JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) memberikan persetujuan atas rencana untuk melaksanakan aksi korporasi strategis berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Persetujuan tersebut telah diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (RUPSI).

Melalui aksi korporasi ini, PALM berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.719.862.337 saham baru melalui rights issue atau sebanyak-banyaknya 1.573.287.445 saham melalui private placement.

Presiden Direktur PT Provident Investasi Bersama Tbk, Tri Boewono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PALM untuk memperluas portofolio investasi pada sektor sumber daya alam, teknologi, media, telekomunikasi, dan logistik, mendukung kinerja PALM, dan memperkuat struktur permodalannya, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham PALM.

“Persetujuan dari pemegang saham menunjukkan keyakinan dan dukungan terhadap arah strategis perusahaan. Kami akan menggunakan dana hasil Rights Issue dan Private Placement secara selektif, disiplin, dan terukur untuk memperkuat struktur keuangan serta meningkatkan portofolio investasi perusahaan,” jelas Tri dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

Tri Boewono menambahkan bahwa PALM tetap mengedepankan prinsip kepatuhan dan tata kelola dalam menjalankan seluruh proses aksi korporasi ini.

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan aksi korporasi ini, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,” imbuh dia.

Manajemen PALM mengimbau para pemegang saham untuk memperhatikan potensi dilusi atas kepemilikan saham apabila tidak melaksanakan haknya dalam rights issue.

Dari sisi kinerja keuangan hingga Kuartal I-2025, PALM mencatatkan total aset sebesar Rp 7,40 triliun, dengan total nilai investasi perseroan mencapai Rp 7,28 triliun.

Per 31 Maret 2025, portofolio investasi PALM mayoritas mencakup kepemilikan saham di sejumlah perusahaan publik seperti PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dengan nilai wajar sebesar Rp 2,39 triliun, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) senilai Rp 1,93 triliun, PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) sebesar Rp 1,93 triliun, serta PT XL Axiata Tbk (EXCL) senilai Rp 200,64 miliar.

Selain itu, PALM juga memiliki investasi pada perusahaan nonpublik yang mencapai Rp 829,40 miliar.

Sementara itu, Direktur Investasi dan Portofolio PT Provident Investasi Bersama Tbk, Ellen Kartika, mengatakan bahwa sebagai perusahaan investasi, metode pencatatan keuangan PALM menggunakan pendekatan mark to market, yang mencerminkan nilai pasar terkini dari portofolio investasi.

“Kami menggunakan metode pencatatan Mark to Market, yaitu pencatatan berdasarkan harga pasar terkini dari suatu efek atau portofolio, sehingga nilai investasi kami mencerminkan kondisi pasar yang aktual dan transparan,” terang dia.

Ellen menegaskan bahwa kerugian neto atas investasi yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan kerugian yang belum terealisasi (unrealized loss), dan lebih mencerminkan volatilitas pasar dalam periode tertentu, bukan penurunan nilai fundamental atas aset investasi yang dimiliki.

“Kami optimistis PALM masih berada dalam posisi yang solid untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan kinerja, seiring membaiknya kondisi pasar dan optimalisasi nilai dari portofolio investasi strategis yang kami miliki,” tutup Ellen.

Perusahaan yang tergabung dalam kerajaan bisnis Grup Salim milik taipan Anthony Salim kompak mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Total dividen yang dibagi dari 4 emiten tersebut adalah Rp 6,5 triliun.

Empat emiten tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP).

Pembagian dividen disepakati dengan bercermin dari kinerja keuangan perusahaan yang cerah di 2024 meski di tengah tekanan ekonomi. Masing-masing perusahaan mengetuk keputusan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan telah disetujui oleh para pemegang saham.

Berapa nilai dividen masing-masing emiten dan kapan akan dibagikan? Berikut rangkuman dan ikhtisar laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan.

Prospek PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Perusahaan produksi Indomie, INDF berencana akan membagikan dividen jumbo Rp 2,4 triliun. Para investor akan mendapatkan Rp 280 per saham. Jika mengacu pada harga saham INDF saat melakukan RUPST, yaitu Rp 8.050 per saham, maka dividen yieldnya adalah 28,4%.

Bila menilik riwayat pembagian dividen, INDF termasuk perusahaan yang rajin membagikan dividen setiap tahun. Tahun buku 2023, INDF membayar sebesar Rp 267 per saham kepada para investornya. Kemudian, dividen yang ditebar untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 257 dan tahun buku 2021 sebesar Rp 278.

Merujuk laporan keuangan INDF, perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,64 triliun, naik 6,06% dari tahun sebelumnya yakni Rp 8,14 triliun. Adapun pendapatan INDF juga tumbuh dari Rp 111,7 triliun pada 2023 menjadi Rp 115,7 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 53,3 triliun dengan ekuitas mencapai Rp 108,9 triliun.

Retail Research Analis Andrian Alamsyah Saputra mengatakan, program makan gizi gratis hasil garapan Presiden Subianto diperkirakan dapat mendorong permintaan produk makanan olahan sehingga menjadi sentimen positif bagi produsen makanan seperti INDF.

“Meskipun ada sentimen negatif dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” kata Andrian dalam keterangan resmi, Kamis (26/5).

Adapun jadwal pembagian dividen INDF dirincikan sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 4 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 23 Juli 2025

Prospek PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Adapun bisnis produksi makanan instan milik Salim lainnya, Indofood CBP juga akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp 2,9 triliun atau sebesar Rp 250 per saham. Rasio pembayaran dividen ini setara dengan 41,2% dari laba bersih tahun buku tersebut.

Menilik riwayat pembagian dividen, ICBP juga sama rajinnya soal membagikan dividen kepada para pemegang efeknya setiap tahun. Pada tahun buku 2023, ICBP membagikan sebesar Rp 200 per saham untuk investor. Kemudian, membagikan sebesar Rp 188 per saham untuk tahun buku 2022 dan Rp 215 per saham untuk tahun buku 2021.

Merujuk laporan tahunan 2024, perseroan berhasil mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,81 triliun dari Rp 8,46 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kenaikan 4% selama rentang waktu satu periode.

ICBP juga membukukan penjualan sebesar Rp 72,59 triliun selama 2024, angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 67,90 triliun. Adapun jumlah saldo ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 38,89 triliun sementara total ekuitas perseroan sebesar Rp 67 triliun.

Berikut rincian jadwal pembagian dividen lengkap untuk ICBP:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 4 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 22 Juli 2025

Dividen PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP)

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengelolaan kelapa sawit Grup Salim ini berencana membagikan dividen sebesar Rp 310 miliar atau setara dengan 20 per saham. Seperti emiten grup salim lainnya, SIMP juga aktif membagikan dividen. Menilik riwayat pembagian dividen, SIMP menebar Rp 10 per saham untuk para pemegang efeknya pada tahun buku 2023. Kemudian SIMP juga membayarkan Rp 15 per saham untuk dividen tahun buku 2022 serta Rp 13 per saham tahun buku 2021.

Merujuk laporan keuangannya, SIMP telah mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,54 triliun. Naik 110% dari tahun buku 2023 sebesar Rp 736 miliar.

Sementara pendapatan dari kontrak dengan pelanggan SIMP menjadi sebesar Rp15,96 triliun dari Rp 16 triliun. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 13,45 triliun dan nilai ekuitas sebesar Rp 23,98 triliun.

Adapun jadwal pembagian dividen SIMP sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 30 Juni 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 01 Juli 2025
• Tanggal pencatatan (recording date): 02 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 02 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 03 Juli 2025
• Pembayaran dividen tunai : 22 Juli 2025

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Kemudian, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet, LSIP akan membagikan dividen sebesar Rp 443,29 miliar. Para investor akan mengeruk Rp 65 per saham. Adapun rasio pembayaran dividen sebesar 30% dari laba bersih tahun buku 2024.

Berdasarkan riwayat pembagian dividen, pada tahun buku 2023, LSIP telah membagikan Rp 39 per saham untuk para investornya. Kemudian, pada tahun buku 2022, LSIP membagikan dividen sebesar Rp 53 per saham dan pada tahun 2021 membagikan dividen sebesar Rp 51 per saham.

Kemudian, merujuk laporan tahunan 2024, LSIP telah membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,47 triliun, naik 93% dari Rp 761,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan dari kontrak pelanggan LSIP, mencatatkan perolehan sebesar Rp 4,56 triliun dari Rp 4,18 triliun untuk periode yang sama tahun sebelumnya.

Lalu, LSIP membukukan laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 10,72 triliun dan total ekuitas sebesar Rp 12,55 triliun.

Adapun rincian lengkap tanggal pembagian dividen LSIP sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 30 Juni 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 2 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 2 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 18 Juli 2025

Perusahaan yang tergabung dalam kerajaan bisnis Grup Salim milik taipan Anthony Salim kompak mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2024. Total dividen yang dibagi dari 4 emiten tersebut adalah Rp 6,5 triliun.

Empat emiten tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP).

Pembagian dividen disepakati dengan bercermin dari kinerja keuangan perusahaan yang cerah di 2024 meski di tengah tekanan ekonomi. Masing-masing perusahaan mengetuk keputusan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan telah disetujui oleh para pemegang saham.

Berapa nilai dividen masing-masing emiten dan kapan akan dibagikan? Berikut rangkuman dan ikhtisar laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan.

Prospek PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Perusahaan produksi Indomie, INDF berencana akan membagikan dividen jumbo Rp 2,4 triliun. Para investor akan mendapatkan Rp 280 per saham. Jika mengacu pada harga saham INDF saat melakukan RUPST, yaitu Rp 8.050 per saham, maka dividen yieldnya adalah 28,4%.

Bila menilik riwayat pembagian dividen, INDF termasuk perusahaan yang rajin membagikan dividen setiap tahun. Tahun buku 2023, INDF membayar sebesar Rp 267 per saham kepada para investornya. Kemudian, dividen yang ditebar untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 257 dan tahun buku 2021 sebesar Rp 278.

Merujuk laporan keuangan INDF, perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,64 triliun, naik 6,06% dari tahun sebelumnya yakni Rp 8,14 triliun. Adapun pendapatan INDF juga tumbuh dari Rp 111,7 triliun pada 2023 menjadi Rp 115,7 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 53,3 triliun dengan ekuitas mencapai Rp 108,9 triliun.

Retail Research Analis Andrian Alamsyah Saputra mengatakan, program makan gizi gratis hasil garapan Presiden Subianto diperkirakan dapat mendorong permintaan produk makanan olahan sehingga menjadi sentimen positif bagi produsen makanan seperti INDF.

“Meskipun ada sentimen negatif dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” kata Andrian dalam keterangan resmi, Kamis (26/5).

Adapun jadwal pembagian dividen INDF dirincikan sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 4 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 23 Juli 2025

Prospek PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Adapun bisnis produksi makanan instan milik Salim lainnya, Indofood CBP juga akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp 2,9 triliun atau sebesar Rp 250 per saham. Rasio pembayaran dividen ini setara dengan 41,2% dari laba bersih tahun buku tersebut.

Menilik riwayat pembagian dividen, ICBP juga sama rajinnya soal membagikan dividen kepada para pemegang efeknya setiap tahun. Pada tahun buku 2023, ICBP membagikan sebesar Rp 200 per saham untuk investor. Kemudian, membagikan sebesar Rp 188 per saham untuk tahun buku 2022 dan Rp 215 per saham untuk tahun buku 2021.

Merujuk laporan tahunan 2024, perseroan berhasil mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 8,81 triliun dari Rp 8,46 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kenaikan 4% selama rentang waktu satu periode.

ICBP juga membukukan penjualan sebesar Rp 72,59 triliun selama 2024, angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 67,90 triliun. Adapun jumlah saldo ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 38,89 triliun sementara total ekuitas perseroan sebesar Rp 67 triliun.

Berikut rincian jadwal pembagian dividen lengkap untuk ICBP:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 4 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 22 Juli 2025

Dividen PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP)

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengelolaan kelapa sawit Grup Salim ini berencana membagikan dividen sebesar Rp 310 miliar atau setara dengan 20 per saham. Seperti emiten grup salim lainnya, SIMP juga aktif membagikan dividen. Menilik riwayat pembagian dividen, SIMP menebar Rp 10 per saham untuk para pemegang efeknya pada tahun buku 2023. Kemudian SIMP juga membayarkan Rp 15 per saham untuk dividen tahun buku 2022 serta Rp 13 per saham tahun buku 2021.

Merujuk laporan keuangannya, SIMP telah mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,54 triliun. Naik 110% dari tahun buku 2023 sebesar Rp 736 miliar.

Sementara pendapatan dari kontrak dengan pelanggan SIMP menjadi sebesar Rp15,96 triliun dari Rp 16 triliun. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 13,45 triliun dan nilai ekuitas sebesar Rp 23,98 triliun.

Adapun jadwal pembagian dividen SIMP sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 30 Juni 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 01 Juli 2025
• Tanggal pencatatan (recording date): 02 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 02 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 03 Juli 2025
• Pembayaran dividen tunai : 22 Juli 2025

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Kemudian, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet, LSIP akan membagikan dividen sebesar Rp 443,29 miliar. Para investor akan mengeruk Rp 65 per saham. Adapun rasio pembayaran dividen sebesar 30% dari laba bersih tahun buku 2024.

Berdasarkan riwayat pembagian dividen, pada tahun buku 2023, LSIP telah membagikan Rp 39 per saham untuk para investornya. Kemudian, pada tahun buku 2022, LSIP membagikan dividen sebesar Rp 53 per saham dan pada tahun 2021 membagikan dividen sebesar Rp 51 per saham.

Kemudian, merujuk laporan tahunan 2024, LSIP telah membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,47 triliun, naik 93% dari Rp 761,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan dari kontrak pelanggan LSIP, mencatatkan perolehan sebesar Rp 4,56 triliun dari Rp 4,18 triliun untuk periode yang sama tahun sebelumnya.

Lalu, LSIP membukukan laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp 10,72 triliun dan total ekuitas sebesar Rp 12,55 triliun.

Adapun rincian lengkap tanggal pembagian dividen LSIP sebagai berikut:

• Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 30 Juni 2025
• Tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 1 Juli 2025
• Tanggal cum dividen di pasar tunai: 2 Juli 2025
• Tanggal ex dividen di pasar tunai: 3 Juli 2025
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 2 Juli 2025
• Tanggal pembayaran dividen: 18 Juli 2025

Bisnis.com, MALANG — Pola hidup sehat penting untuk mencegah kesehatan dan mencegah kesakitan yang merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan manusia.

Binagaragawan, I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha atau yang akrab disapa Ade Rai, mengatakan membudayakan pola hidup sehat dan mengubah cara pandang terhadap kesehatan penting.

“Kesehatan tercermin sesuai dengan perilaku dan pola hidup. Penyebab kesakitan 95% karena ulah dan perilaku kita. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan manusia. Lakukan olahraga secara teratur, atur pola makanan yang kita konsumsi dan jaga pola hidup sehat,” ujarnya saat memberikan pemahaman dan informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada peserta JKN di Malang, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, salah satu biaya pelayanan kesehatan yang terbesar yaitu untuk pelayanan Hemodialisa atau yang lebih dikenal sebagai cuci darah. Hal tersebut terjadi karena konsumsi karbohidrat terlalu banyak yang menyebabkan gula darah naik dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan.

“Sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan yaitu gotong royong, semakin kita sehat maka semakin kita bermanfaat. Semoga Program JKN ini terus bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ade yang Brand Ambassador BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengapresiasi Ade Rai atas dukungannya dalam penyelenggaraan Program JKN. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada stakeholder dan seluruh pemberi kerja yang telah patuh mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Program JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

Menurutnya, kesadaran pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya beserta anggota keluarganya merupakan hal yang penting. Dalam segmen kepesertaan PPU, kata dia, iuran akan dibayarkan oleh pemberi kerja dengan komposisi empat persen menjadi kewajiban badan usaha dan satu persen dari gaji atau pendapatan pekerja.

Yudhi juga berharap badan usaha dapat memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan kepada seluruh peserta JKN. “Program JKN adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakat. Terima kasih partisipasi dan komitmen dalam mendukung sustainabilitas Program JKN. BPJS Kesehatan terus berkomitmen memberikan jaminan perlindungan kesehatan yang adil, merata dan berkesinambungan demi menciptakan tenaga kerja yang produktif,” ujarnya.

BPJS Kesehatan, kata dia, juga akan memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama stakeholder dan badan usaha dalam penyelenggaraan Program JKN. Dengan terdaftar dalam Program JKN, para pekerja tidak perlu khawatir apabila tiba-tiba sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Pastikan kepesertaan tetap aktif dengan membayar iuran rutin setiap bulannya,” terang Yudhi.

Perwakilan dari PT Pesta Pora Abadi, Meidina Asriningtyas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa Program JKN memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat penting keberadaannya untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, dengan terlindungi Program JKN, pekerja tidak akan merasa khawatir lagi apabila tiba-tiba jatuh sakit karena sudah terjamin oleh Program JKN.

Pihaknya juga berharap pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama akan semakin baik lagi. “Seluruh karyawan PT. Pesta Pora Abadi yang berjumlah lebih dari 1000 karyawan telah didaftarkan menjadi peserta Program JKN. Kami sangat bersyukur karena Program JKN sangat membantu dalam menjamin pelayanan kesehatan apabila karyawan sedang sakit dan membutuhkan untuk pengobatan,” ucapnya.

negara kita ini kan masih tergantung pada susu impor 80 persen. Cara mengatasinya gimana, ya mendatangkan sapi indukan itu sebanyak-banyaknya

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) mendukung kebijakan penghapusan kuota impor sapi hidup, terutama jenis sapi perah, untuk meningkatkan produksi susu nasional.

“Kami peternak sapi perah sangat mendukung. Karena, hari ini negara kita ini kan masih tergantung pada susu impor 80 persen. Cara mengatasinya gimana, ya mendatangkan sapi indukan itu sebanyak-banyaknya,” kata Ketua Umum APSPI Agus Warsito kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk turut membuat regulasi pendukung yang dapat memudahkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peternak.

Menurut Agus, proses pengajuan KUR masih terbilang lamban. Ia bercerita, meski semua persyaratan dan izin impor sapi dari Kementerian Pertanian sudah lengkap, pengajuan kredit atau pembiayaan di bank masih mandek empat hingga lima bulan tanpa persetujuan.

Di sisi lain, asosiasi juga meminta pemerintah untuk membedakan perlakuan antara sapi perah dan sapi potong terkait kebijakan impor ini. Untuk sapi potong, Agus menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap harga daging serta keberlangsungan peternak sapi potong lokal.

"Karena sapi potong itu nanti akan berimbas sangat besar pada peternak sapi potong kita. Pasti harga daging akan turun, itu akan jadi masalah nanti bagi produsen para peternak sapi potong," tutupnya.

Pemerintah telah menghapus kuota impor untuk semua jenis sapi hidup, meliputi sapi potong, sapi bakalan, dan sapi perah. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan daging dan susu, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan di Jakarta, Rabu (25/6), bahwa dengan berlakunya kebijakan ini, pelaku usaha kini bebas mengimpor sapi tanpa batasan kuota.

Dalam lima tahun ke depan, hingga tahun 2029, Indonesia berencana mengimpor hingga 2 juta ekor sapi hidup. Impor besar-besaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu di dalam negeri yang terus meningkat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Muhammadiyah meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia dan memandang seluruh permukaan bumi satu mutlak.

Dengan kalender ini, maka tidak akan ada lagi perbedaan mengenai penetapan hari raya dari Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, penentuan waktu Lebaran dan Ramadan tidak akan berbeda meskipun ada Kalender Hijriah Global Tunggal.

Yang berbeda hanya dari metode yang digunakan. Katanya, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan memperhitungkan posisi bulan dan matahari. Sementara, Nahdlatul Ulama (NU) memakai metode rukyatul hilal (rukyat) dengan cara mengamati kemunculan hilal.

“Sebetulnya tidak berbeda. Satu menggunakan metode hisab. Satu menggunakan metode rukyat (rukyatul hilal). Jadi dua-duanya sebetulnya akan ketemu,” tutur Nasaruddin Umar usai memberikan pembekalan materi di retreat kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

“Jadi Muhammadiyah itu menjadi perhitungan itu sebagai informasi dan melihat bulan itu sebagai konfirmasi. Sebaliknya ormas lain (NU) itu menjadikan rukyat itu sebagai informasi, konfirmasi melalui hisab. Jadi konfirmasi dan informasi dua-duanya sebetulnya bermuara pada satu tujuan yang sama," tambahnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan, kemajuan teknologi juga menjadi alasan Lebaran dan Ramadan tahun ini bersamaan. Pemerintah sendiri menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri — hari besar penting umat Islam.

“Buktinya kan kemarin. Kalau di metode yang lama kita gunakan, jangan-jangan kemarin kita tidak satu dalam Lebaran, tidak satu dalam Ramadan. Sekarang kan menyatu Lebaran, menyatu satu Ramadannya,” katanya.

Di masa Menteri Agama Nasaruddin Umar, Idul Fitri, Ramadan, dan Idul Adha jatuh pada hari yang sama antara pemerintah (dan NU) dengan Muhammadiyah.

Sementara itu, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat peluncuran KHGT mengatakan, KHGT berlandaskan tiga prinsip utama, yakni:

Haedar bilang penyusunannya membutuhkan waktu 1 tahun.

"Penyusunan konsep ini sudah 1 tahun yang lalu. Sejak Muhammadiyah menggelar Munas Tarjih di Pekalongan tahun 2024," kata Haedar saat peluncuran KHGT di Convention Hall Kampus Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Rabu (25/6).

Haedar juga berencana bertemu dengan Kementerian Agama hingga Presiden Prabowo Subianto untuk memberitahukan soal KHGT ini.

Bisa dibilang ini menjadi langkah awal Muhammadiyah untuk mengajak organisasi masyarakat umat Islam dalam negeri maupun luar negeri untuk berhijrah dari kalender lokal ke KHGT.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejak awal pembahasan, Undang-undang No.3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai polemik. Sebagian kalangan menuding amandemen UU TNI tidak transparan dan dianggap membangkitkan kembali dwifungsi ABRI.

Adapun belum lama ini, sejumlah mahasiswa dari peeguruan tinggi negeri mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak tanggung-tanggung ada 5 permohonan uji materi yang disampaikan oleh para penggugat.

Lima perkara pengujian formal UU TNI yang tengah diperiksa MK, yaitu Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Melansir Antara, Ketua MK Suhartoyo menuturkan bahwa kelima perkara yang berlanjut itu merupakan sisa dari uji formal UU TNI yang saat ini bergulir di MK dan belum diputuskan gugur.

Perkara Nomor 45 dimohonkan oleh Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi yang di antaranya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro.

Perkara Nomor 56 tercatat dengan pemohon tiga orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd.

Adapun perkara Nomor 69 diajukan oleh Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Sementara itu, perkara Nomor 75 didaftarkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan.

Sedangkan, Perkara Nomor 81 diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), KontraS, dan sejumlah aktivis.

MK Minta Bukti Transparansi

Wakil Ketua MK Saldi Isra pada sidang pemeriksaan lanjutan uji formal UU TNI di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dalam pengujian formal, bukti dan fakta pada tahap penyusunan suatu undang-undang menjadi salah satu penentu putusan Mahkamah nantinya.

"Karena ini kan tidak soal keahlian dalam perkara pengujian formil ini, tetapi lebih pada soal bukti dan fakta. Oleh karena itu, yang harus dihadirkan ke kami itu sebetulnya adalah bukti-bukti sehingga kami bisa melihat intinya ada atau tidak hal-hal yang diceritakan tadi," kata Saldi dilansir dari Antara.

Menurut dia, bukti mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang perlu dibuktikan secara konkret karena prinsip itu harus dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan. "Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiga tahapan penting itu," kata Saldi.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa baik pemerintah maupun DPR perlu menyertakan dokumen yang dapat mendukung pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU TNI.

"Kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, siapa saja yang hadir di situ, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa?" ucap Enny.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mengatakan hal senada, bahwa pengujian formal termasuk kategori persidangan cepat karena berdasarkan hukum acara, tiap-tiap perkara mesti diputus dalam waktu 60 hari.

"Oleh karena itu, saya mohon dari pihak DPR dan Pemerintah setelah keterangan ini, seluruh bukti-bukti yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah."

Jawaban Menteri HAM

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P3 (UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dan Peraturan Presiden [Nomor 87 Tahun 2014 tentang] Pelaksana Undang-Undang P3,” kata Supratman.

Supratman menuturkan bahwa, sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Perubahan diusulkan oleh DPR, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sejak tahun 2023 dalam bentuk kegiatan berupa diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang dilaksanakan oleh Markas Besar TNI.

“Pada tahun 2023, Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024,” terang Menkum.

Pemerintah, imbuh dia, menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI setelah adanya surat dari DPR RI. Pada tahun 2024, penyusunan DIM itu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam rangka penyusunan DIM itu, Supratman menyebut Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan uji publik melalui kegiatan dengar pendapat publik yang dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil.

Hasil uji publik dimaksud kemudian dituangkan dalam DIM dan dilaksanakan pula beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan. Setelah itu, hasil penyusunan DIM disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

Pada tahap pembahasan, Menkum mengatakan telah digelar beberapa kali rapat pembicaraan tingkat I dan II hingga akhirnya sampai pada rapat paripurna DPR RI untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai undang-undang.

“Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 telah dibuka seluas-luasnya,” kata dia.

Menurut Suprtman, penjelasannya itu menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara Indonesia akan mengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Sanur, Bali, yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (25/6/2025).

KEK Sanur akan menjadi kawasan kesehatan pertama di Indonesia dengan Bali International Hospital (BIH) sebagai pusat layanan kesehatan utamanya. Kawasan ini mengintegrasikan layanan medis modern dan wellness kelas dunia dalam satu ekosistem terpadu.

Peresmian KEK Sanur sekaligus menempatkan wilayah di sebelah timur Kota Denpasar ini sebagai destinasi unggulan health tourism internasional yang didukung fasilitas akomodasi premium seperti The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel—The Heritage Collection.

Kawasan tersebu dirancang untuk memadukan teknologi medis canggih, kenyamanan akomodasi berstandar internasional, dan pendekatan pemulihan holistik yang selaras dengan budaya Bali.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Danantara akan berperan sebagai pengelola kawasan di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani untuk menjamin keberlanjutan dan profesionalisme operasional.

“Danantara sebagai entitas pengelola BUMN strategis memainkan peran sentral dalam memastikan tata kelola KEK Sanur berjalan profesional dan berorientasi jangka panjang. Dengan kepemimpinan Rosan Roeslani sebagai CEO dan Dony Oskaria sebagai COO, Danantara ditugaskan untuk menciptakan model bisnis berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara,” papar Erick dalam keterangan resminya dikutip, Kamis (26/6/2025).

Dilengkapi fasilitas akomodasi unggulan seperti The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, Erick berkeyakinan, akan memperkuat ekosistem KEK Sanur. Dirancang melalui pendekatan wellness yang harmonis dengan budaya Bali dan kenyamanan modern, keduanya mendukung proses pemulihan fisik, mental, dan spiritual bagi pasien dan wisatawan.

Erick optimistis, model KEK Sanur dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. “Dengan kolaborasi seperti ini, kita bisa memperluas cakupan dan memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan nasional. Bahkan lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri
layanan kesehatan global,” pungkasnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

KSP juga perlu terlibat dalam memberikan pelatihan, bantuan manajemen, asistensi bisnis, dan pendampingan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendorong koperasi simpan pinjam (KSP) yang sudah mapan untuk turut membantu membiayai Koperasi Desa Merah Putih agar operasionalnya tidak terkendala modal awal.

Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan ada beberapa sumber potensial untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih, termasuk KSP, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“KSP juga perlu terlibat dalam memberikan pelatihan, bantuan manajemen, asistensi bisnis, dan pendampingan lainnya,” ujarnya.

Budi Arie menyebut beberapa KSP sudah menyatakan kesediaan untuk membiayai 19 proyek percontohan Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Unit-unit KSP tersebut meliputi Makmur Mandiri, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, KSP Sahabat Mitra Sejati, Kopsyah Benteng Mikro Indonesia, KSP Mitra Dhuafa, KSP Kopdit Pintu Air, KSP Nasari, dan KSP TLM Indonesia.

"Beberapa KSP/KSPPS lainnya segera menyusul beberapa ke depan," katanya.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pembiayaan KSP akan menggunakan skema kerja sama usaha antara KSP dan Kopdes Merah Putih, di mana KSP akan memilih desa percontohan.

Ahmad mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan yang paling ideal bagi Kopdes Merah Putih. Menggandeng KSP dianggap sebagai opsi termudah untuk memulai sebelum menggandeng lembaga pembiayaan lainnya seperti perbankan.

Ahmad meyakini bahwa banyak KSP yang memiliki likuiditas berlebih dan siap menyukseskan program Kopdes Merah Putih.

“KSP yang berbasis di desa tidak boleh kehilangan momentum untuk bertumbuh juga agar bisa berkontribusi maksimal dalam program Kopdes/ Kel Merah Putih,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Mobil hybrid Suzuki di Indonesia masih mengandalkan sistem hybrid ringan atau mild hybrid. Beberapa mobil Suzuki yang telah disuntik teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) antara lain Suzuki Ertiga, XL7, Grand Vitara dan yang terbaru Suzuki Fronx.

Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan, Suzuki memang merencanakan program multi-pathway untuk mengurangi emisi karbon dengan menghadirkan beragam teknologi kendaraan ramah lingkungan. Itu diawali dengan sistem mild hybrid dan tahun depan Suzuki akan menjual mobil listrik berbasis baterai.

"Kenapa lebih ke mild hybrid daripada strong hybrid? Yang pertama itu sebenarnya Suzuki karakternya sukanya step-by-step. Jadi dia bukan tipikal brand yang tiba-tiba langsung strong hybrid atau tiba-tiba langsung electrically hybrid. Jadi kita percaya bahwa dengan step-by-step itu kita bisa membuat sebuah teknologi yang teruji, peace of mind buat konsumen-konsumen kita," kata Harold kepada detikOto di Bandung, Jawa Barat.

Harold menegaskan, sistem mild hybrid yang ada di Indonesia sudah berdasarkan sistem yang dianut Suzuki di Jepang. Jadi, sistem mild hybrid itu sudah teruji.

Harold tak menutup kemungkinan ke depannya Suzuki akan membawa teknologi strong hybrid ke Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan mobil-mobil Suzuki di Indonesia disematkan teknologi strong hybrid.

"Habis itu nanti perkembangannya ke strong hybrid sama electrically hybrid. Makanya lebih ke mild hybrid di pasar Indonesia dulu.Tapi soon itu nanti seiring dengan berjalannya waktu ya soon akan ter-serve juga kok. Walaupun strong hybrid-nya jadi terkesan lebih lama daripada electric vehicle-nya itu sendiri kan. Karena di 2026 kan rencananya kita udah BEV (mobil listrik berbasis baterai). Cuma bukan berarti kita pengin loncat. Tuntutan memang memaksa Suzuki harus bisa multi pathway," sebut Harold.

KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Permendag itu bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

Permendag Nomor 15 Tahun 2025 juga ditetapkan untuk meningkatkan daya saing mutu produk dan tenaga kerja sektor perdagangan. Peraturan ini mulai berlaku pada 17 Juni 2025.

Mendag yang akrab disapa Busan itu mengatakan, salah satu tujuan diterbitkannya Permendag Nomor 15 Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasar.

“Khususnya dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (26/6/2026).

Busan memaparkan, tujuan lain dari regulasi itu antara lain meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian berusaha.

Selain itu, regulasi tersebut bertujuan mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi di sektor perdagangan, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

“Permendag Nomor 15 Tahun 2025 juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam membina pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor,” kata Busan.

Fasilitasi itu, lanjut dia, bertujuan mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional melalui pemenuhan standar mutu dan persyaratan teknis produk.

Busan menambahkan, ketentuan standardisasi bidang perdagangan terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebelumnya diatur melalui Permendag Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

“Permendag Nomor 26 Tahun 2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting terkait proses standardisasi terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja di sektor perdagangan,” jelas Busan.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan pengaturan baru melalui Permendag Nomor 15 Tahun 2025.

Permendag Nomor 15 Tahun 2025 juga memiliki ruang lingkup pengaturan standardisasi yang lebih luas, mencakup berbagai aspek terkait barang, jasa, dan tenaga kerja di bidang perdagangan.

Ruang lingkup tersebut meliputi perencanaan standardisasi bidang perdagangan; perumusan, penetapan, dan kaji ulang standar bidang perdagangan; penerapan dan pemberlakuan standar bidang perdagangan; dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) standardisasi bidang perdagangan.

Selain itu, mencakup penilaian kesesuaian standardisasi bidang perdagangan; personel standardisasi bidang perdagangan; sistem informasi standardisasi bidang perdagangan; pemantauan standar bidang perdagangan; pengawasan standar bidang perdagangan; dan pembinaan standardisasi bidang perdagangan.

Beberapa kegiatan yang diatur dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2025 antara lain mencakup perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jasa dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); rencana pendaftaran laboratorium uji yang melakukan pengujian barang terkait aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur penilaian risiko komoditas ekspor guna mengatasi hambatan teknis di negara tujuan ekspor.

Permendag Nomor 15 Tahun 2025 dapat diunduh melalui laman resmi jdih.kemendag.go.id.