Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung langkah pemerintah memprioritaskan insentif fiskal bagi investasi yang menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong agar kebijakan tersebut juga diarahkan ke industri menengah (midstream) guna meningkatkan nilai tambah domestik.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai insentif perpajakan dalam program hilirisasi selama ini masih terkonsentrasi di sektor hulu, sehingga manfaat ekonomi domestik belum optimal.

“Industri midstream ini juga harus diberikan lebih banyak insentif” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan sektor seperti industri prekursor baterai dan manufaktur modul panel surya sebagai sektor strategis yang perlu diperkuat melalui insentif fiskal.

Dengan penguatan di sektor tersebut, Bhima menyebut Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku domestik, tetapi juga dapat mengurangi impor produk hilir.

“Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,” katanya.

Celios juga mendorong agar perumusan kebijakan insentif dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan, termasuk di sektor hilirisasi mineral.

Selain itu, pemerintah diharapkan memastikan desain insentif tetap sejalan dengan kebijakan global, termasuk penerapan pajak minimum global 15 persen yang membatasi ruang pemberian insentif fiskal ekstrem.

Bhima juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian insentif agar perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan kepatuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pengawasan insentif fiskal ini menjadi penting untuk melihat apakah perusahaan yang diberikan insentif itu perform. Ini harus dimonitor terus oleh Kementerian Keuangan dan kementerian teknis,” ucap Bhima.

Pemerintah sebelumnya menyatakan menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4), mencontohkan proyek pengolahan kelapa senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,72 triliun di Morowali yang berpotensi menyerap 10.000 tenaga kerja, meski nilai investasinya relatif kecil.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu diberikan karena investasi yang besar, tetapi kami melihat juga penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi di tanah air yang lebih baik sekaligus menekan tingkat pengangguran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin meraih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026. Penghargaan diberikan setelah PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menunjukkan kinerja yang konsisten, sekaligus memperkuat perannya dalam menghadirkan perlindungan berbasis syariah bagi masyarakat Indonesia.

Iskandar mengatakan, penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen seluruh tim Prudential Syariah dalam menjaga kepercayaan serta terus berinovasi sesuai kebutuhan peserta. ”Kami memandang capaian ini sebagai dorongan untuk terus menghadirkan solusi perlindungan berbasis syariah yang relevan dan komprehensif untuk kebutuhan keluarga Indonesia yang terus berkembang,” katanya usai menerima penghargaan, Kamis (23/4/2026). Umrah Mandiri Jadi Tren, Asuransi Syariah Diminta Beradaptasi

Di bawah kepemimpinan Iskandar, sepanjang 2025 Prudential Syariah telah membukukan pertumbuhan aset yang meningkat lebih dari 20% dari Rp6,6 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp8 triliun pada 2025. Pencapaian ini mencerminkan pengelolaan bisnis yang disiplin, didukung strategi pertumbuhan yang terarah dan berkelanjutan di tengah tantangan industri asuransi .

Lebih dari itu, kepemimpinan Iskandar juga berfokus pada penguatan human capital sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Prudential Syariah secara konsisten mengembangkan kapabilitas tenaga pemasar dan karyawan melalui berbagai program pelatihan, penguatan budaya perusahaan yang berorientasi pada integritas dan kolaborasi, serta inisiatif pengembangan talenta untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika industri ke depan.

Didukung pengalaman kepemimpinan lebih dari dua dekade lintas industri, Iskandar memiliki rekam jejak dalam mendorong inovasi dan membangun ekosistem bisnis, termasuk di sektor keuangan. Hal ini tercermin dari penguatan kanal distribusi Prudential Syariah, baik melalui agency maupun bancassurance, guna memperluas akses masyarakat terhadap proteksi berbasis syariah.

Saat ini, kanal agency Prudential Syariah didukung lebih dari 60.000 tenaga pemasar professional. Sementara kanal bancassurance dijalankan melalui kemitraan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki akses ke lebih dari 21 juta nasabah di seluruh Indonesia. Prudential Syariah dan Muhammadiyah Sinergi Tingkatkan Literasi Asuransi Syariah

Sejalan dengan prinsip tolong-menolong (ta’awun), Prudential Syariah juga terus memenuhi dan menjaga amanah para peserta. Sepanjang 2025, perusahaan telah menyalurkan santunan klaim sebesar Rp2,2 triliun mencakup manfaat asuransi jiwa, kesehatan, hingga penyakit kritis, sebagai bentuk perlindungan nyata membantu keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan.

“Ke depannya, kami akan terus berfokus pada pengembangan produk dan layanan yang memperkuat ketahanan finansial peserta melalui prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperluas kontribusi kami bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi keluarga Indonesia,” lanjut Iskandar.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengamini usulan penambahan 5.000 personel Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebut penambahan personel akan dilakukan secara bertahap. Dia membandingkan jumlah personel Satpol PP DKI Jakarta dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang berbeda.

Padahal, kata dia, personel itu sama-sama melakukan tugas di area yang sama kendati fungsi dan tugasnya berbeda.

"Bayangkan, Pemadam Kebakaran (Damkar) saja butuh 11.000 personel. Kalau Satpol PP minta (personel tambahan) 5.000 mungkin saja, tapi akan bertahap. Kebutuhan pemadam kebakaran 11.000 itu dihitung berdasarkan luas area dan jumlah penduduk," imbuh Rano.

Rano juga menyinggung tugas-tugas Satpol PP juga merambah hingga ke batas-batas wilayah-wilayah penyangga sekitar DKI Jakarta. Satpol PP juga turut memantau kawasan tersebut.

"Sekarang anda bisa bayangkan, layanan Transjakarta sudah merambah se-Jabodetabek. Berarti dari ujung sana, walaupun bukan teritori Jakarta, pengamanannya kan juga harus dipantau," jelas dia.

Mantan Gubernur Banten itu juga menyinggung unit Satpol PP yang bekerja khusus kawasan pariwisata. Usulan tambahan ini menurutnya pun wajar.

"Kemarin juga di Satpol PP kan ada Satpol PP Pariwisata. Kita kan mau menata Kota Tua. Nanti yang akan berjaga adalah Satpol PP Pariwisata yang humanis, pakaiannya berbeda, dan nanti edukasinya akan kita tambah," ungkap Rano.

Sejalan dengan itu, Rano juga menegaskan mendukung pembangunan Markas Komando Satpol PP DKI Jakarta.

"Harus. Mako itu menjadi prioritas," tandasnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengusulkan penambahan jumlah personel menyusul keterbatasan petugas. Usulan ini disampaikan lantaran adanya ketimpangan antara jumlah petugas serta beban kerja masing-masing anggota.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan saat ini anggota Satpol PP dalam satu kelurahan hanya berkisar 7-10 personel. Padahal, tambah dia, pengamanan dan penegakan ketertiban harus berlangsung dalam 24 jam.

"Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota," ujar Satriadi dalam keterangan tertulis dikutip, Jumat (24/4/2026).

Satriadi menyebut dalam satu kelurahan idealnya ada 18-20 personel agar pembagian sif kerja dan tugas dan fungsi Satpol PP bisakberjalan optimal. Kata dia, beban kerja berlebihan pun bisa dihindari jika jumlah personel yang ada ditambah.

"Namun, kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal tersebut," ucapnya.

Ia mengatakan, faktor usia dan kondisi kesehatan tetap menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Saat ini, sebagian anggota bahkan telah berusia di atas 45 tahun, sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan beban kerja.

"Memang tidak semua langsung dikaitkan dengan beban kerja, tapi kondisi kekurangan personel berpotensi memperberat tugas anggota di lapangan," lanjut dia.

Satriadi menyebut total anggota Satpol PP di DKI Jakarta saat ini berjumlah sekitar 5.000 orang. Adapun menurutnya diperlukan 10.000 personel agar pekerjaan bisa lebih optimal.

"Usulan tersebut telah disampaikan dan diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan ke depan," tutup Satriadi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik “kuota internet hangus” yang kembali mencuat di tengah uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang lebih besar, yakni pemerataan akses internet di Indonesia.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok, menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada kerugian individu, melainkan juga mempertimbangkan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Keadilan digital bukan hanya soal satu transaksi paket data. Kita bicara tentang bagaimana jaringan dikelola agar akses internet bisa dirasakan merata. Bukan hanya di kota besar, tetapi juga di wilayah pelosok,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Mufti, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menjadi tantangan utama dalam menyediakan layanan internet yang merata. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi besar, mulai dari menara BTS, jaringan akses, hingga pusat data.

Ia menilai, dalam konteks ini, keadilan sosial tidak bisa hanya diukur dari perspektif individu pengguna, tetapi juga dari kemampuan negara dan operator dalam menyediakan akses bagi seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang memiliki biaya pembangunan lebih tinggi.

“Kalau kita bicara keadilan sosial, maka ukurannya bukan hanya ‘saya sebagai individu’, tetapi juga ‘akses bagi semua orang’, termasuk warga di daerah yang biaya pembangunannya jauh lebih mahal dan menantang,” kata Mufti.

Sebagai gambaran, operator seperti Telkomsel telah membangun lebih dari 280.000 BTS dan menjangkau sekitar 97 persen populasi Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya ini juga didukung pembangunan BTS melalui program universal service obligation (USO) bersama pemerintah.

Di sisi lain, Mufti mengingatkan bahwa jaringan telekomunikasi bersifat kapasitas bersama (shared capacity), sehingga penggunaan oleh satu kelompok pengguna dapat memengaruhi kualitas layanan bagi pengguna lainnya.

Dalam jaringan seluler, kapasitas tidak disediakan khusus satu per satu untuk setiap orang, melainkan digunakan bersama-sama pada area dan waktu yang sama. Karena itu, ketika beban jaringan meningkat berlebihan, dampaknya tidak berhenti pada satu pengguna, tetapi bisa menurunkan pengalaman layanan bagi banyak orang. Misalnya, kecepatan melambat.

Risiko network congestion ini terjadi apabila akumulasi pemakaian terjadi serentak dan melampaui kapasitas yang tersedia, sehingga kualitas layanan masyarakat luas dapat menurun. Dalam kerangka itu, pengelolaan jaringan menjadi instrumen untuk menjaga agar akses tetap terbagi lebih adil dan kualitas layanan tetap terjaga.

“Di sinilah perspektif keadilan sosial bekerja. Keadilan bukan berarti memberi ruang tanpa batas pada satu pihak, tetapi memastikan sebanyak mungkin orang tetap bisa mendapatkan layanan yang layak,” ujarnya.

Ia menambahkan, diskusi mengenai “kuota hangus” seharusnya tidak berhenti pada aspek emosional, tetapi diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola layanan, transparansi informasi, serta inovasi produk yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlanjutan layanan.

Sisi yang kerap tidak terlihat publik, kata Mufti, adalah bahwa penyediaan jaringan memerlukan investasi dan biaya operasional yang terus berjalan, seperti listrik, pemeliharaan perangkat, sewa lahan, peningkatan kapasitas, hingga pengelolaan transmisi. Ini pengeluaran operator bahkan sebelum layanan itu dipakai pelanggan.

“Kalau diskusinya mau produktif, jangan berhenti di emosi ‘hangus’. Pertahankan transparansi informasi layanan, terus berinovasi, dan pastikan kebijakan tetap menjaga keadilan sosial lewat akses internet yang makin merata, dan kualitas yang tidak meninggalkan siapa pun,” kata Mufti.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggelar Sidang Komite Teknik (KOMTEK) di Kantor Pusat BKI. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembaruan Peraturan Klasifikasi sebelum dipublikasikan, dengan tujuan memastikan kesesuaian terhadap kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta standar keselamatan nasional dan internasional.

Untuk memastikan proses penyusunan peraturan berjalan transparan, objektif, dan akuntabel, BKI melibatkan KOMTEK sebagai wadah representasi para pemangku kepentingan. Komite Teknik berperan memberikan masukan, rekomendasi, serta melakukan tinjauan dan validasi terhadap rancangan Peraturan Klasifikasi maupun hasil penelitian yang menjadi dasar pengembangannya.

BKI Kunjungi Otoritas Maritim China, Perluas Layanan Global

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana menekankan, pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam proses penyusunan Peraturan Teknik guna memastikan penerapan yang konsisten dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dari sisi operasional, validasi eksternal penting untuk memastikan Peraturan Teknik BKI, khususnya Rules, dapat diterapkan secara konsisten di lapangan, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta dapat digunakan dan diterima oleh seluruh stakeholder BKI,” ujar Arief.

Pada sidang tahun ini, KOMTEK membahas tinjauan dan validasi terhadap 13 Peraturan Klasifikasi yang akan berlaku mulai Juli 2026. Selain itu, sidang juga mengulas perkembangan regulasi dan informasi teknis terkait perkembangan aturan IMO saat ini, serta hasil penelitian yang menjadi dasar penyusunan peraturan baru maupun amandemen.

Selain itu, sidang ini menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai isu teknis dan penyempurnaan akhir sebelum proses publikasi peraturan dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan peraturan yang diterbitkan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan ketentuan internasional dan nasional.

Melalui Sidang Komite Teknik, BKI menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan Peraturan Klasifikasi yang relevan, terpercaya, dan sesuai standar internasional. Upaya ini menjadi bagian dari dukungan BKI terhadap keselamatan, kualitas, dan kemajuan industri maritim nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Ir. Anita Puji Utami, ST., MAP., IPM., selaku Ketua Komite Teknik, VP Riset dan Pengembangan Bisnis Klasifikasi & Statutoria BKI, Fredhi Agung Prasetyo, selaku Sekretaris Komite Teknik, serta Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan RI, Ir. Samsuddin, M.T., M.Mar.E., bersama anggota KOMTEK BKI lainnya yang terdiri dari para regulator, akademisi, dan praktisi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat progres pembangunan Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu sebesar 37,11% hingga 23 April 2026, melampaui target dengan deviasi positif 10,81%. Capaian tersebut diraih di tengah tantangan waktu pengerjaan yang ketat serta lokasi proyek yang tersebar dengan jarak tempuh cukup jauh.

Proyek bernilai Rp501,99 miliar itu dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pekerjaan dimulai sejak 10 Desember 2025 dengan durasi kontrak 240 hari kalender. Perseroan menilai capaian progres di atas target mencerminkan efektivitas pelaksanaan proyek serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi konstruksi yang adaptif terhadap kondisi lapangan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan percepatan proyek merupakan hasil dari perencanaan matang dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

“PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Joko dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Untuk menjaga produktivitas dan mutu pekerjaan, PTPP menerapkan sejumlah inovasi konstruksi guna mempercepat proses pembangunan tanpa mengurangi standar kualitas hasil pekerjaan.

Sekolah Rakyat Bengkulu dirancang menjadi fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Selain mendukung pemerataan pendidikan, proyek tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas usaha di sekitar lokasi pembangunan.

Perseroan menyebut keberhasilan progres di atas target menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek berskala besar, terutama dalam aspek pengendalian waktu, koordinasi lintas lokasi, serta penerapan keselamatan kerja.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga sejalan dengan agenda nasional penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

PTPP menegaskan akan melanjutkan penyelesaian proyek sesuai jadwal, sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada rencana penerapan tarif di Selat Malaka.

Pernyataan ini merespons wacana yang sempat ia sampaikan sebelumnya.

Purbaya menyebut kebijakan Indonesia terkait jalur pelayaran internasional selalu mengacu pada hukum internasional.

Acuan utama berasal dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius," kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

UNCLOS mengatur pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Konvensi tersebut juga mensyaratkan tidak adanya pungutan tarif di selat internasional.

Purbaya menjelaskan wacana itu muncul dari pengalaman saat menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2018 hingga 2020.

Salah satu prinsip utama UNCLOS adalah kebebasan navigasi.

Indonesia wajib mengizinkan kapal melintas di Zona Ekonomi Eksklusif.

Negara juga bertanggung jawab menjaga keamanan jalur tersebut.

“Di freedom of navigation itu kita diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE kita, bahkan kita harus menjaga keamanan di sana,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan Indonesia tidak akan melanggar kesepakatan internasional tersebut.

Penegasan ini sekaligus meluruskan kabar soal usulan pungutan tarif di Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga menyampaikan hal serupa.

Menurut dia, penerapan tarif di Selat Malaka tidak sesuai dengan UNCLOS.

“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” tegas Sugiono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stok pupuk nasional dalam kondisi aman, bahkan siap untuk ekspor di tengah krisis produksi pupuk yang melanda sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah.

Mekanisme subsidi pupuk yang diberikan di awal turut membantu meringankan beban produsen, sehingga kinerja produksi pupuk nasional tetap bertahan.

“Karena kita bayar subsidi pupuk di depan, lebih dari Rp20 triliun di awal tahun. Jadi cost of capital mereka turun, tidak perlu pinjam ke bank,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Sebagai informasi, pemerintah menerapkan skema pembayaran subsidi pupuk di muka untuk pengadaan bahan baku. Dana tersebut diberikan sebelum proses produksi dan penyaluran, berdasarkan selisih antara harga komersial dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan skema tersebut, Menkeu menilai produsen bisa beroperasi lebih cepat dan efisien.

“Mereka bisa beroperasi dengan cepat dan lebih efisien. Kalau punya duit kan gampang beli ini, beli itu. Sehingga kita sekarang produksinya, kata Menteri Pertanian, sudah tinggi dan bahkan siap ekspor ketika dunia lagi pusing di pupuk,”

Purbaya menjelaskan kondisi produksi pupuk Indonesia berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain yang terdampak konflik geopolitik. Ketegangan konflik Iran dan Amerika Serikat telah mengganggu rantai pasok global.

Gangguan jalur distribusi di Selat Hormuz serta lonjakan harga gas alam menyebabkan biaya produksi pupuk, khususnya urea, meningkat tajam di banyak negara. Hal ini memicu kelangkaan pupuk di pasar global.

"Padahal kita mikirnya (krisis) BBM (bahan bakar minyak) aja, tapi di World Bank dan IMF juga disebutkan pupuk," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan terdapat permintaan impor pupuk urea dari empat negara, yakni India, Australia, Filipina, dan Brasil, di tengah dinamika pasokan global.

Ia menyebut India telah mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea. Sementara Australia menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Jago Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan perolehan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) sebesar Rp86 miliar. Capaian ini meningkat 42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp60 miliar.

Direktur Utama Arief Harris mengatakan, pertumbuhan kinerja juga ditopang oleh ekspansi kredit. Hingga akhir Maret 2026, total penyaluran kredit Bank Jago mencapai Rp25,2 triliun atau tumbuh 24% secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan Rp20,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

"Hingga akhir kuartal I-2026, total penyaluran kredit tercatat sebesar Rp25,2 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,3 triliun," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Bank Jago juga mencatat pertumbuhan jumlah nasabah, hingga akhir kuartal I-2026, jumlah nasabah mencapai 19,4 juta, termasuk 15,2 juta nasabah funding pengguna Aplikasi Jago. Angka tersebut meningkat lebih dari 3 juta nasabah dibandingkan posisi akhir kuartal I 2025 yang sebanyak 16,3 juta nasabah.

"Pertumbuhan jumlah nasabah funding berjalan seiring dengan peningkatan DPK sebesar 23% secara tahunan," tambahnya.

Pertumbuhan jumlah nasabah turut mendorong peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Hingga Maret 2026, DPK Bank Jago mencapai Rp26,4 triliun atau tumbuh 23% yoy, dari sebelumnya Rp21,4 triliun pada Maret 2025.

Dari total DPK tersebut, porsi current accountand savings account (CASA) mencapai 53% atau setara Rp13,9 triliun, sementara deposito menyumbang 47% atau Rp12,5 triliun.

Dengan situasi ekonomi yang dinamis, Bank Jago melakukan ekspansi kredit dengan tetapmenjaga kualitas dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio kreditbermasalah atau non-performing loan (NPL) gross yang rendah di level 0,8%, lebih rendahdibanding rata-rata NPL perbankan nasional.

Arief mengatakan total aset perseroan mencapai Rp39,5 triliun, tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp32,5 triliun.

Bank Jago menjaga permodalan tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital

adequacy ratio (CAR) di level 29,9%. Ini memberikan cukup ruang untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Sementara rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 95%.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan buka suara terkait viralnya ajakan penarikan dana dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dikaitkan dengan pendanaan program prioritas pemerintah.

Isu tersebut mencuat seiring revisi rencana bisnis bank (RBB) yang mendorong perbankan mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan penyaluran kredit kepada program-program pemerintah sepenuhnya merupakan keputusan bisnis masing-masing bank dan tidak ada unsur paksaan dari pemerintah maupun regulator.

“Jadi kalau bank mau menyalurkan kredit ke program-program pemerintah itu sudah menjadi keputusan bisnis bank yang tunduk kepada aturan-aturan OJK. Tidak boleh ada pemaksaan,” kata Dian kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Dian menekankan OJK tidak akan memaksa perbankan, termasuk bank-bank BUMN, untuk menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah. Menurutnya, dana yang dikelola perbankan sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga harus dikelola secara hati-hati dan profesional.

“Nggak mungkin pemerintah maupun OJK akan memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah. Kita menyadari bahwa di bank itu, termasuk bank BUMN, mayoritas merupakan simpanan uang masyarakat,” tambahnya.

Ia menilai program pemerintah justru dapat menjadi peluang bisnis bagi perbankan selama tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, business judgement, serta ketentuan perkreditan yang berlaku.

OJK juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ajakan menarik dana dari perbankan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

“Masyarakat agar jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” ujar Dian.

Ajakan penarikan dana tersebut bermula dari unggahan di media sosial yang menyebut sisa kas negara atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Dalam unggahan akun Instagram @kementrianbakuhantam yang dikutip pada Jumat (24/4/2026), masyarakat diminta mewaspadai simpanan di bank Himbara karena disebut berpotensi digunakan untuk mendanai program MBG.

“Sisa kas negara tinggal Rp120 triliun. Yang nabung duit di bank Himbara perlu waspada, jangan sampai tabungan kita dipakai buat MBG!” tulis unggahan tersebut.