Bisnis.com, JAKARTA – Curah hujan tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (7/7/2025) bersamaan dengan fenomena pasang maksimum air laut memicu meluasnya banjir di sejumlah wilayah Jakarta.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 67 rukun tetangga (RT) masih tergenang air dengan ketinggian yang bervariasi.

Fenomena ini dipengaruhi Peringatan Dini Banjir Pesisir (rob) yang dikeluarkan BMKG untuk periode 4–13 Juli 2025. Rob terjadi akibat pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Perigee—saat bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi—dan fase Bulan Baru, yang meningkatkan tinggi muka air laut, terutama di pesisir utara Jakarta.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sejak Senin dini hari juga membuat sejumlah sungai di Jakarta meluap, memperburuk kondisi di daratan.

Kondisi ini tercermin dari peningkatan status sejumlah pintu air dan pos pantau di Jakarta. Pintu Air Pasar Ikan tercatat dalam status Siaga 2 pada pukul 14.00 WIB, menandakan ancaman rob yang signifikan di wilayah pesisir.

Di sisi lain, Pos Pantau Angke Hulu yang semula berada pada status Waspada atau Siaga 3 sejak pukul 05.00 WIB naik ke Siaga 2 pada pukul 20.00 WIB, dan terus meningkat menjadi Siaga 1 atau Bahaya pada pukul 22.00 WIB.

Situasi serupa juga terjadi di Pos Pantau Sunter Hulu, yang naik ke Siaga 2 pada malam hari. Bendung Katulampa pun terpantau berada pada status Siaga 3 sejak pukul 19.00 WIB, menandakan potensi limpasan air dari hulu Ciliwung.

Selain itu, Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet juga berada dalam status Siaga 3 pada malam hari, dan Pintu Air Karet kemudian naik menjadi Siaga 2 pada pukul 22.00 WIB. Kenaikan status ini menggambarkan meningkatnya volume air yang mengalir dari wilayah hulu ke tengah kota, memperbesar potensi banjir.

Genangan pun tercatat di beberapa wilayah Jakarta. Di Jakarta Barat, terdapat 12 RT yang masih terendam dengan ketinggian antara 30 hingga 80 cm. Genangan di wilayah ini banyak disebabkan luapan Kali Angke, Kali Cengkareng, Kali Semanan, hingga Kali Gebyuran, serta curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi.

Rawa Buaya menjadi salah satu titik dengan ketinggian genangan tertinggi, mencapai hingga 80 cm. Di Kelurahan Kembangan Utara, ketinggian air mencapai 60 cm, sedangkan di wilayah seperti Kedaung Kali Angke dan Kembangan Selatan, ketinggian genangan tercatat antara 30 hingga 40 cm.

Jakarta Selatan turut terdampak cukup signifikan dengan total 23 RT tergenang. Di Kelurahan Bangka, genangan mencapai ketinggian 80 cm akibat luapan Kali Mampang.

Di Pela Mampang, genangan setinggi 60 cm melanda 9 RT. Sementara di Kuningan Barat, air setinggi 30–50 cm merendam 6 RT akibat luapan Kali Krukut.

Luapan Kali Ciliwung juga menyebabkan genangan setinggi 30 cm di Kelurahan Rawa Jati, sementara di Jati Padang, air mencapai 70 cm akibat luapan PHB GG Saiman yang tidak mampu menampung debit air hujan.

Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah RT terdampak paling banyak, yakni 30 RT. Genangan tertinggi tercatat di Kelurahan Cililitan dengan ketinggian air mencapai 160 cm, dipicu luapan Kali Ciliwung yang melintasi kawasan padat penduduk tersebut.

Di Bidara Cina, sebanyak 14 RT tergenang dengan ketinggian hingga 80 cm. Sementara di Kampung Melayu, genangan setinggi 60 cm tercatat di 4 RT. Wilayah lain seperti Cawang dan Balekambang juga terdampak, meskipun dengan ketinggian genangan yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, di Jakarta Utara, meskipun jumlah RT terdampak lebih sedikit, yakni hanya 2 RT di Kelurahan Kapuk Muara, ketinggian air tercatat cukup signifikan, yakni 65 cm. Genangan di wilayah ini terutama disebabkan kombinasi curah hujan tinggi dan rob yang terjadi di pesisir.

Kondisi ini memaksa sebagian warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD mencatat ada enam titik lokasi pengungsian aktif, antara lain Masjid Al Ridwan dan Musholla Sabili di Kelurahan Jati Padang yang masing-masing menampung 35 dan 40 jiwa, serta Masjid Al Mujahidin di kelurahan yang sama yang menampung hingga 140 jiwa.

Selain itu, terdapat juga pengungsian di Mushola Al Inayah, Pejaten Barat yang menampung 60 jiwa, Masjid Al Jabar di Pondok Labu dengan 11 jiwa, dan Masjid Alfudhola di Kedaung Kali Angke yang menampung 35 jiwa.

Selain berdampak pada permukiman warga, genangan juga melanda infrastruktur jalan di tiga ruas utama di Jakarta Barat, yakni Jl. Adi Karya di Kedoya Selatan dengan ketinggian air sekitar 40 cm, Jl. Bojong Indah Raya di Rawa Buaya dengan ketinggian 30 cm, serta Jl. Raya Daan Mogot KM 11 di Kedaung Kali Angke yang tergenang setinggi 20 cm. Sementara itu, BPBD juga melaporkan bahwa genangan di tiga RT di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan telah surut.

Dalam rangka penanganan cepat, BPBD DKI Jakarta bersama unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan petugas untuk memantau kondisi lapangan, melakukan penyedotan genangan, dan memastikan saluran air berfungsi normal. Aparatur kelurahan dan kecamatan turut dilibatkan untuk mengkoordinasikan bantuan serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. BPBD menargetkan seluruh genangan dapat surut dalam waktu dekat.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati menghadapi potensi genangan susulan, terutama bagi warga yang bermukim di daerah rawan banjir dan dekat bantaran sungai.

Apabila menghadapi keadaan darurat, warga diminta segera menghubungi nomor darurat 112 yang beroperasi 24 jam secara gratis. Informasi lebih lanjut dan pembaruan resmi dapat diakses melalui kanal resmi BPBD DKI Jakarta seperti X (@BPBDJakarta), Instagram (@bpbddkijakarta), Facebook (BPBD DKI Jakarta), serta saluran Whatsapp dan Telegram (@bpbddkijakarta).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, yang berisi tawaran bebas tarif bagi produk Indonesia dengan satu syarat: produksi harus dilakukan di dalam wilayah AS.

Dalam surat tertanggal 7 Juli 2025 itu, Trump menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 2025, seluruh produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 32%, di luar tarif sektoral yang sudah berlaku.

Namun demikian, Trump membuka peluang pengecualian tarif bagi perusahaan Indonesia yang bersedia berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di AS.

"Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada tarif untuk Indonesia, atau bagi perusahaan yang berasal dari negara Anda, jika mereka memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di AS," tulis Trump dalam surat yang diunggah di akun media sosial X-nya pada Selasa (8/7).

Trump juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan mempercepat proses perizinan bagi investor asing secara cepat, profesional, dan terstandarisasi hanya dalam waktu beberapa minggu.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Trump untuk menekan mitra dagang yang selama ini dinilai menyebabkan defisit perdagangan besar bagi AS.

Dalam suratnya, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang selama bertahun-tahun memberlakukan berbagai hambatan tarif dan non-tarif yang dianggap tidak adil dan tidak timbal balik bagi pelaku usaha AS.

Trump juga mengeluarkan peringatan bahwa bila Indonesia membalas dengan menaikkan tarif terhadap barang-barang asal AS, maka tarif balasan tersebut akan ditambahkan di atas tarif 32% yang sudah diberlakukan.

"Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif Anda, maka tarif apa pun yang Anda naikkan akan ditambahkan ke 32% yang kami tetapkan," tulis Trump.

Surat ini menjadi bagian dari kebijakan perdagangan agresif Trump yang dalam beberapa hari terakhir telah mengirimkan surat serupa kepada 14 negara mitra dagang lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan, Indonesia tetap kena tarif resiprokal 32%. Hal ini terungkap dalam surat Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social.

“Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen pada setiap dan semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral,” kata Trump dalam surat tersebut, yang dikirim pada Senin (7/7/2025).

Diterangkan Trump dalam surat tersebut yakni, tarif yang dikenakan jauh lebih rendah daripada defisit yang dialami AS dalam perdagangan dengan Indonesia. Ia juga mengancam bakal menerapkan tarif yang lebih tinggi, apabila Indonesia melakukan upaya untuk menghindari atau membalas.

“Harap dipahami bahwa angka 32 persen tersebut jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujarnya.

“Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif Anda, maka, berapa pun angka yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 32 persen yang kami kenakan,” beber Trump.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Trump kapanpun bisa membuka negosiasi tarif, namun terang dia dengan catatan saling menguntungkan dan seimbang. Salah satu syaratnya adalah perusahaan Indonesia diminta membangun pabrik di Amerika Serikat yang diklaim sebagai pasar terbesar.

“Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada Tarif jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan di Negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin - dengan kata lain, dalam hitungan minggu," bebernya.

Trump menegaskan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki Kebijakan tarif, dan non tarif, serta hambatan Perdagangan Indonesia selama bertahun-tahun, yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan ini terhadap Amerika Serikat.

“Defisit ini merupakan ancaman besar bagi Perekonomian kita dan, tentu saja, Keamanan Nasional kita!” ujarnya.

IDXChannel - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mencatat rugi bersih Rp842 miliar sepanjang 2024. Kerugian tersebut menyusut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,26 triliun.

Dalam laporan keuangan yang diterbitkan Selasa (8/7/2025), emiten BUMN farmasi tersebut membukukan penjualan Rp9,94 triliun, relatif stabil dibandingkan 2023 yang sebesar Rp9,87 triliun.

Penjualan Kimia Farma ditopang oleh obat dan jasa pihak ketiga Rp6,89 triliun dengan segmen obat ethical Rp2,9 triliun, obat over the counter (OTC) Rp1,36 triliun, jasa klinik, lab klinik, dan lain-lain Rp1,48 triliun, serta obat generik Rp1,15 triliun.

Perseroan juga menjual produksi obat sendiri dengan rincian masing-masing obat generik Rp1,46 triliun, obat ethical, lisensi, dan narkotika Rp890 miliar, serta obat OTC dan kosmetik Rp382 miliar,

Beban penjualan KAEF juga tak terlalu banyak berubah dari Rp7,06 triliun menjadi Rp6,99 triliun. Dengan pendapatan yang sedikit meningkat dan beban yang sedikit turun, laba kotor perseroan naik 5 persen menjadi Rp2,95 triliun dengan margin 29,6 persen.

Namun, KAEF masih mencatat beban usaha yang cukup besar Rp3,79 triliun pada tahun lalu, meski angkanya sudah ditekan dibandingkan 2023 sebesar Rp4,49 triliun. Beban usaha ini terutama berasal dari anak usaha, PT Kimia Farma Apotek.

Beban usaha yang besar itu datang terutama dari komponen gaji dan kesejahteraan karyawan dari pos penjualan Rp1,08 triliun dan pos umum dan administrasi Rp677 miliar, dan promosi Rp520 miliar. Ketiga pos ini memberikan porsi 60 persen dari total beban usaha.

Dengan beban usaha yang jumbo tersebut, membuat KAEF membukukan kerugian usaha Rp810 miliar. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan beban keuangan perseroan yang mencapai Rp425 miliar, sehingga mencatatkan rugi sebelum pajak Rp1,23 triliun.

Meskipun rugi secara akuntansi, arus kas operasional KAEF pada tahun lalu masih positif sebesar Rp153 miliar, berbanding terbalik dari 2023 yang minus Rp246 miliar.

Sebagai informasi, KAEF juga menerbitkan ulang laporan keuangan tahun 2023 untuk mengoreksi informasi material yang dinilai salah saji. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian yang terjadi pada entitas anak usaha, PT Kimia Farma Apotek.

Salah satu dampak perubahan ini yakni rugi bersih KAEF yang sebelumnya tercatat Rp1,49 triliun membengkak menjadi Rp2,26 triliun.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, investor.id -Apple Inc. (AAPL) kembali mencuri perhatian pasar saham Amerika, Produsen iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan layanan digital seperti App Store, Apple Music, hingga iCloud ini tengah bersiap meluncurkan iPhone 17 yang diperkirakan hadir dengan fitur baru seperti layar 120 Hz, kamera depan 24 MP, dan varian "iPhone 17 Air". JP Morgan mempertahankan rekomendasi BUY untuk saham Apple dengan target harga 12 bulan ke depan di level US$230. Proyeksi tersebut mencerminkan potensi kenaikan (upside) sekitar 7.7% dari harga penutupan 4 Juli 2025 di US$213.55.

Proyeksi Kinerja Keuangan Apple

Apple diproyeksikan membukukan pendapatan sebesar US$88.8 miliar pada kuartal ketiga 2025, naik 3.5% secara tahunan (YoY). Laba per saham (EPS) diperkirakan mencapai US$1.43 (+1.86% YoY) dengan margin laba bersih di kisaran 24%.

Penjualan iPhone menjadi sorotan utama karena masih menyumbang 50-60% dari total pendapatan Apple. Statcounter mencatat pangsa pasar global Apple pada Mei 2025 berada di level 26.9%, menempati posisi kedua setelah Samsung. Selain itu, penjualan iPhone tumbuh 15% YoY pada April-Mei 2025, menjadi performa dua bulan terbaik sejak pandemi, didukung oleh pemulihan di pasar Amerika Serikat dan Tiongkok.

Potensi Katalis dan Strategi Al Apple

Apple juga dilaporkan sedang mempertimbangkan akuisisi atau kerja sama dengan startup Al seperti Perplexity Al untuk mempercepat pengembangan mesin pencari cerdas. Langkah ini dinilai penting untuk bersaing dengan perusahaan lain seperti Microsoft, Google, dan Meta dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan (Al).

Valuasi Saham Apple

Secara valuasi, saham AAPL diperdagangkan di rasio P/E sekitar 26.7x, sedikit lebih premium dibanding rata-rata kompetitor di 18.8x. Namun analis menilai valuasi ini wajar dengan mempertimbangkan kekuatan ekosistem Apple, loyalitas pelanggan, serta potensi pertumbuhan dari peluncuran produk dan layanan baru.

Risiko Investasi

Meski prospeknya positif, Apple menghadapi beberapa risiko yang perlu dicermati investor.

- Ketergantungan pada manufaktur di Tiongkok menimbulkan risiko kenaikan tarif impor jika terjadi tensi perdagangan baru antara AS dan Tiongkok. Hal ini berpotensi menekan margin atau memaksa kenaikan harga jual produk.

- Persaingan ketat dari pemain lain seperti Samsung, Xiaomi, Huawei, Google, Microsoft, dan Amazon di berbagai lini produk dan layanan.

- Tantangan dalam inovasi Al, di mana Apple dianggap masih tertinggal dibanding pesaing.

- Risiko privasi dan keamanan data jika Apple mengintegrasikan layanan Al eksternal untuk Siri.

Dengan target harga US$230 dari JP Morgan dan prospek penjualan iPhone 17, saham Apple menawarkan peluang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi di saham Amerika. Meski demikian, investor diingatkan untuk mewaspadai risiko-risiko eksternal dan persaingan teknologi yang semakin ketat.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara BRICS serta negara lain yang mendukung kebijakan BRICS, yang disebutnya sebagai “anti-Amerika”.

Meskipun begitu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir atau yang akrab dipanggil Tata menyatakan bahwa tidak ada upaya dari negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, untuk melawan Amerika Serikat atau negara mana pun.

“Kita semua masih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh Presiden Trump. Sebelumnya, yang pertemuan BRICS ini kan tidak ada upaya apa pun untuk melawan Amerika atau yang lain ya,” kata Tata saat ditemui di Brasil, dikutip Selasa (8/7).

Ia menegaskan bahwa pertemuan BRICS bertujuan untuk memperkuat kerja sama antarnegara berkembang, bukan untuk memusuhi negara tertentu. “Bahwa pertemuan BRICS ini kan tujuan utamanya untuk mempersatukan negara berkembang, mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi,” ujarnya.

Katanya, seluruh pihak BRICS tidak memiliki niat untuk melawan suatu kelompok negara. Tata menyatakan bahwa isu-isu yang dibahas saat KTT hanya berupa isu seputar lingkungan hidup, kesehatan, masalah situasi global, multilateralisme, serta bagaimana BRICS bisa memperkuat multilateralisme.

Bahkan, Tata mengungkapkan bahwa ancaman tarif Trump tersebut tidak menjadi bahan pembahasan dalam KTT BRICS yang telah diselenggarakan.

“(Tarif) tidak jadi pembahasan, karena isu seperti itu kan kita tidak bisa mengontrol apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika atau kepala negara lainnya. Itu yang perlu ditekankan, bahwa banyak di luar hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai hal-hal yang dibahas di dalam BRICS,” jelas Tata.

Hanya selang satu hari setelah pernyataan tersebut, Trump resmi menetapkan tarif sebesar 32 persen untuk produk asal Indonesia. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, dengan besaran tarif yang sama seperti yang telah diumumkan sejak April lalu.

Trump dikabarkan telah mengunggah surat mengenai tarif yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (8/7).

“Harap dipahami bahwa angka 32 persen ini masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menghapus ketimpangan defisit perdagangan dengan negara Anda,” tulis Trump dalam surat tersebut.

Selain menerapkan tarif di angka 32 persen, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif lebih tinggi sebesar 32 persen lagi jika Indonesia menerapkan tarif balasan kepada produk AS.

“Apabila karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif Anda, maka angka berapa pun yang Anda pilih akan ditambahkan ke tarif 32 persen yang kami kenakan,” tambahnya.

Adapun Trump menyatakan bahwa jika Indonesia bersedia membuka pasar perdagangan yang selama ini tertutup bagi AS, pihaknya akan menghapus tarif serta hambatan perdagangan non tarif, termasuk mempertimbangkan penyesuaian tarif.

IDXChannel– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya ketidakpastian global imbas tensi geopolitik yang masih memanas, hingga sikap hati-hati bank sentral Amerika Serikat, atau Federal Reserve.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyoroti sejumlah lembaga internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026. “Dalam laporan terbaru, Bank Dunia dan OECD menilai ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan,” kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Selasa (8/7/2025).

Mahendra menjelaskan, tensi global meningkat terutama di kawasan Timur Tengah menyusul pecahnya konflik antara Israel dan Iran, yang kemudian diikuti dengan serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama Iran.

Meski gencatan senjata telah diberlakukan, dampaknya terhadap pasar keuangan dan harga minyak masih menjadi perhatian.

“Tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan,” ujarnya.

Di tengah kondisi global tersebut, Mahendra mencatat tren ekonomi dunia mulai menunjukkan moderasi dan sebagian besar indikator berada di bawah ekspektasi semula.

Baginya, hal ini mendorong kebijakan fiskal dan moneter global yang lebih akomodatif. Namun, Federal Reserve masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan.

“Di Amerika Serikat, meski outlook pertumbuhan ekonomi diturunkan, Bank Sentral Amerika, The Fed, masih belum menurunkan suku bunga dan mempertahankannya untuk FFR di kisaran 4,25 persen–4,5 persen,” kata Mahendra.

Seperti diketahui, Amerika Serikat belum lama ini kembali menetapkan tarif terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, Fed masih menanti kejelasan terkait kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

OJK menyatakan pihaknya terus mencermati perkembangan geopolitik global serta dampaknya terhadap volatilitas pasar keuangan dan kinerja sektor riil di dalam negeri. Pihaknya juga meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk aktif melakukan asesmen lanjutan terhadap situasi terkini agar dapat mengantisipasi potensi peningkatan risiko yang mungkin timbul.

“OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan,” tutur Mahendra.



(kunthi fahmar sandy)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendang) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) oleh Pemerintah Daerah.

Regulasi ini memberi hak kepada pemilik waralaba untuk langsung memulai usahanya bila pemerintah daerah belum menerbitkan izin dalam waktu lima hari sejak pengajuan. Jika SPTW belum terbit dalam lima hari kerja, bukti pengajuan registrasi dapat berfungsi sebagai izin sementara.

“Selama ini kan harus menunggu penerbitan yang kadang-kadang memakan waktu cukup lama sehingga pengusaha menjadi menunggu,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Senin, 30 Juni 2025.

Istilah waralaba lebih dikenal dengan sebutan franchise. Meskipun begitu, istilah resmi dalam peraturan tetap menggunakan kata waralaba. Sesuai Permendag Nomor 71 Tahun 2019, waralaba adalah hak khusus milik perorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem bisnis yang memiliki ciri khas dalam menjual barang atau jasa.

Model bisnis ini telah terbukti berhasil dan dapat dijalankan oleh pihak lain melalui kesepakatan waralaba. Umumnya, bisnis waralaba sudah memiliki nama yang dikenal masyarakat, sehingga lebih mudah menarik konsumen dan berpotensi tumbuh lebih cepat berkat kekuatan brand yang sudah terbentuk.

Bagi calon pelaku usaha, penting untuk cermat memilih merek waralaba yang kredibel. Hindari memilih waralaba yang hanya memberikan janji manis tanpa mampu memenuhi harapan.

Bagi Anda yang serius ingin menekuni bisnis waralaba, berikut adalah beberapa ciri penting yang perlu diperhatikan sebagai acuan dalam memilih merek waralaba:

1. Memberikan informasi secara transparan kepada calon mitra.

2. Melakukan survei lokasi secara rutin untuk mendukung calon franchisee.

3. Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan dapat dipercaya.

4. Menggunakan software khusus untuk operasional dan pelaporan keuangan bulanan.

5. Memiliki website resmi yang aktif dan selalu diperbarui.

6. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk calon mitra.

7. Menjalankan sistem terstruktur dari tahap pendaftaran hingga pembukaan cabang.

8. Memiliki banyak testimoni positif dari pelanggan dan mitra waralaba yang telah bergabung.

Sebelum memutuskan untuk menjalankan bisnis waralaba, penting untuk memahami berbagai jenis usaha yang ditawarkan agar tidak salah memilih.

Meski franchise makanan dan minuman paling populer, ada beberapa jenis waralaba lain yang juga menjanjikan, di antaranya:

Jenis ini fokus pada distribusi atau penjualan produk tertentu, seperti mobil, suku cadang, komputer, dan peralatan lainnya. Pemilik merek memberikan izin kepada mitra untuk menggunakan nama dagang, logo, seragam, serta peralatan, dan biasanya menyediakan dukungan berkelanjutan.

Waralaba ini menawarkan paket lengkap berupa layanan bisnis seperti pemasaran, strategi, pelatihan, produksi, hingga kontrol kualitas. Contohnya adalah waralaba makanan cepat saji atau ritel.

Dalam jenis ini, pemilik waralaba memberi izin kepada mitra untuk memproduksi produk menggunakan merek dagangnya. Umumnya ditemukan di industri makanan, minuman, atau mainan, dan sangat cocok untuk produksi dalam skala besar.

Merupakan bisnis berskala besar yang membutuhkan modal besar. Mitra waralaba akan berinvestasi dan biasanya menunjuk manajemen profesional untuk menjalankan operasional. Contohnya termasuk hotel dan restoran besar.

Sama seperti bisnis lainnya, waralaba menawarkan sejumlah keunggulan bagi para pelakunya, seperti:

Karena sistemnya sudah siap pakai, franchise memungkinkan pengusaha untuk langsung menjalankan bisnis tanpa merancang strategi dari nol. Hal ini mempercepat perkembangan usaha dan meminimalkan risiko.

Franchise umumnya sudah memiliki branding kuat di masyarakat, sehingga tidak perlu melakukan promosi besar-besaran. Konsumen lebih mudah mengenali dan mempercayai merek yang sudah dikenal luas.

Dengan membeli franchise, Anda akan bekerja sama langsung dengan pemilik bisnis utama. Ini memberi keuntungan berupa akses ke pengalaman, sistem, dan dukungan profesional dalam mengelola usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com – Energi panas bumi tak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga bisa jadi solusi peningkatan taraf hidup petani. Hal inilah yang dilakukan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (IDX: PGEO) atau PGE Area Kamojang lewat program Gemah Karsa, yang baru saja meraih penghargaan internasional Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 kategori Social Empowerment di Bangkok, Thailand, Jumat (27/6/2025).

Program Gemah Karsa (Geothermal Empowerment for Maximizing Agriculture through Kamojang Responsible and Sustainable Farming) merupakan inovasi pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan panas bumi dalam kegiatan pertanian masyarakat sekitar wilayah operasi PGE Kamojang.

Tiga inisiatif utama dalam program ini meliputi pembibitan tanaman menggunakan uap panas bumi sebagai pemanas alami, sistem air bersih pertanian berbasis tenaga surya, hingga produksi pupuk organik dari limbah pertanian yang dikeringkan dengan panas bumi.

“Melalui Gemah Karsa, kami menghadirkan solusi pertanian berkelanjutan yang mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan,” ujar General Manager PGE Area Kamojang, I Made Budi Kesuma Adi Putra, melalui keterangannya, Selasa (8/7/2025).

Menurut Budi, inisiatif ini berhasil memberi dampak nyata, seperti pengurangan emisi hingga 4.556,2 ton CO? dan pengolahan 24,96 ton sampah organik menjadi pupuk. Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memberi akses air bersih kepada lebih dari 900 warga.

Penghargaan dari Enterprise Asia ini memperkuat posisi PGE sebagai perusahaan energi bersih yang tidak hanya fokus pada pembangkitan listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan inklusif dan berkelanjutan.

Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) sendiri merupakan ajang tahunan yang mengapresiasi perusahaan di Asia atas praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berdampak sosial. Kategori Social Empowerment diberikan kepada inisiatif yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara inovatif dan berkelanjutan.

Saat ini, PGE mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan kapasitas terpasang sebesar 1.932,5 MW, terdiri dari 727,5 MW yang dioperasikan langsung oleh PGE dan 1.205 MW melalui skema kerja sama. Total kapasitas ini menyumbang sekitar 70 persen dari kapasitas terpasang panas bumi nasional.

Dengan kontribusi pengurangan emisi hingga sekitar 10 juta ton CO? per tahun, PGE terus memperkuat komitmennya mendukung transisi energi bersih dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir angkat bicara terkait ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara anggota BRICS.

Arrmanatha menegaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 tidak bertujuan untuk menentang AS atau negara mana pun.

"Dalam pertemuan tersebut, tidak ada upaya sama sekali untuk melawan Amerika atau pihak lain," kata Arrmanatha dalam keterangan resmi kepada media, Senin (7/7).

Ia menjelaskan bahwa forum BRICS lebih difokuskan untuk memperkuat kolaborasi antarnegara berkembang dalam merespons tantangan global.

Isu-isu yang dibahas pun mencakup perubahan iklim, kesehatan global, dan penguatan multilateralisme.

"Tidak ada satu pun isu yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang, apalagi melawan negara tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang dinilai mendukung kebijakan BRICS yang dianggap "anti-Amerika".

"Negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10%. Tidak ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (6/7), seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya pengaruh BRICS secara global, terutama setelah blok tersebut memperluas keanggotaannya dan mengembangkan sistem pembayaran lintas negara yang tidak bergantung pada dolar AS.

Pada KTT BRICS 2025, para pemimpin negara anggota juga menyuarakan keprihatinan atas kebijakan tarif AS yang dinilai “sembarangan”, serta menyatakan penolakan terhadap eskalasi militer AS-Israel terhadap Iran.

Meski anggota BRICS kerap memiliki pandangan yang berbeda, mereka kompak dalam mengecam kebijakan perdagangan AS yang dinilai tidak menentu.

Meskipun tidak menyebut nama Trump secara langsung, pernyataan bersama itu memperingatkan bahwa "tindakan sepihak dalam bentuk tarif dan tekanan ekonomi" bisa membahayakan stabilitas ekonomi global.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan pemerintah saat ini masih fokus menuntaskan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), untuk CPNS (2024) harus selesai 1 Juni 2025, pengangkatannya terhitung mulai tanggal 1 Juni, dan sudah harus diserahkan paling lambat 30 Juni. Jadi, bulan Juni harus tuntas untuk CPNS,” kata Zudan dalam wawancara bersama Antara, Senin, 7 Juli 2025.

Untuk PPPK 2024, Zudan menyebut ada sekitar 1 juta pelamar pada seleksi tahap II. Pengangkatan PPPK 2024 harus rampung pada 1 Oktober 2025, dan surat keputusan (SK) diserahkan paling lambat 30 Oktober 2025.

Setelah seluruh rangkaian rekrutmen CASN 2024 selesai, pemerintah akan membahas seleksi CASN 2025 yang bergantung pada kebutuhan nyata instansi. “Kalau melihat sekarang sudah cukup, ya 2025 tidak ada lagi program untuk penerimaan CASN dulu. Bisa jadi di tahun 2026 atau 2027,” ujar Zudan.

Zudan menambahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengusulkan pengadaan CASN baru jika dibutuhkan. “Kalau ada kementerian/lembaga yang sangat urgent membutuhkan, silakan mengajukan ke Ibu Men-PANRB,” kata dia.

Pendaftaran CPNS 2024 dibuka mulai 20 Agustus 2024 secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Pendaftaran yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 6 September 2024, diperpanjang hingga 10 September 2024.

BKN mencatat jumlah pelamar CPNS 2024 mencapai 3.963.832 orang per 17 September 2024 pukul 08.00 WIB, termasuk pelamar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama yang pendaftaran rekrutmennya berakhir pada pertengahan September 2024.

Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang panggung perdagangan global. Lewat pengumuman resminya di media sosial, Trump mengumumkan akan menerapkan tarif impor sebesar 25-40 persen kepada 14 negara, termasuk Indonesia yang akan dikenai tarif sebesar 32 persen.

Kebijakan ini mulai berlaku 1 Agustus 2025 dan dinilai sebagai langkah lanjutan Trump untuk menekan defisit perdagangan Amerika Serikat.

Negara mana saja yang kena tarif?

Berikut daftar lengkap negara yang akan dikenakan tarif dan besaran tarifnya:

- Jepang dan Korea Selatan: 25 persen
- Malaysia, Kazakhstan, Tunisia: 25 persen
- Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina: 30 persen
- Indonesia: 32 persen
- Bangladesh, Serbia: 35 persen
- Kamboja, Thailand: 36 persen
- Laos, Myanmar: 40 persen

Menurut pengumuman Gedung Putih, tarif baru mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, AS sempat menunda kebijakan “tarif timbal balik” yang awalnya dijadwalkan berlaku pada 9 Juli, menjadi sebulan kemudian.

“Jadi, tarif timbal balik atau tarif baru yang akan disampaikan dalam surat ini kepada para pemimpin asing akan dikirim dalam sebulan ke depan atau kesepakatan akan dibuat,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

Apa Alasan Trump?

Dalam surat yang dikirimkan kepada para pemimpin negara, Trump menyebut bahwa tarif ini masih lebih rendah dibanding yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi ketimpangan neraca dagang AS.

“Jika Anda membuka akses pasar bagi Amerika Serikat, dan menghapus tarif serta hambatan perdagangan, kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap surat ini,” tulis Trump dalam surat tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa jika negara-negara tersebut membalas dengan menaikkan tarif, maka AS siap menaikkan tarif lebih lanjut.

Menariknya, Trump menyatakan bahwa tarif tidak akan diberlakukan jika perusahaan dari negara-negara tersebut bersedia membangun pabrik atau memproduksi langsung di AS.

"Kami akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin, dengan kata lain, dalam hitungan minggu,” tegas Trump.

(ANN)