Bisnis.com, PADANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bersama Dinas Kesehatan melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, Sumatra Barat.

Kepala Balai Besar POM Padang Martin Suhendi mengatakan intensifikasi ini dilaksanakan bersama lintas sektor terkait sejak 28 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 oleh 74 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Padang, dimulai pada Senin (22/12) ini, bersama Dinas Kesehatan.

“Kegiatan ini rutin dilakukan BBPOM di Padang dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Pada masa menjelang Nataru yang juga berdekatan dengan hari belanja online nasional (Harbolnas), kegiatan belanja masyarakat cenderung meningkat,” katanya, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan untuk produk yang kadaluarsa ini, pemeriksaan sarana pada intensifikasi pengawasan dilakukan secara bertahap.

Tahap 1 sampai tahap 4 pada masa periode tanggal 28 November 2025 sampai 1 Januari 2026 dilakukan pada 77 Sarana (62 MK, 15 TMK) sarana peredaran pangan olahan di 9 kabupaten dan kota di wilayah pengawasan BBPOM di Padang.

Martin menjelaskan pengawasan ini menyasar 6 sarana distributor, retail modern 63 (52 MK, 10 TMK) dan toko tradisional 9 (4MK, 5 TMK). Strategi pengawasan berbasis risiko ini menyasar pengawasan pada sarana peredaran/distributor yang memiliki rekam jejak kurang baik atau pernah melakukan pelanggaran.

“Kegiatan pengawasan berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dari sejumlah sarana tersebut, mayoritas sarana ditemukan pangan rusak 4 sarana Rp92.000, kadaluarsa 38 item 510 pcs nilai ekonomi 283400 dan TIE 2 item jumalh 15 pcs Rp242.000. Dikatakannya jenis temuan terbesar intensifikasi pengawasan Nataru merupakan pangan olahan kadaluarsa.

Selanjutnya, pangan ilegal ini ditemukan di permen hack dan snack yang masuk melalui perorangan, dan jenis pangan olahan TIE impor mayoritas berasal dari negara Malaysia.

Pangan yang kadaluarsa dan rusak seperti minuman sari kacang, pasta dan mie, minuman serbuk coklat dan krimer kental manis.

“Secara keseluruhan, intensifikasi pengawasan Nataru tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha seiring dengan pembinaan intensif oleh BPOM,” sebutnya.

Martin bilang BBPOM di Padang akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran, produksi, hingga peredaran pangan olahan, serta akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan temuan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak yang ditemukan di peredaran kepada BBPOM.

Contoh nyata yang kami apresiasi adalah kerja sama berbagai pihak untuk memperlancar angkutan penyeberangan di rute Merak-Bakauheni,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudu Purwagandhi menegaskan, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci memastikan layanan transportasi selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dapat berjalan aman dan lancar.

"Sinergi antara stakeholder adalah kunci lancarnya pergerakan masyarakat selama angkutan Natal dan Tahun Baru," kata Menhub saat mendampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kementerian Perhubungan sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Pada kunjungan itu, Menhub mengapresiasi seluruh kementerian dan lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan operator transportasi swasta yang telah bersinergi dalam memperlancar pergerakan masyarakat pada angkutan Natal dan tahun baru.

Menurutnya, dengan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan transportasi, masyarakat dapat bepergian dengan aman dan lancar.

"Contoh nyata yang kami apresiasi adalah kerja sama berbagai pihak untuk memperlancar angkutan penyeberangan di rute Merak-Bakauheni," ujar Menhub.

Ia menyebut, pada penyeberangan Jawa-Sumatera, sejak periode angkutan Natal dan tahun baru sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama dengan pemangku kepentingan terkait berupaya memecah pergerakan masyarakat ke tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara yang dikelola oleh Pelindo serta Pelabuhan Merak yang dikeola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

"Tahun ini, kami tambah lagi ke Pelabuhan Bandar Samudera, sehingga menjadi empat pelabuhan," tutur Menhub.

Secara keseluruhan, lanjut Dudy, kolaborasi dan sinergi dilakukan pada sektor transportasi darat, laut, udara maupun perkeretaapian untuk mendukung pergerakan masyarakat.

Pada sektor transportasi darat, pemerintah telah menyiapkan 31.433 unit bus dengan kapasitas 1,21 juta penumpang. Lalu pada transportasi laut, disiapkan 715 unit kapal laik laut yang mampu menampung hingga 2,89 juta penumpang.

Untuk mendukung pergerakan masyarakat melalui udara dan penyeberangan, telah disiapkan 388 unit pesawat dengan kapasitas 7,69 juta penumpang dan 253 unit apal dengan kapasitas 5,01 juta penumpang.

Pada transportasi kereta api, sebanyak 2.670 unit sarana dan trainset telah disiapkan. Adapun kapasitas angkut sebanyak 3,5 juta penumpang antar kota, 2,9 juta penumpang regional dan 51,6 juta penumpang commuter.

Kesiapan sarana transportasi didukung oleh para operator, meliputi Perum Damri, Pelni, ASDP Ferry, PT KAI, Operator KA BUMD, Garuda, Citilink, Pelita Air serta operator swasta baik transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan, transportasi kereta api, maupun transportasi udara.

Lebih lanjut Menhub menyatakan, untuk memastikan kebijakan, langkah operasional, serta respon lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu, koordinasi lintas sektor dilakukan melalui Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Seskab Teddy berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar memastikan pelayanan masyarakat selama masa angkutan libur akhir tahun berjalan maksimal dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Posko ini bagus sekali, mohon semua yang terlibat saling melengkapi sehingga harapannya tidak ada kecelakaan karena kelalaian petugas. Jika ada kesulitan langsung sampaikan sehingga bisa segera tertangani," kata Teddy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA— PT Morris Capital Indonesia (MCI), yang mengambil alih PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), resmi mengumumkan Penawaran Tender Wajib (PTW) atau Mandatory Tender Offer.

Manajemen MCI dalam keterangan resminya menyebutkan dana yang disiapkan untuk buyback saham publik dalam tender wajib mencapai maksimal Rp93.457.762.581 (Rp 93,45 miliar). Harga yang ditawarkan adalah Rp 54,47 per lembar saham.

“Harga ini merupakan harga terendah yang diwajibkan, dihitung dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham PIPA di bursa selama 90 hari terakhir,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Morris Capital Indonesia (MCI) resmi menjadi pengendali PIPA setelah mengakuisisi 1.500.000.000 (1,5 miliar) lembar saham, atau sekitar 43,78% kepemilikan, dari Para Penjual pada 6 dan 10 Oktober 2025. Setelah akuisisi, MCI akan mengembangkan PIPA sebagai bagian dari ekosistem distribusi energi nasional yang terintegrasi.

“Kami melihat PIPA memiliki potensi strategis yang bisa di-leverage untuk masuk ke sektor energi dan logistik,” ujar manajemen.

Rencananya, PIPA akan bertransformasi mencakup kegiatan perdagangan dan logistik Bahan Bakar Minyak (BBM), serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan dan jaringan distribusi darat-laut yang efisien. Strategi ini akan memposisikan PIPA sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi nasional.

Jadwal Tender Wajib Saham PIPA

• Periode Penawaran Tender Wajib: 23 Desember 2025 - 22 Januari 2026.
• Tanggal Pembayaran: 3 Februari 2026.
• Harga Penawaran: Rp 54,47 per lembar saham.
• Jumlah Saham yang Ditawar: Sebanyak-banyaknya 1.715.765.790 lembar saham (sekitar 50,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh).

MCI juga menegaskan bahwa mereka tidak berencana melikuidasi, mengubah kebijakan dividen, atau menghapus pencatatan saham (delisting) PIPA dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Tapi ini adalah sinyal positif buat stabilitas perusahaan ke depannya.

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme crossing di BEI. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

Dengan ini pengendali baru menyatakan bahwa MCI memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada pemegang saham yang berhak sehubungan dengan penawaran tender wajib.

Morris Capital Indonesia (MCI) merupakan perusahaan investasi dan pengembangan bisnis yang berfokus pada sektor energi, logistik, dan infrastruktur distribusi. Melalui anak perusahaan dan entitas afiliasinya, MCI menjalankan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem rantai pasok (supply chain) end-to-end.

Selain itu, perusahaan bergerak di bisnis pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan (storage), sistem distribusi darat dan laut, dan jaringan logistik energi terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.

MCI juga melakukan integrasi bisnis energi hulu dan hilir, termasuk kolaborasi dengan entitas industri pipa dan energi, guna memperkuat efisiensi pasokan dan distribusi.

Kegiatan usaha ini dijalankan dengan pendekatan berbasis aset dan kontrak jangka panjang untuk memastikan arus pendapatan berulang, efisiensi operasional, serta peningkatan nilai strategis dalam pembangunan ekosistem energi nasional.

IDXChannel - PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) mengumumkan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025. Perusahaan perhotelan tersebut bakal membagikan dividen sebesar Rp23 miliar.

Rencana pembagian dividen interim tersebut mengacu pada Keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 19 Desember 2025.

"Dividen interim yang akan dibayar sebesar Rp23 miliar," kata Direktur Eastparc Hotel, Muhammad Anis melalui keterbukaan informasi, Senin (23/12/2025).

Dividen interim tersebut setara dengan Rp5,6 per saham, yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang totalnya mencapai 4,13 miliar saham.

Besaran dividen tersebut juga lebih besar dari laba bersih Eastparc hingga kuartal III-2025 yang tercatat Rp20,98 miliar. Sementara saldo laba yang tidak dibatasi mencapai Rp23,16 miliar, sehingga dividen interim yang dibagikan menguras hampir 100 persen saldo laba.

Harga saham EAST saat ini berada di level Rp97. Dengan demikian, dividen tersebut mencerminkan imbal hasil (yield) sekitar 5,8 persen.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai interim EAST:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Januari 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Januari 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 8 Januari 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 9 Januari 2026
5. Pembayaran Dividen : 22 Januari 2026

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain. Termasuk di antaranya yakni data angka pengangguran dan jumlah pencari kerja.

“Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak. Diutamakan dulu perluasan lapangan kerja, kemudian juga daya beli,” kata Bob saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Pemerintah telah mengeluarkan formulasi kenaikan UMP 2026. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, formulasi penetapan UMP adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (alfa 0,5–0,9).

Dengan formulasi tersebut, kenaikan UMP pada 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5–7 persen.

Bob menilai, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi tersebut adalah keberlangsungan industri padat karya yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai cukup rentan dan merumahkan banyak pekerja.

Terlebih, tarif dagang Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen turut menambah beban pelaku usaha dan eksportir ke negara tersebut.

“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” ujar Bob.

Sementara itu, berdasarkan data Apindo, sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III 2025.

Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen secara tahunan (year on year/yoy), alas kaki minus 0,25 persen (yoy), pengolahan tembakau minus 0,93 persen (yoy), furnitur minus 4,34 persen (yoy), serta karet dan plastik minus 3,2 persen (yoy). Selain itu, berdasarkan data per Oktober 2025, sektor otomotif juga mengalami kontraksi minus 10 persen (yoy).

Kondisi tersebut dinilai Apindo mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung.

Untuk itu, Apindo berpendapat upah minimum seharusnya ditempatkan sebagai batas bawah atau jaring pengaman.

Pendekatan ini dinilai penting agar perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan tetap dapat menjalankan usaha dan mempertahankan tenaga kerja.

Bob mengatakan, mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan produktivitas dan kondisi usaha juga krusial untuk menjaga inklusivitas pasar kerja serta mencegah semakin menyempitnya ruang kerja formal.

“Yang harus di-elaborate adalah upah bipartit ketimbang upah minimum,” kata Bob.

ACEH - Medan berat tak menjadi halangan bagi 100 personel Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) untuk menyalurkan bantuan beras kepada warga terdampak bencana di wilayah terpencil di Kabupaten Bener Meriah, Aceh . Total bantuan yang disalurkan sebanyak 10 ton beras.

Babinsa yang tergabung dalam Satuan Percepatan Mobilitas (SPM) Korem 011/Lilawangsa tersebut dengan sigap menggunakan sepeda motor trail untuk menembus jalur pegunungan Gayo yang sempit, licin, dan berlumpur demi memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat.

Dengan membawa muatan sekitar 25 kilogram beras per masing-masing motor, para prajurit TNI ini masih harus melintasi jembatan darurat dari pepohonan serta kawasan bekas longsor demi memastikan bantuan dapat tiba di wilayah terdampak.

Komandan pelaksana kegiatan, Letnan Kolonel Patri Andi Ariyanto, menjelaskan bahwa metode distribusi ini dipilih sebagai solusi paling efektif agar bantuan dapat tiba tepat waktu di tengah keterbatasan akses.

"Distribusi beras dilakukan menggunakan sepeda motor trail, dengan setiap personel membawa sekitar 25 kilogram. Target penyaluran 10 ton bantuan diselesaikan dalam waktu dua hari sebagai bentuk percepatan distribusi kepada masyarakat," ujar Letkol Patri dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan, penggunaan kendaraan roda dua menjadi pilihan strategis karena kendaraan roda empat tidak mampu menjangkau sejumlah titik di wilayah pegunungan Gayo. Jalur sempit, tanjakan curam, serta kondisi jalan yang rusak membuat distribusi konvensional berisiko terhambat dan memakan waktu lebih lama.

Selain melalui jalur darat, TNI juga memaksimalkan distribusi melalui jalur udara untuk mempercepat penyaluran bantuan. Kombinasi jalur darat dan udara ini dinilai krusial guna memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolasi dari pasokan pangan.

TNI terus menegaskan kehadirannya dalam penanganan dan pemulihan wilayah Sumatera pascabencana. Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa jumlah personel TNI yang telah dikerahkan ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 36.636 personel.

Ribuan prajurit tersebut tidak hanya ditugaskan untuk menyalurkan bantuan logistik, tetapi juga terlibat dalam perbaikan dan pembangunan jembatan yang rusak, pemulihan akses transportasi, hingga pelaksanaan kegiatan trauma healing bagi anak-anak terdampak bencana.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Senin mengumumkan bahwa Washington telah memulai pembangunan kapal-kapal perang baru yang diberi nama "kelas Trump”.

Trump mengatakan kapal-kapal perang baru ini akan lebih besar, lebih cepat, dan 100 kali lebih kuat daripada kapal perang yang pernah dibangun sebelumnya. Menurutnya, proyek ini akan membentuk inti dari apa yang disebutnya sebagai “Golden Fleet" atau "Armada Emas” yang diperluas, yang bertujuan untuk memperkuat dominasi Angkatan Laut AS.

Proyek ini akan dimulai dengan dua kapal dan diperkirakan akan berkembang menjadi antara 20 hingga 25 kapal. Kapal pertama dari kelas Trump ini akan diberi nama USS Defiant.

Pengumuman ini merupakan contoh terbaru dari presiden yang mengubah citra aspek pemerintah federal sesuai dengan citranya. Trump—yang sebelumnya mengkritik penampilan kapal perang AS—akan terlibat secara pribadi dalam desainnya.

Dia mengatakan kapal-kapal baru tersebut akan memiliki bobot lebih dari 30.000 ton, lebih besar dari kapal perusak saat ini, dan akan dilengkapi dengan teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan laser energi terarah.

“Kita belum membangun kapal perang sejak tahun 1994. Kapal-kapal canggih ini akan menjadi beberapa kapal perang permukaan yang paling mematikan...selain kapal selam kita,” kata Trump, seperti dikutip Reuters, Selasa (23/12/2025).

Beberapa pejabat AS telah memperingatkan bahwa kegagalan membangun kapal perang baru dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan keuntungan kepada saingan ekonomi dan militer, China.

Namun, Trump meremehkan pengaruh China dalam keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa "ekspansi" ini adalah “balasan bagi semua orang.”

Dia mengatakan "ekspansi" Angkatan Laut juga akan disertai dengan tekanan baru pada kontraktor pertahanan untuk mempercepat produksi dan mengendalikan biaya. Dia mengatakan akan bertemu dengan perusahaan pertahanan besar minggu depan untuk membahas penundaan dan pembengkakan biaya, dan untuk memeriksa apakah kompensasi eksekutif, pembelian kembali saham, dan dividen berkontribusi pada target produksi yang tidak tercapai.

“Kita tidak ingin para eksekutif menghasilkan USD50 juta setahun, memberikan dividen besar kepada semua orang, dan juga melakukan pembelian kembali saham,” kata Trump, yang mengkritik produksi jet tempur siluman F-35 dan jet tempur lainnya terhambat.

Reuters melaporkan pekan lalu bahwa pemerintah Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatasi dividen, pembelian kembali saham, dan gaji eksekutif untuk kontraktor pertahanan yang proyeknya melebihi anggaran dan tertunda.

Trump dan Pentagon telah mengeluhkan sifat industri pertahanan yang mahal, lambat, dan mengakar, menjanjikan perubahan dramatis yang akan membuat produksi peralatan perang lebih gesit.

Bisnis.com, BATAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam akan berupaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama strategis dengan sejumlah perbankan. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Kadin Kota Batam, Roma Nasir Hutabarat, mengatakan bahwa kerja sama dengan perbankan diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berfokus pada kemudahan layanan keuangan bagi UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan skema kredit usaha ringan lainnya.

"Kami ingin memastikan UMKM Batam bisa memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan yang tersedia. Kadin akan berperan aktif mengadvokasi dan mendampingi UMKM agar mereka siap secara administrasi dan usaha," kata Roma Nasir Hutabarat usai acara pelantikan kepengurusan baru Kadin Batam di Hotel Planet Holiday, Senin (22/12/2025).

Adapun bank yang diajak kerja sama seperti BTN, BRI, dan lainnya. Selain perbankan, Kadin Batam juga menyiapkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pengelola bandara untuk membuka peluang keterlibatan UMKM dalam aktivitas ekonomi di kawasan strategis, baik dari sisi pelayanan, perdagangan, maupun pendukung sektor penerbangan.

Ia menegaskan, Kadin Batam ke depan tidak hanya berfokus pada industri besar dan investasi skala besar, tetapi juga memberi ruang luas bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang menempatkan UMKM sebagai bagian penting ekosistem ekonomi.

"Kadin adalah rumah besar pengusaha, bukan hanya untuk industri besar, tapi juga UMKM. Karena itu, kami akan memperbanyak program pelatihan, pendampingan, dan literasi agar pelaku UMKM memahami peran Kadin dan mau tumbuh bersama," tuturnya.

Kadin Batam bersama Pemko Batam dan BP Batam akan terus duduk satu meja guna memastikan lima agenda strategis lima tahunan berjalan efektif, dengan UMKM sebagai salah satu fokus utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui Jalan Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) mulai menunjukkan tren kenaikan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) mencatat pada H-4 perayaan Natal atau pada Minggu (21/12/2025), sebanyak 34.251 kendaraan melintasi ruas tol layang tersebut ke arah Timur (Cikampek/Trans Jawa).

GM Operasi dan Pemeliharaan PT JTT, Desti Anggraeni menjelaskan bahwa realisasi lalin tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 29,99% dibandingkan dengan volume lalu lintas normal yang biasanya berada di angka 26.557 kendaraan.

"Pada H-4 libur panjang Nataru 2025/2025 atau tanggal 21 Desember 2025 sebanyak 34.251 kendaraan atau meningkat sebesar 29,99% dari lalu lintas normal sebanyak 26.557 kendaraan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/12/2925).

Selain itu, volume lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jakarta melalui Ruas Layang MBZ pada H-4 tercatat mencapai 42.310 kendaraan, menurun 2,42% dari kondisi lalu lintas normal sebanyak 43.358 kendaraan.

Sementara itu, total kumulatif sejak H-7 hingga H-4 libur Nataru 2025/2026, PT JJC mencatat sebanyak 141.428 kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ.

Total lalin pada H-7 hingga H-4 libur Nataru itu terjadi peningkatan sebesar 23,28% dari lalu lintas normal sebanyak 114.719 kendaraan.

Manajemen PT JJC pun memberikan sejumlah imbauan strategis bagi para pengguna jalan tol guna memastikan kelancaran arus selama periode libur panjang ini. Di antaranya memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima.

Kemudian, Memastikan kecukupan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta daya listrik bagi pengguna kendaraan listrik. Serta mematuhi rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan jika terjadi rekayasa lalu lintas akibat kepadatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dahua Technology Indonesia secara resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan PT ECS Indo Jaya, perusahaan distribusi dan penyedia solusi teknologi yang memiliki kapabilitas kuat di berbagai sektor industri di Indonesia serta salah satu distributor IT terbesar di kawasan Asia Pasifik. Melalui kerja sama ini, PT ECS Indo Jaya ditunjuk sebagai Project Distributor Dahua, yang akan mendukung ekspansi solusi AIoT kelas atas dan sistem keamanan canggih Dahua di seluruh Indonesia.

Kemitraan ini menjadi langkah strategis bagi Dahua untuk memperluas jangkauan solusi, membuka peluang bisnis baru, serta mengoptimalkan potensi pasar nasional—khususnya pada proyek berskala besar, kompleks, dan level enterprise.

PT ECS Indo Jaya memiliki infrastruktur distribusi yang matang, ekosistem mitra yang luas, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar teknologi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi solusi canggih Dahua serta menghadirkan sistem keamanan dan AIoT yang lebih komprehensif, mudah diakses, dan skalabel di berbagai wilayah dan sektor industri.

“Kolaborasi ini merupakan langkah penting bagi Dahua untuk membuka potensi bisnis yang lebih besar sekaligus memperkuat kehadiran kami di Indonesia. Dengan kapabilitas PT ECS Indo Jaya yang telah terbukti sebagai distributor proyek, kami optimistis dapat mempercepat penetrasi pasar, memperluas adopsi solusi AIoT kelas atas, serta menciptakan peluang baru di berbagai vertikal industri," kata ujar Country Director Dahua Indonesia, Royce Ouyang.

Terpisah dari kemitraannya dengan PT ECS Indo Jaya, Dahua juga telah berhasil mengimplementasikan sejumlah proyek strategis di Indonesia. Salah satu contoh utamanya adalah inisiatif Smart City Badung, Bali, yang terwujud melalui kolaborasi erat dengan mitra ekosistem strategis Dahua, Prima Tekno Integra, serta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Badung sebagai otoritas pemerintah daerah setempat.

Proyek unggulan ini menunjukkan bagaimana solusi teknologi cerdas Dahua mampu mendukung Kominfo Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sistem pemantauan kota, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kota secara keseluruhan.

Keberhasilan Smart City Badung, Bali menjadi bukti kapabilitas Dahua dalam mendukung transformasi digital kota-kota di Indonesia. Capaian ini sekaligus menjadi fondasi kuat untuk pengembangan proyek serupa di wilayah lain, termasuk potensi implementasi di sektor pengelolaan air, transportasi, energi, gedung, serta sektor strategis lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di banyak rumah tangga Indonesia, perempuan kerap memegang “kas keluarga”. Perempuan mengatur belanja harian, biaya sekolah, cicilan, hingga dana darurat.

Namun, di saat yang sama, lanskap keuangan berubah cepat. Pembayaran serbadigital, investasi makin mudah diakses lewat aplikasi, dan pinjaman daring (pindar) alias pinjaman online (pinjol) tersedia 24 jam.

Kecepatan ini membuka peluang, tetapi juga memperlebar risiko bagi siapa pun yang belum punya bekal literasi keuangan yang memadai.

Gambaran nasionalnya terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Ketika dibedah menurut gender, literasi keuangan perempuan tercatat 65,58 persen, lebih rendah dibanding laki-laki 67,32 persen. Sementara itu, inklusi keuangan relatif sebanding, yakni perempuan 80,28 persen dan laki-laki 80,73 persen.

Kesenjangan ini penting dicermati. Akses (inklusi) yang sudah tinggi tidak otomatis berarti pemahaman (literasi) yang kuat.

Dalam praktiknya, seseorang bisa punya rekening, bisa memakai aplikasi pembayaran atau pinjaman, tetapi belum tentu memahami bunga, biaya tersembunyi, risiko penipuan, atau cara menilai produk investasi.

Ketika akses sudah terbuka, risiko juga ikut masuk

Masuknya layanan keuangan ke genggaman tangan memudahkan perempuan mengelola usaha, menabung, atau berinvestasi.

Akan tetapi, sisi gelapnya adalah maraknya entitas ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang menjadikan masyarakat, termasuk perempuan, sebagai sasaran.

Data berbasis periode Januari sampai November 2025 menunjukkan skala persoalan ini. OJK melaporkan telah memblokir 2.617 entitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dari total 2.617 entitas ilegal selama Januari sampai 30 November 2025), terdapat 354 investasi ilegal dan 2.263 pinjaman online ilegal.

Masalahnya bukan hanya jumlah entitas ilegal, tetapi juga derasnya arus korban.

Dikutip dari Antara, Analis Eksekutif Senior Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Hudiyanto, mengungkapkan rata-rata laporan masyarakat terkait kasus penipuan transaksi keuangan yang diterima Satgas PASTI dan Tim IASC mencapai 700 hingga 800 laporan setiap hari.

Pada titik inilah literasi keuangan menjadi pelindung pertama. Kemampuan membedakan layanan legal dan ilegal, memahami konsekuensi utang, hingga mengenali pola penipuan yang memanfaatkan kedaruratan kebutuhan rumah tangga.

Perempuan dan peran ekonomi: besar, tapi tidak selalu dibarengi bekal finansial

Dorongan memperkuat literasi keuangan perempuan juga terkait erat dengan besarnya peran perempuan dalam ekonomi.

Pemerintah, misalnya, berulang kali menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dan perluasan partisipasi kerja perempuan sebagai bagian dari agenda jangka panjang.

Dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 6 November 2025, disebutkan target RPJPN 2025–2045 untuk mendorong TPAK perempuan mencapai 70 persen, serta kebutuhan mendorong sekitar 750.000 perempuan masuk dunia kerja setiap tahun (dengan asumsi tidak ada yang keluar dari pasar kerja).

Di lapangan, peran ekonomi perempuan juga terlihat dari kontribusi mereka di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menyebut sekitar 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.

Namun, besarnya peran itu tidak selalu setara dengan kualitas pemahaman finansial. SNLIK 2025 memberi sinyal bahwa perempuan masih tertinggal tipis dalam literasi dibanding laki-laki, meski aksesnya nyaris setara.

Artinya, jutaan perempuan yang menjadi pengelola kas keluarga sekaligus pelaku usaha dapat berhadapan dengan produk keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, investasi, tanpa pemahaman yang cukup dalam soal risiko, hak konsumen, maupun cara mengelola arus kas.

Mengapa literasi keuangan perempuan menjadi isu ekonomi, bukan sekadar urusan rumah tangga

Literasi keuangan perempuan berdampak luas karena keputusan finansial harian sering berada di tangan perempuan: belanja pangan, pendidikan, kesehatan, hingga dana sosial.

Ketika keputusan-keputusan itu dilakukan dengan bekal perencanaan dan pemahaman risiko, stabilitas keluarga ikut menguat.

Sebaliknya, jika keputusan diambil dalam tekanan, misalnya kebutuhan mendesak, tanpa memahami konsekuensi biaya dan bunga, kerentanan finansial bisa meningkat.

Dalam konteks risiko penipuan dan entitas ilegal yang marak, literasi keuangan juga berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Ketika laporan penipuan bisa mencapai ratusan per hari, kemampuan memverifikasi legalitas platform dan memahami mekanisme transaksi menjadi kebutuhan dasar.

Karena itu, program literasi keuangan yang menyasar perempuan sering dirancang berbasis komunitas dan rumah tangga, dengan asumsi perempuan dapat menjadi “pengungkit” pengetahuan di keluarga dan lingkungan terdekat.

Program literasi yang menyasar perempuan: pendekatan komunitas dan peran ibu

OJK mengembangkan sejumlah program edukasi yang menempatkan perempuan sebagai sasaran strategis.

OJK menilai ibu-ibu menjadi target yang tepat untuk literasi dan inklusi karena perannya di keluarga.

“Kita menganggap ibu-ibu menjadi sasaran yang tepat untuk dilakukan literasi dan inklusi dengan membekali informasi-informasi dan pengetahuan tentang keuangan secara benar," kata Friderica.

Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah memperluas literasi keuangan syariah melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS).

OJK mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program tersebut.

Friderica juga menekankan fokus pada edukasi keuangan untuk perempuan dan pemahaman literasi keuangan syariah yang dapat “menciptakan generasi masa depan melek keuangan.”

“Saya ingin titip tiga hal. Pertama, edukasi keuangan untuk perempuan,” ujar Friderica.

Di tingkat kebijakan, OJK juga menautkan agenda literasi dan inklusi keuangan dengan peta jalan dan rencana pembangunan.

OJK menyatakan fokus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027 serta dokumen perencanaan nasional.

Literasi bukan hanya “tahu produk”, tetapi juga “tahu risiko”

SNLIK 2025 memperlihatkan indeks literasi keuangan berbeda menurut pendidikan, wilayah, dan pekerjaan.

Kelompok berpendidikan perguruan tinggi memiliki indeks literasi jauh lebih tinggi dibanding kelompok tidak/belum sekolah. Begitu juga wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan.

Konteks ini penting untuk program literasi perempuan, karena perempuan berada pada spektrum kondisi sosial-ekonomi yang sangat beragam, seperti pekerja formal, pekerja informal, wirausaha mikro, hingga ibu rumah tangga di pedesaan yang mungkin punya akses digital tetapi terbatas akses edukasinya.

Dalam praktiknya, literasi keuangan mencakup kemampuan yang konkret, misalnya:

• Menyusun anggaran rumah tangga dan usaha
• Menghitung kemampuan membayar utang dan cicilan
• Memahami bunga, biaya layanan, dan konsekuensi keterlambatan
• Membedakan investasi berizin dan yang ilegal
• Memahami manfaat dan batasan asuransi
• Menjaga keamanan data pribadi, OTP, dan tautan transaksi.

Di tengah maraknya entitas ilegal, aspek “tahu risiko” menjadi krusial.

Ketika OJK dan Satgas PASTI memblokir ribuan entitas ilegal sepanjang Januari hingga November 2025, pesan utamanya jelas: ekosistem digital yang terbuka membuat masyarakat harus punya kemampuan saring sebelum memilih layanan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kredit perbankan sebenarnya tersedia melimpah, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan dunia usaha. Bank Indonesia mencatat kredit nganggur atau undisbursed loan per November 2025 mencapai Rp 2.509,4 triliun, mencerminkan sikap pelaku usaha yang masih menahan diri menarik pinjaman baru.

Nilai tersebut setara 23,18 persen dari total plafon kredit yang disediakan perbankan. Tingginya kredit yang belum dicairkan ini dinilai berkaitan erat dengan lemahnya permintaan kredit di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Solikin M Juhro mengatakan, pelaku usaha dan rumah tangga masih bersikap wait and see sebelum memutuskan mengambil kredit.

“Kenapa kok kredit itu enggak sekuat tahun lalu? Kita lihat pertama dari sisi demand, korporasi dan rumah tangga ini kebetulan memang angka-angka undisbursed loan atau komitmen pinjaman yang enggak ditarik. Jadi pinjaman bisa diambil tapi enggak ditarik. Kenapa? Mereka masih ‘ini ekonominya benar menggeliat gak?’, mereka masih wait and see,” ujar Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Kondisi tersebut berdampak pada laju pertumbuhan kredit perbankan. Pada November 2025, kredit hanya tumbuh 7,74 persen secara tahunan, meski naik dibandingkan Oktober 2025 sebesar 7,36 persen. Angka ini masih jauh di bawah pertumbuhan kredit November 2024 yang mencapai 10,79 persen.

Solikin menjelaskan, di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata, dunia usaha cenderung mengandalkan dana internal atau sumber pendanaan lain. Salah satu pertimbangannya adalah penurunan suku bunga kredit yang dinilai belum cukup cepat.

Tercatat, suku bunga kredit baru turun 24 basis poin dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,96 persen pada November 2025. Sementara itu, BI rate telah turun 125 basis poin menjadi 4,75 persen.

“Daripada saya ngambil ke bank, mendingan saya pakai duit saya sendiri. Kenapa? Karena mungkin bisa saja suku bunganya masih tinggi,” ucap Solikin.

Respons BI soal Kredit Nganggur

Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendorong permintaan kredit.

Upaya ini dilakukan melalui instrumen makroprudensial reguler yang dibarengi penguatan koordinasi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain itu, BI juga berupaya membangun kepercayaan terhadap prospek perekonomian nasional agar dunia usaha lebih berani memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

“Kebijakan itu harus kredibel dan diorkesasikan dengan baik sehingga masyarakat itu gak merasa was was,” kata Solikin.

Respons OJK soal Kredit Nganggur

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tingginya kredit nganggur justru menyimpan potensi peningkatan realisasi kredit ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, besarnya undisbursed loan menunjukkan masih adanya ruang penarikan kredit untuk mendukung ekspansi usaha.

“Dengan adanya komitmen kredit atau pembiayaan yang besar tersebut, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang,” ujar Dian dalam jawaban tertulis RDKB November 2025, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurut Dian, kredit nganggur diperkirakan akan termoderasi seiring membaiknya kondisi ekonomi, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha, serta penyesuaian strategi bisnis perbankan. Pemulihan sejumlah sektor ekonomi, ditopang kebijakan fiskal dan moneter, dinilai akan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

Ia menambahkan, sejumlah faktor berpotensi mempercepat pertumbuhan kredit, antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin efektif, tren penurunan suku bunga pinjaman, serta percepatan belanja pemerintah dan investasi swasta.

Optimisme tersebut juga tercermin dari peningkatan aktivitas manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia pada November 2025 tercatat naik menjadi 53,50, dibandingkan Oktober 2025 sebesar 51,20.

“OJK secara aktif senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya termasuk yang tergabung dalam KSSK terkait berbagai kebijakan dalam rangka melakukan monitoring dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang