JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih pengakuan atas transformasi digital yang tengah dijalankan. Super app BRImo memperoleh penghargaan “Digital Innovation in Business Transformation” dalam ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (22/5).

Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi institusi dan individu yang dinilai berhasil menghadirkan dampak nyata melalui inovasi teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor. BRImo terus dikembangkan sebagai super app dengan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform.

Berbagai fitur dihadirkan mulai dari digital account opening, QRIS, transfer lintas bank, investasi, hingga layanan lifestyle dan financial services untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin dinamis. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital BRI dalam memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi.

Hingga April 2026, BRImo telah mencatatkan lebih dari 48,43 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai Rp2.749,17 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 2,15 miliar transaksi. Capaian tersebut mencerminkan tingginya tingkat adopsi layanan digital BRI oleh masyarakat sekaligus memperkuat posisi BRImo sebagai salah satu platform transaksi digital utama Perseroan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, transformasi digital yang dijalankan BRI terus difokuskan untuk menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin digital.

“BRImo terus kami kembangkan agar mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang seamless, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan dana murah Perseroan sehingga mendorong struktur pendanaan yang semakin efisien dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus memperkuat inovasi layanan, memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan,” imbuh Dhanny.

Sukses! Pengguna BRImo Capai 45,9 Juta User dengan Transaksi Tembus Rp7.057 Triliun Sepanjang 2025



Dengan inovasi layanan yang terus berkembang serta tingginya adopsi pengguna, BRImo diharapkan dapat terus memperkuat pengalaman transaksi digital sekaligus mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, di tengah perkembangan dunia digital yang begitu dinamis, masyarakat melihat bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan, peluang usaha, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Melalui tema ‘Empowering Indonesia through Digital Literacy’, malam ini kita ingin menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital. Karena pada akhirnya, kekuatan transformasi digital bukan hanya terletak pada teknologinya, tapi pada bagaimana teknologi tersebut mampu dipahami, dimanfaatkan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjalankan mandat pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional dengan mengedepankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait persiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

"Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko (Perekonomian), pemerintah sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini," ujar Dony.

Dony mengatakan pemerintah telah menyiapkan masa transisi selama sekitar tujuh bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026 untuk memastikan implementasi program berjalan secara matang dan terukur.

Menurutnya, fokus utama Danantara saat ini adalah memastikan DSI beroperasi dengan standar tata kelola perusahaan yang kuat sehingga mampu menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam secara profesional.

"Tadi disampaikan dengan sangat jelas, kita memastikan perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), transparan, dan akuntabel," ucap Dony.

Mantan Direktur Utama InJourney itu menyebut GCG, transparansi, dan akuntabilitas menjadi patokan utama bagi DSI. Ia menegaskan tata kelola yang baik menjadi kunci agar tujuan pembentukan perusahaan dapat tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Karena kita tidak mau satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah saja," lanjut Dony.

Untuk mendukung operasional perusahaan, sambung Dony, Danantara juga tengah melakukan proses seleksi sumber daya manusia secara ketat. Menurut Dony, proses tersebut dilakukan guna memastikan tim yang bergabung memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan SDM yang nanti akan bergabung dengan DSI. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan mudah-mudahan minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan menjadi bagian dari DSI," sambung Kepala BP BUMN tersebut.

Selain penguatan SDM, Dohy sampaikan, Danantara juga tengah mengembangkan sistem teknologi yang akan menjadi fondasi operasional perusahaan. Ia mengatakan pengembangan sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan SDA yang efektif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kemudian juga berkaitan dengan teknologi kita juga sedang mengembangkan satu sistem yang baik. Harapannya ini amanah besar yang dititipkan masyarakat untuk mengelola SDA kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal," ucap Dony.

Dony menambahkan Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan program tersebut secara terbuka. Ia mengaku siap menerima pengawasan dari masyarakat demi memastikan manfaat pengelolaan SDA dapat dirasakan secara optimal oleh bangsa Indonesia.

"Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," kata Dony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses ekspor produk perikanan nasional ke China setelah lebih dari 600 unit pengolahan ikan (UPI) memperoleh izin resmi untuk memasuki pasar negara tersebut.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini mengatakan pihaknya selaku competent authority (CA) jaminan mutu ikan Indonesia yang diakui China, membawa lebih dari 600 UPI memperoleh register number atau izin untuk melakukan kegiatan ekspor produk perikanan ke Negara Tirai Bambu itu.

"Terbaru, CA Tiongkok (General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC) mengeluarkan izin bagi delapan UPI baru pada Senin, 11 Mei lalu, sehingga total menjadi 638 unit UPI," kata Ishartini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Dia menyampaikan GACC China selaku mitra kerja KKP telah menyetujui proposal pengajuan bagi delapan UPI tersebut yang disampaikan melalui jalur bilateral channel Mutual Recognition Arrangement (MRA), sehingga per 11 Mei 2026 kedelapan UPI tersebut sudah bisa melakukan kegiatan ekspor ikan ke negara itu.

Ia menyebutkan delapan UPI baru yang telah lolos dan segera bisa memulai kegiatan ekspor ikan ke China adalah PT Duta Mitra Semesta, PT BPH Global Indonesia, CV Daniel Nathania Fishery, PT Bintang Samudera Pratama, PT Ramantha Kawanua Indonesia, PT Marindo Jaya Maros, PT Jaya Mega Samudra, dan PT Zhongyi Supply Chain Services.

Ishartini menambahkan saat ini terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke China.

Adapun untuk kinerja ekspor ke China tahun 2025 volumenya sebesar 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 17,46 triliun.

Sebanyak 10 komoditas perikanan utama di antaranya frozen squid, eucheuma cottonii seaweed, Gracilaria seaweed, frozen ribbon fish, Eucheuma cottonii, dried Eucheuma cottonii seaweed, dried Gracilaria seaweed, Eucheuma spinosum, frozen leather jacket fish, dan frozen croaker fish.

Dia mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait yang telah mendapatkan akses ekspor ke berbagai negara untuk senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi dalam menerapkan standar sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan baik di dalam rantai produksi maupun lingkungan sekitar fasilitasnya.

"Hal ini untuk menjaga keberterimaan produk serta penguatan kepercayaan internasional yang akan menambah daya saing," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan untuk selalu memastikan kualitas produk agar tetap terjaga, sehingga menjadikan industri perikanan Indonesia makin maju dan menjadi penguasa di era pasar bebas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. (Singtel) selaku pemegang saham PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menunjuk Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris Telkomsel yang baru. Keputusan strategis yang ditetapkan pada 29 Mei 2026 ini mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Juni 2026.

Manajemen mengungkap penyegaran kepengurusan dilakukan dalam rangka memperkuat kepemimpinan strategis korporasi serta menjaga pertumbuhan bisnis telekomunikasi yang berkelanjutan.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, menyampaikan perombakan jajaran dewan pengawas ini menjadi komitmen nyata perusahaan untuk memperkuat tata kelola perusahaan (corporate governance).

Kehadiran sosok baru di dewan komisaris diharapkan mampu membantu manajemen dalam menjawab dinamika industri digital yang bergerak cepat serta mempertahankan profitabilitas perseroan.

“Adapun untuk posisi kepengurusan komisaris lainnya serta jajaran direksi tidak mengalami perubahan sama sekali,” kata Fahmi dikutip Minggu (31/5/2026).

Masuknya Muhammad Yusuf Ateh melengkapi formasi dewan pengawas emiten telekomunikasi terbesar di Indonesia ini. Per 1 Juni 2026, susunan Komisaris Telkomsel dipimpin oleh Diaz F.M. Hendropriyono selaku Komisaris Utama. Sementara posisi Komisaris diisi oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, Chandra Arie Setiawan, Rico Rustombi, Yuen Kuan Moon, dan Yip Anna.

Adapun karir profesional Yusuf Ateh diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada periode 1992 hingga 2002, keahliannya dalam mengawal akuntabilitas terus terasah.

Selesai mengabdi di struktur dasar BPKP, Yusuf Ateh memperluas portofolio kepemimpinannya ke ranah kementerian. Antara tahun 2009 hingga 2011, dia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Puncak karirnya di sektor pengawasan publik terjadi saat ia kembali ke rumah lamanya untuk menempati posisi tertinggi. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, Yusuf Ateh resmi menakhodai BPKP sebagai Kepala Badan.

Fahmi mengatakan langkah pembaruan struktur internal ini juga dinilai sejalan dengan arah pemulihan sektor telekomunikasi nasional pasca-konsolidasi industri.

Saat ini, peta kompetisi di pasar seluler telah bergeser ke pendekatan yang berbasis pada nilai, inovasi produk, serta pengalaman langsung para pelanggan. Kehadiran formasi kepemimpinan yang solid menjadi modal utama bagi perseroan dalam menavigasi persaingan ketat tersebut.

Ke depan, Telkomsel akan terus memacu pertumbuhan dan mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar domestik melalui penguatan konektivitas inti (core connectivity).

“Strategi ini direalisasikan melalui investasi yang berkelanjutan pada pengembangan infrastruktur jaringan 5G di berbagai wilayah potensial,” kata Fahmi.

Selain itu, manajemen berkomitmen memperluas layanan konvergensi serta solusi digital terintegrasi untuk segmen konsumen retail maupun korporasi (enterprise). Perusahaan juga mulai mengoptimalkan kapabilitas berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) guna menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan efisien.

Melalui eksekusi strategi komprehensif ini, Telkomsel bertekad menciptakan ekosistem industri yang sehat, mendukung agenda transformasi digital nasional, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).

Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya



"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.

DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA



Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Saat ini pengawasan baru diterapkan pada tiga komoditas utama (batu bara, crude palm oil/CPO, dan ferro alloys) sebagai titik awal untuk memantau volume, aliran dana, dan nilai riil ekspor secara transparan. Ke depan, Mahfud berharap komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah juga turut diawasi secara bertahap demi memaksimalkan devisa negara dari praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan, DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

"(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar," kata Pandu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masukan dari masyarakat, laporan pemerintah daerah, temuan inspeksi mendadak (sidak), serta hasil pemantauan terhadap sejumlah insiden yang dialami penerima manfaat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional atau melakukan suspend terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Di Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, BGN mencatat dari 5.968 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 148 unit masih berstatus suspend.

Rinciannya, 10 SPPG dihentikan sementara akibat kejadian menonjol, sedangkan 138 lainnya karena persoalan infrastruktur, tata kelola organisasi, dan standar mutu gizi.

Di sisi lain, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya dikenai sanksi suspend telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, total 758 SPPG di wilayah tersebut pernah menjalani masa suspend.

Untuk Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, dari total 16.594 SPPG yang beroperasi, sebanyak 1.666 unit masih dalam status suspend. Sebanyak 61 SPPG dikenai sanksi akibat kejadian menonjol, sementara 1.605 unit lainnya terkait masalah infrastruktur, manajemen organisasi, dan kualitas gizi.

BGN juga mencatat 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend telah diaktifkan kembali.

Dengan demikian, jumlah SPPG yang pernah dikenai suspend di Wilayah II mencapai 3.466 unit.

Sementara itu, di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dari 4.646 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 399 unit masih berstatus suspend.

Sebanyak 25 SPPG dihentikan sementara karena kejadian menonjol, sedangkan 374 lainnya terkait persoalan sarana-prasarana, tata kelola organisasi, dan mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi, sehingga total SPPG yang pernah dikenai suspend di wilayah ini mencapai 3.959 unit.

Secara nasional, BGN mencatat sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend sejak program berjalan.

Dari jumlah tersebut, 5.969 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Adapun 2.213 SPPG masih menjalani masa suspend karena belum memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis, baik yang berkaitan dengan aspek manajemen maupun kelayakan bangunan.

BGN menjelaskan, status suspend dapat dijatuhkan karena berbagai pelanggaran dan ketidaksesuaian.

Beberapa di antaranya adalah munculnya kejadian kesehatan pada penerima manfaat seperti gangguan pencernaan, diare, atau muntah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan SPPG.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan apabila menu yang disajikan tidak sesuai dengan standar anggaran bahan baku, terjadi praktik mark up harga bahan baku, atau tata letak bangunan dan alur operasional dapur tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan suspend antara lain belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tidak adanya fasilitas mes bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan, hingga ketidaksesuaian peralatan dapur dengan standar operasional.

Perselisihan antara mitra dan yayasan pengelola, lemahnya tata kelola, serta jumlah pemasok bahan pangan yang kurang dari 15 juga menjadi temuan yang dapat berujung pada penghentian sementara operasional.

BGN menambahkan jumlah SPPG yang di-suspend masih berpotensi bertambah.

Pasalnya, saat ini setiap SPPG diwajibkan menyalurkan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ketentuan tersebut akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja setiap SPPG.

“Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspendmayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

SINGAPURA - Proyek AUKUS yang baru diumumkan untuk mengembangkan kendaraan bawah laut tak berawak canggih menandai langkah maju yang besar bagi pakta keamanan trilateral. Demikian diungkapkan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles.

Menggambarkan inisiatif ini sebagai tonggak penting dalam kerja sama pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, Marles mengatakan inisiatif ini menunjukkan bahwa AUKUS bergerak melampaui perencanaan dan menuju implementasi kemampuan militer yang nyata.

“Ini adalah pertama kalinya kami berkomitmen pada proyek unggulan antara ketiga negara kami, yang didukung oleh dana nyata dengan jangka waktu yang jelas,” katanya kepada CNA di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura.

Di bawah program yang diumumkan pada hari Sabtu, ketiga negara tersebut akan bersama-sama mengembangkan muatan canggih untuk kendaraan bawah laut tak berawak, dengan pengiriman yang diharapkan dimulai pada tahun 2027.

Kemampuan ini akan meningkatkan pengintaian, operasi serangan, penanggulangan ranjau, peperangan anti-kapal selam, dan peperangan elektronik, sekaligus meningkatkan operasi di lingkungan maritim yang diperebutkan, kata pernyataan bersama AUKUS.

Proyek ini termasuk dalam apa yang disebut "Pilar Dua" AUKUS, yang berfokus pada teknologi pertahanan canggih termasuk kecerdasan buatan, komputasi kuantum, kemampuan siber, hipersonik, dan sistem bawah laut.

Pengumuman ini disampaikan saat 17 negara, termasuk Australia, meluncurkan kerangka kerja baru di Dialog Shangri-La untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi infrastruktur bawah laut yang penting seperti kabel telekomunikasi dan pipa energi.

Marles mengatakan peningkatan investasi dalam kemampuan bawah laut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran tentang ancaman terhadap infrastruktur dasar laut, yang ia gambarkan sebagai hal penting bagi keamanan dan stabilitas regional dan global.

“Ini benar-benar penghubung Australia dengan perdagangan global, dan pada dasarnya merupakan arteri peradaban modern,” katanya.

Insiden-insiden penting baru-baru ini yang melibatkan kerusakan kabel bawah laut, termasuk di Laut Baltik dan sekitar Taiwan, telah meningkatkan kekhawatiran tentang kerentanan dan keamanan infrastruktur dasar laut yang penting.

“Sangat penting bagi kita semua untuk mematuhi seperangkat aturan yang melindungi mereka, (dan) memastikan kita memiliki peningkatan kemampuan militer yang dapat mempertahankan mereka,” kata Marles, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan Australia.

“Itu penting untuk kemakmuran ekonomi masa depan kawasan ini (dan) seluruh dunia.”

Dibentuk pada tahun 2021, AUKUS merupakan bagian dari upaya ketiga negara untuk melawan meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Kemitraan ini mencakup rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir.

China telah lama mengkritik pakta tersebut sebagai tindakan yang tidak stabil dan memperingatkan bahwa hal itu dapat memicu perlombaan senjata di Indo-Pasifik.

Namun, Marles menolak anggapan bahwa modernisasi pertahanan Australia berisiko meningkatkan ketegangan regional.

Ia mengatakan Canberra telah transparan tentang tujuan strategisnya dan secara konsisten mengkomunikasikannya kepada negara-negara di seluruh kawasan.

“Sulit untuk membayangkan pertahanan Australia tanpa Asia Tenggara yang damai dan stabil,” katanya. “Jadi, kepentingan kami sangat terletak pada kontribusi yang dapat kami berikan untuk perdamaian dan keamanan kolektif di kawasan ini.”

Mengenai China, Marles mengatakan Australia terus menghargai hubungan ekonominya dengan Beijing sambil mencari jaminan yang lebih besar atas ekspansi militer China.

“Hubungan ekonomi kita dengan China sangat penting, dan dalam hal itu, kita menginginkan hubungan yang paling produktif dengan China,” katanya.

“Demikian pula, kita melihat peningkatan kekuatan militer yang sangat signifikan oleh Tiongkok, dan kita ingin melihat lebih banyak jaminan strategis yang sejalan dengan itu.”

Marles menambahkan bahwa Australia memperdalam kerja sama pertahanan dengan mitra di seluruh Indo-Pasifik untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan dan menegaskan kembali pandangan Canberra bahwa kehadiran AS yang berkelanjutan tetap penting untuk stabilitas regional.

“Kami melihat kehadiran AS di Indo-Pasifik sebagai hal yang sangat penting dalam hal memberikan keseimbangan, stabilitas, dan perdamaian,” katanya.

“Dunia yang berbasis aturan memberi kekuatan menengah seperti Australia kemampuan untuk bertindak. Dunia yang diatur hanya oleh kekuatan dan kekuasaan – itu adalah dunia di mana kita kehilangan kemampuan untuk bertindak.”

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

BOGOR - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman datang melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1b Cikeas, Bogor, Minggu (31/5/2026) malam. Dudung mengenang almarhum sebagai sosok prajurit sejati.

"Beliau prajurit sejati, prajurit tulen yang betul-betul prajurit profesional, prajurit pejuang. Beliau tidak kenal menyerah bagaimana mengembangkan organisasi, banyak hal-hal yang beliau kembangkan," ujarnya.

Dia mengatakan, Staf Kepresidenan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhum. Dia pun mengenang sosok almarhum, yang saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.

"Beliaulah yang mengarahkan, memimpin pada saat kita melaksanakan operasi darurat militer di Aceh. Beliau juga yang menerapkan tentang bagaimana TNI harus kembali ke barak," tuturnya.

"Beliau mengembangkan bagaimana prajurit itu profesional di dalam bidangnya. Sehingga saya merasa kehilangan beliau, dan semasa sakitnya saya sering datang ke sini, ke rumah sakit, karena memang sangat dekat dengan beliau," jelas Dudung.

Dia menceritakan momen kedekatannya dengan almarhum, termasuk cerita bersama almarhum dahulu. Saat almarhum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan dia menjadi Komandan Batalyon di Aceh, kala itu saat pelaksanaan penugasan beliau memberikan arahan yang sangat baik kepadanya.

"Terutama menyampaikan di Aceh itu bukan musuh kita. Sehingga pendekatannya pendekatan manusiawi, jangan ingin membunuh dan sebagainya. Itulah yang saya pegang," paparnya.

Dia mengungkapkan, almarhum kala itu selalu menekankan prajurit untuk mencintai rakyat sehingga dia pun melaksanakan pembinaan teritorial atas arahan almarhum untuk mencintai rakyat. Sebabnya, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

"Yang terkenal di jajaran TNI Angkatan Darat, tidak usah berbicara tentang pembinaan teritorial yang muluk-muluk, hanya satu saja kalimatnya adalah 'baik-baik dengan rakyat'. Itu beliau sering sampaikan," ujarnya.

Dudung merasa sangat kehilangan atas meninggalnya almarhum yang telah berjasa pada bangsa dan negara ini, termasuk padanya. "Oh, sakitnya beliau komplikasi sih. Stroke, dan sebagainya. Kita doakan, beliau orang sangat baik. Sangat baik. Mudah-mudahan saya yakinlah, insya Allah kita doakan beliau akan diterima di sisi Allah SWT," bebernya.

Dia menambahkan, rencananya jenazah almarhum bakal dimakamkan di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 1 Juni 2026 dengan lebih dahulu disemayamkan di Kemhan yang akan dilepas oleh Wamenhan. Kemungkinan, Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri proses pemakaman di TMPN Kalibata.

"Saya belum monitor, cuma saya dapat informasi besok akan disemayamkan di Kemhan, pelepasan oleh Wamen, Irupnya Menhan kalau nggak salah. Informasi terkini, Insyaallah mungkin Bapak Presiden akan hadir. Masih satu angkatan dengan beliau. Insyaallah, mudah-mudahan," pungkasnya.

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta menepis isu dirinya diintimidasi TNI. Termasuk dirinya diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat pribadi milik salah seorang pengusaha.

Mama Sinta menegaskan, kedatangannya ke Jakarta murni inisiatif dan biaya pribadi untuk menuntut keadilan atas pencatutan wajahnya tanpa izin dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi. "Itu tidak benar, itu tidak benar. Saya naik pesawat biasa dengan penumpang," ucapnya, Minggu (31/5/2026).

Mama Sinta menambahkan dirinya melakukan perjalanan dari Wanam ke Merauke, lalu membeli tiket pesawat menuju Jayapura hingga tiba di Jakarta secara mandiri. Terkait isu keterlibatan aparat, perempuan berusia 62 tahun ini juga menepis keras adanya ancaman dari pihak militer.

"TNI tidak jemput saya, tidak ada intimidasi. Kenapa kalian yang repot dengan saya? Saya datang ke Jakarta karena harga diri saya," ujarnya.

Mama Sinta meminta publik dan pihak-pihak tertentu untuk tidak mengaitkan urusan pribadinya dengan isu Proyek Strategis Nasional (PSN). Mama Sinta merasa martabatnya sebagai orang tua dan perempuan Papua direndahkan karena wajahnya terus-menerus ditampilkan dalam pemutaran film Pesta Babi tanpa sepengetahuan dan izin darinya.

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi



"Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Dihentikan! Mulai dari hari ini dihentikan! Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu," pintanya.

Untuk menempuh jalur hukum, Mama Sinta didampingi kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay, telah menyambangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat, 29 Mei 2026.

Laporan tersebut telah resmi diterima dengan nomor register LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Pihak penyelenggara film dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Namun, organisasi petani sawit itu mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Lebih lanjut, dia menyebut, industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir, hingga pembeli internasional.

"Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," katanya.

Mansuetus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI.

Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp 3.500 hingga Rp 3.700 per kilogram.

"Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022," papar dia.

Menurut Mansuetus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir.

Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektar kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektar atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya.

Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

"Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri," kata Mansuetus.

Ia menjelaskan, kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi.

TBS diolah menjadi CPO di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya.

Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

"Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani," jelas dia.

Terkait pembentukan DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri," katanya.

Menurut Mansuetus, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

"Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan skema relaksasi penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi eksportir tertentu meski mulai 1 Juni 2026 dana tersebut wajib ditempatkan dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Purbaya mengatakan relaksasi diberikan khususnya kepada eksportir sektor pertambangan migas dan nonmigas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang telah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan.

“Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, eksportir yang telah terikat dalam perjanjian bilateral dengan negara mitra dagang diperbolehkan menempatkan sebagian dana DHE SDA di luar bank Himbara. Namun, terdapat batasan yang harus dipatuhi.

Pemerintah menetapkan porsi penempatan DHE SDA pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30% dari total dana yang wajib ditempatkan di dalam negeri. Sementara itu, jangka waktu penempatan dana di bank non-Himbara dibatasi paling lama tiga bulan.

“Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di Bank Non-Himbara,” tuturnya.

Selain memberikan relaksasi, pemerintah juga menawarkan insentif perpajakan guna mendorong kepatuhan eksportir dalam menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Purbaya menjelaskan, pemerintah menyediakan fasilitas berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler. Bahkan, tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%, tergantung pada jangka waktu penempatan dana.

Purbaya mencontohkan, imbal hasil atau yield dari instrumen obligasi pada umumnya dikenakan pajak sebesar 20%. Namun, dana yang ditempatkan berasal dari DHE SDA, tarif pajak atas instrumen tersebut dapat menjadi nol persen.

“Jadi biasanya kalau dibond, yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrument itu 0 kira-kira gitu,” pungkasnya.