Bisnis.com, JAKARTA — Instrumen investasi Sukuk Ritel seri SR022 menghimpun pemesanan Rp27,8 triliun hingga akhir batas penawaran pada 18 Juni 2025.

Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemesanan sukuk ritel ini mencapai Rp27,8 triliun dan berasal dari 74.000 investor. Nilai tersebut lebih tinggi dari kuota awal yang Rp20 triliun.

SR022 mulai ditawarkan ke publik pada 16 Mei 2025 dan akan berakhir pada 18 Juni 2025. DJPPR Kemenkeu meluncurkan SR022 dalam dua seri, yaitu SR022T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,45% dan SR022T5 tenor 5 tahun memiliki kupon 6,55% per tahun.

Penawaran SR022 ini berakhir pada Rabu (18/6/2025) ini dianggap cukup menggembirakan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyebut tingginya pemesanan SR022 menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap SBN ritel sebagai salah satu instrumen investasi yang aman, terjangkau, dan menguntungkan.

“Selain itu, tingginya pemesanan juga berasal dari kontribusi investor yang melakukan re-investasi atas SBN ritel yang jatuh tempo. Selama masa penawaran, terdapat SBN Ritel Seri ST010-T2 yang jatuh tempo pada 10 Juni 2025 sebesar Rp11,59 triliun,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (19/6).

Salah satu catatannya, semarak peminat SR022 ini masih tinggi padahal beragam pengeluaran anggaran rumah tangga cukup besar pada periode ini, seperti perayaan Hari Raya Iduladha, serta persiapan orang tua menyambut ajaran baru.

Setelah SR022, pemerintah akan kembali menerbitkan lima seri surat utang untuk investor ritel hingga akhir 2025. Kelima seri itu yakni, Saving Bonds Ritel seri SBR014, Sukuk Wakaf Ritel seri SWR006, Sukuk Ritel seri SR023, Obligasi Ritel Indonesia seri ORI028, dan Sukuk Tabungan seri ST015.

PR & Corporate Communication Bibit, William menuturkan penjualan SR022 di aplikasi reksadana itu berada sedikit di atas targetnya.

“Hampir 80% dari total penjualan itu yang SR022 T3. Antusiasme investor ritel cukup tinggi ya,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan tren penurunan suku bunga, biasanya instrumen obligasi negara justru akan mendapatkan momentum yang tepat. SBN bisa menjadi alternatif pendapatan pasif yang aman dijamin negara dan memiliki imbal hasil cukup menarik ketimbang deposito.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menjelaskan instrumen SBN/sukuk ritel sedang tumbuh karena pendalaman pasar lanjutan.

“Minat masyarakat cukup baik di tengah ketidakpastian suku bunga yang masih tinggi, karena memang setelah perang dagang dan ketegangan di Timur Tengah investor tahan diri.”

Ke depan suku bunga punya kecenderungan turun, tapi dengan kondisi seperti konflik di Timur Tengah meningkatkan ketidakpastian dalam penurunan suku bunga acuan. Buktinya, BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) terakhir ditahan.

Kendati demikian, dia menilai pasar surat utang Indonesia memiliki ketahanan yang baik, karena yield cukup stabil.

“Dalam jangka menengah akan ada potensi penguatan pasar yang masih cukup besar, seiring dengan cost of fund yang turun,” katanya.

KOMPAS.com -Tarif listrik per kWh (kilowatt hour) yang berlaku per 20 Juni 2025 dipastikan tidak mengalami perubahan hingga akhir bulan.

Pemerintah menetapkan biaya listrik untuk seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun non-subsidi tetap sama seperti periode sebelumnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam regulasi tersebut, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti pergerakan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Sementara itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak berubah. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penetapan stabilitas tarif listrik ini bagian upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. PLN siap mendukung langkah tersebut dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” papar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Biaya listrik per kWh per 20 Juni 2025

Dikutip dari laman resmi PLN, berikut tarif listrik terbaru untuk berbagai golongan pelanggan:

- Pelanggan Rumah Tangga non-Subsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh.

Tarif listrik pelanggan subsidi

Harga listrik untuk pelanggan bersubsidi tetap berlaku tanpa perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah rincian tarif listrik per 20 Juni 2025 untuk pelanggan subsidi dan non-subsidi. Meski tidak ada kenaikan, informasi ini penting untuk memastikan pelanggan tetap mengetahui besaran tagihan listrik yang dikenakan sesuai golongan masing-masing.

KOMPAS.com -Tarif listrik per kWh (kilowatt hour) yang berlaku per 20 Juni 2025 dipastikan tidak mengalami perubahan hingga akhir bulan.

Pemerintah menetapkan biaya listrik untuk seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun non-subsidi tetap sama seperti periode sebelumnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam regulasi tersebut, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti pergerakan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Sementara itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak berubah. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penetapan stabilitas tarif listrik ini bagian upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. PLN siap mendukung langkah tersebut dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” papar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Biaya listrik per kWh per 20 Juni 2025

Dikutip dari laman resmi PLN, berikut tarif listrik terbaru untuk berbagai golongan pelanggan:

- Pelanggan Rumah Tangga non-Subsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh.

Tarif listrik pelanggan subsidi

Harga listrik untuk pelanggan bersubsidi tetap berlaku tanpa perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah rincian tarif listrik per 20 Juni 2025 untuk pelanggan subsidi dan non-subsidi. Meski tidak ada kenaikan, informasi ini penting untuk memastikan pelanggan tetap mengetahui besaran tagihan listrik yang dikenakan sesuai golongan masing-masing.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bung acuan (BI Rate) di level 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang berlangsung pada 17-18 Juni 2025.

Begitu juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,25 persen.

"Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Rabu (18/6).

Lantas bagaimana dampak penahanan suku bunga BI terhadap kredit?

Pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin mengatakan dampak BI menahan suku bunga masih belum akan mengubah tingkat suku bunga deposito dan kredit perbankan dalam waktu dekat.

Pasalnya, bank masih harus menjaga keseimbangan antara cost of fund dan cost of credit di tengah kondisi global yang belum stabil dan permintaan serta daya beli masyarakat yang belum pulih.

"Bank masih perlu waktu 3-5 bulan untuk melakukan simulasi dan penyesuaian, karena kondisi NPL (non-performing loan) dan LAR (loan at risk) juga masih belum membaik," katanya pada CNNIndonesia.com, Kamis (19/6).

Ia menambahkan saat ini likuiditas juga masih ketat, sehingga bank benar-benar harus berhitung terhadap dampak penahanan suku bunga secara keseluruhan.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan penahanan BI rate pasti akan membuat bunga kredit tak ikut turun. Kondisi ini bisa membuat pengusaha dan rumah tangga menjadi kurang tertarik untuk meminjam, terutama untuk ekspansi bisnis atau buka bisnis baru.

Karena itu, memang secara umum kesannya penahanan suku bunga BI akan semakin membebani sektor riil. Sebab, tidak terjadi peningkatan likuiditas dari sektor perbankan ke sektor riil.

"Biaya layanan pembiayaan atau bunga kredit tidak berubah atau turun, membuat insentif untuk dunia usaha yang berekspansi atau memulai investasi baru tidak bertambah. Ujungnya, peluang penambahan pembukaan lapangan kerja baru juga mengecil," katanya.

Namun dari sisi ketahanan ekonomi nasional, sambungnya, keputusan BI sudah cukup tepat.

Ronny mengatakan dengan perkembangan ekonomi saat ini, termasuk soal inflasi dan tingkat pengangguran, suku bunga di level 5,50 persen sudah terbilang moderat. Level ini terbilang baik untuk sektor moneter, terutama untuk menjaga daya saing aset-aset finansial seperti surat utang negara.

"Ini juga baik untuk sektor riil yang sejatinya belum terlalu kuat untuk menyerap tambahan likuiditas akibat penurunan suku bunga. Karena tambahan likuiditas perbankan yang terlalu besar berpotensi meningkatkan utang swasta dan rumah tangga dengan risiko gagal bayar yang juga semakin meningkat," katanya.

Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di kisaran Rp16.350 - Rp16.410 dipengaruhi oleh keputusan Presiden Trump untuk tidak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran

Jakarta (ANTARA) - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memprediksi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS menguat, seiring keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran.

“Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di kisaran Rp16.350 - Rp16.410 dipengaruhi oleh keputusan Presiden Trump untuk tidak terlibat langsung atas penyerangan terhadap Iran,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Mengutip Anadolu Agency, Trump menolak pernyataan The Wall Street Journal bahwa dirinya telah menyetujui rencana serangan AS bersama Israel melawan Iran. Laporan itu menyatakan bahwa Presiden AS sudah menyetujui rencana untuk menyerang Iran, tetapi belum memberikan perintah akhir untuk melaksanakan hal tersebut.

Trump disebut sedang menunggu untuk melihat apakah Iran akan menghentikan program nuklir di Fordo.

Dalam dua pekan ke depan, Trump mengatakan akan membuat keputusan apakah terlibat langsung menyerang Iran atau tak mengizinkan militer AS bergabung dalam perang yang dikobarkan Israel.

“Sementara dari domestik, (rupiah) dipengaruhi oleh optimisme pelaku pasar atas penurunan BI-Rate di RDG (Rapat Dewan Gubernur) berikutnya,” ungkap Rully.

Berdasarkan RDG terakhir pada bulan Juni 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (17/6) dan Rabu (18/6), BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,5 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 4,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,25 persen.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Dua direktur PT Avia Avian Tbk (AVIA) kompak memborong saham perseroan di harga tinggi pada 16 Juni 2025.

Dalam transaksi tersebut, Angelica Tanisia Jozar membeli 88.900 saham AVIA di harga Rp450 dengan merogoh kocek Rp40 juta. Lalu Kurnia Hadi Sinanto membeli 130.900 saham AVIA di harga RP450 dengan mengeluarkan dana Rp58,9 juta.

Harga pembelian termasuk di harga tinggi lantaran saat transaksi saham Avian berada di harga Rp442 per saham. Adapun transaksi ini dilakukan saat saham AVIA terkoreksi 2,67 persen dalam sepekan terakhir.

"Status kepemilikan saham adalah langsung dan tujuan dari transaksi adalah untuk investasi. Transaksi pembelian bukan merupakan transaksi repurchase agreement," tulis manajemen Avian dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (19/6/2025).

Usai transaksi, saham Angelica di Avian bertambah menjadi 311.300 dari sebelumnya 222.400 saham. Sementara itu, saham Kurnia di Avian bertambah menjadi 782.500 dari sebelumnya 651.600 saham.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global modern dan inklusif menjelang HUT ke-498 pada 22 Juni mendatang. Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, salah satu pendorong utamanya adalah kontribusi warga melalui pajak daerah.

"Pajak daerah adalah tulang punggung keuangan Pemprov DKI Jakarta. Dari pajak inilah program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat terlaksana," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, Jumat (20/6).

Pada 2025, APBD DKI Jakarta mencapai Rp91,34 triliun dengan Rp81,7 triliun di antaranya bersumber dari pendapatan daerah, sebagian besar berasal dari pajak. Artinya, hampir seluruh pembangunan Jakarta bergantung pada partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak bukan sekedar kewajiban melainkan bentuk gotong royong warga dalam membangun kota. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor strategis, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemprov DKI juga memberikan insentif bagi pelaku usaha dan inovator yang berdampak positif bagi perekonomian lokal, seperti keringanan atau pembebasan pajak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Transparansi pengelolaan pajak menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Pemprov DKI berkomitmen memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lantas, apa saja wujud nyata pajak daerah bagi warga Jakarta?

1. Pengembangan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta yang semakin terintegrasi dan menjangkau lebih banyak wilayah.

2. Program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memastikan akses pendidikan lebih merata.

3. Layanan kesehatan yang semakin terjangkau melalui puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), termasuk pembangunan infrastruktur penunjang.

4. Revitalisasi lingkungan dan penanggulangan banjir, seperti normalisasi sungai dan pembangunan waduk untuk mengurangi risiko banjir.

Lebih lanjut, pajak juga mendukung pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan jalan, serta program sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dengan pengelolaan yang tepat, kontribusi warga melalui pajak akan terus berbuah manfaat bagi generasi mendatang.

"Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga partisipasi aktif dalam membangun Jakarta yang lebih baik," tegas Morris.

Jakarta (ANTARA) - BUMN di bidang konstruksi dan investasi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) masuk ke dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 periode kinerja tahun 2024.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi bisnis dan efisiensi operasional yang terus dilakukan perusahaan di tengah tantangan global dan dinamika sektor konstruksi.

“Pencapaian ini menegaskan posisi PTPP sebagai perusahaan yang memiliki kinerja solid dan daya saing tinggi di tingkat Kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Adapun daftar Fortune Southeast Asia 500 adalah pemeringkatan tahunan yang dirilis oleh Fortune, mencakup 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.

Dalam edisi tahun ini, PTPP berhasil masuk dalam daftar prestisius tersebut dan menjadi salah satu yang mendapat sorotan berkat konsistensinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis.

Pada tahun 2024, PTPP mencatatkan pendapatan usaha sebesar 1,251 juta dolar AS (sekitar Rp19,81 triliun), tumbuh 7,30 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), serta membukukan laba bersih yang diatribusikan ke induk sebesar 26,2 juta dolar AS (Rp415,6 miliar).

Joko menambahkan, PTPP juga memainkan peran vital dalam menyelesaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah, seperti Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, Makassar New Port IB & IC, Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lolak, Irigasi Rengrang, Pelabuhan Benoa Paket B & Bali Maritime Tourism Hub, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Plant) Kawasan Industri Terpadu Batang.

Lebih lanjut, Joko mengatakan PTPP juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan sejumlah proyek gedung yang meraih sertifikasi Green Building, antara lain RS Kanker Dharmais Tower C (Greenship Gold-Design Recognition), RS Kanker Dharmais Tower B (BGH Perencanaan-Utama), Istana Presiden IKN (Utama-Perencanaan), Kantor Presiden IKN (Utama-Perencanaan), dan Gedung Kemensetneg IKN (Utama-Perencanaan).

Selain itu, Joko juga menjelaskan capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan perusahaan dan bukti nyata bahwa BUMN Indonesia mampu bersaing di level regional.

“Kami akan terus memperkuat fundamental perusahaan serta mendorong inovasi dan keberlanjutan demi memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani menyebutkan ancaman dibalik eskalasi perang Iran-Israel terhadap harga komoditas global seperti harga minyak mentah dunia.

Bagi Indonesia dampak perang ini memberi efek beragam, mulai dari potensi lonjakan subsidi harga energi jika harga minyak mentah meroket ke atas USD 100 per barel atau di atas target pemerintah.

Di sisi, kenaikan harga komoditas bisa saja menguntungkan RI mengingat Indonesia memiliki banyak komoditas ekspor unggulan namun mengingat volume ekspor yang tidak naik signifikan maka dampaknya belum terasa.

Seperti apa dampak perang terhadap harga komoditas dan ekonomi Indonesia? simak dialog Dina Gurning dengan Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 20/06/2025)

Sejumlah analis memproyeksikan rupiah masih akan melanjutkan pelemahannya terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini, dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump disebut akan mengambil keputusan dalam dua pekan ke depan terkait dukungan militer ke Israel yang tengah berperang dengan Iran.

“Ada potensi rupiah terus melemah karena kekhawatiran AS akan membantu Israel menyerang Iran. Ini bisa memicu peningkatan tensi di Timur Tengah dan mengundang keterlibatan sekutu Iran,” ujar pengamat pasar uang Ariston Tjendra kepada Katadata.co.id, Jumat (20/6).

Ariston memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp 16.300–Rp 16.400 per dolar AS pada hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah di level Rp 16.406 per dolar AS, turun 93,5 poin atau 0,57% dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi. Ia menyebut rupiah masih berpotensi melemah di rentang Rp 16.400–Rp 16.460 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, sentimen pasar dipengaruhi oleh laporan yang menyebut AS sedang mempersiapkan serangan terhadap Iran. “Meski rencana belum final, beberapa pejabat AS menyebut akhir pekan ini sebagai waktu potensial untuk bertindak,” ujarnya.

Namun Analis Doo Financial Futures Lukman Leong melihat peluang penguatan rupiah masih terbuka. Ia memproyeksikan rupiah bisa menguat ke level Rp 16.300 per dolar AS, didorong oleh harapan tercapainya kesepakatan damai.

“Trump menunda serangan ke Iran selama dua pekan. Ini memberi waktu bagi proses diplomasi dan membuka peluang perdamaian,” kata Lukman.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menjadi penyalur program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 yang ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja akibat kenaikan harga.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan peran BRI sebagai penyalur bantuan subsidi bagi masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat.

“Lewat program Pemerintah yang berpihak pada rakyat, BRI akan terus berkomitmen memperkuat peran sebagai agen pembangunan yang senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat luas,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Program BSU 2025 kembali digulirkan Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk memperkuat stimulus ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, Pemerintah memberikan BSU senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.

Fasilitas tersebut juga diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama. Adapun, bantuan subsidi upah akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 dengan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2025, penerima BSU harus memenuhi sejumlah kriteria, yang meliputi Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, bukan ASN, TNI, maupun Polri, serta tidak menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat penyaluran dilakukan.

Jaringan layanan terluas

Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal. Penerima manfaat dapat mencairkan dana bantuan melalui ATM BRI, aplikasi BRImo, mesin CRM/EDC, serta lebih dari 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok negeri.

Kehadiran super apps BRImo, e-channel hingga AgenBRILink yang berada di tengah masyarakat menjadikan proses pencairan dana lebih mudah, cepat, dan inklusif, bahkan di wilayah yang belum terjangkau oleh kantor cabang.

Penunjukan sebagai salah satu penyalur BSU ini sekaligus melanjutkan mandat serupa yang pernah diemban BRI pada tahun 2020 dan 2022. Saat itu, program BSU digulirkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli serta menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Pada 2020, BRI menyalurkan BSU kepada sekitar 1,4 juta pekerja sebagai penerima manfaat. Sementara itu, pada 2022, BRI kembali menjalankan penugasan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, menyalurkan bantuan kepada 3,2 juta pekerja dengan total nilai mencapai Rp1,92 triliun.

Seluruh proses penyaluran dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) and Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), Perusahaan energi terbarukan asal Filipina, menandatangani share subscription agreement atau perjanjian pengambilan bagian saham baru senilai US$120 juta pada Kamis (19/6). Kerja sama strategis ini menandai kepemilikan Pertamina NRE atas 20 persen saham CREC.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh CEO Pertamina NRE John Anis dan CEO CREC Oliver Tan, serta disaksikan oleh PTH Direktur Utama Pertamina Salyadi Saputra.

“Kerja sama strategis ini menjadi milestone tidak saja bagi Pertamina NRE dan CREC tapi juga bagi Indonesia dan Filipina. Bagi Pertamina NRE, kerja sama ini akan meningkatkan portofolio energi hijau sekaligus pertukaran pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan energi hijau. Dan bagi Indonesia kerja sama ini akan saling membuka peluang lebih luas keduanya untuk investasi mempercepat pengembangan energi terbarukan sesuai dengan Asta Cita pemerintah,” ujar CEO Pertamina NRE John Anis dalam sambutannya.

Chairman CREC Edgar Saavedra menyampaikan, “Untuk mewujudkan visi menjadikan Filipina sebagai bagian dari ekonomi Dunia Pertama yang menggunakan energi terbarukan sepenuhnya, kami merasa perlu untuk mencari peluang kolaborasi baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan lain di industri energi terbarukan baik di dalam maupun luar negeri. Bersama Pertamina NRE, kami akan menciptakan solusi energi bersih yang responsif dan kolaboratif untuk Filipina maupun Indonesia.”

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini.

“Selamat kepada Pertamina NRE dan CREC atas capaian strategis dalam upaya meningkatkan bisnis hijau. Tujuan dari kerja sama ini juga penting untuk hubungan kedua negara, di mana ini bisa menjadi contoh yang baik di kawasan regional, khususnya ASEAN. Karena kemitraan strategis ini bersifat resiprokal, yakni di masa depan akan ada investasi yang masuk di Indonesia sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Pertamina NRE dan CREC,” ujarnya.

Kerja sama strategis ini tidak saja menciptakan nilai bisnis bagi kedua perusahaan tapi juga nilai tambah bagi kedua negara. Khususnya bagi Indonesia, kerja sama ini memberikan manfaat investasi strategis, antara lain: pengembangan sumber daya manusia terkait Pembangunan PLTS di Indonesia; implementasi percepatan konstruksi pabrik panel surya hingga 1 megawatt peak (MWp) per hari; mendukung pencapaian target pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan sebesar 60 persen pada tahun 2034 sebagaimana tertuang dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL); meningkatnya penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); meningkatkan citra dan daya saing Indonesia sebagai salah satu pemimpin transisi energi bersih di Asia Tenggara; dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi karbon.

Grup Citicore saat ini mengoperasikan PLTS dengan total kapasitas terpasang sebesar 287 megawatt (MW). Ia memiliki target untuk mencapai 5 GW dalam 5 tahun, dengan di mana 1 GW akan tercapai tahun ini. Selain itu, portfolio CREC meliputi proyek pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) dengan total kapasitas mencapai 803 MW. Empat dari proyek ini, mencapai 543 MW, berada di tahap pengembangan.

Kerja Sama Investasi Energi Terbarukan dan Kredit Karbon

Pada kesempatan yang sama kedua entitas juga menandatangani framework agreement atau perjanjian kerangka kerja untuk investasi energi terbarukan di Indonesia dan pengembangan kredit karbon dari proyek-proyek energi terbarukan. Melalui kerja sama ini keduanya sepakat melakukan penjajakan potensi pengembangan PLTS dan PLTB di Indonesia; serta pengembangan dan perdagangan kredit karbon.

Pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional. Sebagai pengelola aset strategis negara, Danantara Indonesia mendukung langkah Pertamina, sebagai bagian dari mandat investasinya untuk mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini merupakan bentuk pelaksanaan peran Danantara Indonesia dalam mengarahkan investasi nasional ke sektor-sektor prioritas, termasuk energi hijau.

Deputi Menteri Energi Filipina Mylene Capongcol menggaris bawahi peran kunci dari kemitraan ini dalam memperkuat kerja sama energi di tingkat regional.

“Filipina tidak hanya akan mencapai targetnya, tapi juga menunjukkan bahwa kami mendukung secara aktif terhadap kerja sama energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara,”

Kerja sama ini merupakan bentuk implementasi dari nota kesepahaman tentang energi yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Filipina pada Januari 2024. Dengan kolaborasi strategis ini, kedua negara saling membuka peluang untuk mempercepat transisi energi melalui investasi energi terbarukan.