INDONESIA sedang berada di posisi yang sangat menentukan di peta ekonomi transisi global. Dunia mendorong kendaraan listrik (electric vehicles/EV) untuk menurunkan emisi, dan baterai EV membutuhkan mineral kritis seperti nikel.

Di titik ini, Indonesia bukan sekadar “ikut tren”—Indonesia adalah salah satu pusat pasokan nikel dunia.

Karena itu, hilirisasi nikel mudah dipahami sebagai peluang besar: kita tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi membangun smelter, memproduksi intermediate products untuk baterai, menarik investasi manufaktur, dan memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai (value chain) EV.

Secara sederhana, hilirisasi menjanjikan “naik kelas”: dari negara pemasok ke negara industri.

Namun, justru karena posisinya strategis, hilirisasi nikel juga membawa pertanyaan yang lebih tajam: apakah Indonesia akan menjadi pusat nikel dunia yang kredibel, atau pusat nikel dunia yang mahal biayanya.

Mahal di sini bukan hanya uang, tetapi biaya yang dibayar oleh hutan, sungai, keselamatan kerja, ruang hidup masyarakat, dan pada akhirnya reputasi ekonomi Indonesia sendiri.

Nikel tidak datang dari ruang kosong. Ia ditambang dari tanah—sering dekat dengan kawasan hutan, daerah tangkapan air, dan wilayah yang sensitif secara sosial.

Ketika ekspansi tambang dan smelter berjalan cepat, risiko yang muncul juga nyata: deforestasi, sedimentasi sungai, polusi udara dan air, konflik lahan, hingga kecelakaan kerja.

Ini bukan sekadar isu lingkungan; ini isu tata kelola (governance) dan daya tahan ekonomi, karena pasar global semakin menuntut produk yang bisa dibuktikan asal-usulnya (traceability) dan bisa dipertanggungjawabkan dampaknya.

Kita telah belajar dengan sangat pahit bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan korban lebih dari seribu nyawa dan merusak ratusan ribu rumah dan infrastruktur. Tentu kita tak ingin tragedi ini terjadi lagi.

Banyak orang mengira EV otomatis “hijau”. Padahal carbon footprint EV tidak hanya ditentukan oleh mobilnya ketika dipakai di jalan, tetapi juga oleh cara baterainya diproduksi—dari tambang sampai pabrik.

Kalau smelter dan rantai produksi nikel ditopang listrik batu bara, maka emisi yang “hilang” dari knalpot bisa berpindah ke cerobong. Ini membuat transisi jadi janggal: kita ingin masuk ekonomi hijau, tetapi fondasi energinya masih kotor.

Di titik inilah publik perlu memahami bahwa persoalan nikel bukan sekadar “pro industri atau pro lingkungan”.

Persoalannya adalah desain: bagaimana industri tetap tumbuh, tetapi pagar ekologis dan sosialnya tidak jebol.

Karena itu, hilirisasi nikel membutuhkan seperangkat pagar kebijakan yang jelas. Pagar ini bukan aksesoris.

Ini adalah sistem pengaman agar laju investasi tidak berubah menjadi laju kerusakan. Jika pagar ini kuat, kita bisa mengubah nikel menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi.

Jika pagar ini lemah, maka kita akan mengubah nikel menjadi sumber krisis reputasi dan biaya sosial-ekologis jangka panjang.

Pagar pertama adalah AMDAL. Untuk orang awam, AMDAL dapat dipahami sebagai “uji kelayakan risiko” sebelum proyek tambang atau smelter dijalankan.

AMDAL yang kuat harus menjawab pertanyaan yang sangat konkret: apakah proyek ini akan merusak daerah tangkapan air, mengancam sungai, membuka hutan di area sensitif, atau menimbulkan limbah berbahaya.

AMDAL juga harus menilai risiko bencana (banjir, longsor, sedimentasi) dan risiko sosial (konflik lahan, dampak pada mata pencaharian).

Masalahnya, AMDAL sering diperlakukan seperti dokumen formalitas: yang penting ada, lalu proyek jalan.

Padahal, yang dibutuhkan adalah AMDAL yang benar-benar menjadi “kontrak ekologis”: standar jelas, data kuat, transparansi memadai, dan enforcement tegas. Tanpa enforcement, AMDAL hanya menjadi dokumen rapi, tetapi tidak punya daya.

Pagar kedua adalah zona “no-go” ekologis (ecological no-go zones). Ini penting karena mendasar: ada wilayah yang memang tidak boleh ditambang atau dibangun karena nilai ekologisnya terlalu vital—semacam “zona merah”, meski ada cadangan nikel, seperti kawasan biodiversitas tinggi, penyangga air, hutan lindung, atau ruang sosial yang rentan.

Tanpa itu, peta tata ruang mudah menjadi “peta cantik” yang kalah oleh tekanan investasi.

Karena itu, kajian prinsip Principles for Responsible Investment (PRI) dan ANGIN Advisory menegaskan ini bukan opsi tambahan, melainkan pagar struktural; mereka bahkan merujuk model Ecological Conservation Redline (ECR) di China, yang melarang sebagian besar aktivitas pembangunan yang mengganggu demi menjaga keamanan ekologis nasional dan jasa ekosistem (ecosystem services).

Intinya bukan meniru China, melainkan mengambil prinsipnya: negara harus berani menetapkan batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Tanpa fondasi ekologis yang utuh, janji nilai tambah dan industrial upgrading berdiri di atas tanah yang pelan-pelan kehilangan daya hidupnya.

Pagar ketiga adalah basis data spasial (spatial database) yang terpadu—atau unified spatial database.

Ini terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat terasa di lapangan. Banyak konflik lahan dan tumpang tindih izin terjadi karena peta yang dipakai tidak satu rujukan.

Kementerian A punya data, pemerintah daerah punya data lain, perusahaan membawa peta sendiri, masyarakat memegang bukti berbeda—hasilnya pasti bentrok.

Unified spatial database berarti satu peta rujukan nasional yang bisa diaudit, diperbarui dengan mekanisme jelas, dan dipakai lintas lembaga.

Ini membuat perizinan lebih tertib, pengawasan lebih mudah, dan ruang untuk manipulasi lebih sempit. Tanpa basis data spasial yang kuat, konsep seperti ecological no-go zones pun mudah “bocor” karena batasnya bisa diperdebatkan tanpa akhir.

Pagar keempat adalah kebijakan industri dan fiskal yang pro-lingkungan. Pemerintah wajar memberi insentif untuk mendorong industri EV—misalnya tax holiday, pembebasan bea masuk, atau subsidi tertentu—karena tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem industri.

Namun, prinsipnya harus jelas: insentif tidak boleh buta. Insentif harus bersyarat, dengan safeguards lingkungan dan sosial yang nyata.

Ini bisa diterjemahkan secara sederhana: kalau perusahaan menerima dukungan negara, perusahaan harus memenuhi standar tertentu.

Standar itu mencakup kepatuhan AMDAL, pengelolaan limbah dan tailing yang ketat, perlindungan sungai, keselamatan kerja, serta hubungan yang adil dengan masyarakat terdampak.

Kebijakan fiskal yang pro-lingkungan berarti negara memakai uangnya untuk mengarahkan perilaku industri—bukan sekadar mempercepat pembangunan pabrik, tapi tanpa memastikan dampaknya terkendali.

Pagar kelima adalah taksonomi transisi (transition taxonomy). Ini perlu ditekankan karena di sinilah banyak “permainan label” terjadi.

Transition taxonomy adalah aturan main: mana aktivitas yang benar-benar bagian dari transisi, dan mana yang hanya memakai label transisi untuk terlihat hijau.

Ini penting karena nikel sering dipromosikan sebagai “material transisi”, sementara di lapangan smelter bisa mendorong penggunaan PLTU batu bara untuk pasokan listrik besar.

Kalau label transisi diberikan tanpa syarat, maka transisi berubah jadi pembenaran untuk memperpanjang batu bara.

Karena itu, transition taxonomy harus punya kriteria tegas: ada ambang batas emisi, ada roadmap penurunan emisi, ada timeline, ada target yang bisa dicek, dan ada verifikasi pihak ketiga (third-party verification).

Tanpa verifikasi, taxonomy-aligned hanya jadi klaim sepihak dan yang terjadi adalah “transisi selamanya”. Bersambung...

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

PT WIJAYA Karya (Persero) Tbk atau WIKA mengumumkan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I PT Wijaya Karya dari idCCC menjadi idD (Default) atau gagal bayar. Penurunan peringkat itu juga berlaku untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dari idCCC(sy) menjadi idD.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin mengatakan penurunan peringkat itu dilakukan Pefindo setelah memantau secara khusus kedua surat utang perseroan. Meski demikian, dia menghormati hak Pefindo untuk menurunkan peringkat obligasi dan sukuk WIKA. “Di mana naik atau turunnya peringkat kredit pada suatu perusahaan adalah hal yang wajar mengikuti dinamika kondisi suatu perusahaan dan hal ini tidak bersifat tetap,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 22 Desember 2025.

Sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Pefindo, Ngatemin menambahkan, penurunan terhadap peringkat tersebut karena kondisi pasar industri konstruksi nasional mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak secara langsung kepada penurunan perolehan kontrak baru, penurunan penjualan, dan penerimaan cash in Perseroan.

Menurut Ngatemin kondisi ini juga mengakibatkan keterbatasan unrestrictred cash perseroan untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan pendapatan bagi hasil. WIKA telah berupaya bertransformasi hingga berhasil membukukan kinerja positif pada core business atau EBITDA operasi di luar entitas pengendalian bersama. “Namun perseroan tetap memerlukan waktu dan dukungan seluruh pihak untuk penyehatan kondisi usaha, keuangan dan pemenuhan debt services perseroan,” katanya.

WIKA sebelumnya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah pada 8 Desember 2025. Rapat ini untuk meminta persetujuan kepada pemegang obligasi dan sukuk mudharabah terkait penangguhan pembayaran bunga, pendapatan bagi hasil, dan jatuh tempo sukuk mudharabah.

Namun RUPO atau RUPSU belum dapat memenuhi kuorum persetujuan atas usulan yang diajukan perseroan, sehingga rapat tidak dapat mengambil suatu keputusan. “Perseroan akan kembali melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para Pemegang Obligasi/Sukuk guna mendapatkan kesepakatan pada RUPO/RUPSU berikutnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kembali meluncurkan Buku Panduan Penanggulangan Bencana yang sebelumnya diterbitkan pada 2023. Buku ini dihadirkan untuk memperkuat acuan penanganan kesehatan anak di tengah kondisi kebencanaan yang semakin kompleks di Indonesia.

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Kurniawan Taufiq Kadafi, menjelaskan bahwa buku tersebut dirancang sebagai pedoman bagi para relawan, baik dari kalangan tenaga medis maupun nonmedis. Meski memuat sejumlah materi kesehatan, isi panduan ini juga mencakup pembahasan yang bersifat umum sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

"Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kebutuhan psikososial anak, potensi penyakit yang muncul pada berbagai jenis bencana, serta langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan," katanya dalam Re-launching Buku Panduan Penanggulangan Bencana di gedung IDAI, Jakarta Pusat, Senin, (22/12/2025).

Kurniawan mengatakan dalam situasi bencana, anak-anak sering kali tidak dianggap sebagai entitas berbeda dan hanya dipandang sebagai bagian dari pengungsi saja. Padahal, anak memiliki kerentanan khusus, baik secara fisik maupun psikologis. Paparan lingkungan yang tidak aman, air banjir yang tercemar, hingga tekanan psikososial dapat berdampak serius pada kesehatan anak.

Semua aspek tersebut dibahas secara sistematis dalam buku ini. Selain aspek fisik, buku ini juga menekankan pentingnya kesehatan mental dan psikososial anak. Anak-anak yang berada di pengungsian berisiko terpapar konflik orang dewasa, stres berkepanjangan, serta pengalaman traumatis.

Oleh karena itu, setiap pihak yang berada di dalam pengungsian seyogyanya mengetahui prinsip-prinsip tersebut. Kemudian, mereka juga bisa melakukan hal-hal sederhana sehingga meminimalkan risiko tersebut terhadap anak-anak.

"Pendekatan sederhana seperti bermain, bernyanyi, dan interaksi positif menjadi bagian penting dari pemulihan anak, dan dijelaskan secara ilmiah dalam buku ini," imbuhnya.

Berbagai pertanyaan umum masyarakat, seperti dampak banjir pada anak, kelanjutan pemberian ASI, penggunaan susu formula, pencegahan penyakit infeksi, hingga persiapan tas siaga bencana juga tertuang di dalam buku ini. Sebab, katanya, sedari awal buku ini memang disusun secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai satuan tugas, termasuk Satgas ASI dan Satgas Imunisasi.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menjelaskan setelah dirilis resmi pada 2023, peluncuran ulang ini dinilai penting karena buku ini makin relevan, terutama setelah terjadi bencana besar pada akhir 2025.

"Kami melihat bahwa tenaga medis dan relawan sering kali masih kebingungan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan saat turun ke daerah bencana. Jangan sampai kita datang ke lokasi bencana tanpa persiapan yang matang," ungkapnya.

Piprim menyebut secara substansi isi bukunya masih relatif sama dengan versi 2023. Dia berharap perilisan ulang ini membuat buku tersebut lebih diperkenalkan secara luas.

"Buku ini disusun berdasarkan literatur ilmiah dan evidence-based practice. Banyak diambil dari pengalaman rekan-rekan kami yang turun langsung ke lokasi bencana, seperti gempa di Palu, Lombok, letusan gunung berapi, dan bencana lainnya." pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di banyak keluarga, percakapan soal uang sering baru muncul ketika anak mulai minta dibelikan sesuatu, misalnya mainan yang sedang tren, gawai, atau sekadar jajan tambahan.

Padahal, “momen minta” itu biasanya hanya puncak kecil dari proses yang jauh lebih panjang. Anak sedang belajar tentang nilai, pilihan, dan konsekuensi.

Dorongan untuk memperkuat literasi keuangan sejak dini juga sejalan dengan gambaran besar literasi masyarakat Indonesia.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diumumkan OJK dan BPS mencatat indeks literasi keuangan 66,46 persen dan indeks inklusi 80,51 persen (metode keberlanjutan).

Dalam konteks keluarga, angka itu mengingatkan satu hal: pemahaman keuangan bukan kemampuan yang “otomatis ada”, melainkan keterampilan yang perlu dilatih dan sebagian latihan paling awal justru terjadi di rumah.

Pertanyaannya kemudian menjadi praktis: kapan sebaiknya anak mulai diajarkan tentang keuangan?

Jawabannya bukan satu usia tunggal, melainkan bertahap, mengikuti kemampuan kognitif dan kebutuhan anak. Yang berubah dari waktu ke waktu bukan sekadar materinya, tetapi juga cara mengajarkannya.

Usia prasekolah: mulai dari konsep paling dasar (usia sekitar 3 sampai 6 tahun)

Pada usia prasekolah, anak belum perlu “dibebani” istilah rumit. Fokusnya adalah fondasi: uang itu terbatas, memilih berarti ada yang dikorbankan, menunggu (delay) itu bisa memberi hasil.

Di tahap ini, orang tua dapat mulai mengajarkan anak tentang keuangan dengan tiga latihan sederhana, yakni sebagai berikut.

1. Mengenal uang sebagai alat tukar

Anak memahami bahwa barang tidak muncul “gratis”. Ada proses pembayaran.

Praktiknya bisa lewat permainan jual-beli, atau saat belanja di warung. Di sana, anak menyerahkan uang dan menerima kembalian.

2. Membedakan kebutuhan dan keinginan

Orang tua dapat mengajak anak memilah yang harus dibeli (misal makanan pokok) dan yang boleh dibeli kalau ada sisa, misal camilan.

3. Belajar menunggu lewat tujuan kecil

Menabung untuk target yang dekat, misalnya buku gambar atau mainan kecil, lebih mudah dipahami ketimbang target yang terlalu jauh.

Dorongan kebiasaan menabung sejak dini juga terus digaungkan regulator.

Dalam rangka Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan kebiasaan menabung bagi pelajar, salah satunya agar tidak bergantung penuh pada orang tua.

“Adik-adik ini penting untuk menabung untuk mengurangi ketergantungan kepada orang tua,” kata Airlangga.

Pada usia ini, ukuran keberhasilan bukan nominal tabungan, melainkan kebiasaan: anak paham bahwa sebagian uang bisa disisihkan untuk tujuan tertentu.

Usia SD awal: saat “uang saku” jadi laboratorium (usia sekitar 6 sampai 9 tahun)

Memasuki SD, anak mulai lebih siap memegang uang saku dan membuat keputusan kecil. Di fase inilah praktik lebih penting daripada ceramah.

Uang saku dapat menjadi “laboratorium” paling nyata untuk membangun kebiasaan-kebiasaan ini.

• Membagi uang saku: sebagian untuk jajan, sebagian untuk tabung, sebagian untuk tujuan sosial (misal berbagi).
• Membuat target sederhana: ingin beli barang tertentu, berarti ada strategi menyisihkan.

Dalam praktik menabung di sekolah, sejumlah perencana keuangan menekankan bahwa tujuan utamanya adalah pembentukan kebiasaan mengalokasikan uang saku, bukan menambah beban finansial orang tua.

Dikutip dari Kontan, perencana keuangan Prita Gozie menggarisbawahi pembedaan antara tabungan pendidikan dan tabungan sekolah.

“Sedangkan, konsep tabungan sekolah adalah mengajari anak untuk mengalokasikan uang sakunya,” ujar Prita.

Sementara itu, perencana keuangan Mike Rini menekankan penyesuaian dengan kemampuan keluarga.

“Tapi jika memang orangtua memiliki dana lebih, ya sebaiknya uang itu disimpan langsung di bank saja, bukan lewat sekolah,” ujar Mike.

Di tahap SD awal, pelajaran pentingnya adalah konsistensi dan disiplin kecil: menyisihkan, mencatat, dan memahami bahwa keputusan hari ini memengaruhi “sisa uang” besok.

Usia SD akhir: mulai belajar anggaran dan konsekuensi (usia sekitar 10 sampai 12 tahun)

Di SD akhir, kemampuan berhitung dan logika anak biasanya sudah lebih matang. Materi dapat naik tingkat, yakni bukan hanya menabung, tetapi mengatur anggaran dan memahami konsekuensi keputusan.

Beberapa pendekatan yang umum dipakai orang tua adalah sebagai berikut.

1. Uang saku mingguan, bukan harian

Ini memaksa anak merencanakan. Kalau habis di hari kedua, anak belajar bahwa “salah strategi” punya dampak.

2. Catatan pengeluaran sederhana

Tidak perlu rumit, cukup daftar beli apa dan berapa harganya. Tujuannya membangun kesadaran, bukan menghakimi.

3. Konsep “biaya kesempatan”

Jika uang dipakai untuk A, maka B tertunda. Anak mulai memahami pilihan sebagai konsekuensi.

Di level ini, orang tua juga bisa mengenalkan risiko sederhana. Misalnya, tawaran “beli murah tapi tidak jelas” atau “pinjam uang dulu” untuk jajan.

Materinya tidak perlu menakut-nakuti, cukup membangun kewaspadaan dasar.

Usia remaja: saat keuangan beririsan dengan dunia digital (usia sekitar 13 sampai 18 tahun)

Memasuki SMP–SMA, konteks keuangan anak berubah cepat. Mereka mulai berinteraksi dengan ekosistem digital: dompet elektronik, belanja online, paylater di lingkungan pergaulan, hingga ajakan investasi “cepat untung” di media sosial.

Di tahap remaja, materi yang relevan biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut.

• Rekening dan produk keuangan: mengenal tabungan, biaya administrasi, serta keamanan data.
• Perilaku konsumsi: membedakan kebutuhan, gaya hidup, dan tekanan sosial.
• Risiko penipuan digital: tidak membagikan OTP, waspada tautan, dan mengecek legalitas pihak yang menawarkan produk.
• Utang dan bunga: konsep cicilan, keterlambatan bayar, dan dampaknya.

Untuk remaja, “kapan mulai” sering beririsan dengan “kapan diberi akses”. Begitu anak punya gawai dan bisa transaksi digital, edukasi dasarnya idealnya sudah berjalan, sebelum risiko datang lebih dulu.

Mengapa bertahap lebih efektif daripada menunggu “sudah besar”?

Pendekatan bertahap membuat anak melihat uang sebagai bagian dari keterampilan hidup, bukan topik yang tabu atau hanya dibahas saat krisis.

Regulator juga menempatkan literasi sebagai kerja jangka panjang lintas segmen. OJK, misalnya, terus mendorong kebiasaan menabung dan literasi, termasuk melalui program dan kampanye edukasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya belajar menabung dan investasi sejak kecil.

“Untuk mengejar cita-cita masa depan itu perlu biaya… penting pengetahuan untuk mengelola keuangan dengan mulai menabung dan belajar berinvestasi sejak kecil,” kata dia.

Di sisi lain, data SNLIK 2025 menunjukkan ruang peningkatan literasi masih terbuka lebar, dan rumah merupakan sekolah pertama yang paling konsisten.

Peta praktik: materi apa di usia berapa?

Agar lebih operasional, berikut “peta” yang sering dipakai keluarga (bisa disesuaikan kondisi):

• 3 sampai 6 tahun: kenal uang, pilih salah satu, menunggu untuk tujuan kecil.
• 6 sampai 9 tahun: uang saku, kebiasaan menabung, membagi pos sederhana.
• 10 sampai 12 tahun: anggaran mingguan, catatan pengeluaran, biaya kesempatan.
• 13 sampai 18 tahun: rekening/alat bayar digital, keamanan data, utang-bunga, investasi dan legalitas.

Kuncinya bukan memaksa anak cepat mahir, tetapi memastikan materi mengikuti realitas yang mereka hadapi.

Titik awal paling praktis: mulai ketika ada uang yang bisa dikelola

Jika harus merumuskan “kapan” dalam kalimat paling praktis: mulai ketika anak mulai memegang uang (uang jajan, hadiah, atau tabungan sekolah), lalu naikkan materinya saat mereka mendapat akses yang lebih luas (rekening, dompet digital, belanja online).

Selebihnya, pola pengajaran akan sangat dipengaruhi kebiasaan keluarga, misalnya apakah orang tua memberi contoh menyusun anggaran, membatasi belanja impulsif, dan membahas uang sebagai keputusan yang punya konsekuensi.

Dalam banyak kasus, yang membentuk anak bukan satu sesi edukasi, melainkan repetisi kecil yang terjadi setiap minggu. Saat uang saku diberikan, saat belanja dilakukan, dan saat anak memilih antara “sekarang” atau “nanti”.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menetapkan jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Tahun 2026 sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam proses perumusan dan penetapan bauran kebijakan. RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk melakukan evaluasi atas bauran kebijakan yang ditempuh serta menetapkan arah kebijakan ke depan.

“RDG Bulanan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yang merupakan satu kesatuan RDG,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

RDG Bulanan hari pertama membahas hasil evaluasi terhadap kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, serta integrasi opsi bauran kebijakan. Selanjutnya, RDG Bulanan hari kedua membahas rekomendasi dan penetapan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dalam satu bauran kebijakan.

Pelaksanaan RDG BI diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Pasal tersebut menyatakan RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

Berikut jadwal lengkap RDG Bulanan BI sepanjang 2026:

• Januari (RDG Bulanan Cakupan Kuartalan): 20–21 Januari 2026

• Februari: 18–19 Februari 2026

• Maret: 16–17 Maret 2026

• April (RDG Bulanan Cakupan Kuartalan): 21–22 April 2026

• Mei: 19–20 Mei 2026

• Juni: 17–18 Juni 2026

• Juli (RDG Bulanan Cakupan Kuartalan): 21–22 Juli 2026

• Agustus: 18–19 Agustus 2026

• September: 22–23 September 2026

• Oktober (RDG Bulanan Cakupan Kuartalan dan Tahunan): 20–21 Oktober 2026

• November: 17–18 November 2026

• Desember: 15–16 Desember 2026

kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,13 poin atau 0,13 persen ke posisi 858,59

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 10,81 poin atau 0,13 persen ke posisi 8.656,65.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,13 poin atau 0,13 persen ke posisi 858,59.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menawarkan insentif US$3.000 atau sekitar Rp50,3 juta dan tiket pulang gratis kepada imigran tidak berdokumen atau imigran gelap yang bersedia meninggalkan Amerika Serikat secara sukarela.

Kebijakan tersebut menjadi langkah terbaru Gedung Putih untuk mempercepat deportasi massal sekaligus menekan biaya penegakan hukum imigrasi.

Melansir Bloomberg pada Selasa (22/12/2025, imigran tanpa dokumen yang melakukan deportasi mandiri melalui aplikasi CBP Home akan mendapatkan pengaturan dan pembiayaan perjalanan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Mereka juga berhak memperoleh penghapusan denda atau sanksi perdata akibat tidak meninggalkan AS sesuai ketentuan. Besaran insentif US$3.000 tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan pembayaran US$1.000 yang diumumkan DHS pada Mei lalu.

Pengumuman kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye musim liburan yang bertujuan mempercepat proses deportasi. Salah satu unggahan di akun X resmi DHS bahkan memperingatkan warga yang tinggal secara ilegal di AS bahwa mereka akan dipulangkan ke negara masing-masing.

“Imigran ilegal seharusnya memanfaatkan hadiah ini dan melakukan deportasi mandiri. Jika tidak, kami akan menemukan mereka, menangkap mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali,” ujar Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem dalam pernyataannya.

Sejak Januari 2025, sebanyak 1,9 juta migran tidak berdokumen dilaporkan telah meninggalkan AS secara sukarela, dengan puluhan ribu di antaranya menggunakan aplikasi CBP Home, menurut Noem. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Aplikasi CBP Home awalnya dikembangkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden untuk penjadwalan wawancara suaka. Namun, pemerintahan Trump kemudian mengubah fungsi aplikasi tersebut sebagai sarana deportasi mandiri.

Pejabat pemerintah menyebut program ini sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan penangkapan dan deportasi paksa yang memakan biaya besar. Pemerintah AS memperkirakan biaya rata-rata untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi satu migran mencapai sekitar US$17.000 per orang.

Meski demikian, DHS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait dampak kenaikan insentif tersebut terhadap perhitungan penghematan anggaran.

Sejumlah pengacara imigrasi dan aktivis juga meragukan klaim pemerintahan Trump bahwa migran yang meninggalkan AS secara sukarela masih berpeluang kembali secara legal di masa depan.

Sebelumnya dilaporkan dalam banyak kasus, individu yang tinggal di AS tanpa status hukum menghadapi larangan otomatis untuk kembali yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan keringanan atas larangan tersebut jarang diberikan.

Kenaikan insentif ini dilakukan di tengah belum tercapainya target awal pemerintahan Trump untuk melakukan 1 juta deportasi paksa. Sejak menjabat, pemerintahan Trump baru mendeportasi lebih dari 261.000 orang, berdasarkan data US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Dalam periode yang sama, ICE menangkap lebih dari 285.000 warga asing yang diduga tinggal secara ilegal atau memenuhi syarat untuk dideportasi.

Selain itu, pemerintah AS juga memperketat jalur imigrasi legal. Pemerintahan Trump mengumumkan akan meninjau ulang seluruh kasus pengungsi yang direlokasi pada masa pemerintahan Biden serta membekukan pengajuan green card mereka.

Pemerintah juga memasukkan status negara asal dalam daftar larangan perjalanan presiden sebagai salah satu faktor negatif signifikan.

Larangan perjalanan tersebut turut diperluas. Jika sebelumnya mencakup warga dari 19 negara, kini kebijakan itu diberlakukan terhadap penduduk dari lebih dari 30 negara.

PARIS - Kekhawatiran tahun ini adalah Amerika Serikat dapat memblokir perangkat lunak buatan perusahaan lokal agar tidak digunakan oleh negara lain.

AS dapat memblokir perangkat lunak buatan perusahaan lokal agar tidak digunakan oleh negara lain, sehingga menimbulkan kekhawatiran keamanan operasional.

Airbus sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sistem kritisnya dari infrastruktur Amazon Web Services, Google, dan Microsoft ke sistem cloud Eropa yang berdaulat.

Keputusan ini diambil di tengah ancaman denda AS terhadap perusahaan teknologi Eropa dan dampak pembatasan perangkat lunak AS terhadap Huawei dan Microsoft pada produk-produk China,

Di bawah pemerintahan Trump, negara-negara asing mulai menyadari bahwa ketergantungan pada perangkat lunak buatan AS dapat melumpuhkan operasi dan, dalam kasus yang lebih serius, dapat dipantau oleh badan intelijen.

Portal teknologi The Register melaporkan bahwa Airbus sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sistem kritisnya dari infrastruktur yang dimiliki oleh Amazon Web Services, Google, dan Microsoft karena alasan tersebut.

Sistem yang dianggap kritis meliputi Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP), manufaktur, Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), dan desain pesawat terbang, yang dipindahkan ke sistem cloud berdaulat yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa.

Langkah ini diambil karena data nasional dan Eropa yang sensitif harus berada di bawah kendali Eropa.

Keputusan ini diambil setelah pemerintahan Trump berulang kali memperingatkan Uni Eropa tentang tindakannya untuk menjatuhkan denda kepada perusahaan teknologi seperti Apple, Google, dan Meta selama tiga tahun terakhir.

Kasus terbaru melibatkan Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang kehilangan akses ke akun Microsoft-nya setelah dikenai sanksi oleh AS, menyusul penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Di luar Eropa, AS juga telah memblokir Huawei untuk menggunakan Google Mobile Services (GMS) dan lisensi perangkat lunak Microsoft pada produk-produknya, sebagai tekanan terhadap China dalam negosiasi perdagangan yang belum selesai.

MOSKOW - Seorang jenderal Rusia tewas akibat bom mobil di Moskow selatan, kata para penyelidik, menambahkan bahwa mereka menduga dinas rahasia Ukraina mungkin berada di balik serangan tersebut.

Bom tersebut meledak di bawah sebuah SUV yang dikendarai oleh Letnan Jenderal Fanil Sarvarov, kepala direktorat pelatihan operasional militer Staf Umum Rusia, saat ia meninggalkan tempat parkir pada pukul 06.55 (03.55 GMT).

4 Alasan Ukraina Selalu Menarget Jenderal Rusia, Salah Satunya Menebar Ketakutan pada Para Pemimpin Militer

1. Jenderal Rusia Memiliki Peran Strategis

Analis militer Marina Miron, analis di Departemen Studi Pertahanan di King’s College London mengatakan bahwa badan keamanan Ukraina akan tertarik untuk membunuh Sarvarov karena peran strategisnya, yang tidak akan mudah digantikan.

“Kemungkinan besar, Dinas Keamanan Ukraina, FDU, mampu melakukan operasi semacam itu, dan mereka mungkin juga tertarik untuk melenyapkan personel militer berpangkat tinggi di Rusia, karena jenderal tersebut sangat penting untuk pelatihan operasional,” kata Miron kepada Al Jazeera.

2. Memiliki Pengalaman Pertempuran dan Perencanaan Perang

Sarvarov membawa pengalaman penting dalam pertempuran dan perencanaan operasional ke tentara Rusia, termasuk di Chechnya, Suriah, dan Ukraina.

“Jadi, dia adalah tokoh kunci di Kementerian Pertahanan Rusia – akan ada alasan logis bagi dinas keamanan Ukraina untuk mencoba menargetkan dan melenyapkan sebanyak mungkin tokoh kunci tersebut untuk melemahkan militer Rusia di tingkat strategis,” kata Miron, menambahkan bahwa tidak akan mudah untuk menggantikan tokoh penting seperti itu.

3. Menanamkan Rasa Takut pada Para Jenderal Rusia Lainnya

Maria Miron, analis di Departemen Studi Pertahanan di King’s College London, mengatakan pembunuhan pejabat militer Rusia berpangkat tinggi tersebut merupakan bagian dari strategi Ukraina untuk menanamkan rasa takut pada para pemimpin militer Rusia saat mereka berjuang untuk melawan pasukan Rusia di garis depan.

“Ini adalah pesan langsung kepada para jenderal lainnya dan khususnya kepada para petinggi militer Rusia untuk menciptakan rasa takut karena ini adalah pembunuhan. Ini bukan seseorang yang terbunuh di medan perang,” kata Miron kepada Al Jazeera.

4. Ukraina Ingin Menunjukkan Kekuatannya

“Bagi Ukraina, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatannya karena ini adalah modus peperangan yang dapat disebut sebagai ‘tidak teratur’, mengingat Ukraina sedang mengalami kemunduran di medan perang,” kata analis tersebut.

Menurut Miron, inilah mengapa badan intelijen Ukraina proaktif dalam melakukan serangan terhadap fasilitas Rusia, kilang minyak, dan jenderal-jenderal berpangkat tinggi di wilayah Rusia.

menguat 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.768 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak menguat 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.768 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bersama Dinas Kesehatan melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, Sumatra Barat.

Kepala Balai Besar POM Padang Martin Suhendi mengatakan intensifikasi ini dilaksanakan bersama lintas sektor terkait sejak 28 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 oleh 74 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Padang, dimulai pada Senin (22/12) ini, bersama Dinas Kesehatan.

“Kegiatan ini rutin dilakukan BBPOM di Padang dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Pada masa menjelang Nataru yang juga berdekatan dengan hari belanja online nasional (Harbolnas), kegiatan belanja masyarakat cenderung meningkat,” katanya, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan untuk produk yang kadaluarsa ini, pemeriksaan sarana pada intensifikasi pengawasan dilakukan secara bertahap.

Tahap 1 sampai tahap 4 pada masa periode tanggal 28 November 2025 sampai 1 Januari 2026 dilakukan pada 77 Sarana (62 MK, 15 TMK) sarana peredaran pangan olahan di 9 kabupaten dan kota di wilayah pengawasan BBPOM di Padang.

Martin menjelaskan pengawasan ini menyasar 6 sarana distributor, retail modern 63 (52 MK, 10 TMK) dan toko tradisional 9 (4MK, 5 TMK). Strategi pengawasan berbasis risiko ini menyasar pengawasan pada sarana peredaran/distributor yang memiliki rekam jejak kurang baik atau pernah melakukan pelanggaran.

“Kegiatan pengawasan berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dari sejumlah sarana tersebut, mayoritas sarana ditemukan pangan rusak 4 sarana Rp92.000, kadaluarsa 38 item 510 pcs nilai ekonomi 283400 dan TIE 2 item jumalh 15 pcs Rp242.000. Dikatakannya jenis temuan terbesar intensifikasi pengawasan Nataru merupakan pangan olahan kadaluarsa.

Selanjutnya, pangan ilegal ini ditemukan di permen hack dan snack yang masuk melalui perorangan, dan jenis pangan olahan TIE impor mayoritas berasal dari negara Malaysia.

Pangan yang kadaluarsa dan rusak seperti minuman sari kacang, pasta dan mie, minuman serbuk coklat dan krimer kental manis.

“Secara keseluruhan, intensifikasi pengawasan Nataru tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha seiring dengan pembinaan intensif oleh BPOM,” sebutnya.

Martin bilang BBPOM di Padang akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran, produksi, hingga peredaran pangan olahan, serta akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan temuan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak yang ditemukan di peredaran kepada BBPOM.

Contoh nyata yang kami apresiasi adalah kerja sama berbagai pihak untuk memperlancar angkutan penyeberangan di rute Merak-Bakauheni,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudu Purwagandhi menegaskan, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci memastikan layanan transportasi selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dapat berjalan aman dan lancar.

"Sinergi antara stakeholder adalah kunci lancarnya pergerakan masyarakat selama angkutan Natal dan Tahun Baru," kata Menhub saat mendampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kementerian Perhubungan sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Pada kunjungan itu, Menhub mengapresiasi seluruh kementerian dan lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan operator transportasi swasta yang telah bersinergi dalam memperlancar pergerakan masyarakat pada angkutan Natal dan tahun baru.

Menurutnya, dengan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan transportasi, masyarakat dapat bepergian dengan aman dan lancar.

"Contoh nyata yang kami apresiasi adalah kerja sama berbagai pihak untuk memperlancar angkutan penyeberangan di rute Merak-Bakauheni," ujar Menhub.

Ia menyebut, pada penyeberangan Jawa-Sumatera, sejak periode angkutan Natal dan tahun baru sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama dengan pemangku kepentingan terkait berupaya memecah pergerakan masyarakat ke tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara yang dikelola oleh Pelindo serta Pelabuhan Merak yang dikeola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

"Tahun ini, kami tambah lagi ke Pelabuhan Bandar Samudera, sehingga menjadi empat pelabuhan," tutur Menhub.

Secara keseluruhan, lanjut Dudy, kolaborasi dan sinergi dilakukan pada sektor transportasi darat, laut, udara maupun perkeretaapian untuk mendukung pergerakan masyarakat.

Pada sektor transportasi darat, pemerintah telah menyiapkan 31.433 unit bus dengan kapasitas 1,21 juta penumpang. Lalu pada transportasi laut, disiapkan 715 unit kapal laik laut yang mampu menampung hingga 2,89 juta penumpang.

Untuk mendukung pergerakan masyarakat melalui udara dan penyeberangan, telah disiapkan 388 unit pesawat dengan kapasitas 7,69 juta penumpang dan 253 unit apal dengan kapasitas 5,01 juta penumpang.

Pada transportasi kereta api, sebanyak 2.670 unit sarana dan trainset telah disiapkan. Adapun kapasitas angkut sebanyak 3,5 juta penumpang antar kota, 2,9 juta penumpang regional dan 51,6 juta penumpang commuter.

Kesiapan sarana transportasi didukung oleh para operator, meliputi Perum Damri, Pelni, ASDP Ferry, PT KAI, Operator KA BUMD, Garuda, Citilink, Pelita Air serta operator swasta baik transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan, transportasi kereta api, maupun transportasi udara.

Lebih lanjut Menhub menyatakan, untuk memastikan kebijakan, langkah operasional, serta respon lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu, koordinasi lintas sektor dilakukan melalui Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Seskab Teddy berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar memastikan pelayanan masyarakat selama masa angkutan libur akhir tahun berjalan maksimal dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Posko ini bagus sekali, mohon semua yang terlibat saling melengkapi sehingga harapannya tidak ada kecelakaan karena kelalaian petugas. Jika ada kesulitan langsung sampaikan sehingga bisa segera tertangani," kata Teddy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025