Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengungkap Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (39) sempat berkeinginan bunuh diri sejak 2013.

Anggota Tim Digital Forensik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Ipda Saiji Purwanto mengatakan hal itu terungkap dari perangkat milik Arya.

Dalam hal ini, Arya sempat menghubungi email yang menyediakan layanan dukungan emosional termasuk kaitannya dengan perasaan tertekan hingga bunuh diri.

"Dari tanggal 20 Juni 2013 sampai 20 Juli 2013 di situ sudah saya sampaikan pada penyidik yang menangani pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri," ujar Saiji di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

Dia menambahkan keinginan mengakhiri hidupnya itu semakin menguat pada periode September-Oktober 2021.

Hanya saja, Saiji tidak menjelaskan terkait dengan motif dari keinginan bunuh diri itu. Intinya, dorongan bunuh diri itu karena adanya tekanan terkait masalah yang dialaminya.

"Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi," imbuhnya.

Di samping itu, Saiji juga mengemukakan bahwa Arya sempat mengutarakan bahwa dirinya kerap ingin melakukan bunuh diri saat berada di gedung tinggi hingga pantai.

"Tahun 2021 itu pada intinya korban sempat bercerita ketika melihat gedung tinggi ingin mencari cara untuk loncat dari atas. Kemudian kalau melihat pantai, ingin menenggelamkan diri," pungkasnya.

Polda Metro Jaya menetapkan simpulan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (ADP) akibat bunuh diri.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan penyidik belum menemukan adanya Informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman, baik fisik, maupun psikis, ataupun ancaman terhadap korban.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan Puslabfor Mabes Polri pada lakban kuning dan satu buah gelas kaca, terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Kami sudah konfirmasi dan kemarin sample yang sama sudah diserahkan kepada kami," ujarnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan lakban tersebut dibeli sekitar bulan Juli 2025. Berdasarkan pemeriksaan daripada DNA, dia mengatakan tidak ditemukan DNA milik orang lain selain korban. Termasuk lakban dan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP), mulai dari sprei, sarung bantal, dan lainnya.

Penyidik juga menggandeng beberapa pihak untuk melakukan psikologi forensik kepada keluarga korban.

"Disimpulkan bahwa indikator daripada kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain," ungkap Wira.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Astra Otoparts Tbk mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp4,6 triliun dari segmen perdagangan sepanjang semester I 2025, tumbuh 2,2% dibandingkan Rp4,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif ini ditopang oleh kontribusi ekspor dan penguatan jaringan ritel modern seperti Shop & Drive serta Astra Otoservice, di tengah tekanan daya beli masyarakat.

Secara konsolidasi, pendapatan bersih perseroan mencapai Rp9,6 triliun, naik 4,2% secara tahunan. Dari jumlah itu, segmen manufaktur menyumbang Rp5 triliun, meningkat 6,1% dari semester I 2024, seiring meningkatnya permintaan dari pelanggan Original Equipment Manufacturer (OEM) di pasar domestik dan ekspor.

Namun, laba bersih Astra Otoparts turun 7,4% menjadi Rp939 miliar dari Rp1 triliun pada semester I 2024. Penurunan ini disebabkan tidak adanya keuntungan dari penjualan aset tetap seperti tahun sebelumnya. Tanpa faktor tersebut, laba operasional justru tumbuh 9,7% secara tahunan.

Direktur Astra Otoparts Sophie Handili menyatakan, perusahaan terus menjaga pertumbuhan melalui efisiensi, inovasi, dan ekspansi pasar. “Kami akan terus memperkuat kontribusi melalui peningkatan kualitas, integrasi rantai pasok, pengembangan ekspor, serta memperluas jaringan ritel demi mendekatkan diri dengan konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2025).

Astra Otoparts juga memperluas bisnis ke sektor nonotomotif seperti alat kesehatan, komponen alat berat, dan perkeretaapian. Di segmen kendaraan listrik, perseroan mengembangkan pengisian daya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) lewat Astra Otopower, yang telah hadir di 40 lokasi hingga akhir Juni 2025. Selain itu, perseroan memproduksi komponen kendaraan listrik x-EV dan stasiun pengisian daya merek Altro.

Dari sisi keuangan, Astra Otoparts mencatat total aset sebesar Rp22 triliun dan liabilitas Rp6,2 triliun, mencerminkan struktur permodalan yang solid untuk mendukung ekspansi jangka panjang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal rencana pembangunan belasan kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) modular yang dikabarkan akan menggaet kontraktor rekayasa teknis, pengadaan, dan konstruksi (EPC) asal Amerika Serikat (AS).

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait hal ini. Terlebih, lanjutnya, pihaknya sudah menyerahkan dokumen pra studi kelayakan atau Feasibility Study (Pra-FS) terkait 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Danantara.

"Salah satu yang kita kaji itu adalah kita harus mempunyai refinery. Karena refinery kita ini kan hanya kurang lebih sekitar 30-40% dari total kebutuhan kita, selebihnya kita impor," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dia pun menegaskan, rencana pembangunan kilang BBM modular tersebut guna mencapai target tambahan kapasitas kilang minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) yang pernah disebutnya sebelumnya.

Perlu diketahui, saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang minyak sebesar 1,1 juta bph. Namun, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta bph.

"Yes, yes," jawab Bahlil saat ditanya apakah rencana pembangunan kilang BBM modular tersebut sejalan dengan target pembangunan kilang dengan kapasitas 1 juta bph.

Di kesempatan berbeda, Menteri Investasi & Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menegaskan, rencana menggaet perusahaan AS itu sedang dalam proses.

"Ya memang. Tentunya kita akan lihat, paling utama itu efisiensinya. Untuk lebih dekat, dengan tidak hanya demand-nya, tapi sources-nya," terang Rosan, di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (28/7/2025).

Rosan pun menegaskan, pihaknya masih mengkaji secara menyeluruh terkait 18 proyek hilirisasi tersebut, termasuk rencana lokasi untuk pembangunan proyek-proyek kilang minyak tersebut.

"Nah (AS), itu kita masih coba diskusikan awal bersama-sama dengan ESDM juga, lokasi-lokasinya, karena kembali lagi, ini kan Small Modular. Nah, ini juga dikaji, dan kami dari Danantara, ya kita akan nanti mengkaji juga, gitu," kata Rosan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang tuntas pengerjaan pra-FS-nya, ada dua proyek ketahanan energi, yakni proyek kilang minyak (oil refinery) dan tangki penyimpanan minyak (oil storage tanks).

Kedua proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 14,5 miliar atau sekitar Rp 232 triliun. Proyek tersebut diperkirakan akan menyerap 50.960 orang tenaga kerja.

Proyek pembangunan kilang dan tangki minyak tersebut nantinya akan dibangun di 18 wilayah, antara lain Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) melakukan buyback atau pembelian kembali saham senilai Rp 3,3 triliun atau 200 juta dollar AS usai mengantongi restu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Juni 2025 lalu.

Menurut analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis Setyo Wibowo, program buyback berpotensi memperkuat sentimen pasar terhadap GOTO dengan menunjukkan komitmen manajemen terhadap nilai pemegang saham.

“Secara teknikal, buyback dapat menurunkan jumlah saham beredar, yang membantu mendongkrak laba per saham,” katanya kepada Kontan, Selasa (29/7/2025).

Aksi ini juga bisa meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menstabilkan harga di tengah volatilitas.

Namun demikian, Azis mencermati dampak buyback terhadap kinerja keuangan diperkirakan terbatas. Mengingat, GOTO masih memiliki kas yang cukup untuk mendanai program ini tanpa mengganggu operasional.

Research Analyst Deutsche Bank, Peter Milliken memaparkan, nilai buyback saham GOTO tersebut mewakili 7 persen dari saham publik (free float) berdasarkan harga penutupan terakhir, serta setara dengan rata-rata transaksi selama 14 hari.

Tak hanya itu, GOTO juga mengalokasikan Rp 32,2 miliar dari saham hasil buyback tahun 2024. Ini ditujukan sebagai insentif untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen (E/MSOP) selama tiga tahun ke depan.

“Langkah-langkah ini jadi sinyal positif bagi pengembalian nilai kepada pemegang saham dan tata kelola internal,” kata Peter dalam riset 19 Juni 2025.

Menurut Peter, perseroan mulai bangkit setelah adanya aksi jual akibat persaingan dari pemain China di pasar e-commerce. Sebab ia melihat, baik sektor mobilitas maupun e-commerce dari GOTO, kini lebih stabil dan fokus pada profit.

Pun, bisnis layanan keuangan GoTo Financial (GTF) turut mengalami pertumbuhan.

“Bisnis ini juga memiliki sinergi kuat dengan basis pengguna layanan mobilitas,” imbuh Peter.

Sedangkan menurut Azis, tekanan margin dan ketidakpastian regulasi terkait merger perlu diperhatikan investor.

“Volatilitas harga juga bisa tetap tinggi mengingat GOTO masih dalam transisi menuju profitabilitas berkelanjutan,” katanya.

Ia pun menyarankan investor untuk menunggu perkembangan aksi korporasi dan strategi monetisasi baru dari perseroan.

Sedangkan bagi Peter, hingga akhir tahun, selain persaingan di sektor mobilitas, investor perlu mencermati risiko lonjakan harga bahan bakar yang dapat mengurangi daya beli konsumen.

Peter merekomendasikan beli saham GOTO dengan target harga Rp 115 per saham. Azis merekomendasikan wait and see, mempertimbangkan saham GOTO yang secara teknikal masih dalam tren penurunan. (Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Buyback Jadi Sinyal Positif untuk GOTO, Cermati Rekomendasi Sahamnya

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur diklaim menghadapi tantangan struktural yang tidak dialami daerah lain.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan sektor UMKM di Kaltim memiliki karakteristik unik dibanding Pulau Jawa.

"Ketergantungan bahan baku impor dan kompetisi tenaga kerja dengan pertambangan menjadi tantangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2025).

Dia merinci, tantangan fundamental yang dihadapi UMKM Kaltim terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, biaya bahan baku yang mencekik akibat ketergantungan pasokan dari luar Kalimantan, sehingga mengakibatkan struktur biaya produksi yang tidak kompetitif dibandingkan produsen di Pulau Jawa yang memiliki akses lebih mudah terhadap bahan baku.

Kedua, kompetisi tenaga kerja dengan sektor pertambangan yang menawarkan upah jauh lebih tinggi. Akibatnya, UMKM kesulitan merekrut dan mempertahankan pekerja berkualitas, sehingga produktivitas terhambat.

Solusi yang direkomendasikan meliputi pembentukan aggregator atau koperasi untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar guna menekan harga.

Sementara itu, untuk mengatasi kompetisi tenaga kerja, UMKM perlu meningkatkan produktivitas dan penjualan agar mampu menawarkan kompensasi yang kompetitif. Budi mencontohkan, beberapa UMKM di Kabupaten Berau telah menunjukkan hasil positif.

Industri cokelat, misalnya, memanfaatkan potensi kakao berkualitas ekspor melalui inisiatif 'Rumah Cokelat Kulanta' hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Bank Indonesia. Selain itu, Batik Maluang telah mencapai omzet ratusan juta rupiah per bulan berkat program pembinaan intensif.

Keberhasilan tersebut dicapai melalui penerapan segmentasi pasar yang cerdas, seperti batik tulis untuk segmen premium dan campuran tulis-cap untuk segmen menengah, sehingga menjangkau pasar lebih luas. Lebih lanjut, dia menjelaskan program pengembangan kapasitas Bank Indonesia mencakup lima pilar utama.

Dimulai dari kurasi awal yang menyeleksi UMKM berdasarkan mindset dan motivasi pemilik, dilanjutkan dengan capacity building yang fokus pada peningkatan kualitas produksi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ketigaadalah literasi keuangan melalui aplikasi SIAPIK untuk analisis data keuangan dan prediksi tren pasar. Keempat, pengembangan berkelanjutan dengan mendorong praktik green economy seperti penggunaan pewarna alam pada batik. Terakhir, akses permodalan untuk menjadikan UMKM lebih bankable dan mudah mendapatkan pembiayaan perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong PT Pertamina untuk mempercepat distribusi bahan bakar minyak untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akibat penutupan jalur nasional Jember–Banyuwangi melalui Gumitir.

"Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, situasi tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat dan berharap agar tersendatnya distribusi BBM tersebut bisa segera teratasi dengan gerak cepat Pertamina.

Sarmuji mengatakan kelangkaan BBM ini terjadi karena suplai ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi. Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.

"Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

Ia juga menyoroti lonjakan harga BBM eceran di lapangan yang dipicu kelangkaan pasokan BBM tersebut.

"Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 sampai Rp22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian," lanjutnya.

Kelangkaan BBM itu memicu antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.

Kondisi tersebut terjadi karena pasokan BBM yang biasanya datang dari Fuel Terminal Banyuwangi terganggu akibat penutupan jalan nasional di Jalur Gumitir.

Kebutuhan BBM di wilayah Jember mencapai sekitar 700 kilo liter per hari. Saat ini, terdapat 41 SPBU di Jember dan 8 SPBU di Bondowoso yang terdampak langsung oleh gangguan distribusi akibat penutupan Jalur Gumitir. Penutupan jalur tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 September 2025.

Sarmuji menutup pernyataannya dengan meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.

"Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) alias Surge menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti seleksi lelang frekuensi 1,4 GHz yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun ini. Frekuensi tersebut akan digunakan untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access/BWA).

Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk Yune Marketatmo, membenarkan pihaknya tengah mempertimbangkan peluang tersebut.

“Surge [WIFI] berminat atau tertarik dengan lelang tersebut,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Lebih lanjut, Yune menjelaskan saat ini perusahaan masih dalam tahap evaluasi internal untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai informasi, Komdigi resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz pada 28 Juli 2025. Seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz tersebut bertujuan untuk menentukan pihak yang berhak memanfaatkan spektrum tersebut di seluruh regional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Selain itu, proses seleksi ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio guna mendukung layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access).

Tujuan lebih lanjut dari seleksi ini meliputi peningkatan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), penyediaan layanan internet dengan harga terjangkau yang disesuaikan dengan kemampuan konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan, serta peningkatan kecepatan unduh layanan internet tetap.

Pemerintah juga menargetkan seleksi ini dapat mendorong perluasan jaringan fiber optik secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta.

Persyaratannya antara lain memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched atau circuit-switched melalui media fiber optik terestrial dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100.

Lalu, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik terestrial dengan KBLI 61100 sebagai proyek utama, bukan proyek pendukung.

Kemudian , memiliki NIB untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan status proyek utama. Selain itu, penyelenggara ISP dengan KBLI 61921 juga dapat mengikuti seleksi selama tidak dalam pengawasan pengadilan karena kepailitan, tidak dinyatakan pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,87 persen pada 2025 imbas dampak perang dagang.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza A Pujarama menjelaskan, revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi baik di ekonomi domestik maupun global, serta pengaruhnya terhadap Indonesia.

"Indef itu kemarin baru melaksanakan kajian tengah tahun Indef, kita di sana merevisi pertumbuhan ekonomi, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia proyeksi kita di tahun 2025 dengan mengukur kembali apa-apa yang terjadi baik di ekonomi domestik maupun global dan pengaruhnya pada kita itu nah kita itu merevisi menjadi 4,87 persen," ungkap Riza dalam diskusi publik Indef, Selasa (29/7/2025).

Riza juga menyoroti dampak dari perang dagang dan hasil negosiasi tarif Indonesia dengan pemerintahan Donald Trump. Ia menyebutkan bahwa hasil dari diskusi publik mengenai perang dagang yang diadakan beberapa hari lalu menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Sementara itu baru beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu juga diadakan diskusi publik mengenai perang dagang, hasil negosiasi kita bersama Trump beberapa tarif hasil kita dan itu ada juga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu diperkirakan kita akan menurun 0,031 persen," kata Riza.

Meski demikian, Riza menegaskan bahwa dampak penurunan akibat perang dagang tersebut masih sejalan dengan proyeksi revisi Indef.

"Jadi sebenarnya masih ada di rentang 4,87 persen yang Indef proyeksikan masih sejalan jadi itu tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Indef proyeksinya segitu di tahun 2025," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta: Transformasi digital adalah kebutuhan mutlak di era industri 4.0 yang menuntut perubahan bukan hanya pada teknologi, tetapi juga budaya kerja, organisasi, dan kompetensi SDM. Di tengah percepatan teknologi, transformasi menjadi kunci untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan transparan.

Sebagai BUMN yang telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security, Peruri melihat peran strategisnya dalam mendorong digitalisasi sektor publik melalui kolaborasi dan inovasi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari langkah strategis mendukung digitalisasi nasional, Peruri menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Penandatangan dilakukan di Operational Room, Gedung Utama Kemendes PDT, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk memperluas kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Proses seremonial penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto.

Penandatanganan ini merupakan langkah awal kolaborasi antara Peruri dan Kemendes PDT dalam mendorong transformasi digital di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, sebagai wujud komitmen bersama mendukung pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi melalui digitalisasi desa serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dwina menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud kontribusi nyata Peruri dalam memperkuat infrastruktur digital dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan.

“Peruri berkomitmen untuk menyediakan solusi digital yang aman dan terpercaya guna mempercepat transformasi desa menjadi entitas mandiri dan berdaya saing di era digital,” ujar Dwina dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Juli 2025.

Yandri juga menekankan pentingnya membangun desa sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerataan ekonomi nasional.

“Dengan membangun dari desa, kita mendorong ekonomi yang lebih merata dan menekan kemiskinan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana yang menjadi fokus Kemendes PDT,” kata Yandri.

Melalui kolaborasi ini, Peruri berkomitmen untuk memperkuat kapasitas teknologi di desa, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan inklusif.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah perdesaan. Peruri meyakini bahwa digitalisasi desa adalah peluang strategis untuk mendorong kemandirian, inovasi, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dari tingkat desa.

(KIE)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp2,84 triliun pada semester I/2025. Laba bersih perusahaan melonjak 90% menjadi Rp290,81 miliar, ditopang oleh efisiensi operasional dan perbaikan kinerja di seluruh lini bisnis.

Direktur Utama ASSA, Prodjo Sunarjanto, mengatakan perbaikan signifikan terjadi terutama di lini logistik sejak 2023. Di sisi lain, bisnis penyewaan kendaraan dan kendaraan bekas tetap tumbuh positif di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

"Turnaround di lini logistik sejak 2023 mulai menunjukkan hasil positif. Ditambah lagi, bisnis rental dan kendaraan bekas tetap tumbuh meskipun kondisi ekonomi masih menantang," ujar Prodjo dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan berasal dari bisnis logistik yang mencapai Rp1,19 triliun atau 42% dari total pendapatan. Sementara itu, bisnis rental menyumbang Rp804,17 miliar, dan ekosistem kendaraan bekas melalui ASLC (JBA & Caroline.id) menghasilkan Rp522,43 miliar.

Untuk memperkuat lini rental, ASSA mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp1,3–1,5 triliun guna menambah dan meremajakan armada. Di sektor kendaraan bekas, ASLC terus memperluas jaringan showroom Caroline.id dan memperkuat posisi JBA yang kini menguasai 40% pangsa pasar balai lelang nasional.

ASSA menegaskan komitmennya membangun ekosistem logistik terintegrasi dari first mile hingga last mile sebagai solusi mobilitas terpadu. Ekspansi ini diharapkan memperkuat posisi ASSA sebagai pemain utama di industri logistik dan mobilitas nasional.

“Kami optimistis dapat terus mengembangkan semua lini bisnis ASSA secara berkelanjutan dengan dukungan semua pihak,” kata Prodjo.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan para pelaku usaha mulai khawatir soal dampak penghapusan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terhadap iklim bisnis, terutama dalam konteks perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, ada beberapa industri dalam negeri yang bakalan terpukul imbas penghapusan syarat tingkat komponen lokal tersebut.

"Memang ada beberapa kekhawatiran dari beberapa industri. Saya sudah katakan, tidak mungkin semua itu upside. Pasti ada juga industri yang losers. Cuma yang losers ini apa? Apakah ada industri tertentu yang memang akan terpengaruh secara negatif kalau memang (TKDN) ini dibuka, dan bagaimana kita bisa bantu supaya imbasnya tidak terlalu dalam?" kata Shinta dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7).

Kekhawatiran ini muncul setelah AS dan Indonesia menyepakati Agreement on Reciprocal Trade (ART). Salah satu poinnya membebaskan sejumlah produk asal AS, seperti alat kesehatan, perangkat TIK, dan data center, dari ketentuan TKDN.

Nantinya, produk-produk ini tak lagi wajib memenuhi kandungan lokal sebagai syarat masuk ke pasar Indonesia.

Shinta menilai langkah tersebut memang menguntungkan pihak AS, apalagi sebagian besar produk mereka sudah menikmati tarif masuk rendah di Indonesia. Namun, ia mengingatkan dampaknya bisa beragam tergantung kesiapan industri nasional.

"Produk Amerika yang masuk ke Indonesia itu hampir 90 persen sudah dapat tarif 0-5 persen. Jadi kalau dikasih tarif 0 persen itu sebenarnya tidak beda-beda jauh. Tapi ini yang perlu dikaji, apakah ada sektor dalam negeri yang bakal terdampak serius? Ini yang sedang kami pelajari bersama," ujarnya.

Shinta menegaskan Apindo tidak menolak TKDN, justru mendukung penerapannya secara bertahap dan berbasis insentif. Ia berharap pemerintah tetap mempertahankan prinsip keberimbangan agar kebijakan tidak menyulitkan pelaku usaha dalam negeri.

"Apindo merasa memang nomor satu kita perlu keseimbangan. Kalau segi local content itu jelas dibutuhkan, tapi apakah industrinya sudah siap? Karena industrinya beda-beda, ada yang sudah siap, ada yang belum. Makanya pemerintah perlu roadmap untuk TKDN agar tidak menyulitkan pengusaha, apalagi yang hubungannya dengan impor," jelasnya.

Ia menjelaskan Apindo mendukung penerapan TKDN yang berbasis insentif. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan kandungan lokal secara maksimal sebaiknya diberikan insentif, bukan justru dibebani sanksi. Pendekatan ini dinilai lebih mendorong partisipasi pelaku usaha, tanpa memberatkan industri yang belum sepenuhnya siap.

Shinta juga menilai kebijakan penghapusan TKDN tidak secara langsung berkaitan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak terhadap ketenagakerjaan tidak bisa dilihat hanya dari satu kebijakan, karena faktor yang lebih berpengaruh adalah daya saing nasional serta kemudahan berusaha di Indonesia secara keseluruhan.

"Menurut saya itu tidak directly related antara TKDN dengan PHK. Karena kenyataannya, kita juga ada aturan-aturan main untuk mendorong investasi produksi di Indonesia, selama kita bisa menyiapkan enabler environment yang baik," ujarnya.

Ia menyebut yang menjadi sorotan pelaku usaha saat ini justru adalah aspek cost of doing business di Indonesia yang masih dianggap tinggi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

"Konsep deregulasi ini yang harus menjadi titik utama. Saat ini kita masih dianggap doing business di Indonesia itu masih sulit. Perizinan dan regulasi tumpang tindih antara pusat dan daerah ini juga masih menjadi fenomena klasik yang justru menghambat investasi," imbuh dia lebih lanjut.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan pembebasan TKDN hanya berlaku terbatas untuk produk tertentu, dan tetap mengikuti ketentuan teknis dari kementerian terkait. Produk di luar sektor tersebut tetap wajib memenuhi aturan TKDN yang berlaku di Indonesia.