REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM, Jumat (24/4/2026).

Pemilihan anggota MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026–2031 resmi ditetapkan dalam rapat tersebut.

Menanggapi amanah tersebut, Suroso menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan yang memberi manfaat luas bagi bangsa,” ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng., menyampaikan seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dan mendapat persetujuan anggota pleno.

“Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan,” ujarnya.

Proses pemilihan anggota dilakukan melalui tahapan penjaringan, seleksi, dan pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota MWA terpilih akan menjalankan tugas untuk periode 2026–2031 sesuai mandat dalam tata kelola Universitas Gadjah Mada.

Deendarlianto menjelaskan, 16 anggota MWA UGM yang baru berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

MWA merupakan salah satu organ penting di UGM yang memiliki peran strategis dalam penetapan kebijakan umum universitas, pengawasan bidang non-akademik, serta mendukung arah pengembangan institusi.

Pemerintah tengah membidik pengembangan kawasan konservasi di perairan barat Sumatra yang terkenal sebagai zona penting perikanan. Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw menilai, kawasan tersebut perlu dikelola sebagai Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar.

Pasalnya, data menunjukkan adanya keterhubungan erat antarhabitat di kawasan barat Sumatra. “Kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” kata Victor, dalam Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area di Medan, dikutip pada Jumat (24/4).

Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar atau Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar dengan luas 121.691 km persegi. Area tersebut mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut di dalamnya.

Penetapan LSMPA bertujuan untuk melindungi habitat laut, memulihkan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitar, dan dalam skala global berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus karbon dan nutrien.

Konservasi dengan pendekatan LSMPA dinilai penting bukan hanya untuk memperluas cakupan kawasan, tapi memastikan pengelolaan perairan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data.

Akan tetapi, menurut Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir di Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Cora Mustika, pengembangan kawasan di atas 12 mil laut -- yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia -- membutuhkan integrasi kebijakan perikanan dan koordinasi lintas-lembaga. Ini karena wilayah cakupan yang sangat luas.

“Perlu juga sistem pemantauan dan pendampingan nelayan agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ujar Cora.

Sebagai informasi, konservasi di perairan barat Sumatra adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target yaitu perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045. Ini setara dengan 97,5 juta hektare atau dua kali luas pulau Sumatra.

Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih bersikap wait and see di tengah tekanan ketidakpastian global yang meningkat pada awal 2026.

Hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Q1 2026 mencatat dunia usaha cenderung mengambil langkah defensif dengan fokus utama menjaga efisiensi internal dibanding melakukan ekspansi bisnis.

Chief Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi tekanan eksternal yang masih tinggi.

"Mayoritas pelaku usaha lebih fokus menjaga efisiensi internal, sementara sebagian lainnya masih mengambil sikap wait and see," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fluktuasi nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok global. Adapun survei dilakukan pada 17 Maret hingga 5 April 2026 terhadap 210 anggota Kadin di 27 provinsi.

Dari hasil survei, sebanyak 33,9 persen pelaku usaha memilih menekan biaya operasional sebagai langkah utama menghadapi situasi saat ini. Strategi ini ditempuh untuk menjaga margin usaha dan stabilitas arus kas di tengah kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Di sisi lain, sebanyak 29,3 persen responden mengaku belum mengambil langkah khusus. Proporsi ini menunjukkan cukup banyak pelaku usaha yang masih menahan diri sambil memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan strategi lanjutan.

"Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas maupun belum adanya keyakinan strategi yang paling tepat," ujar Mulya.

Langkah adaptif mulai muncul, namun masih terbatas. Sekitar 9,9 persen pelaku usaha mulai mendiversifikasi mitra dagang, 9,5 persen meninjau ulang kontrak bisnis dan rantai pasok, serta 7,1 persen mencari alternatif sumber bahan baku.

Sementara itu, hanya 3,9 persen yang melakukan lindung nilai atau hedging. Hal ini menunjukkan manajemen risiko keuangan belum banyak dilakukan.

Survei juga mencerminkan tekanan terhadap kondisi bisnis. Sebanyak 40,5 persen responden menilai kondisi usaha saat ini lebih buruk dibanding kuartal sebelumnya, sedangkan hanya 25,2 persen yang melihat adanya perbaikan.

Tekanan serupa terjadi di tingkat industri. Sekitar 44,3 persen responden menyatakan kondisi sektor usaha mereka tidak lebih baik dibanding periode sebelumnya yang menandakan perlambatan terjadi cukup luas lintas sektor.

Dampaknya turut terlihat pada rencana investasi. Sebanyak 39 persen pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi dibanding 38,6 persen yang masih berencana investasi.

Dari sisi tantangan, pelaku usaha menilai faktor kebijakan dan program pemerintah menjadi tekanan terbesar dengan porsi 16,7 persen. Disusul birokrasi yakni 14,3 persen, permintaan pasar 11,4 persen, serta akses pembiayaan 9,5 persen

Sementara itu, dampak geopolitik paling dirasakan melalui kenaikan harga energi dan komoditas yakni sebesar 20,9 persen, diikuti penurunan permintaan dan depresiasi nilai tukar rupiah masing-masing sebesar 16,2 persen.

Meski demikian, sebagian pelaku usaha masih menyimpan optimisme. Sekitar 39,5 persen responden menilai kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang dapat mendorong perbaikan kondisi bisnis pada kuartal II-2026.

Secara umum, survei ini menunjukkan dunia usaha Indonesia masih berada dalam fase kehati-hatian.

Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menjaga efisiensi, dan menunggu arah perkembangan ekonomi global sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Kopi Bengkulu ini kualitasnya sangat baik, bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Namun, masih perlu penguatan, terutama dalam promosi, penjenamaan (branding), dan akses pasar agar semakin dikenal luas,

Bengkulu (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong penguatan promosi dan pemasaran kopi Bengkulu agar mampu bersaing dan dikenal di pasar global.

"Kopi Bengkulu ini kualitasnya sangat baik, bahkan bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Namun, masih perlu penguatan, terutama dalam promosi, penjenamaan (branding), dan akses pasar agar semakin dikenal luas," kata Menteri PPN Rachmat di Bengkulu, Jumat.

Dia menilai potensi kopi Bengkulu yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih lemahnya strategi pemasaran dan hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Rachmat menekankan, pentingnya pembentukan pusat pengembangan kopi terpadu yang dapat mengintegrasikan seluruh rantai produksi, mulai dari petani hingga pelaku industri hilir. Dengan adanya pusat tersebut, ekosistem kopi Bengkulu diharapkan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

"Seluruh praktisi kopi harus dihimpun. Bengkulu perlu memiliki pusat kopi yang ke depan dapat menjadi rujukan dunia,” kata dia.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk mencetak barista profesional yang mampu bersaing di tingkat internasional.

"Kita harus mampu mengekspor barista. Mereka perlu dididik secara profesional, lalu disebarkan ke berbagai negara," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan.

"Kopi merupakan salah satu sektor andalan Bengkulu. Pemerintah provinsi akan terus mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta memperluas jaringan pemasaran," kata dia.

Pelaku usaha kopi di Bengkulu Abdul Khafi S. menilai kualitas kopi Bengkulu sudah mampu bersaing, namun membutuhkan dukungan lebih kuat pada aspek promosi dan pembinaan.

"Kualitas kopi Bengkulu sudah baik. Tinggal bagaimana promosi dan pemasarannya diperkuat agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas areal kopi Bengkulu mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi berkisar 50–55 ribu ton per tahun. Provinsi itu juga termasuk lima besar produsen kopi nasional dengan kontribusi lebih dari 7 persen terhadap total produksi Indonesia.

Produksi kopi Bengkulu didominasi jenis robusta yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong, serta menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.

Dengan potensi tersebut, penguatan promosi, hilirisasi, serta pembentukan pusat pengembangan kopi terpadu diharapkan mampu menjadikan Bengkulu sebagai salah satu pusat kopi unggulan di tingkat nasional hingga global.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (SMBC Indonesia) -sebuah bank universal dengan layanan komprehensif- menyetujui sejumlah agenda strategis hari ini untuk mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. RUPST memutuskan, antara lain, untuk menggunakan laba bersih tahun buku 2025 untuk dividen tunai sebesar 20% dari laba bersih atau sekitar Rp101,11 miliar -setara dengan sekitar Rp9,49 per saham (gross)-.

Diputuskan jugauntuk tidak menyisihkan dana cadangan wajib, mengingat perseroan telah memenuhi jumlah minimum dana cadangan wajib sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang disyaratkan Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007.

BTPN Resmi Ubah Nama Jadi Bank SMBC Indonesia



Direktur Utama SMBC Indonesia, Henoch Munandar mengatakan, kebijakan dividen dengan dividend payout ratio sebesar 20% mencerminkan fokus SMBC Indonesia pada pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta struktur permodalan yang tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan.

“Pembagian dividen ini menjadi bagian dari komitmen SMBC Indonesia dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil dan tingkat permodalan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ke depan,” kata Henoch dalam keterangan resminya hari ini.

Jalin Kerja Sama Strategis, Pegadaian dan SMBC Corporation Tandatangani Nota Kesepahaman



Para pemegang saham juga setuju untuk membukukan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan dana dividen dan dana cadangan wajib sebagai laba ditahan Perseroan, serta setuju atas usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Perubahan susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan bagian dari penguatan tata kelola, melalui pengangkatan Emilya Tjahjadi sebagai Direktur dan Linus Ekabranko Windoe sebagai Komisaris Independen, yang akan efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Rapat juga menerima pengunduran diri Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai Komisaris Independen.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris baru SMBC Indonesia:

Direksi

Direktur Utama : Henoch Munandar

Wakil Direktur Utama : Jun Saito

Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany

Direktur Kepatuhan : Dini Herdini

Direktur : Atsushi Hino

Direktur : Yuki Terayama

Direktur : Merisa Darwis

Direktur : Hanna Tantani

Direktur : Emilya Tjahjadi*

(*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong

Komisaris : Takeshi Kimoto

Komisaris Independen : Linus Ekabranko Windoe*

Komisaris Independen : Onny Widjanarko

Komisaris Independen : Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono

Komisaris Independen : Marita Alisjahbana

(*) Efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

“Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari upaya memperkuat arah strategis dan tata kelola perusahaan, khususnya memastikan segmen wholesale banking dan commercial banking semakin solid, baik dari sisi strategi pertumbuhan, pengelolaan portofolio, maupun penguatan hubungan dengan nasabah korporasi,” tambah Henoch.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Per 2025, total aset SMBC Indonesia secara konsolidasi mencapai Rp245,9 triliun, tumbuh 2,0% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, SMBC Indonesia juga membukukan laba bersih setelah pajak untuk bank saja (bank only) sebesar Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Selain agenda-agenda tersebut, pemegang saham menyetujui beberapa pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Rapat juga menerima sejumlah laporan Perseroan, termasuk laporan rencana bisnis Bank, Laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan, serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi, sebagai bagian dari komitmen transparansi kepada pemegang saham.

Ke depan, SMBC Indonesia akan terus memperkuat layanan kepada berbagai segmen nasabah melalui pengalaman perbankan yang semakin seamless, serta mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan kualitas aset, dan optimalisasi sinergi dalam grup.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengakomodasi target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW). Langkah ini diambil guna menyerap produksi solar panel domestik sekaligus menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui dedieselisasi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa percepatan pembangunan PLTS ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Saat ini, Direktorat JenderalEnergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetailkan rencana pembangunan tahap awal sebesar 17 GW dari total target 100 GW tersebut.

"Arahan dari Presiden itu bagaimana kita mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Ini akan berimbang. Dari Dirjen EBTKE juga lagi membuat detailnya. Dilakukan prioritas itu 17 GW terlebih dulu, kemudian secara bertahap dipenuhi sampai 100 GW," ujar Yuliot di Jakarta.

Sinyal Perubahan RUPTL Terkait adanya potensi tumpang tindih dengan target RUPTL saat ini yang mematok kapasitas EBT sebesar 69,5 GW dalam 10 tahun, Yuliot menegaskan bahwa dokumen perencanaan tersebut bersifat dinamis. Pemerintah membuka peluang besar untuk menyesuaikan RUPTL dengan kebutuhan dan target baru pemerintah.

"Ya, RUPTL kan bisa diubah, itu kan rencana sesuai kebutuhan," tegas Yuliot menanggapi potensi revisi dokumen perencanaan kelistrikan tersebut.

Urgensi penyerapan PLTS di dalam negeri juga dipicu oleh tantangan ekspor solar panel ke pasar Amerika Serikat (AS) yang mulai terkena tarif. Pemerintah berencana mengalihkan fokus produsen solar panel domestik-seperti yang berada di Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Batam-untuk menyuplai kebutuhan proyek nasional.

"Kita melihat volume yang diekspor ke Amerika itu berapa dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak. Maka kita percepat untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ini akan berimbang. Domestik berarti (pasarnya), ekspornya distop dulu," jelasnya.

Substitusi dan Konversi Dalam memetakan target 100 GW tersebut, Yuliot menjelaskan strategi pemerintah akan berfokus pada dua area utama: substitusi pembangkit diesel (dedieselisasi) dan konversi pembangkit gas (PLTG). Sektor yang memiliki BPP tinggi akan menjadi prioritas utama transisi ke tenaga surya.

"Kita petakan seluruh kebutuhan itu, ada kebutuhan sebagai substitusi atau konversi dari dedieselisasi. Kemudian ada gas, kita menggunakan sekitar 20 GW untuk PLTG, itu juga bisa kita konversikan. Untuk yang prioritas, kita dorong PLTS di wilayah yang BPP dari PLN-nya tinggi," papar Yuliot.

Meski target 100 GW ini tergolong masif untuk dicapai dalam waktu singkat, pemerintah optimistis melalui pemetaan yang detail di Dirjen EBTKE, target tersebut dapat terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan industri, tambang, hingga substitusi energi di berbagai wilayah Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, tidak hanya faktor global, penyebab pelemahan nilai tukar rupiah saat ini di antaranya adalah persoalan domestik.

Ia menyampaikan adanya noise –yang bernuansa pesimistis- di dalam negeri, menyebabkan nilai tukar rupiah kian tertekan.

Pada perdagangan Jumat (24/4/2026), rupiah terpantau bergerak di sekitar level Rp 17.220-an per dolar AS. Beberapa hari belakangan, rupiah sempat menembus posisi terlemahnya sebesar Rp 17.300 per dolar AS.

“Kan juga terjadi noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Purbaya dalam agenda Media Briefing di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menyinggung para pengamat atau ekonom yang menyampaikan proyeksi ekonomi terpuruk ditandai dengan terjadinya tren pelemahan rupiah. Seiring dengan kurang kuatnya fundamental ekonomi domestik, di tengah tantangan ketidakpastian global.

“Mereka bilang kan tiga bulan (ekonomi terpuruk), kan berarti dua bulan lagi, Juni atau Juli. Tapi keadaan enggak seperti itu,” ungkapnya.

Noise Ordal

Amalan yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya di hari Jumat adalah memperbanyak selawat Nabi SA W. Ada nilai ketika seseorang memperbanyak selawat pada malam dan Hari Jumat.

"Dalam risalah yang berjudul Al-Lum'ah fi Khasha’ishil Jumuah, Imam Jalaludin As-Suyuthi memasukkan amalan memperbanyak baca selawat Nabi sebagai salah satu kekhususan hari Jumat," kata Pengasuh Ponpes Ash-Shidqu Kuningan Al-Habib Quraisy Baharun.

Bahkan ketika menjelaskan topik ini Imam As-Suyuthi tampak memaparkannya agak lebih panjang dengan menyajikan banyak hadis-hadis ketimbang saat menjelaskan kebanyakan kekhususanamalanlainnya yang umumnya diutarakan hanya oleh satu-dua hadits saja.

Al-Hafizh As-Suyuthi menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan betapa besar keutamaan amalan memperbanyak baca shalawat Nabi pada hari Jumat, di antaranya adalah:

Diriwayatkan dari Aus bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:



"Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah Hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptaan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian seluruh makhluk."

Karena itu perbanyaklah membaca selawat kepadaku pada hari Jumat, karena shalawat kalian akan dipersembahkan kepadaku".

Dari Abi Umamah Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:



"Perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak membaca selawat atasku, maka dia paling dekat kepadaku kedudukannya."

Dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:



"Barang siapa membaca selawat atasku pada hari Jumat seribu kali, maka ia tidak mati kecuali akan diperlihatkan kedudukannya di surga."

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallalahu Alaihi Wassalam bersabda:



"Perbanyaklah kalian membaca selawat atasku pada malam bercahaya dan hari berkilauan karena sesungguhnya selawat kalian akan disampaikan padaku."

Dalam Kitab Al-Lum'ah fi Khasha'ishil Jumu'ah di atas, meskipun tidak disebutkan semuanya, berikut keutamaan memperbanyak membaca shalawat pada hari Jumat bagi yang mengamalkannya:

1. Bacaan selawat pada hari atau malam Jumat tersebut langsung dihadapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

2. Yang terbanyak membaca selawat -khususnya pada hari Jumat- derajat kedudukannya lebih dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

3. Yang mengamalkan membaca selawat hari Jumat akan ditulis dalam kelompok para syahid dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

4. Dikabulkan hajat-hajatnya, baik kebutuhannya di akhirat maupun di dunia.

5. Pada hari kiamat akan datang bersama Nabi Muhammad seraya mukanya bercahaya.

Semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak bersama golongan orang-orang saleh dan mendapatkan syafa'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Aamiin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait uang senilai Rp120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI).

Menkeu menyatakan dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sementara Rp300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian. Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp100 triliun. Tambahan dana ini dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan, penempatan dana tersebut bersifat deposito on call, yang bisa diambil oleh pemerintah ketika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi APBN, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy). Lonjakan ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara belanja pemerintah tumbuh 31,4 persen (yoy) dan defisit APBN terjaga pada level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu memastikan APBN tetap solid dan mampu menjadi peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Propan Raya kembali berpartisipasi dalam pameran arsitektur terbesar di Indonesia, ARCH:ID 2026, yang berlangsung pada 23–26 April 2026 di ICE BSD. Pameran ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan para arsitek, desainer interior, dan pelaku industri kreatif dari seluruh Indonesia untuk mengeksplorasi tren, inovasi, dan solusi terbaru di dunia arsitektur.

Pada kesempatan ini, Propan mengangkat tema “Propan Green Coatings for Sustainable Architecture”, yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan bangunan hijau di Indonesia sejak 2011. Komitmen tersebut diwujudkan melalui inovasi berkelanjutan, khususnya transisi dari produk berbahan dasar solvent menuju produk berbahan dasar air (water-based) yang lebih ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi.

Melalui kampanye “Go to Water Based, Save the Planet”, Propan kembali mengajak para pengunjung untuk lebih sadar akan pentingnya penggunaan produk pelapis yang berkelanjutan. Kampanye ini tidak hanya menjadi pesan, tetapi juga representasi nyata dari arah inovasi Propan dalam menghadirkan solusi coating masa depan.

Pameran ini dibuka secara resmi oleh Dody Hanggodo dan Teuku Riefky Harsya. Dalam sambutannya, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara industri dan pelaku kreatif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selama pameran berlangsung, booth Propan menjadi salah satu yang ramai dikunjungi oleh para arsitek dan desainer interior yang tertarik dengan berbagai inovasi produk ramah lingkungan. Beberapa produk unggulan yang menjadi highlight antara lain WB PU Hygiene Wood, WB PU Color Multipurpose, WB Epoxy Floor, WB Multipox, WB Cerakote, WB Epoxy Primer, Aqua Primtop DTM, dan Decowall. Seluruh produk ini dirancang untuk memberikan performa tinggi sekaligus mendukung standar green building.

Selain itu, Propan juga menampilkan berbagai solusi pengecatan lainnya, mulai dari cat tembok, cat lantai, cat tekstur, hingga cat kayu, yang telah banyak digunakan dalam berbagai proyek arsitektur di Indonesia.

“Kami bangga dapat kembali hadir di ARCH:ID tahun ini. Ini merupakan ajang pameran arsitektur terbesar di Indonesia yang dihadiri oleh para praktisi dan profesional dari seluruh Indonesia. Kami berharap kehadiran Propan dapat meningkatkan awareness akan pentingnya penggunaan produk water-based sebagai solusi pengecatan yang lebih sehat dan ramah lingkungan,” ujar Kris Rianto Adidarma, CEO Propan Raya.

Untuk menambah pengalaman pengunjung, Propan juga menghadirkan berbagai aktivasi menarik di booth dengan hadiah jutaan rupiah, sehingga menciptakan interaksi yang lebih dekat antara brand dan para pengunjung.

Sebagai penutup, partisipasi Propan di ARCH:ID 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga langkah nyata dalam mengedukasi pasar dan mendorong transformasi industri menuju penggunaan material yang lebih berkelanjutan. Melalui inovasi water-based coatings, Propan terus berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan arsitektur masa depan yang lebih hijau, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

IDXChannel - Tekanan arus dana keluar (outflow) dari pasar saham Indonesia pasca pengumuman MSCI belakang menjadi sorotan pelaku pasar.

Di balik sentimen negatif tersebut, riset terbaru dari PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) mengungkap adanya potensi arus beli paksa (forced buying) yang berpotensi terjadi pada awal Juni 2026.

Dalam laporan bertajuk Tactical Alert MSCI Semi-Annual Index Review Mei 2026 yang dirilis 23 April 2026, Henan Asset menilai pasar saat ini cenderung hanya memfokuskan perhatian pada potensi outflow akibat penghapusan sejumlah saham dari indeks MSCI.

"Pasar hampir sepenuhnya terfokus pada outflow, padahal mekanisme indeks yang sama juga menciptakan potensi inflow yang bersifat metodologis," tulis hasil riset tersebut, dikutip Jumat (24/4/2026).

MSCI sebelumnya mengumumkan dua kebijakan utama untuk peninjauan indeks semesteran (Semi-Annual Index Review/SAIR) Mei 2026. Pertama, saham dengan status High Shareholding Concentration (HSC) akan dikeluarkan dari indeks.

Kedua, seluruh penyesuaian positif terhadap saham Indonesia (termasuk kenaikan bobot) dibekukan sementara, sementara penyesuaian negatif tetap berjalan.

Kebijakan ini memicu estimasi outflow pasif sekitar USD380 juta dari dana ETF global yang melacak indeks MSCI Indonesia dan MSCI Emerging Markets.

Namun, Henan Asset menegaskan, dinamika MSCI tidak berhenti pada pengumuman tersebut. Mereka membagi peristiwa ini ke dalam tiga fase yakni pengumuman pada 12 Mei 2026, periode forced selling hingga akhir Mei, dan fase paling krusial pada 1 Juni 2026 saat bobot baru mulai berlaku efektif. Pada fase terakhir inilah potensi forced buying muncul.

"ETF global yang berada dalam posisi underweight terhadap bobot MSCI yang baru tidak memiliki pilihan selain melakukan pembelian untuk menyesuaikan portofolio," tulis Henan Asset.

Analisis Henan Asset terhadap tujuh ETF global dengan total dana kelolaan sekitar USD73,9 miliar menemukan adanya pola rotasi yang tidak seragam. Salah satu temuan paling menonjol berasal dari ETF terbesar, ACWI US, yang justru tidak menambah kepemilikan pada sejumlah saham Indonesia selama dua periode berturut-turut.

Akibatnya, beberapa saham kini berada dalam kondisi underweight struktural terhadap target indeks MSCI.

Henan Asset mengidentifikasi enam saham dalam kategori tersebut, termasuk PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Kedua saham ini dinilai memiliki karakteristik teknis yang mendukung potensi terkena efek forced buying.

BRPT tercatat telah lama menjadi konstituen MSCI dengan kapitalisasi pasar free float sekitar USD2,7 miliar dan tidak masuk dalam daftar HSC. Sementara TPIA, yang masuk indeks sejak 2024, memiliki kapitalisasi sekitar USD3,0 miliar dengan penyesuaian faktor inklusi asing (FIF) yang relatif kecil.

Henan Asset menilai, jika MSCI tidak melakukan penurunan signifikan terhadap bobot kedua saham tersebut dalam pengumuman resmi Mei, maka kombinasi posisi underweight ETF dan stabilnya bobot indeks dapat memicu pembelian paksa pada awal Juni.

Untuk memperkuat analisis, laporan ini juga menyoroti pola serupa pada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), yang berasal dari sektor berbeda namun menunjukkan perlakuan yang sama oleh ETF.

"Konsistensi pola ini menunjukkan bahwa fenomena underweight bukan kebetulan, melainkan bagian dari positioning sistematis ETF," tulis laporan tersebut.

Meski demikian, Henan Asset menegaskan skenario forced buying ini bersifat kondisional dan tidak secara langsung merefleksikan arah pergerakan harga saham. Realisasinya akan sangat bergantung pada keputusan akhir MSCI pada 12 Mei 2026, khususnya terkait perlakuan terhadap faktor inklusi asing (FIF), serta kondisi pasar global dan perkembangan regulasi transparansi kepemilikan di Indonesia.

Henan Asset menyimpulkan pasar berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan seluruh dimensi dampak dari perubahan indeks MSCI kali ini, terutama sisi arus masuk yang bersifat teknis namun signifikan.

(Dhera Arizona)