JAKARTA - Setiap usaha besar berawal dari niat sederhana. Hal itu terlihat dari perjalanan Irine Yandi Sandrika, pendiri Warung Irine di Sumengko, Pedukuhan RT 15 RW 06, Wringinanom, Gresik, Jawa Timur. Sejak 2017, Irine merintis warung yang kini ramai pengunjung.

Niat awalnya jelas. Irine ingin mandiri secara ekonomi sekaligus membahagiakan orang tua. Ia juga jeli melihat peluang digital dan memanfaatkan TikTok untuk memperkenalkan warungnya kepada masyarakat luas.

“Saya mulai dari keinginan untuk mandiri dan membahagiakan orang tua. TikTok membantu warung saya dikenal banyak orang,” kata Irine Yandi Sandrika beberapa waktu lalu.

Nama Warung Irine menyimpan makna mendalam tentang ketahanan, inovasi, dan keberanian. Tiga nilai itu yang membuat Irine tetap bertahan dan terus berkembang menghadapi tantangan usaha kuliner.

Inovasi dan Kepuasan Pelanggan Jadi Kunci

Warung Irine berkembang pesat dari usaha di pinggir jalan menjadi bisnis skala besar. Inovasi, media sosial, dan fokus pada kepuasan pelanggan menjadi kunci pertumbuhannya. Irine memastikan seluruh menu dibuat fresh setiap hari dengan bahan segar dan berkualitas.

Menu favorit seperti nasi padang ayam kremes, rendang daging, dan sop buah spesial menjadi andalan. Sop buah bahkan menjadi signature menu warung ini. Buah yang dipakai segar dan premium, disajikan dalam porsi besar dengan harga ekonomis.

Irine menargetkan keluarga lewat kombinasi area playground untuk anak, harga ekonomis, dan menu sehat. Pelanggan kerap memuji varian menu yang banyak dengan harga yang worth it. “Saya kagum dengan ketekunan pemiliknya. Warungnya makin besar tapi rasa dan harganya tetap konsisten,” kata Andi, pelanggan setia Warung Irine. Ruben Onsu Soroti Live TikTok Anak hingga Malam Hari, Hak Asuh Jadi Pertimbangan Serius

Ke depan, Warung Irine tidak menutup kemungkinan menghadirkan menu baru, layanan baru, hingga promosi digital. Irine terus berprogres memperluas tempat demi kenyamanan pelanggan. Anda bisa mengunjungi Warung Irine setiap hari pukul 07.00 sampai 20.45, atau mengikuti akun TikTok WARUNG IRINE dan website resmi sopbuahirene.co.id.

Kami bawa kabel karena tahu pemadaman satu Sumatera dari berita. Bahkan ada orang pada numpang ngecas HP, padahal tidak kenal,

Banda Aceh (ANTARA) - Masyarakat Kota Banda Aceh memenuhi warung kopi (warkop) saat terjadinya pemadaman listrik total untuk mencari penghidupan, mulai dari makan, jaringan internet (WiFi) hingga mengecas alat elektronik masing-masing.

"Tadi saat awal listrik padam saya langsung mencari warung kopi, dan ternyata sudah penuh," kata salah seorang warga saat ditemui di warkop SMEA Lingke, Banda Aceh, Jumat malam.

Sebagai informasi, warung kopi di Banda Aceh rata-rata menggunakan genset, sehingga saat listrik padam mereka tetap buka, dan diserbu masyarakat.

Ke warung kopi, ia ikut membawa kabel untuk mengecas handphone serta barang elektronik lainnya sembari minum kopi dan mencari makanan.

"Kami bawa kabel karena tahu pemadaman satu Sumatera dari berita. Bahkan ada orang pada numpang ngecas HP, padahal tidak kenal," ujarnya.

Menurutnya, jika listrik padam seperti ini, maka masyarakat sudah harus bersiap-siap pengeluaran ekstra, karena aktivitas mereka rata-rata ke warung kopi.

Hal senada juga disampaikan warga Banda Aceh lainnya, Iskandar mengaku baru saja mengelilingi Kota Banda Aceh pasca listrik padam sebelum magrib tadi, dan juga sempat singgah di warkop mencari makanan dan jaringan internet.

"Ini baru pulang dari warung kopi cari makanan, di rumah tidak bisa makan karena lampu mati, nasi juga belum sempat dimasak tadi sore," ujarnya.

Saat kembali dari warkop, ia mengaku hampir semua kedai kopi di Banda Aceh yang hidup lampu atau punya genset penuh. Bahkan, banyak masyarakat tidak dapat kursi lagi, sehingga harus mencari warung lainnya.

"Hampir semua warkop penuh tadi, bahkan di jalan-jalan juga macet, tidak seperti biasanya lah," kata Iskandar.

Sementara itu, salah seorang pengelola Warkop Sirnagalih di kawasan Batoh Banda Aceh, Putra mengatakan, warungnya tidak pernah dipenuhi pelanggan saat malam hari ketika listrik menyala.

"Kalau hidup lampu paling beberapa kursi aja yang penuh. Tapi malam ini semua terisi karena orang-orang perlu listrik," katanya.

Putra mengaku, tidak kaget dengan kondisi ini, karena sudah pengalaman saat bencana hidrometeorologi Aceh akhir November 2025. Di mana, kala itu hampir sebulan Aceh tanpa listrik.

Saat bencana lalu, lanjut dia, omzet warkopnya meningkat signifikan hingga tiga kali lipat, karena orang-orang mencari listrik mulai dari pagi hingga dini hari. Karena sudah punya pengalaman, mereka telah mempersiapkan segalanya jika sewaktu-waktu kondisi itu kembali terjadi.

"Makanya, pascabencana kemarin kita langsung beli genset untuk jaga-jaga mati listrik lagi. Dan tadi kami sudah siap, warkop tetap buka seperti biasa," ujar Putra.

Terpisah, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan, aliran listrik di provinsi tersebut mengalami pemadaman total akibat adanya gangguan pada sistem suplai listrik.

"Kami saat ini terus berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk memastikan terkait penyebab dari gangguan suplai listrik di Aceh," kata Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN UID Aceh Lukman Hakim.

Ia menjelaskan, untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut, PLN mengerahkan ratusan personel yang bekerja non-stop.

"Saat ini tim terus bekerja maksimal di lapangan guna menormalkan kembali aliran listrik," kata Lukman Hakim.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - QRIS BRI kini menjadi andalan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari, bahkan untuk pembelian gorengan seharga Rp2.000 di warung kelontong pinggir jalan. Kehadiran sistem pembayaran digital ini mulai mengubah kebiasaan warga yang sebelumnya bergantung pada uang tunai.

Salah satu pengguna QRIS BRI adalah Suyami, pemilik warung kelontong di kawasan Kebon Sirih, Jakarta. Dari balik tokonya, dia melayani pembeli kebutuhan harian mulai dari minyak goreng, sabun, rokok, hingga gorengan.

Kini hampir seluruh transaksi di warung miliknya dilakukan secara digital menggunakan QRIS BRI. Menurut dia, pembeli lebih memilih pembayaran lewat ponsel dibanding menggunakan uang tunai.

“Sekarang sudah enggak perlu ribet, hampir semua pembeli memakai QRIS untuk pembayaran,” kata Suyami kepada iNews.id.

Baca Juga

QRIS BRI Makin Merakyat, Pedagang Bubur Ayam Kini Tak Ribet Cari Kembalian

Kehadiran QRIS BRI membuat aktivitas jual beli menjadi lebih praktis. Suyami mengaku tidak lagi direpotkan dengan menyediakan uang kembalian untuk pelanggan.

Dia bahkan menyebut banyak pembeli menggunakan QRIS hanya untuk membeli satu gorengan. Nilai transaksi kecil tidak lagi menjadi hambatan dalam pembayaran digital.

Baca Juga

Waspada Modus Penipuan, BRI Pastikan Pengajuan KUR Tak Ditawarkan Secara Online

“Pembeli saya rata-rata karyawan mas. Jadi mereka lebih banyak menggunakan handphone kalau belanja,” lanjutnya.

Fenomena ini juga dirasakan para pelanggan. Salah satunya Dimas, seorang pekerja kantoran di kawasan Kebon Sirih yang kini hampir tidak pernah membawa uang tunai.

Baca Juga

KUR BRI Ubah Salad Umma Jadi Ladang Belajar Mahasiswa, Anak Kampus Turun ke Bazar

Menurut dia, penggunaan QRIS membuat transaksi lebih transparan dan praktis. Pembeli juga tidak perlu menerima kembalian berupa permen seperti yang sering terjadi pada transaksi tunai.

“Lebih simple, lebih jujur. Kayaknya saya jarang banget megang uang cash sekarang. Semua pedagang di sini sudah menggunakan QRIS,” ujarnya.

Baca Juga

Dari Jual Mobil saat Pandemi, Salad Umma Tembus Pesanan Kementerian Berkat KUR BRI

Transaksi Digital BRI Melejit

Direktur Information Technology BRI, Saladin D. Effendi, mengatakan fitur QRIS Tap dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan transaksi cepat dan efisien.

“Dengan QRIS Tap, pengguna transportasi publik tidak perlu lagi membawa kartu fisik. Cukup menggunakan super apps BRImo yang telah mendukung fitur QRIS Tap, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dengan mendekatkan smartphone ke perangkat pembayaran. Cara ini tidak hanya membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi nasabah dalam bertransaksi,” ujarnya.

Pertumbuhan layanan digital BRI juga menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang Triwulan I 2026. Berdasarkan unggahan Instagram BRI pada 17 Mei 2026, perusahaan membukukan laba bersih Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen secara tahunan.

Jumlah pengguna BRImo kini mencapai 47,8 juta pengguna atau naik 18,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi BRImo juga melonjak menjadi Rp2.042,2 triliun, tumbuh 29,4 persen secara tahunan.

Di sektor merchant, BRI tercatat memiliki 323,7 ribu merchant pengguna layanan digital dengan volume transaksi mencapai Rp67,9 triliun. Sementara layanan QRIS BRI mencatat transaksi Rp30,5 triliun atau meningkat 76 persen dibanding periode sebelumnya.

Lonjakan tersebut memperlihatkan transaksi digital semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari pusat perbelanjaan modern hingga warung kecil pinggir jalan, QRIS BRI kini digunakan hampir di semua aktivitas transaksi harian.

Editor: Reynaldi Hermawan

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memimpin pembongkaran sekitar 50 bangunan liar (bangli) di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Prof Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Dedi Mulyadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan taman di kawasan tersebut agar kembali rapi dan nyaman digunakan masyarakat.

“Jadi kita mengembalikan fungsi-fungsi seluruh area sesuai fungsinya. Trotoar sesuai fungsi, taman sesuai fungsinya yang hampir 35 tahun dibangun tapi tidak difungsikan,” katanya.

Menurut dia, keberadaan bangunan liar juga dikeluhkan pihak Poltekkes Kemenkes Bandung karena mengganggu akses keluar masuk kampus.

“Ini keluhan dari Poltekkes, mereka tertutup. Bahkan kalau mau keluar mereka nggak bisa, keburu digembok oleh yang jualan,” ujarnya.

Saat proses penertiban berlangsung, petugas turut menemukan minuman keras di salah satu warung yang dibongkar.

“Di sini, di warung penjual minuman keras, hampir satu box mobil ditemukan,” tuturnya.

Meski dilakukan pembongkaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan uang kompensasi kepada para pedagang untuk kebutuhan hidup sementara.

“Yang jelas mereka selama sebulan cukup buat makan di rumah,” ucapnya.

Terkait relokasi pedagang, dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung karena lahan tersebut merupakan aset milik pemkot.

“Kita cari dengan Pemkot ya. Kalau persoalan penempatan kan kewenangan Pemkot, ini asetnya Pemkot. Setelah ini kita carikan solusi, yang penting mereka pulang ke rumah, buat bekel sebulan cukup dulu,” katanya.

Dia juga menegaskan, penataan kawasan akan terus dilakukan agar wajah Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat terlihat lebih bersih, rapi, dan indah tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Nanti setelah itu kita diskusi apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana caranya ibu kota Provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih, rapih, dan indah, dan ekonomi masyarakat berjalan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - BukuWarung, platform penyedia solusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyatakan layanan keuangan BukuAgen telah menjangkau lebih dari 250 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Director of Sales BukuWarung Adi Harlim mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional,” kata Adi berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut BukuWarung tengah berupaya mempercepat perputaran uang di tingkat komunitas dengan memberdayakan pelaku usaha guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurut dia, Indonesia Timur menjadi wilayah dengan pertumbuhan penggunaan layanan BukuAgen yang paling cepat dibandingkan kawasan lain.

Sepanjang 2025, BukuAgen membantu lebih dari 250 ribu UMKM mencatatkan lebih dari 61 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp41,1 triliun.

Selain itu, total pendapatan pelaku usaha yang tergabung sebagai agen BukuAgen tercatat melampaui Rp500 miliar.

“Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan platform, tetapi juga menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran nyata sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Adi.

BukuAgen Roadshow 2026 di Makassar diikuti ratusan pelaku UMKM dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, BukuWarung juga memberikan edukasi keamanan transaksi kepada merchant, termasuk perlindungan akun, identifikasi potensi penipuan, serta penerapan praktik transaksi aman.

Brand and Community Manager BukuWarung Riyan Prayugo mengatakan keamanan transaksi menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

“Transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para merchant dalam bertransaksi,” ucap Riyan.

Selain layanan BukuAgen, BukuWarung juga menyediakan layanan BukuModal dan BukuSimpan untuk mendukung ekosistem pembiayaan serta pengelolaan arus kas pelaku UMKM

Head of Region Eastern Indonesia Merchant Success BukuWarung Tommy Setiawan mengatakan BukuSimpan dihadirkan untuk membantu pelaku usaha mengelola arus kas secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Melalui BukuSimpan, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan tanpa biaya administrasi bulanan, bunga hingga 3 persen per tahun, serta biaya transfer yang lebih efisien.

BukuWarung juga menghadirkan komunitas Laskar Agen Juara sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan bagi para merchant, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

BukuWarung terus memperkuat peran pelaku UMKM sebagai penggerak inklusi keuangan melalui platform terintegrasi. Lewat solusi BukuAgen, pelaku usaha kini tidak hanya menjalankan bisnisnya, tetapi juga menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat sekitar, mulai dari tarik tunai, menabung, hingga pengecekan saldo.

BukuWarung menyebutkan bahwa layanan BukuAgen telah menjangkau lebih dari 250.000 agen di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan tercepat terjadi di kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan dalam ajang BukuAgen Roadshow 2026 di Makassar.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional," kata Director of Sales (Merchant Success & Retail) BukuWarung, Adi Harlim.

Sepanjang 2025, lebih dari 250 ribu UMKM pengguna BukuAgen mencatatkan lebih dari 61 juta transaksi, dengan total nilai mencapai Rp41,1 triliun. Pendapatan seluruh agen bahkan melampaui Rp500 miliar.

"Angka ini menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran nyata sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia," ujar Adi.

Salah satu agen berprestasi, Baso Aris Triwardana dari Gowa, berhasil mengembangkan usahanya dari jual pulsa menjadi empat outlet bisnis.

"Sejak bergabung dengan BukuAgen, usaha saya berkembang hingga memiliki empat outlet, dengan sekitar 30% keuntungan berasal dari layanan agen pembayaran," kata Aris.

BukuWarung menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dengan edukasi perlindungan akun dan pencegahan penipuan. Brand & Community Manager, Riyan Prayugo menegaskan pentingnya keamanan data.

"Transaksi yang aman akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memberikan rasa nyaman bagi merchant," ujarnya.

Selain BukuAgen, BukuWarung juga menghadirkan solusi lain seperti BukuModal untuk pembiayaan usaha serta BukuSimpan sebagai rekening utama bagi merchant.

"BukuSimpan hadir untuk membantu merchant mengelola arus kas secara lebih terstruktur dan terintegrasi," kata Head of Region Eastern Indonesia, Tommy Setiawan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, BukuWarung membentuk komunitas Laskar Agen Juara di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Komunitas ini menjadi wadah kolaborasi dan pembelajaran bagi para agen.

"Komunitas ini menjadi tempat bagi juragan untuk belajar, berkembang, dan memperluas usaha bersama," ujar Brand & Community Specialist, Selvy A. Putri.

Dengan ekosistem terintegrasi dan pendekatan berbasis komunitas, BukuWarung menargetkan peningkatan inklusi keuangan sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Langkah ini mempertegas peran UMKM sebagai motor utama ekonomi Indonesia, tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Magelang Edi Wasono mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berbelanja di warung.

Kewajiban ini merupakan implementasi program Blonjo Warung Tonggo untuk membantu perekonomian pelaku UMKM.

Instruksi ini tertuang dalam surat edaran nomor B/500.3.1/272/21/2026 per tanggal 14 April 2026.

Ketentuan warung yang harus dibeli dagangannya ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Magelang sebagai berikut.

• Lokasi warung: Warung yang dapat diusulkan meliputi warung di sekitar tempat tinggal PNS atau kantor PNS terkait
• Jumlah warung: Setiap PNS mengusulkan tiga-lima warung
• Jenis warung: warung kelontong/sembako; warung makan/minum siap saji; warung peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan warung sayuran dan buah-buahan
• Kriteria warung: pemilik warung memiliki KTP Kabupaten Magelang; lokasi warung di Kabupaten Magelang; warung sudah berjalan minimal dua tahun dan diutamakan pemilik warung masuk dalam desil 1 atau 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Edi menjelaskan, kewajiban ini sebagai langkah antisipasi menjamurnya ritel modern di Kabupaten Magelang.

"Kami juga mengantisipasi banyaknya pasar modern di Kabupaten Magelang," ujar Edi dikutip dari Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Namun, warung yang disasar harus memiliki barcode QRIS Bank Bapas 69 untuk pembayaran yang merupakan milik Pemkab Magelang dan terverifikasi.

Bila PNS berdomisili di luar Kabupaten Magelang maka pilot project Blonjo Warung Tonggo akan memverifikasi lebih lanjut dimana warung sekitar yang bisa masuk dalam program ini.

"Bagi warung yang belum punya barcode, akan disediakan Bapas. Kalau sudah ada (barcode dari bank lain), tetap bisa," ucap Edi.

Pakai uang tukin

Edi menerangkan jika uang untuk dibelanjakan PNS Pemkab Magelang ke warung berasal dari tunjangan kinerja (tukin) atau dikenal saat ini sebagai tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Besaran uang yang dibelanjakan nantinya ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magelang.

"Angkanya berapa, silakan koordinasi ke BKPSDM," ujar Edi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Magelang Ari Handoko menjelaskan pihaknya belum membahas hal ini untuk menetukan porsi uang TPP yang akan dibelanjakan PNS dalam program Blonjo Warung Tonggo.

"Kok, belum dibahas, nggih," jelas Ari.

Porsi kredit UMKM rendah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun, dan Pengawasan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Asep Iskandar menjelaskan jika porsi kredit UMKM masih rendah.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti sektor UMKM belum sepenuhnya terjangkau layanan jasa keuangan.

Lalu, pelaku UMKM memiliki keterbatasan menyoal pemanfaatan teknologi, ditambah ketiadaan agunan bila hendak mengajukan kredit untuk mengembangkan usaha.

Padahal kontribusi UMKM ke perekonomian nasional mencapai 60 persen daro total produk domestik bruto (PDB).

"Melihat kontribusi yang sangat besar ini tentunya kita harus bisa sama-sama berkontribusi dengan baik kepada industri UMKM ini, baik dari pelaku semua pelaku maupun dari sisi regulator atau OJK," jelas Asep, Kamis (16/4/2026).

OJK berusaha mendorong perusahaan penjaminan menjawab tantangan keterbatasan agunan yang menjadi hambatan bagi pelaku UMKM berkembang.

"Peran perusahaan penjaminan dalam rangka menunjang UMKM itu ada tiga, yaitu bisa meningkatkan ketertarikan atau attractiveness dari UMKM bagi sektor pembiayaan, akses terhadap lembaga pembiayaan di mana dengan bantuan perusahaan penjaminan aksesnya semakin dibuka atau ditingkatkan. Kemudian untuk membangun kapasitas tata kelola dan manajemen risiko pada sektor UMKM," tutur Asep.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Toko Ritel Modern Kian Marak, Pemkab Magelang Wajibkan PNS Belanja di Warung" dan "Kredit UMKM Baru 18,42 Persen, OJK Dorong Peran Industri Penjaminan"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PALEMBANG, iNews.id - Kisah inspiratif datang dari BRIlink Agen milik Miya (42) yang terletak di Jalan Kapten Robani Kadir, Lorong Sidomulyo 2, RT 15/4, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Dia merupakan pemilik BRIlink Agen yang berdiri sejak Agustus 2017 sampai sekarang . Sebelumnya, Miya mengaku pernah bekerja bersama suami Sopiyan (47) di sebuah perusahan di Kota Batam yang akhirnya tutup. Kemudian dia pulang ke Kota Palembang, lalu membuka sebuah warung sembako.

Baru beberapa tahun di Kota Palembang, datang perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menawarkan menjadi BRIlink Agen, awalnya Miya sempat takut karena belum pernah berhubungan dengan pihak Bank.

"Namun, merasa ada yang kurang hanya mengurus jualan toko sembako, sehingga berkonsultasi sama suami apakah akan mengambil tawaran BRIlink Agen tersebut. Akhirnya tidak apalah saya ambil untuk menambah pekerjaan saya di rumah, akhirnya suami mengizinkan," kata Miya diwawancarai langsung, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga

Gelar RUPST, BRI Tetapkan Pembagian Dividen Tunai Rp52,1 Triliun

Miya menyatakan dirinya memiliki empat unit mesin EDC dan juga memilki dua cabang BRIlink Agen yang ada di Talang Putri dan Plaju samping Bank BRI unit Plaju, "Jika digabungkan semuanya transaksi dalam satu bulan bisa mencapai 3.000 transaksi dan seharinya bisa mencapai 100 transaksi," ujarnya.

Transaksi yang sering dilayaninya seperti Tarik Tunai, Transfer Sesama Bank dan Antar Bank, Pembayaran Listrik, PDAM, pengisian E-Wallet, hingga pembayaran SKCK. "Pengguna layanan banyaknya dari masyarakat umum namun dari UMKM juga ada," ucapnya.

Awalnya menjadi BRIlink Agen itu, kata Miya, didasarkan pada kenekatan dan kemauan walaupun terdapat rasa takut juga. "Alhamdulillah hasilnya bisa menjadi sebesar ini," tuturnya.

Selain itu, Miya mengaku senang bisa melayani masyarakat, bisa saling mengenal, sehingga hubungan sosial menjadi lebih luas. Menurutnya, setelah menjadi BRIlink Agen, usahanya menjadi maju dan berkembang hingga besar, yang dulunya hanya warung atau toko kecil semi permanen dan mengontrak sekarang sudah menjadi gedung dan kini sudah menjadi milik pribadi sendiri.

"Perubahan jauh sekali, yang mana dulu hidup pas-pasan sekarang Alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Bisa membangun rumah gedung dua lantai, membeli tempat usaha yang sebelumnya dikontrak, membeli tanah, kendaraan, dan investasi lainnya," katanya.

BRI melalui BRIlink dinilainya berperan sungguh luar biasa, terutama bisa membantu melayani masyarakat.

Pengalaman menarik lainnya saat melayani masyarakat juga turut dialami Miya. Terkadang nasabah berkeluh kesah dan dirinya kerap langsung merespon.

Dia mengaku bertemu dengan beragam nasabah. Tak sedikit sari mereka lucu, bersikap dingin, ataupun seru. Namun, karena sudah rutinitas Miya untuk bertemu mereka, sehingga hal tersebut baginya sudah biasa.

"Ada pada saat ramai antrian mau transaksi tempat kita, saya siapkan minuman, permen, kursi, untuk mereka antrian menunggu, kalau ada membawa anak saya beri es krim, makanan ringan," katanya.

Dia menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan kejujuran sama masyarakat. "Kita membangun pondasi jujur kepada masyarakat, kita bangun komunikasi baik, harus ramah dan admin ada diskon, apalagi ditempat saya sering transaksi 50 juta keatas, pelayanan kita jaga jangan sampai nasabah kita kecewa," tuturnya.

BRI juga mendukung dengan memberikan banner, agar memudahkan masyarakat melihat lokasi. Selain itu, juga mengadakan kegiatan gathering, serta agenda pertemuan.

"Tanpa dukungan suami juga saya tidak mungkin seperti saat ini, dan suami juga selalu membantu untuk membesarkan toko dan BRIlink Agen kami," ucapnya. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang kaki lima terkait dugaan penurunan omzet warung kelontong hingga penutupan pasar tradisional akibat ekspansi ritel modern Indomaret—Alfamart Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebelumnya telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.

Budi menjelaskan kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya telah berjalan melalui skema kemitraan yang diterapkan sejak 2015.

“Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok toko kelontong. Kan sudah jalan dari tahun 2015. Nah itu pembinaan terus dilakukan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menambahkan, pola kemitraan tersebut kini tidak hanya sebatas kerja sama pasokan barang dari distributor ritel modern kepada toko kelontong. Menurutnya, ritel modern juga memberikan pembinaan yang lebih luas, mulai dari manajemen usaha hingga penataan tampilan produk di toko.

“Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus,” ujarnya.

Dia menilai keluhan terkait penurunan omzet warung kelontong belum tentu disebabkan langsung oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, selama ini program kemitraan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Saya pikir ini ya, karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu,” terangnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut ekspansi agresif ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan berdampak pada menurunnya omzet hingga memicu kebangkrutan sejumlah warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jumlah warung kelontong di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan.

Ali menjelaskan, saat aturan tersebut mulai diberlakukan, jumlah warung kelontong di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 6,1 juta unit. Namun, pada 2015 jumlahnya menyusut menjadi sekitar 5,1 juta unit. Dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan berhenti beroperasi.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap warung kelontong semakin besar setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga memungkinkan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern yang memiliki izin resmi disebut telah mencapai sekitar 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Untuk itu, APKLI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Namun demikian, Ferry mengakui kehadiran ritel modern juga memberikan kontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

BELAKANGAN ini, wacana pembatasan ritel modern kembali menghangat. Narasinya terdengar akrab: warung rakyat terdesak, kapital besar makin menggurita, negara perlu turun tangan sebelum semuanya terlambat. Dua nama hampir selalu muncul dalam percakapan: Indomaret dan Alfamart.

Nada diskusinya sering kali bukan lagi analitis, melainkan emosional. Seolah-olah setiap gerai baru yang berdiri adalah satu paku tambahan di peti mati ekonomi rakyat kecil. Pertanyaannya: benarkah kita sedang menghadapi kegagalan pasar? Atau kita hanya sedang menyaksikan perubahan preferensi konsumen yang tidak nyaman bagi sebagian pelaku usaha?

Antara Monopoli dan Kenyamanan

Dalam teori ekonomi industri, monopoli berarti satu pelaku menguasai pasar sedemikian rupa sehingga mampu mengendalikan harga dan menutup pintu bagi pesaing. Struktur ritel modern Indonesia tidak sesederhana itu. Lebih tepat disebut oligopoli berbasis skala: beberapa pemain besar dengan jaringan logistik luas dan sistem manajemen terintegrasi.

Skala memberi efisiensi. Distribusi terpusat menurunkan biaya per unit. Sistem inventori real-time mengurangi kehilangan barang. Volume pembelian besar meningkatkan daya tawar terhadap pemasok. Apakah itu salah? Tidak otomatis.

Di sisi lain, konsumen tidak bangun pagi dengan niat mematikan warung tetangga. Mereka hanya ingin tempat belanja yang terang, bersih, harga jelas, stok lengkap, dan pembayaran digital yang tidak ribet. Dalam istilah ekonomi kesejahteraan, ini disebut peningkatan consumer surplus. Dalam bahasa sehari-hari: ingin hidup sedikit lebih nyaman.

Jika kebijakan publik membatasi ritel modern demi melindungi produsen tradisional, maka secara implisit kita sedang memindahkan beban biaya ke konsumen. Itu boleh saja sebagai pilihan politik, tetapi sebaiknya diakui secara jujur.

Contestable Market atau Oligopoli Skala?

Ada dua konsep yang sering dipakai dalam analisis struktur pasar. Pertama, contestable market: pasar tetap kompetitif selama ancaman masuk pemain baru realistis. Kedua, natural oligopoly: ketika skala dan biaya tetap besar membuat hanya sedikit pemain yang efisien.

Ritel modern Indonesia cenderung mendekati model kedua. Jaringan logistik nasional, sistem IT, dan konsolidasi pembelian menciptakan economies of scale yang tidak mudah ditiru. Namun, pasar ini belum sepenuhnya tertutup. Jika benar-benar tertutup, warung tradisional seharusnya sudah punah. Faktanya, tidak.

Warung yang Tidak Mau Mati

Di banyak tempat, warung tetap bertahan. Bahkan berkembang. Tanpa subsidi. Tanpa proteksi. Tanpa pelatihan manajemen bersertifikat. Apa rahasianya? Relasi.

Relasi dengan pelanggan yang dibangun bertahun-tahun. Relasi dengan pemasok yang datang menawarkan barang. Barang yang cocok diambil, yang tidak cocok ditolak. Harga normal. Tidak perlu diskon dramatis. Tidak perlu promosi berlebihan.

Dalam ekonomi kelembagaan, ini disebut social capital dan trust-based transaction. Kepercayaan menurunkan biaya transaksi. Kepercayaan mempercepat perputaran stok. Kepercayaan menciptakan posisi tawar.

Minimarket bekerja dengan sistem dan standardisasi. Warung bekerja dengan fleksibilitas dan kedekatan sosial. Keduanya adalah bentuk organisasi ekonomi yang sah.

Kegagalan Adaptasi atau Kegagalan Pasar?

Banyak warung yang kalah bukan karena ritel modern jahat, tetapi karena manajemen yang lemah: margin tidak dihitung, stok mati menumpuk, uang usaha bercampur dengan kebutuhan rumah tangga, piutang pelanggan tidak terkendali. Ini bukan kegagalan pasar. Ini kegagalan adaptasi.

Tentu, tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang sama. Tetapi solusi atas ketertinggalan manajerial bukanlah menurunkan standar persaingan. Menurunkan standar agar semua merasa aman mungkin menenangkan emosi, tetapi tidak menaikkan produktivitas nasional.

Emosi dan Kecemburuan

Perlu diakui, keberhasilan ritel modern memang luar biasa. Gerai rapi, sistem tertata, ekspansi cepat. Dalam ruang publik yang penuh ketimpangan, keberhasilan semacam itu mudah memicu kecemburuan. Tetapi kecemburuan bukan kategori analisis ekonomi.

Jika konsumen secara rasional memilih layanan yang lebih nyaman, maka tugas kebijakan publik bukan menghentikan kenyamanan itu, melainkan memastikan bahwa pelaku usaha kecil memiliki peluang meningkatkan kapasitasnya. Menghambat yang efisien demi melindungi yang belum efisien berisiko menciptakan ekonomi yang stagnan—terlihat adil di permukaan, tetapi rapuh dalam jangka panjang.

Negara: Memfasilitasi atau Mengelola?

Peran negara menjadi kunci. Negara dapat memilih untuk membatasi ekspansi ritel modern melalui zonasi ketat atau pembatasan gerai. Atau negara dapat memilih jalur yang lebih sulit: meningkatkan literasi manajerial, memfasilitasi konsolidasi pembelian warung, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong digitalisasi UMKM.

Pilihan pertama lebih cepat dan populer. Pilihan kedua lebih sunyi dan menuntut kesabaran. Tetapi jika tujuan kita adalah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang, pilihan kedua lebih konsisten dengan logika pembangunan.

Menarik Napas Sebelum Marah

Perubahan struktur ekonomi selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Setiap modernisasi pasti ada yang tertinggal. Namun, sebelum kita menyimpulkan bahwa ritel modern adalah musuh rakyat, ada baiknya kita menarik napas.

Apakah yang kita hadapi benar-benar monopoli? Apakah pasar benar-benar tertutup? Ataukah sebagian dari kita hanya belum sempat beradaptasi?

Warung tidak otomatis mati karena ada pendingin ruangan di seberang jalan. Warung mati ketika berhenti belajar. Seperti kita tahu, belajar itu lebih sulit daripada menyalahkan.

Barangkali yang dibutuhkan bukanlah pembatasan yang tergesa-gesa, melainkan kedewasaan kolektif untuk melihat pasar dengan kepala dingin. Emosi boleh ada—ia manusiawi. Tetapi kebijakan publik memerlukan disiplin rasional.

Karena pada akhirnya, konsumen juga rakyat. Dan rakyat, tampaknya, sedang ingin naik kelas. Sayang, ruang kelasnya banyak yang bocor akibat pengurangan anggaran besar-besaran.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jutaan warung kelontong dan ribuan pasar tradisional tutup setelah ekspansi ritel modern masuk hingga desa.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pada 2007. Saat itu jumlah warung kelontong tercatat 6,1 juta unit.

Delapan tahun setelah aturan itu berjalan, jumlah warung menyusut. Pada 2015, jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Sebanyak 3.500 pasar tradisional juga tutup pada periode yang sama.

"Berjalan pelaksanaan perpres ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta di seluruh Tanah Air," ujarnya saat konferensi pers di Kemenkop, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Penurunan berlanjut setelah pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi September 2015. Kebijakan tersebut melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk desa.

Sejak kebijakan itu terbit, ritel modern makin masif masuk ke kampung dan kawasan perdesaan. Pada 2025, jumlah warung kelontong tersisa sekitar 3,9 juta unit.

Data tersebut menunjukkan penurunan sekitar 2,2 juta warung kelontong sejak 2007 hingga 2025. Jumlah ritel modern berizin resmi saat ini mencapai sekitar 42.000 gerai.

"Untuk itu di kesempatan saya sebagai Ketua Umum hari ini juga menyampaikan kepada Pak Menteri mohon ditinjau kembali Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 dan paket kebijakan September 2015," ucapnya.

Ali menilai ekspansi ritel modern ke desa berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Warga desa yang berbelanja di gerai ritel modern membuat uang belanja mengalir ke kantor pusat di kota besar.

"Kita tidak bermusuhan dengan retail modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa," tukasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Magelang, Jawa Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi Ambar Pertiwiningrum menyampaikan keberadaan koperasi desa merah putih (KDMP) tidak akan mematikan usaha kecil maupun warung tradisional di desa-desa.

Menurut dia, koperasi tersebut justru diarahkan untuk memperkuat permodalan dan mendorong pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa.

"KDMP tidak akan mematikan usaha kecil, tidak akan mematikan warung-warung kecil. Bahkan warung kecil milik warga yang ber-KTP desa tersebut akan menjadi anggota koperasi," katanya seusai meninjau KDMP Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Selasa.

Menurut dia, pembentukan KDMP telah dikoordinasikan di tingkat pusat.

Dalam satuan tugas (satgas) yang dibentuk, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian.

Ia menuturkan pelibatan lintas kementerian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek, termasuk perizinan dan dukungan sektor pertanian serta tata ruang, berjalan sesuai ketentuan.

Ambar mengatakan warung kecil dan pelaku usaha mikro di desa justru akan menjadi bagian penting dalam pengembangan KDMP.

Dengan menjadi anggota koperasi, mereka dapat mengakses berbagai fasilitas, termasuk dukungan permodalan.

"Nanti, kalau warung-warung kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, syaratnya cukup menjadi anggota koperasi. Di dalam koperasi itu ada unit simpan pinjam yang memang ditujukan untuk mengembangkan ekonomi produktif," katanya.

Ia menyampaikan unit simpan pinjam tersebut diharapkan menjadi instrumen pembiayaan yang mudah diakses masyarakat desa, sehingga pelaku usaha kecil tidak lagi kesulitan memperoleh tambahan modal untuk memperluas usaha.

"Dengan skema tersebut, KDMP diproyeksikan menjadi wadah penguatan ekonomi desa berbasis keanggotaan, bukan sebagai pesaing usaha kecil yang sudah ada. Pemerintah menekankan bahwa prinsip utama koperasi adalah gotong royong dan pemberdayaan anggota, termasuk warung-warung kecil di desa," katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026