang dalam pengawasan aparat penegak hukum hingga pailit.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut 200 penunggak pajak besar itu memiliki tunggakan yang harus disetor ke negara sebesar total Rp60 triliun. Sampai saat ini, realisasinya baru mencapai Rp7 triliun.

Bimo lalu memerinci lebih lanjut, dari 200 wajib pajak (WP) dimaksud, sebagai besar di antaranya atau sebanyak 91 WP melakukan pembayaran termasuk dengan mengangsur. Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya.

Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

"Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak saya seperti apa, tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya menuturkan bahwa penerimaan pajak dari penunggak besar itu naik dari posisi 26 September 2025 lalu. Pada saat itu, dia menyebut telah menerima Rp5,1 triliun dari penunggak pajak yang perkaranya sudah inkrah di pengadilan.

Secara total, dia telah mengungkap ada 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Nilai tagihan pajak yang belum mereka bayarkan yakni Rp60 triliun. Sebagian besar penunggak pajak itu, terang Purbaya, merupakan perusahaan perseorangan, bukan orang pribadi maupun korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) menyambut positif rencana pemerintah untuk mengenakan tarif tambahan terhadap produk impor elektronik dan telepon genggam dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman mengatakan, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi produsen lokal di pasar domestik yang selama ini dibanjiri produk impor.

“Kalau ini bisa dilakukan, tentu saja akan kami sambut baik. Namun, yang penting seperti apa mekanisme dan kontrol di pelabuhan nantinya,” kata Daniel kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Di satu sisi, industri elektronik dalam negeri membutuhkan perlindungan dari gempuran produk alat listrik rumah tangga impor dengan harga murah. Daniel tak memberikan contoh produk yang terdampak banjir impor tersebut.

Namun, sebagai gambaran, produk elektronik rumah tangga masuk dalam kategori kode HS 84 dan HS 85. Data BPS menunjukkan impor komoditas tersebut mencapai US$43,19 miliar pada Januari-Agustus 2025. Sementara itu, pada periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor komoditas tersebut mencapai US$40 miliar.

Menurut Daniel, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan intensifikasi tarif ini agar tidak menimbulkan efek samping yang justru merugikan industri nasional.

Pasalnya, terdapat sejumlah produk elektronik dengan volume produksi yang sangat kecil di dalam negeri dan belum ekonomis untuk diproduksi secara lokal.

“Agar produk-produk yang secara volume terlalu kecil, sangat tidak ekonomis untuk diproduksi di Indonesia tidak terdampak serius,” ujarnya.

Daniel menambahkan, kekhawatiran lain muncul karena kemungkinan adanya produk-produk dengan kategori spesifik, tetapi masih tercantum dalam nomor HS (harmonized system) yang sama dengan kategori induknya.

Kondisi itu bisa membuat produk kecil atau komponen tertentu ikut terkena tarif tambahan yang semestinya tidak perlu.

“Kami khawatir karena ada kemungkinan produk-produk seperti itu memiliki nomor HS yang tidak terpisah dari kategori induknya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Gabel mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan klasifikasi yang lebih terperinci terhadap produk-produk elektronik sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana melakukan intensifikasi tarif bea masuk untuk barang impor tertentu seperti handphone maupun elektronik untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2026.

Adapun, APBN 2026 yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) menargetkan penerimaan negara tahun depan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Target itu naik 11,4% dari outlook APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dalam hal ini dilakukan salah satunya kepada tarif bea masuk kepada barang-barang seperti HP dan alat elektronik.

"Intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu seperti handphone, elektronik, ini sedang kita proses untuk intensifikasinya," ungkap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Kemenkeu, Muhammad Aflah Farobi pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait dengan pemulangan anggaran tambahan untuk program Makan Bergizi Gratis senilai Rp70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut telah mengembalikan Rp70 triliun dari sekitar Rp171 triliun total anggaran MBG. Keseluruhan anggaran program prioritas itu pada tahun ini meliputi alokasi awal Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun.

Purbaya menyebut anggaran yang dipulangkan Dadan sejatinya adalah anggaran dana standby atau tambahan yang sebelumnya diminta BGN. Namun, anggaran itu memang belum dikucurkan ke BGN.

"Itu dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya enggak ada betulan," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Adapun anggaran awal yang dialokasikan untuk MBG senilai Rp71 triliun kini sudah diserap. Namun, realisasinya masih rendah sampai dengan akhir September 2025 sebagaimana terlihat pada anggaran BGN yakni Rp19,7 triliun. Realisasinya hanya 16,9% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Tidak hanya BGN, beberapa anggaran kementerian/lembaga lain yang rendah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum yakni 48,2% dan Kementerian Pertanian 32,8%.

"Kita lihat seperti apa, kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya," jelas Purbaya.

Dikutip dari keterangan resmi, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diketahui menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada hari ini, Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Purbaya tiba pada pukul 17.10 WIB dan langsung disambut oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Keduanya langsung bertolak menuju ruang kerja Menteri PKP di lantai 21.

Dalam sesi bincang-bincang tersebut, Purbaya tampak kebingungan dengan ruang kerja Menteri PKP yang dinilai sangat luas.

"Ini ruang kerja Anda? Wah ruang kerja sebesar ini, Anda buat apartemen jadi berapa jumlahnya? Tidak adil dia, ruangannya segede gini," ujar Purbaya seraya berkelakar.

Guyonan tersebut tampak disahuti oleh Maruarar. Dia menampik bahwa hal itu dinilai tidak adil lantaran ruangan tersebut juga kerap digunakan untuk proses mediasi masyarakat.

"Adil, tapi ini kan multifungsi satu ruangan," jelasnya singkat.

Meski demikian, belum diketahui apa maksud kedatangan Purbaya ke Kantor Kementerian PKP. Hanya saja, sebelumnya Purbaya sempat menyinggung soal rencana menarik anggaran rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

Purbaya menyebut tindakan itu dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin.

"Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengaku telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp22,67 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 182.657 unit rumah subsidi.

"Penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 25 September 2025 sebanyak 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun," jelas Heru saat Konferensi Pers di Kantor BP Tapera, Jumat (28/9/2025).

Sementara itu, sepanjang tahun ini pemerintah menganggarkan 350.000 unit kuota rumah subsidi. Artinya, realisasi rumah subsidi hingga periode September itu baru mencapai 52,18% dari total kuota tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat transportasi mendukung kenaikan tarif Transjakarta yang kabarnya tengah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji ulang, sebagai imbas dari pemangkasan subsidi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang kenaikan tarif angkutan umum tersebut menjadi suatu keharusan.

Maklum, sudah lebih dari 20 tahun tarif tiket bus rapid transit (BRT) tersebut tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga Rp3.500.

“Mungkin ini jadi tarif yang enggak naik-naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

Djoko berujar bahwa kenaikan tarif menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat, saat ini pemerintah juga telah memberikan kelonggaran tarif bagi 15 golongan penumpang.

Mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta, para penghuni rusunawa, hingga pengurus rumah ibadah dapat menikmati Kartu Layanan Gratis (KLG).

“Biasanya kalau naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis. Jadi enggak ada pengaruhnya. Ditambah, hampir setiap tahun UMR juga naik, jadi enggak apa-apa,” ujarnya.

Sama halnya terhadap tarif Jaklingko yang saat ini gratis alias nol rupiah. Menurut Djoko, setidaknya diberikan tarif rendah, misalnya Rp1.000 per perjalanan.

Djoko menuturkan bahwa kenaikan tersebut pun tidak akan mempengaruhi biaya transportasi secara umum. Pasalnya beban biaya transportasi saat ini terletak pada mahalnya tarif dari rumah menuju angkutan umum maupun sebaliknya, di wilayah aglomerasi Bodetabek.

Untuk itu, pemerintah masing-masing daerah perlu menyediakan transportasi yang mampu menjangkau perumahan sehingga biaya dapat ditekan.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph, mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil laporan kajian dari Pemda terkait dampak pemangkasan subsidi tersebut.

Menurut Daud, pemangkasan subsidi transportasi umum dapat berdampak pada dua hal terhadap Transjakarta, yakni pihaknya akan mengefisienkan biaya-biaya atau meningkatkan pendapatan dari tiket dengan menaikkan tarif.

"Pak Gubernur [Pramono Anung] menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu biaya produksi dengan pendapatan tiket, yang selisihnya adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua itu, antara kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, selama ini setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik pemerintah provinsi Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500.

Adapun pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan Rp3,63 triliun belanja subsidi untuk Transjakarta. Capaian tersebut lebih rendah dari anggaran yang senilai Rp3,9 triliun, akibat adanya efisiensi pada PSO Transjakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan dimulai dalam dua hari ke depan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pihaknya baru saja merampungkan proses penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) pada Selasa (14/10/2025) siang, yang akan menjadi dasar pembangunan gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih.

Selain itu, Ferry menambahkan bahwa Kemenkop juga telah meneken kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan serta mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Penandatangan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Insya Allah 1–2 hari ini akan dimulai proses pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai Koperasi-Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ferry menjelaskan, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menkop Ferry menjelaskan bahwa SKB yang telah ditandatangani terkait upaya percepatan pembangunan fasilitas fisik berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi merupakan bagian untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta seperti Agrinas merupakan wujud nyata penerapan konsep pertahanan semesta. Dengan ketahanan ekonomi dari desa, maka desa akan menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

Selain itu, sambung dia, TNI sebagai bagian dari kekuatan negara juga dilibatkan untuk memastikan gerak ekonomi konstitusi dapat diwujudkan melalui percepatan pembangunan gerai, gudang dan fasilitas lainnya pada KopDes/Kel Merah Putih.

"Membangun koperasi di desa dan kelurahan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi perintah konstitusi. Maka TNI pun terlibat karena ini tugas bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Ferry.

Dia berharap, dengan adanya keterlibatan peran serta TNI dan Agrinas, nantinya operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat terakselerasi mulai Oktober 2025.

“Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tapi juga memperkokoh pondasi pertahanan negara dari desa. Karena bila ekonomi desa kuat, maka negara juga kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam menetapkan penerima subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM.

Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ESDM dan BPS dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, penyediaan data serta informasi ini untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS. Ini khususnya melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Menurut Bahlil, BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data yang menjadi rujukan kepentingan negara. Oleh karena itu, dia meminta agar BPS menjunjung tinggi transparansi dalam menyajikan data yang disajikan.

Dia juga meminta BPS tidak hanya menampilkan data-data makro saja. Namun, dapat juga membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang ESDM.

"Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM dan listrik," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan BPS bukan hanya sekadar kegiatan seremoni maupun administratif, tetapi langkah strategis dari dua lembaga.

Menurut Amalia, kolaborasi dilaksanakan untuk meneguhkan komitmen bersama, tentang pentingnya data, bagi perencana, bagi perumusan kebijakan, yang lebih akurat, dan berbasis data, membangun sistem statistik nasional, memerlukan langkah terpadu.

"Visi kami di BPS saat ini adalah, menghasilkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak, untuk itu tentunya, kami membutuhkan data dari berbagai sumber, dan tentunya juga kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data, dan statistik yang dihasilkan oleh BPS adalah data statistik, yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data," jelas Amalia.

Kelanjutan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan kerja sama antara Kementerian ESDM dengan BPS dalam membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat, terpadu, dan berkesinambungan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Ruang lingkup MoU ini terkait dengan penyediaan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang telah tersedia di masing-masing lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dody menyebut, usai resmi status PSN-nya dilanjutkan pada era Prabowo, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Tollways System (RITS).

"Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah," kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

"Tapi kayaknya kita mulai ini aja, karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Tahun ini, secepatnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sistem transaksi tol nirsentuh MLFF masih tetap masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek ini masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) ingin Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mampu bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong koperasi agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta.

Pasalnya, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Ferry menjelaskan, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami di Kementerian Koperasi mengejar ketinggalan bagaimana caranya badan usaha koperasi bisa bersaing sejajar dengan badan usaha milik negara [BUMN] dan badan usaha milik swasta,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Terlebih, Ferry melihat bahwa selama ini banyak produk lokal berkualitas dari desa dan daerah yang kesulitan menembus pasar. Salah satunya lantaran belum memiliki identitas yang kuat serta perlindungan hukum seperti merek kolektif.

“Padahal, pemerintah sebenarnya tengah mengarahkan bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, hilirisasi, dan memiliki nilai tambah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi. Pertama, KopDes/Kel Merah Putih menjadi penyalur barang-barang, baik yang diproduksi oleh BUMN maupun oleh swasta.

Dengan langkah ini, dia berharap masyarakat di desa dan kelurahan dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara melalui KopDes/Kel Merah Putih.

Kedua, KopDes/Kel Merah Putih akan bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan.

“Contoh gabah kering panen, nanti yang beli koperasi desa kelurahan merah putih dan kemudian nanti berasnya itu akan butuh merek kolektif,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunan lainnya. “Kalau koperasi desanya adalah penghasil ikan dan lain sebagainya atau produk-produk turunan dari hasil ikan itu juga membutuhkan merek-merek kolektif ini,” imbuhnya.

Ketiga, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga akan menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, dan usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia tengah menyelesaikan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat (AS) mengenai sertifikasi kargo bebas radioaktif setelah geger kasus udang terkontaminasi memasuki wilayah Paman Sam. Langkah ini diambil setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (US Food and Drug Administration/US FDA) mendeteksi jejak cesium-137 dalam produk udang beku dan cengkeh yang dikirim dari Indonesia.

Nota kesepahaman tersebut akan mendetailkan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat serta pelaporan pengiriman guna memastikan keamanan komoditas. “Nota Kesepahaman tersebut akan menguraikan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat serta melaporkan pengiriman untuk memastikan keamanan komoditas,” kata Bara Krishna Hasibuan, pejabat di Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/10/2025).

Bara menegaskan, seluruh ekspor udang dan rempah dari Jawa dan Lampung ke AS wajib disertai sertifikat bebas cesium-137 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia juga menjelaskan, hasil penyelidikan Satgas menunjukkan kontaminasi radioaktif tidak bersumber dari tambak udang, melainkan berasal dari kawasan industri Cikande, Jawa Barat.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menangguhkan impor besi tua dan melakukan dekontaminasi terhadap 21 pabrik di kawasan terdampak. Kontaminasi juga terdeteksi terbatas di sebuah perkebunan di Lampung, mendorong Satgas merekomendasikan penghentian sementara penjualan cengkeh yang diduga terpapar radiasi hingga hasil uji laboratorium dirilis. Pemerintah saat ini berfokus mengendalikan lokasi kontaminasi dan mencegah penyebarannya.

Dalam kesempatan terpisah Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, US FDA telah menetapkan cesium-137 sebagai risiko keamanan pada pangan tertentu di wilayah Indonesia. “Import alert US FDA tersebut berpotensi memberikan pengaruh pada produk rempah asal Indonesia salah satunya cengkeh [yang juga diekspor ke Amerika],” ujar Taruna dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pekan lalu (8/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri 24 perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Satgas Penanganan Cs-137 dan Kesehatan Masyarakat Berisiko Terdampak. Menurut Taruna, import alert itu dapat berdampak pada pengetatan persyaratan keamanan pangan ekspor Indonesia, khususnya udang dan rempah. Ke depan, pengiriman produk Indonesia ke AS wajib disertai sertifikat pengiriman yang diterbitkan oleh certifying entity (CE) yang diakui pemerintah AS.

US FDA juga akan mengelompokkan pabrik asal Indonesia ke dalam dua kategori: Red List dan Yellow List. Setiap pengiriman dari pabrik yang masuk daftar tersebut harus dilengkapi sertifikat keamanan. Dalam Rakortas, pemerintah membahas langkah agar produk Indonesia dapat keluar dari daftar tersebut.

“BPOM melalui joint confidential federation akan meyakinkan US FDA untuk secara bertahap, terkait import alert tersebut dapat hilang dengan cara pemenuhan evidence based dan langkah diplomatik,” ujar Taruna.

Usai rapat, Bara Krishna Hasibuan menambahkan bahwa KKP terus menjalin komunikasi intensif dengan US FDA. Kedua pihak sepakat menyusun memorandum of understanding (MoU) terkait sertifikasi keamanan produk udang. “Pasar di Amerika Serikat masih tetap terbuka untuk produk udang Indonesia selama mengikuti ketentuan dari Pemerintah Amerika Serikat, khususnya untuk ke depannya ini soal sertifikasi,” ujarnya.

Taruna menekankan, penunjukan lembaga CE harus mempertimbangkan sistem pengawasan pangan di Indonesia yang melibatkan banyak instansi (multi-agency), serta kapasitas lembaga yang akan diberi kewenangan. “Kami, BPOM berkomitmen bersama seluruh kementerian/lembaga terkait akan terus bergerak cepat dan solid, untuk memastikan keamanan produk Indonesia dan perlindungan kesehatan masyarakat,” tutup Taruna Ikrar

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia tengah menyelesaikan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat (AS) mengenai sertifikasi kargo bebas radioaktif setelah geger kasus udang terkontaminasi memasuki wilayah Paman Sam. Langkah ini diambil setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (US Food and Drug Administration/US FDA) mendeteksi jejak cesium-137 dalam produk udang beku dan cengkeh yang dikirim dari Indonesia.

Nota kesepahaman tersebut akan mendetailkan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat serta pelaporan pengiriman guna memastikan keamanan komoditas. “Nota Kesepahaman tersebut akan menguraikan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat serta melaporkan pengiriman untuk memastikan keamanan komoditas,” kata Bara Krishna Hasibuan, pejabat di Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/10/2025).

Bara menegaskan, seluruh ekspor udang dan rempah dari Jawa dan Lampung ke AS wajib disertai sertifikat bebas cesium-137 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia juga menjelaskan, hasil penyelidikan Satgas menunjukkan kontaminasi radioaktif tidak bersumber dari tambak udang, melainkan berasal dari kawasan industri Cikande, Jawa Barat.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menangguhkan impor besi tua dan melakukan dekontaminasi terhadap 21 pabrik di kawasan terdampak. Kontaminasi juga terdeteksi terbatas di sebuah perkebunan di Lampung, mendorong Satgas merekomendasikan penghentian sementara penjualan cengkeh yang diduga terpapar radiasi hingga hasil uji laboratorium dirilis. Pemerintah saat ini berfokus mengendalikan lokasi kontaminasi dan mencegah penyebarannya.

Dalam kesempatan terpisah Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, US FDA telah menetapkan cesium-137 sebagai risiko keamanan pada pangan tertentu di wilayah Indonesia. “Import alert US FDA tersebut berpotensi memberikan pengaruh pada produk rempah asal Indonesia salah satunya cengkeh [yang juga diekspor ke Amerika],” ujar Taruna dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pekan lalu (8/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri 24 perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Satgas Penanganan Cs-137 dan Kesehatan Masyarakat Berisiko Terdampak. Menurut Taruna, import alert itu dapat berdampak pada pengetatan persyaratan keamanan pangan ekspor Indonesia, khususnya udang dan rempah. Ke depan, pengiriman produk Indonesia ke AS wajib disertai sertifikat pengiriman yang diterbitkan oleh certifying entity (CE) yang diakui pemerintah AS.

US FDA juga akan mengelompokkan pabrik asal Indonesia ke dalam dua kategori: Red List dan Yellow List. Setiap pengiriman dari pabrik yang masuk daftar tersebut harus dilengkapi sertifikat keamanan. Dalam Rakortas, pemerintah membahas langkah agar produk Indonesia dapat keluar dari daftar tersebut.

“BPOM melalui joint confidential federation akan meyakinkan US FDA untuk secara bertahap, terkait import alert tersebut dapat hilang dengan cara pemenuhan evidence based dan langkah diplomatik,” ujar Taruna.

Usai rapat, Bara Krishna Hasibuan menambahkan bahwa KKP terus menjalin komunikasi intensif dengan US FDA. Kedua pihak sepakat menyusun memorandum of understanding (MoU) terkait sertifikasi keamanan produk udang. “Pasar di Amerika Serikat masih tetap terbuka untuk produk udang Indonesia selama mengikuti ketentuan dari Pemerintah Amerika Serikat, khususnya untuk ke depannya ini soal sertifikasi,” ujarnya.

Taruna menekankan, penunjukan lembaga CE harus mempertimbangkan sistem pengawasan pangan di Indonesia yang melibatkan banyak instansi (multi-agency), serta kapasitas lembaga yang akan diberi kewenangan. “Kami, BPOM berkomitmen bersama seluruh kementerian/lembaga terkait akan terus bergerak cepat dan solid, untuk memastikan keamanan produk Indonesia dan perlindungan kesehatan masyarakat,” tutup Taruna Ikrar

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih berpeluang mengelola berbagai bisnis, termasuk perkebunan kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih telah diminta untuk mengambil peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kawasan perikanan.

“Bahkan kami juga sudah diminta untuk ikut mengelola kebun-kebun sawit dan juga kawasan-kawasan industri nelayan yang ada di kawasan-kawasan perikanan,” kata Ferry.

Ferry menyampaikan bahwa teranyar, KopDes/Kel Merah Putih telah mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang mineral, seiring meluncurnya PP 39/2025. Dalam hal ini, koperasi kini sudah bisa mengelola tambang mineral dengan luas sampai dengan 2.500 hektare.

Selain itu, lanjut dia, koperasi termasuk KopDes/Kel Merah Putih juga mendapat izin mengelola sumur minyak rakyat.

“Sekarang koperasi juga sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.

Ferry menjelaskan bahwa setiap KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki enam gerai utama. Perinciannya, menjual barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, hingga apotek desa dan klinik desa.

Dalam hal apotek dan klinik desa, Ferry menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar setiap KopDes/Kel Merah Putih menyediakan obat dan fasilitas kesehatan sampai dengan ke tingkat desa.

Kemudian, KopDes/Kel Merah Putih juga harus memiliki kantor, kegiatan simpan pinjam (perkreditan) atau pembiayaan, dan gudang. Serta, logistik untuk mengangkut barang seperti truk.

“Oleh karena itu memang kita butuh, ini sesuai dengan tulisan tadi koperasi naik kelas. Jadi ini mudah-mudahan dengan bantuan Kementerian Hukum proses naik kelasnya menjadi tambah lancar,” tuturnya.

Untuk diketahui, koperasi mendapatkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas.

Dalam PP 39/2025 disebutkan bahwa verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

Nantinya, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk koperasi harus memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP mineral logam atau WIUP batu bara.

Di samping itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan mineral logam atau batu bara. Serta, merupakan koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database koperasi.

Selanjutnya, luas WIUP mineral logam maupun WIUP batu bara untuk koperasi paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.