JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tersangka Silmy Karim masih menerima aliran dana hasil pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Uang tersebut diduga telah diterimanya sejak menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 2023.

"Tapi kemudian sejak Wamen pun juga beliau (Silmy Karim) mengetahui ada jatah-jatah seperti itu dan tetap melakukan proses-proses itu," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, KPK masih menelusuri total uang yang diterima Silmy dari praktik tersebut. Sejauh ini, penyidik menemukan Silmy menerima jatah sebesar Rp100 juta setiap pekan. KPK juga mendalami penggunaan uang yang diterimanya.

"Nah apakah nanti total berapa itu yang sedang didalami oleh tim penyidik. Terus kemudian penggunaannya untuk apa itu juga nanti kita akan tahu. Kan orangnya baru juga hadir, baru terakhir semalam kan," lanjut Taufik.

Perkara Korupsi Pemerasan Izin Tinggal

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dan tujuh orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari penyelidikan itu, KPK menemukan pemerasan dilakukan Silmy Karim saat dirinya mulai menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 silam. Adapun pemerasan itu dilakukannya melalui Jaya Saputra (JS) yang saat itu menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal.

Perintah itu kemudian dijalankan Jaya yang kemudian kembali memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Baru Setyaji (TBS) yang merupakan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra untuk setiap pengurusan izin tinggal. Baik Bagus dan Tessar kemudian menjalankan praktik itu dengan modus 'setiap klik ada harganya'.

8 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pembelian rumah menggunakan kepingan emas oleh salah seorang anak buah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Sosok tersebut juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan temuan itu berawal dari penanganan kasus dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025. Perkara tersebut menjadi salah satu pintu masuk terungkapnya kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang saat ini tengah diusut.

"Ketika perkara RPTKA di Kemnaker ditangani KPK pada tahun 2025, para pihak diduga panik dan segera menarik sejumlah uang dari rekening-rekening (nominee) tersebut," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, uang yang ditarik secara bertahap itu kemudian digunakan untuk membeli emas. Dalam penelusuran KPK, emas tersebut bahkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi pembelian rumah. "Bahkan saat membeli rumah, pembayarannya dilakukan menggunakan kepingan emas," ujar dia.

Setyo menilai pembayaran serupa tak lazim dilakukan dalam pembelian aset tidak bergerak. Menurutnya, pembelian aset tidak bergerak lebih lazim menggunakan transfer perbankan. "Padahal lazimnya transaksi pembelian aset tidak bergerak dilakukan menggunakan rupiah melalui transfer bank dan mekanisme perbankan lainnya," lanjut Setyo.

Lalu Siapa Sosok Anak Buah Itu?

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu tak menyebutkan secara gamblang identitas anak buah tersebut. Namun, ia mengungkap KPK menyita sejumlah sertifikat rumah dari salah satu tersangka.

Lihat video: Bukan Uang Tunai, Suap Kasus Wamen Imipas Silmy Karim Pakai Kepingan Logam Emas!



Dalam konferensi pers terungkap, Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Ahli ITAS atau Staf Kasubdit Izin Tinggal merupakan tersangka yang dari penguasaannya disita tiga bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta. "Lihat yang tadi dari delapan (tersangka) siapa (yang disita) ada sertifikat rumahnya di situ," ujar Asep.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dan tujuh orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari penyelidikan itu, KPK menemukan pemerasan dilakukan Silmy Karim saat dirinya mulai menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023. Adapun pemerasan itu dilakukannya melalui Jaya Saputra (JS) yang saat itu menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal.

Perintah itu kemudian dijalankan Jaya yang kemudian kembali memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Baru Setyaji (TBS) yang merupakan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra untuk setiap pengurusan izin tinggal. Baik Bagus dan Tessar kemudian menjalankan praktik itu dengan modus 'setiap klik ada harganya'.

8 tersangka dalam kasus ini di antaranya:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST)

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Silmy Karim sebagai Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Silmy telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

"Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sebelumnya, Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Prasetyo.

Prasetyo pun memastikan bahwa proses hukum tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto kepada setiap pejabat pemerintahan untuk senantiasa berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban.

"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," tegasnya.

JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII Novita Hardini mengingatkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana agar tidak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan foreign. Kementerian Pariwisata diminta berani memetakan posisi daya saing Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan Novita Hardini saat Rapat Kerja di Gedung Senayan, Jakarta. "Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," tegas Novita, Kamis (4/6/2026).

Oleh karena itu, Novita mendesak agar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kementerian wajib menyuguhkan data komparatif dengan negara-negara kompetitor tetangga. Hal ini krusial agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian (output) yang terukur, dan tidak sekadar habis untuk kegiatan promosi rutin.

Guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita Hardini menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan. Pertama, Akselerasi Konektivitas Udara (Air Connectivity): Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah.

Novita mencontohkan perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung menuju Manado, atau ke Kediri untuk kemudian menyokong destinasi di wilayah daerah pilihannya (Dapil), Trenggalek. Tanpa adanya konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan menumpuk di titik-titik tertentu saja.

Lihat video: Kementerian Pariwisata Luncurkan "Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)"



Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini. Komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, seringkali menemui jalan buntu. Kementerian Pariwisata dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat.

Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke Daerah demi PAD: Para kepala daerah pada dasarnya sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal. Namun, pemerintah pusat harus memberikan timbal balik berupa keluwesan atau kewenangan bagi daerah untuk membuka pos-pos pemasukan baru khususnya dari sektor pariwisata guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Legislator fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII ini mengajak Menteri Pariwisata untuk berkaca pada kesuksesan Dubai. Negara yang awalnya sangat bergantung pada minyak bumi tersebut kini mampu mencetak pendapatan luar biasa melalui sektor pariwisata yang digenjot secara mati-matian oleh pemerintahnya, tanpa hanya mengandalkan tarikan pajak dari rakyat.

"Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat tantangan dari aksi jual di pasar ketika ingin memenuhi kewajiban free float.

Dalam regulasi terbaru, BEI mengatur bagi emiten dengan market cap kurang dari Rp5 triliun, wajib memenuhi saham free float 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan 15% paling lambat pada 31 Maret 2028. Emiten yang sudah memiliki free float 12,5%-15%, wajib memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun wajib melakukan pemenuhan saham free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Februari 2026 masih terdapat 267 emiten yang belum memiliki free float 15%. Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya merupakan emiten besar dengan kontribusi 90% terhadap total market cap.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa keputusan memberikan waktu pelonggaran tenggat waktu penyesuaian free float masih terlalu dini. Walau IHSG telah terpangkas lebih dari 30% sejak awal tahun, menurutnya masih ada waktu bagi emiten untuk memenuhi batas free float.

"Mungkin sekarang terlalu dini untuk kita putuskan karena masih ada 10 bulan, kita masih on the track bekerja bersama dengan asosiasi, maupun langsung dengan emiten tertentu untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan itu," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan aspek serapan pasar. Untuk itu, BEI berencana melakukan roadshow untuk "menjajakan" saham-saham Indonesia kepada para investor.

"Kita sudah merencanakan untuk melakukan yang namanya roadshow, untuk menarik demand side, baik di internal domestik kita, maupun ke luar negeri. Kami sudah bertemu dengan beberapa stock exchanges di luar, untuk kita bisa kerja sama, termasuk dari sisi brokerage firm asing untuk kita bisa memperkenalkan perusahaan tercatat kita ke mereka sehingga bisa menarik investor," jelas Nyoman.

Sebelumnya, Direktur Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menerangkan emiten sebetulnya tengah menjalankan berbagai upaya untuk memenuhi ketentuan baru free float 15%. Kini, emiten tengah menimbang upaya menggenjot free float di tengah tenggat waktu yang ditentukan Bursa dan kondisi pasar saham yang lesu.

"Tapi memang semua akan bergantung juga sama situasi market sekarang,” kata Gilman.

Gilman menerangkan bahwa lesunya kinerja pasar saham saat ini bakal membuat emiten untuk cenderung wait and see dalam menjajakan saham mereka di pasar. Gilman menyoroti ihwal daya serap pasar di tengah kondisi penuh sentimen hari ini. Meskipun begitu, Gilman menyebut perusahaan tetap aktif mencari jalan keluar agar dapat memenuhi aturan free float tepat waktu.

”Makanya orang juga akan wait and see dulu juga kalau dia mau ambil aksi. Di satu sisi, ini kan kita ada kewajiban semua untuk menaikkan free float, otomatis berarti kan ada buyers game. Orang kan pilah-pilih saham, enggak semuanya diambil juga,” tandasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah "malaikat" untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," jelas Setyo.

Lihat Video: Bukan Uang Tunai, Suap Kasus Wamen Imipas Silmy Karim Pakai Kepingan Logam Emas!



Selain itu, para pelaku juga memakai istilah yang berkaitan dengan personel grup musik untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu," sambungnya.

Setyo menambahkan, uang hasil pemerasan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga kegiatan usaha.

"Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut," tandas dia.

Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia dan potensi ekonomi yang sangat besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengunjungi sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara pada 2-5 Juni 2026 untuk mempromosikan potensi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penjajakan peluang kerja sama antara Indonesia dan China dalam sektor ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

“Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia dan potensi ekonomi yang sangat besar,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Yang kami bangun bukan sekadar kawasan permukiman, tetapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.

Kunjungan pertama dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dengan hamparan sawah lebih dari 60 ribu hektare yang menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Mentrans Iftitah dan Dubes Wang Lutong meninjau lokasi yang direncanakan menjadi pusat kerja sama pembangunan kawasan melalui hibah Pemerintah China.

Pembangunan tersebut antara lain meliputi pusat pengembangan dan riset padi, sekolah vokasi pertanian, serta pusat pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi model pembangunan berbasis peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi kawasan transmigrasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melihat potensi pengembangan ekonomi kawasan sekaligus menjajaki peluang kerja sama promosi pariwisata kepada wisatawan China, yang merupakan salah satu pasar wisata internasional terbesar di dunia.

Rombongan kemudian beranjak ke Halmahera Utara, Maluku Utara, untuk meninjau kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekspor dan hilirisasi komoditas kelapa.

“Investasi yang masuk harus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi maupun masyarakat lokal di sekitarnya,” ucap Iftitah.

Kawasan transmigrasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi destinasi terakhir dalam rangkaian kunjungan kerja kali ini.

Selain untuk melihat berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, kunjungan tersebut juga memperkenalkan dan mempromosikan Labuan Bajo kepada masyarakat China sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Iftitah menekankan bahwa ukuran keberhasilan investasi bukan semata terkait berapa nilainya, tapi juga berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Ia menyatakan, investasi harus menghadirkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat lokal.

“Kami tidak sedang mencari investor untuk kawasan transmigrasi. Kami sedang mencari mitra yang mau tumbuh bersama masyarakat. Karena tujuan akhir dari seluruh pembangunan ini adalah kesejahteraan untuk semua,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

CUPERTINO - Meta Platforms Inc meluncurkan Meta Business Agent secara global hari ini, sebuah sistem agen kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatisasi manajemen bisnis melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Messenger.

Perusahaan tersebut mengatakan platform ini dirancang untuk membantu pedagang mengelola interaksi pelanggan secara langsung di aplikasi obrolan.

Menurut pernyataan Meta, sistem ini mampu menjawab pertanyaan pelanggan, menghasilkan draf pesan, dan mendukung proses pembelian tanpa pengguna harus meninggalkan aplikasi.

Selain itu, Meta Business Agent juga mendukung integrasi dengan platform e-commerce seperti Shopify, Zendesk, dan Shopee untuk memfasilitasi transaksi.

Peluncuran ini menandai peningkatan persaingan dalam pengembangan agen AI komersial, yang juga dipimpin oleh perusahaan teknologi global lainnya.

Meta mengatakan sistem tersebut telah melalui fase uji coba selama dua tahun di India sebelum ditawarkan kepada pengguna global.

Awalnya, layanan ini ditawarkan secara uji coba gratis, dengan model berlangganan berbayar yang diharapkan akan diperkenalkan di masa mendatang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim bermula dari temuan aliran dana tak wajar senilai Rp366,7 miliar. Uang ratusan miliar rupiah tersebut mengalir ke 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Setyo menilai aliran uang tersebut tidak wajar karena hanya sekitar 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai. Sementara mayoritas dana diduga berasal dari pemohon layanan keimigrasian.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," lanjut Setyo.

Lihat video: TERKINI! Wamen Impias Silmy Karim Resmi Ditahan KPK | Sindo Siang



Dari pengembangan penyelidikan, KPK kemudian menduga Silmy Karim turut terlibat dalam praktik tersebut. Saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan dokumen keimigrasian melalui bawahannya, Jaya Saputra, yang saat itu menjabat Direktur Izin Tinggal.

KPK kini telah menetapkan Silmy dan Jaya bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berikut delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST)

TANGSEL - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan meninjau kondisi bangunan dan aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Babakan 01, Kecamatan Setu, Tangsel.

Dalam kunjungan tersebut, Pilar meninjau sejumlah fasilitas sekolah hingga lantai tiga gedung. Pilar juga mengecek ruang kelas, toilet, ruang guru, perpustakaan, serta beberapa area penunjang lainnya untuk memastikan kondisi bangunan pascarevitalisasi tetap layak dan nyaman digunakan oleh siswa maupun tenaga pendidik.

Pilar menjelaskan, peninjauan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap bangunan sekolah yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Ada beberapa hal yang saya review dan evaluasi terkait kondisi bangunan sekolah. Tetap dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, terutama masalah kebersihan. Kesehatan anak-anak kita dan para pengajar harus terus dijaga," katanya, pada Kamis (4/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Pilar menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya kondisi toilet dan plafon pada area luar bangunan yang memerlukan perbaikan.

"Karena masa retensinya sudah selesai, berarti dinas harus segera memperbaiki kekurangan yang ada. Perbaikannya bersifat minor karena bukan berada di dalam ruang kelas, tetapi harus tetap segera ditangani untuk menjamin keamanan siswa dan tenaga pendidik," ujarnya.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat



Selain menyoroti kondisi fisik bangunan, Pilar juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas perpustakaan sekolah guna menumbuhkan minat baca dan literasi peserta didik.

Menurut Pilar, perpustakaan perlu dirancang menjadi ruang yang nyaman dan menarik bagi siswa, baik melalui penambahan koleksi buku maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

"Perbanyak buku-buku anak, seperti buku cerita. Jika anggarannya memungkinkan, bisa ditambah perangkat komputer dan pendingin ruangan agar anak-anak merasa nyaman saat membaca dan belajar di perpustakaan," pungkasnya.

Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin memastikan fasilitas pendidikan yang telah dibangun dan direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) dijatuhi hukuma 4,5 tahun penjara di kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3. Selain itu, Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp3.435.000.000,” ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat bacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Nur Sari mengatakan, uang sebesar Rp3 miliar serta 1 unit mobil yang dikembalikan ke KPK diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa.

“Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ujar Nur Sari.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” pungkasnya.

Lihat video: JPU Resmi Bacakan Lembar Tuntutan Immanuel Ebenezer di Ruang Sidang!



Divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat bacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambaha sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

“Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar,” kata Nur Sari.

“Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari,” tambahnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan menerima vonis 4,5 tahun dan uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar di kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3. Noel mengaku, perbuatannya telah salah. Baginya, hukuman ini merupakan konsekuensi sebagai pejabat yang lalai dan membuat publik kecewa.

“Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah jadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa,” ungkap Noel usai jalani sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, Noel menyampaikan permohonan maaf pada rakyat Indonesia, kaum buruh hingga Presiden Prabowo Subianto. “Saya mohon maaf sekali karena mengecewakan mereka,” ucap Noel.

Noel pun menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. “Alasan saya menerima vonis ini karena harus saya terima dan tidak bisa tidak jangan juga menjadi pejabat untuk mengelak tidak bisa tidak dan menghindari tanggung jawab itu,” ucap Noel.

“Jadi ini bentuk tanggung jawab saya, dan saya rasa hakim sudah melakukan pertimbangan hukum luar biasa. Begitu juga JPU juga telah luar biasa melakukan kerja-kerja dan tuntutan-tuntutan yang luar biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti dalam 1 bulan setelah putusan, harta benda Noel dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila Noel tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.