Soal Kuota Hangus, Ketua BPKN Ingatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Internet
BPKN menegaskan bahwa perdebatan publik mengenai kuota hangus seharusnya mempertimbangkan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.
(Kompas.com) 24/04/26 19:41 202159
JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik “kuota internet hangus” yang kembali mencuat di tengah uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang lebih besar, yakni pemerataan akses internet di Indonesia.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok, menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada kerugian individu, melainkan juga mempertimbangkan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Keadilan digital bukan hanya soal satu transaksi paket data. Kita bicara tentang bagaimana jaringan dikelola agar akses internet bisa dirasakan merata. Bukan hanya di kota besar, tetapi juga di wilayah pelosok,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Menurut Mufti, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menjadi tantangan utama dalam menyediakan layanan internet yang merata. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi besar, mulai dari menara BTS, jaringan akses, hingga pusat data.
Ia menilai, dalam konteks ini, keadilan sosial tidak bisa hanya diukur dari perspektif individu pengguna, tetapi juga dari kemampuan negara dan operator dalam menyediakan akses bagi seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang memiliki biaya pembangunan lebih tinggi.
“Kalau kita bicara keadilan sosial, maka ukurannya bukan hanya ‘saya sebagai individu’, tetapi juga ‘akses bagi semua orang’, termasuk warga di daerah yang biaya pembangunannya jauh lebih mahal dan menantang,” kata Mufti.
Sebagai gambaran, operator seperti Telkomsel telah membangun lebih dari 280.000 BTS dan menjangkau sekitar 97 persen populasi Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya ini juga didukung pembangunan BTS melalui program universal service obligation (USO) bersama pemerintah.
Di sisi lain, Mufti mengingatkan bahwa jaringan telekomunikasi bersifat kapasitas bersama (shared capacity), sehingga penggunaan oleh satu kelompok pengguna dapat memengaruhi kualitas layanan bagi pengguna lainnya.
Dalam jaringan seluler, kapasitas tidak disediakan khusus satu per satu untuk setiap orang, melainkan digunakan bersama-sama pada area dan waktu yang sama. Karena itu, ketika beban jaringan meningkat berlebihan, dampaknya tidak berhenti pada satu pengguna, tetapi bisa menurunkan pengalaman layanan bagi banyak orang. Misalnya, kecepatan melambat.
Risiko network congestion ini terjadi apabila akumulasi pemakaian terjadi serentak dan melampaui kapasitas yang tersedia, sehingga kualitas layanan masyarakat luas dapat menurun. Dalam kerangka itu, pengelolaan jaringan menjadi instrumen untuk menjaga agar akses tetap terbagi lebih adil dan kualitas layanan tetap terjaga.
“Di sinilah perspektif keadilan sosial bekerja. Keadilan bukan berarti memberi ruang tanpa batas pada satu pihak, tetapi memastikan sebanyak mungkin orang tetap bisa mendapatkan layanan yang layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, diskusi mengenai “kuota hangus” seharusnya tidak berhenti pada aspek emosional, tetapi diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola layanan, transparansi informasi, serta inovasi produk yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlanjutan layanan.
Sisi yang kerap tidak terlihat publik, kata Mufti, adalah bahwa penyediaan jaringan memerlukan investasi dan biaya operasional yang terus berjalan, seperti listrik, pemeliharaan perangkat, sewa lahan, peningkatan kapasitas, hingga pengelolaan transmisi. Ini pengeluaran operator bahkan sebelum layanan itu dipakai pelanggan.
“Kalau diskusinya mau produktif, jangan berhenti di emosi ‘hangus’. Pertahankan transparansi informasi layanan, terus berinovasi, dan pastikan kebijakan tetap menjaga keadilan sosial lewat akses internet yang makin merata, dan kualitas yang tidak meninggalkan siapa pun,” kata Mufti.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang