PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) yang merupakan perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu resmi mengumumkan pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO). Pelaksanaan IPO Chandra Daya merupakan salah satu kabar yang banyak dinanti investor.

Lewat aksi korporasi ini perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 12,48 miliar lembar saham dengan nominal Rp 100. Jumlah ini setara dengan 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor oleh perseroan.

Adapun harga yang dipatok untuk setiap lembar saham adalah Rp 170 sampai dengan Rp 190 per lembar saham. Dengan perkiraan itu perusahaan akan mengantongi sebanyak-banyaknya Rp 2,37 triliun dari hasil IPO.

Sesuai dengan rencana, Chandra Daya akan menggunakan dana yang diperoleh dari IPO untuk berbagai keperluan dalam pengembangan usaha. Sebanyak Rp 871 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal pada anak usaha yaitu PT Chandra Shipping International (CSI) dan PT Marina Indah Maritim.

Seluruh dana yang diperoleh CSI akan disalurkan Kembali Sebagian melalui penyetoran modal kepada Chandra Maritime International Pte. Ltd. Sementara sisanya akan digunakan untuk membeli kapal dan pembiayaan operasional oleh Chandra Maritim dan Marina Indah.

"Apabila dana hasil IPO tidak mencukupi, perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal perseroan dan atau fasilitas pendanaan lainnya,” ujar manajemen dalam ringkasan prospektus IPO yang dikutip Kamis (19/6).

Dalam IPO ini CDIA menunjuk enam perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Joint Lead Underwriters. Keenam penjamin emisi tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jadwal Lengkap IPO Chandra Daya Investasi (CDIA)

Penawaran awal perdana saham: 19-24 Juni 2025.

Tanggal efektif IPO: 30 Juni 2025.

Tanggal penjatahan: 4 Juli 2025

Tanggal distribusi saham: 7 Juli 2025

Masa penawaran umum perdana: 2-4 juli 2025

Pencatatan saham di bursa: 8 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta memastikan belum ada aturan resmi yang mewajibkan pegawai swasta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Pasalnya, kebijakan diharuskannya penggunaan transportasi umum tiap hari Rabu tersebut hanya berlaku bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Yang pertama untuk hari Rabu, Pergubnya masih untuk ASN. Untuk swasta belum diatur, hanya kami memikirkan tentang hal itu jadi sekali lagi untuk swasta belum diatur,” turur Pramono kepada awak media di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Di samping itu, Pramono menuturkan bahwa kebijakan ASN naik transportasi umum setiap hari Rabu sudah berjalan lebih dari sebulan. Dia mengaku bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah berjalan dengan baik termasuk hari ini banyak ASN yang hujan-hujan tetap menggunakan sarana transportasi umum,” kata dia.

Pramono juga mengaku bahwa dia mendapatkan laporan dari Direktur Utama Transjakarta, bahwa tiap Rabu secara signifikan selalu ada kenaikan penumpang kurang lebih 110.000 hingga 130.000.

“Artinya setiap Rabu, ASN yang menggunakan kurang lebih 62.000 ditambah keluarganya itulah kenapa kemudian angkanya mengalami kenalkan,” pungkas Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta menyebut adanya permintaan dari pihak swasta supaya karyawannya ikut menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Sekadar informasi, saat ini kebijakan tersebut hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

"Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta [agar mengikuti ASN mewajibkan penggunaan transportasi umum di setiap hari Rabu]," tutur Pramono ketika ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).

Menanggapi hal tersebut, Pramono menyebut bahwa wacana itu tengah dikaji lebih lanjut.

"Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu," jelas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut.

Harga Bitcoinbertahan stabil dalam kisaran US$104.200 di Kamis (19/6). Hal tersebut terjadi menyusul keputusan penahanan suku bunga 4,25%–4,50% dari Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Coindesk, The Fed mempertahankan ekspektasi bahwa suku bunga akan turun menjadi 3,9% di 2025. Hal itu setara dengan dua kali pemotongan masing-masing 25 basis poin.

Proyeksi ini sama dengan yang dirilis Maret. Namun, bank sentral kini memperkirakan penurunan suku bunga yang lebih sedikit dalam jangka panjang, yakni ke 3,6% pada 2026 dan 3,4% pada 2027.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diprediksi lebih lemah, dengan pendapatan domestik bruto tahun ini diproyeksikan hanya naik 1,4%. Sementara itu, inflasi indeks pengeluaran pribadi dan inflasi inti indeks pengeluaran pribadi masing-masing diperkirakan mencapai 3% dan 3,1%.

Tingkat pengangguran juga diprediksi meningkat ke 4,5%, baik untuk tahun ini maupun 2026. Capaian tersebut naik jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di 4,4% dan 4,3%.

“The Fed menunjukkan tren tekanan stagflasi—pertumbuhan ekonomi melambat, tapi inflasi dan pengangguran tetap tinggi,” kata Pakar Investasi Kripto 21Shares, David Hernandez.

Hernandez menambahkan bahwa dalam kondisi seperti ini, aset tradisional dan mata uang fiat cenderung kehilangan nilai, sementara bitcoin justru menarik perhatian karena sifatnya yang langka, lintas batas, dan tidak terikat pada performa ekonomi dari AS.

“Modal baru akan mencari aset yang mampu menjadi penyimpan nilai dan memiliki potensi pertumbuhan—dan banyak yang akhirnya melirik langsung ke bitcoin,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) mengungkapkan wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan segera terhubung dengan sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

Rencana ini seiring beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk dan Gardu Induk (GI) 150 kV Toili berkapasitas 30 Megavolt Ampere (MVA) di provinsi tersebut.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi Wisnu Kuntjoro Adi mengatakan pihaknya akan membangun jaringan transmisi 150 kV dari GI Toili hingga ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.

Jaringan tersebut akan melewati dua gardu induk tambahan yakni GI 150 kV Bunta dan GI 150 kV Ampana.

“Jika jaringan ini terhubung, maka Banggai akan tersambung dengan sistem kelistrikan Sulbagsel. Dengan demikian, suplai energi akan semakin andal karena surplus energi dari sistem Sulbagsel dapat disalurkan ke wilayah tersebut,” ungkap Wisnu melalui keterangannya, Rabu (18/6/2025).

PLN sendiri telah mengoperasikan PLTMG Luwuk dengan kapasitas 40 Megawatt (MW) dan jaringan transmisi 150 kV pertama di Kabupaten Banggai, dalam rangka memperkuat sistem ketenagalistrikan di wilayah timur Indonesia.

Perseroan juga menyelesaikan pembangunan tiga GI dan dua jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai infrastruktur pendukung utama.

Antara lain GI 150 kV PLTMG Luwuk, GI 150 kV Luwuk berkapasitas 60 MVA atau setara dengan kebutuhan sekitar 46.000 pelanggan rumah tangga, dan GI 150 kV Toili berkapasitas 30 MVA yang setara dengan sekitar 23.000 pelanggan rumah tangga.

Sementara dua jaringan transmisi yang dibangun yaitu SUTT 150 kV GI Luwuk – PLTMG Luwuk dengan panjang 50,3 kilometer route (kmr) dan 133 menara, serta SUTT 150 kV GI Toili – PLTMG Luwuk dengan panjang 24 kmr dan 69 menara.

PLTMG Luwuk yang berlokasi di Desa Nonong, Kecamatan Batui, dibangun melalui kerja sama antara PLN dan Joint Operation Body (JOB) Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi dalam penyediaan pasokan gas. Pembangkit ini menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5 x 8 MW.

Production Operation Superintendent JOB Tomori Joko Lelono menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan suplai gas ke PLTMG Luwuk karena memiliki cadangan gas yang cukup untuk mendukung kebutuhan pembangkit.

“Saat ini kami memiliki 11 sumur gas aktif, dan masih terdapat 8 sumur gas lagi yang sedang dalam tahap pengerjaan. Ini merupakan langkah nyata kami untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dan mendukung ketahanan energi di Kabupaten Banggai,” ujar Joko.

Bisnis.com, JAKARTA — Akses internet di Iran hampir sepenuhnya hilang, menyusul eskalasi konflik militer dengan Israel yang memasuki hari keenam. Pemerintah Iran dikabarkan sengaja melakukan pemutusan untuk mencegah serangan siber hingga

Beberapa lembaga pemantau internet global seperti NetBlocks dan Cloudflare melaporkan bahwa lalu lintas internet di negara tersebut turun drastis hingga sekitar 97% dibandingkan pekan sebelumnya, menandai pemadaman internet nasional yang hampir total.

NetBlocks, organisasi yang memantau kebebasan internet dunia, menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi blackout internet nasional yang hampir menyeluruh, setelah sebelumnya mengalami gangguan parsial beberapa hari terakhir. Data real-time dari sistem IODA juga mengonfirmasi runtuhnya konektivitas internet secara tiba-tiba di seluruh negeri.

Dilansir dari Techcrunch, Kamis (19/6/2025) penyebab pasti pemadaman belum dapat dipastikan, namun banyak indikasi bahwa pemerintah Iran sengaja membatasi akses internet sebagai respons terhadap serangan siber yang dilaporkan berasal dari Israel.

Sejak awal konflik, Iran mengalami serangkaian serangan siber, termasuk peretasan terhadap bank besar dan bursa kripto di negara tersebut. Media Iran menyebutkan bahwa Israel melancarkan "perang siber besar-besaran" terhadap Iran, dan pemerintah mulai membatasi akses internet untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut menurut laporan The Times of India.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengonfirmasi pembatasan akses internet tersebut sebagai upaya menanggapi serangan siber Israel. Di sisi lain, pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kepanikan warga atas serangan rudal yang menggempur Iran.

Pemerintah juga menginstruksikan pejabat untuk tidak menggunakan perangkat yang terhubung internet dan menyarankan warga menghapus aplikasi seperti WhatsApp yang selama ini memungkinkan melewati sensor.

Pemadaman ini berdampak besar pada kehidupan warga Iran, menghambat komunikasi, akses informasi, dan aktivitas ekonomi. Penduduk terpaksa bergantung pada aplikasi domestik yang seringkali kurang aman, sementara kemampuan mereka untuk mendapatkan berita terkini dan berkomunikasi dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

Iran memiliki kontrol penuh atas infrastruktur internet nasional melalui Telecommunication Company of Iran (TCI) dan sistem Border Gateway Protocol (BGP) yang mengatur rute lalu lintas internet keluar-masuk negara.

Dengan menarik pengumuman rute BGP, Iran dapat memutus koneksi internet global secara efektif, metode yang pernah diterapkan saat protes besar tahun 2019 dan serupa dengan tindakan negara lain seperti Mesir pada 2011.

Pemadaman internet berskala nasional bukan hal baru di Iran, yang sebelumnya pernah melakukan pemutusan akses internet selama enam hari pada 2019 saat terjadi demonstrasi besar. Tindakan ini sering digunakan untuk membatasi arus informasi dan mengendalikan situasi dalam negeri.

Meski pemerintah melakukan pemadaman, Elon Musk berkomitmen untuk tetap menyalurkan internet ke Iran. Hal itu Elon umumkan melalui platform X (sebelumnya Twitter).

Langkah ini diambil setelah pemerintah Iran memutus akses internet warganya menyusul serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer negara tersebut pada Jumat pagi. Pemerintah Iran tidak memiliki kontrol atas akses internet ini.

“The beams are on,” kata Elon Musk yang menandakan bahwa koneksi Starlink telah diaktifkan di wilayah Iran.

1. Wilmar Group Milik Siapa? Ini Profil Raksasa Sawit yang Kembalikan Dana Rp 11 Triliun di Kasus Korupsi Ekspor CPO

Wilmar Group kembali menjadi sorotan publik usai lima anak usahanya resmi menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita dana senilai Rp 11,8 triliun dari Wilmar Group selaku tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirtut Jampidsus), Sutikno, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP dan ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kerugian itu terdiri dari kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Totalnya mencapai Rp 11.880.351.802.619,” kata Sutikno, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Selengkapnya simak di sini

2. PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir Sore Ini, Bakal Rombak Direksi?

PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada hari ini, Rabu (18/6/2025).

Kabar RUPS itu dikonfirmasi oleh Komisaris Independen PLN Andi Arief. Ia mengungkapkan, RUPS BUMN sektor ketenagalistrikan ini digelar pukul 15.30 WIB.

"Iya, RUPS PLN, dimulai 15.30 WIB," ujar Andi ditemui di Kantor Kementerian BUMN.

Baca selengkapnya di sini

3. Sebut Ketidakpastian Global Berpotensi Permanen, Sri Mulyani Minta RI Siap-siap

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ketidakpastian global berpotensi terjadi secara permanen.

Hal itu disebabkan rezim bilateral antar negara yang lebih dominan mempengaruhi situasi global.

"Situasi hari ini dimana rezim bilateral menjadi dominan menyebabkan dunia akan terus dalam situasi bersitegang yang unfortunately kita tidak tahu kapan akan berakhir," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

Simak selengkapnya di sini

4. Wilmar Group Buka Suara Soal Uang Sitaan Kejagung Rp 11,8 Triliun

Kejaksaan Agung menyita Rp 11.880.351.802.619, yang merupakan penyerahan dari lima terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

“Bahwa dalam perkembangan lima terdakwa korporasi tersebut mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkannya, yaitu Rp 11.880.351.802.619,” ujar Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung, Sutikno, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dikutip dari Reuters, Rabu (18/6/2025), Wilmar Group mengatakan mereka telah menyerahkan Rp 11,8 triliun kepada Kejagung sebagai "uang jaminan."

Selengkapnya baca di sini

5. Profil Yovie Widianto, Musisi yang Jadi Komisaris BUMN Pupuk Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Danantara Asset Management menunjuk pianis dan musikus Yovie Widianto sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-156/MBU/06/2025, Nomor SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Yovie saat ini masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Simak profil lengkapnya di sini

ISUkemiskinan terus menjadi perdebatan publik dan akademik di Indonesia. Terbaru, World Bank (2025) merilis data yang mencatat bahwa sekitar 68,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Ini sangat berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen per September 2024 (BPS, 2024).

Perbedaan ini, menurut World Bank, bukan disebabkan kesalahan metodologis, melainkan pendekatan dan tujuan pengukuran yang berbeda.

BPS mengukur kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar minimal, sedangkan WB menggunakan pendekatan komparatif global (World Bank, 2025).

Namun, perdebatan angka ini sering kali mengaburkan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kita memahami kemiskinan, dan sejauh mana gagasan yang digunakan dalam program pengentasan kemiskinan mampu menjawab akar permasalahan strukturalnya.

Kritik terhadap gagasan pengentasan kemiskinan

Dalam buku The Will to Improve (2007), Tania Murray Li mengemukakan bahwa banyak program pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dilandasi niat untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin.

Namun, niat baik tersebut seringkali dibungkus dalam pendekatan teknokratis yang mengabaikan konteks sosial dan politik lokal.

Negara dan lembaga pembangunan internasional, menurut Li, cenderung menempatkan masyarakat miskin sebagai objek intervensi daripada subjek perubahan.

Contoh nyata pendekatan ini dapat ditemukan dalam program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Secara ide, koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang memungkinkan masyarakat berdaya secara kolektif.

Namun dalam praktiknya, koperasi didirikan secara top-down, tanpa proses pembelajaran dan pengorganisasian yang memadai di tingkat akar rumput.

Hal serupa berlaku pada program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan mengatasi masalah gizi kronis anak.

Program ini memang penting dari sisi pemenuhan hak dasar, tapi terlalu berfokus pada distribusi makanan tanpa disertai upaya sistemik memperbaiki produksi pangan lokal, penguatan ekonomi rumah tangga, atau partisipasi ibu-ibu dalam perencanaan gizi berbasis komunitas.

Program lainnya yang juga berkaitan dengan kemiskinan adalah penanggulangan stunting, dan telah menjadi prioritas nasional sejak 2018.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai intervensi, mulai dari pemberian makanan tambahan, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, hingga pendampingan keluarga.

Namun, program stunting masih bersifat proyek-sentris dan berlangsung jangka pendek, serta belum terintegrasi secara efektif dengan infrastruktur layanan dasar di desa.

Selain itu, pelibatan masyarakat sering kali terbatas pada mobilisasi kehadiran dalam sosialisasi atau sebagai penerima bantuan, bukan sebagai pelaku utama dalam penyusunan strategi lokal pencegahan stunting.

Pembangunan berbasis proyek tanpa pengorganisasian sosial akan menghasilkan relasi kuasa yang timpang dan ketergantungan jangka panjang.

Dalam kasus stunting, hal ini terlihat dari dominasi aktor negara dan organisasi donor yang menetapkan indikator, alat ukur, dan solusi tanpa sepenuhnya mendengarkan atau membangun kapasitas komunitas.

Pendekatan semacam ini, dalam istilah Li (2007), disebut sebagai bentuk governmentality—cara negara mengelola populasi dengan logika pengaturan, bukan pembebasan.

Program sosial dijalankan untuk membuat masyarakat “layak dibantu”, alih-alih membangun kemandirian dan kesadaran kritis atas kondisi yang mereka alami.

Kemiskinan sebagai relasi sosial

Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, melainkan hasil dari relasi sosial yang timpang.

Amartya Sen (1999) menekankan bahwa kemiskinan merupakan bentuk keterampasan kapabilitas (capability deprivation), yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Oleh karena itu, ukuran kemiskinan tidak bisa hanya berbasis pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia cenderung mengasumsikan masyarakat miskin sebagai pihak yang tidak tahu, tidak mampu, dan perlu diarahkan.

Padahal, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman kolektif yang dapat menjadi dasar bagi solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan (Li, 2007; Chambers, 1997).

Alih-alih terus menciptakan program populis berbasis subsidi dan bantuan, pemerintah seharusnya mendorong pendekatan yang membebaskan dan memberdayakan.

Paulo Freire (1970) dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan pentingnya pendidikan dialogis yang membangun kesadaran kritis agar masyarakat dapat menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penerima manfaat.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang menumbuhkan kapasitas lokal, memperkuat organisasi rakyat, dan membuka ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Hal ini dapat dilakukan melalui pengorganisasian komunitas (community organizing), pemetaan sosial partisipatif, dan penyusunan kebijakan berbasis data lokal yang valid dan dimiliki oleh masyarakat sendiri.

Perbedaan angka kemiskinan antara World Bank dan BPS hanyalah gejala dari persoalan yang lebih besar: krisis gagasan dalam pengentasan kemiskinan.

Selama negara terus menggunakan pendekatan teknokratis dan sentralistik, upaya pengurangan kemiskinan hanya akan menyentuh permukaan.

Diperlukan pendekatan transformatif yang berpijak pada keadilan sosial, pembebasan struktural, dan pengakuan terhadap agensi masyarakat miskin itu sendiri.

IDXChannel - Gelaran rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Kamis (19/6/2025) dilaksanakan secara serentak oleh 46 emiten.

Aksi korporasi hari ini juga diramaikan oleh pembayaran dividen dari 10 emiten, jadwal DPS dividen, cum hingga tanggal ex date.

Secara singkat, Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date merupakan tanggal pencatatan siapa saja investor yang berhak menerima dividen.

kemudian cum date adalah batas tanggal yang menentukan investor berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Investor biasanya berlomba agar namanya tercatat sebagai penerima hak dividen.

Sementara ex date adalah tanggal di mana investor tidak lagi berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Hal ini mesti menjadi perhatian investor agar terhindar dari jebakan dividen.

Berikut jadwal lengkap emiten hari ini:

RUPS

PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK)
PT Sentul City Tbk (BKSL)
PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST)
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI)
PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE)
PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS)
PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)
PT Manggung Polahraya Tbk (MANG)
PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT)
PT WIR ASIA Tbk (WIRG)
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS)
PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT)
PT DMS Propertindo Tbk (KOTA)
PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC)
PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM)
PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP)
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS)
PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE)
PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS)
PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP)
PT Pan Brothers Tbk (PBRX)
PT OBM Drilchem Tbk (OBMD)
PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA)
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO)
PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI)
PT Grha Satu Enam Lima Tbk (GRHA)
PT Archi Indonesia Tbk (ARCI)
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM)
PT Siantar Top Tbk (STTP)
PT Blue Bird Tbk (BIRD)
PT Duta Anggada Realty Tbk (DART)
PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MAPB)
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)
PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP)
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI)

Pembayaran dividen

PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK)
PT Bayu Buana Tbk (BAYU)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)
PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA)
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS)
PT BISI International Tbk (BISI)
PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP)

DPS Dividen

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)
PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN)
PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL)
PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)
PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA)
PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA)
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)

Cum Dividen

PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK)
PT Kokoh Exa Nusantara (KOCI)
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI)
PT Argha Karya Prima Ind Tbk (AKPI)
PT Jembo Cable Company Tbk (JECC)
PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO)
PT Hero Global Investment Tbk (HGII)
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM)
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS)
PT Satu Visi Putra Tbk (VISI)
PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM)
PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF)

Ex Dividen

PT Ace Oldfields Tbk (KUAS)
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (IFII)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)
PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI)
PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR)
PT Mayora Indah Tbk (MYOR)
PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN)
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN)
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO)
PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA)
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)
PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP)
PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA)
PT Kino Indonesia Tbk (KINO)
PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID)
PT KMI Wire and Cable Tbk (KBLI)
PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI)
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL)

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, MAKASSAR - Pameran bisnis produksi pakaian dan grafika bertajuk Indonesia Apparel Production & Graphic Expo (IAPGE) 2025 Makassar menghadirkan berbagai mesin canggih berteknologi terkini yang bisa dimanfaatkan para pelaku industri pakaian.

Pameran yang berlangsung di Hotel Four Points Kota Makassar pada 18-20 Juni 2025 ini secara keseluruhan menampilkan perlengkapan pendukung bisnis produksi dan dekorasi pakaian untuk garment, konveksi, sablon, digital printing.

Serta untuk industri grafika seperti percetakan offset, laser engraving, UV, prepress, hingga finishing.

Ketua Penyelenggara Moremedia Bryan Arsaham, selaku penyelenggara pameran, mengatakan beberapa mesin yang dihadirkan masih tergolong jarang dimiliki oleh para industri yang bergerak di sektor pakaian, utamanya di Makassar.

Salah satunya alat cetak Digital Printing to Fabric (DTF) seperti Beyond X3 Pro DTF. Alat ini diklaim dapat melayani pesanan cetakan baju dalam jumlah minim dengan membutuhkan waktu yang singkat.

Jika biasanya percetakan pakaian membutuhkan pemesanan minimal 24 buah, mesin ini bisa melayani hanya dengan minimal satu pesanan saja. Selain itu prosesnya juga cepat dengan waktu penyelesaian hanya dalam hitungan jam.

"Mesin ini bisa menjawab kemauan para Gen z yang maunya cepat dengan eksklusivitas tinggi. Kita hadirkan untuk mendorong kinerja para industri percetakan pakaian di Makassar lebih unggul," ungkap Bryan usai pembukaan pameran, Rabu (18/6/2025).

Selanjutnya dihadirkan pula mesin Digital Printing to Textile (DTT). Di mana cara kerja mesin ini lebih canggih, tidak melalui transfer paper lagi, tapi bisa langsung di cetak di kain.

Alat ini cocok untuk produksi besar dengan intensi tinggi. Dapat mencetak desain apa pun, termasuk motif rumit dan detail, tanpa batasan seperti pada metode cetak tradisional.

"Misal untuk buat batik, kalau dulu untuk cetak 5 meter kain batik butuh waktu lama, dengan menggunakan mesin DTF ini 100 meter pun bisa jadi hanya dalam 1 hari," jelasnya.

Selain mesin DTF dan DTT, pameran ini juga menghadirkan beberapa mesin lainnya yang telah menggunakan teknologi terkini untuk mendukung perkembangan industri grafika.

Sekretaris DPD Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Sulawesi Selatan M Yunus Genda menambahkan industri grafika di Makassar saat ini sudah ada kutang lebih 150 unit usaha dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Kehadiran beberapa mesin canggih di pameran ini menjadi pemompa bagi para industri untuk mengelola bisnisnya lebih unggul dan profesional.

"Kami harapkan ke depannya masyarakat Makassar dan sekitarnya kalau mau mencetak apa pun tidak mesti harus keluar Makassar lagi atau bahkan ke luar negeri. Mesin-mesin ini bisa jadi jawaban untuk membuat industri grafika di sini makin maju," tuturnya.

Salah satu lini bisnis orang terkaya Tanah Air Prajogo Pangestu yaitu PT Chandra Daya Investasi (CDIA) resmi mengumumkan pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO). Dalam prospektus yang dirilis pada Kamis (19/6), anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menetapkan harga IPO pada rentang Rp 170 sampai dengan Rp 190 per lembar saham.

Lewat aksi korporasi ini, perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 12,48 miliar lembar saham dengan nominal Rp 100. Jumlah ini setara dengan 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor oleh perseroan.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 2.371.758.125.000," ujar manajemen Chandra Daya dalam prospektus IPO yang dikutip

Selanjutnya saham yang ditawarkan akan memberikan kesempatan pada pemegang saham hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi infrastruktur, khususnya listrik, air, dan pelabuhan. CDI merupakan anak usaha dari PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group). Merujuk laman resmi perusahaan, 70% saham CDI dimiliki oleh TPIA.

Bisnis dan operasional energi Chandra Asri Grup dikelola oleh PT Chandra Daya Investasi dan dijalankan oleh PT Krakatau Chandra Energi (KCE) yang diakuisisi dari PT Krakatau Sarana Infrastruktur, anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) pada tahun 2023. Selain memperkuat kemampuan perusahaan untuk menjadi mitra pertumbuhan bagi sektor-sektor strategis di Indonesia, akuisisi ini juga menawarkan sinergi, diversifikasi aliran pendapatan, dan membawa utilitas pendukung yang diperlukan untuk ekspansi TPIA.

Pada Oktober 2024, PT Chandra Shipping International (CSI) yang merupakan anak usaha CDI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina International Shipping (PIS). Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan dalam mengidentifikasi peluang sinergi di sektor transportasi laut, produk kimia, dan bitumen.

Melalui kemitraan strategis ini, kedua perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan global dalam industri transportasi laut. Presiden Direktur Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, menyatakan bahwa kolaborasi antara CSI dan PIS akan membawa dampak positif bagi industri logistik laut Indonesia, terutama dengan menggabungkan keunggulan teknologi dan keberlanjutan.

Berikut Jadwal Lengkap IPO Chandra Daya (CDIA)

Penawaran awal perdana saham: 19-24 Juni 2025.

Tanggal efektif IPO: 30 Juni 2025.

Tanggal penjatahan: 4 Juli 2025

Tanggal distribusi saham: 7 Juli 2025

Masa penawaran umum perdana: 2-4 juli 2025

Pencatatan saham di bursa: 8 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Microsoft Corp. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan, terutama di divisi penjualan (sales).

Melansir Bloomberg, Kamis (19/6/2025), perampingan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi perusahaan di tengah gelombang investasi besar-besaran dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).

Mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, pengumuman PHK kemungkinan akan dilakukan pada awal Juli 2025, setelah berakhirnya tahun fiskal Microsoft. Namun, waktu pelaksanaan masih bisa berubah dan pemangkasan tidak akan terbatas pada tim penjualan saja.

Adapun, hingga saat ini, Microsoft menolak memberikan komentar terkait kabar PHK tersebut.

Langkah ini akan menjadi putaran PHK lanjutan setelah pada Mei lalu perusahaan memangkas sekitar 6.000 karyawan, yang mayoritas berasal dari divisi produk dan teknik, sementara posisi yang berhadapan langsung dengan pelanggan seperti penjualan dan pemasaran sebagian besar tidak terdampak.

Sebelumnya pada April, Microsoft juga telah menginformasikan kepada karyawannya bahwa penjualan perangkat lunak untuk pelanggan usaha kecil dan menengah akan semakin banyak dialihkan ke pihak ketiga.

Microsoft menyatakan pihaknya secara rutin mengevaluasi struktur organisasi untuk memastikan alokasi investasi difokuskan pada pertumbuhan jangka panjang. Dengan belanja puluhan miliar dolar AS untuk kebutuhan server dan pusat data, manajemen telah berkomitmen kepada investor untuk menekan pengeluaran di area lain.

Per Juni 2024, Microsoft memiliki sekitar 228.000 karyawan, dengan sekitar 45.000 orang bekerja di divisi penjualan dan pemasaran.

Microsoft juga dikenal kerap melakukan perombakan struktur organisasi dan perubahan tim menjelang akhir tahun fiskalnya yang jatuh pada bulan Juni.

Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, mengumumkan pemutusan kerja sama dengan Scale AI, startup penyedia data labeling, hanya beberapa hari setelah Meta (induk Facebook) menginvestasikan US$14,3 miliar atau Rp472 triliun dan mengambil 49% saham di Scale AI.

Selain suntikan dana besar, Meta juga merekrut CEO Scale AI, Alexandr Wang, untuk memimpin unit "superintelligence" barunya.

Dilansir dari Techcrunch dan Bloomberg, Kamis (19/6/2025) menurut juru bicara OpenAI, keputusan untuk menghentikan kerja sama ini sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 6 hingga 12 bulan terakhir, jauh sebelum pengumuman investasi Meta.

OpenAI menyatakan bahwa mereka tengah mencari penyedia data lain yang lebih spesifik dan mampu memenuhi kebutuhan pengembangan model AI terbaru yang semakin canggih

Scale AI selama ini dikenal sebagai mitra utama bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti OpenAI, Google, dan Meta, dalam menyediakan data untuk pelatihan model AI. Namun, akuisisi besar-besaran oleh Meta memunculkan kekhawatiran di kalangan pelanggan lain, terutama terkait potensi akses Meta terhadap data sensitif milik kompetitornya.

Tak hanya OpenAI, Google juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memutus kerja sama dengan Scale AI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian besar bagi masa depan bisnis inti Scale AI di bidang data labeling.

Beberapa pesaing Scale AI bahkan melaporkan adanya lonjakan permintaan dari pengembang model AI yang kini mencari mitra data yang dianggap lebih "netral".

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Scale AI menegaskan bahwa Meta tidak akan mendapatkan perlakuan khusus atau akses ke informasi rahasia pelanggan lain. Alexandr Wang juga disebut tidak akan terlibat dalam operasional harian perusahaan setelah bergabung dengan Meta. Meski demikian, langkah para klien besar yang mulai meninggalkan Scale AI menandakan perlunya perubahan strategi bisnis bagi startup ini.

Dalam blog terpisah, CEO interim Scale AI, Jason Droege, menyatakan perusahaan akan memperkuat bisnis aplikasi AI, khususnya dalam membangun solusi AI kustom untuk pemerintah dan perusahaan besar.