Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital

Jakarta (ANTARA) - Di tengah pemberitaan kerja sama QRIS Lintas Negara (cross border) Indonesia-China serta pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, apresiasi layak diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil peranan penting sebagai tulang punggung kedaulatan ekonomi nasional.

Data hingga April 2026 menunjukkan UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen hingga 61,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Jika kita bedah lagi, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki porsi 37,4 persen dari total PDB. Namun, di balik angka makro tersebut, terdapat dinamika menarik pada sektor informal jalanan, pedagang gorengan, dan kopi keliling, yang kini sedang mengalami transformasi fundamental melalui adopsi teknologi digital. Fenomena "algoritma trotoar" ini menandai era baru formalisasi ekonomi akar rumput yang mampu menjembatani kesenjangan inklusi finansial di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, pedagang gorengan dan kopi keliling (starling) terjebak dalam ekosistem informal yang sulit terukur. Namun, integrasi sistem pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi katalisator perubahan. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS nasional pada kuartal I-2026 tumbuh pesat mencapai 119 persen. Bagi pelaku UMKM, QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan instrumen formalisasi data.

Setiap transaksi yang terekam secara digital menciptakan rekam jejak keuangan yang valid. Hal ini secara otomatis menyelesaikan kendala klasik UMKM, yaitu ketiadaan laporan keuangan resmi. Dari perspektif kebijakan, ini adalah kemajuan besar. Transformasi dari transaksi tunai yang "gelap" menjadi data digital yang "terang" memungkinkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memetakan profil risiko serta kapasitas ekonomi pelaku usaha secara akurat, tanpa perlu melalui proses birokrasi yang rumit.

Agunan masa depan

Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah status unbankable dari mayoritas pedagang mikro dan kecil. Tanpa aset fisik, seperti sertifikat tanah atau BPKB, akses terhadap modal sering kali tertutup. Di sinilah letak peran strategis teknologi digital dalam menyempurnakan kebijakan inklusi keuangan.

Data transaksi harian dari penjualan kopi dan gorengan, kini bertransformasi menjadi digital credit scoring. Dalam analisis kebijakan perbankan modern, riwayat transaksi digital yang konsisten dapat dijadikan sebagai basis penilaian kelayakan kredit, menggantikan agunan fisik tradisional. Ini adalah bentuk demokratisasi modal yang nyata. Dengan mendorong pedagang jalanan masuk ke ekosistem digital, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun infrastruktur data yang memungkinkan penyaluran bantuan modal menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis kinerja riil di lapangan.

Secara mikro, adopsi teknologi ini terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha secara signifikan. Riset lapangan menunjukkan adanya peningkatan omzet rata-rata sebesar 15 persen hingga 30 persen pasca-penerapan QRIS. Selain faktor kemudahan, terdapat aspek neuro-ekonomi ketika transaksi digital mampu meminimalisir pain of paying (beban psikologis saat mengeluarkan uang tunai). Konsumen cenderung lebih cair dalam bertransaksi, yang pada akhirnya meningkatkan volume penjualan per unit usaha.

Selain perangkat lunak, kehadiran armada listrik (e-bike) pada bisnis minuman keliling menambah dimensi efisiensi baru. Startup kopi keliling yang telah mengamankan pendanaan seri B senilai US$12,5 juta (Rp200 miliar) pada awal 2026 membuktikan bahwa sektor ini memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Efisiensi biaya operasional dari penggunaan tenaga listrik dibandingkan bahan bakar fosil tidak hanya mempercepat titik impas (break-even point) bagi pedagang, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi hijau yang dicanangkan pemerintah.

Tantangan dan rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam guna memastikan keberlanjutan ekosistem ini:

Pertama, perlindungan dan kedaulatan data. Seiring dengan masifnya data transaksi yang dihasilkan, diperlukan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa data pelaku usaha mikro-kecil terlindungi dari eksploitasi pihak ketiga. Kebijakan manajemen data harus diarahkan agar data ini tetap menjadi milik pelaku usaha yang digunakan untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka, bukan sekadar komoditas bagi penyedia platform digital.

Kedua, literasi keuangan digital berkelanjutan. Tantangan di lapangan bukan lagi sekadar cara menggunakan aplikasi, melainkan bagaimana mengelola arus kas dari pendapatan digital tersebut. Sering kali, pendapatan digital yang terkumpul di saldo elektronik tidak terkelola dengan baik untuk re-investasi bahan baku. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan melalui program "UMKM Naik Kelas" yang fokus pada manajemen literasi keuangan digital agar modal kerja tetap terjaga.

Ketiga, harmonisasi regulasi ruang publik. Masuknya modal ventura ke sektor kopi keliling menciptakan fenomena korporatisasi trotoar. Untuk menjaga keadilan ekonomi, kebijakan penataan ruang kota harus mampu mengakomodasi kehadiran pedagang mandiri tradisional agar tidak tergerus oleh jaringan korporasi digital. Standardisasi kualitas (seperti penggunaan minyak goreng yang lebih sehat dan pengurangan gula) dapat didorong melalui insentif, bukan sekadar sanksi administratif.

Fenomena menjamurnya pedagang gorengan dan kopi keliling yang melek digital adalah bukti ketangguhan ekonomi domestik Indonesia dalam beradaptasi dengan teknologi. Peran pemerintah, kini beralih dari sekadar regulator menjadi fasilitator ekosistem. Dengan memperkuat infrastruktur digital dan menyelaraskan instrumen keuangan dengan data transaksi riil, Indonesia berpotensi menciptakan model ekonomi mikro paling inklusif di Asia Tenggara.

Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital. Algoritma trotoar ini, jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan suportif, akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tangguh, dan berkelanjutan.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Pasar modal Indonesia menutup perdagangan periode 27-30 April 2026 di zona negatif. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas indikator perdagangan menunjukkan penurunan signifikan di tengah dinamika pasar yang fluktuatif sepanjang pekan ini.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama sepekan mengalami tekanan yang cukup dalam dibandingkan posisi pada penutupan pekan sebelumnya.

“Perubahan terjadi pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 2,42 persen sehingga ditutup pada level 6.956,804, dari posisi 7.129,490 pada pekan lalu,” kata Kautsar dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Seiring dengan melemahnya IHSG, kapitalisasi pasar BEI tercatat menyusut sebesar 2,78 persen, dari Rp12.736 triliun pada pekan lalu menjadi Rp12.382 triliun. 

Baca Juga

Dibilang Gila, Purbaya Pede IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030

Penurunan ini juga diikuti oleh melesunya aktivitas transaksi harian di bursa. Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini turun 6,81 persen menjadi Rp18,27 triliun. 

Penurunan paling tajam terlihat pada rata-rata volume transaksi harian yang anjlok 17,32 persen menjadi 37,11 miliar lembar saham, serta frekuensi transaksi yang turun 15,02 persen menjadi 2,34 juta kali transaksi.

Sementara itu, tekanan jual oleh investor asing masih berlanjut. Pada hari terakhir perdagangan, asing mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp1,486 triliun.

"Sepanjang tahun 2026 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp49,874 triliun," tuturnya.

Di tengah koreksi pasar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah RI meluncurkan Program Investasi Terencana dan Berkala Reksa Dana (PINTAR Reksa Dana) pada Senin (27/4/2026).

Langkah ini diambil untuk memperdalam pasar modal Indonesia serta mendorong budaya investasi rutin yang sehat bagi masyarakat, khususnya investor pemula.

BEI mendukung penuh inisiatif ini sebagai langkah mempercepat inklusi investasi dan meningkatkan akses pasar modal melalui dukungan 30 Manajer Investasi serta 26 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi memulai operasional konektivitas pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border) dengan Republik Rakyat China (RRC) mulai hari ini. Kerja sama ini memungkinkan integrasi antara QRIS dengan standar kode QR milik China, guna mempermudah transaksi bagi wisatawan maupun pelaku usaha di kedua negara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh asosiasi industri dan mitra internasional yang telah merealisasikan pengembangan sistem pembayaran digital ini.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Kini QR Indonesia dan QR China sudah saling terhubung. Ini akan memudahkan masyarakat kedua negara dalam bertransaksi,” ujar Perry dalam seremoni peluncuran di Gedung BI, Kamis (30/4/2026).

Indonesia Kebut Dedolarisasi, Ini Daftar 6 Negara Pengguna QRIS



Melalui implementasi ini, warga Indonesia yang berkunjung ke China maupun sebaliknya dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi dilakukan secara langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Perry menekankan kepraktisan sistem ini yang diharapkan dapat mendorong volume LCT Indonesia-China yang saat ini telah menyentuh angka USD18 miliar.

"Do not use your cash just use your cellphone and then you can buy anything (Tidak lagi pakai uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan kemudian bisa membeli apa saja)," tegas Perry.

Layanan ini mencakup transaksi inbound (wisatawan China di Indonesia menggunakan Alipay atau UnionPay pada merchant QRIS) serta transaksi outbound (warga Indonesia memindai kode QR di China melalui aplikasi perbankan nasional).

Duta Besar RRC untuk Indonesia, Wang Lutong yang turut hadir dalam acara tersebut, memuji langkah progresif Bank Indonesia dalam menghadapi arus digitalisasi keuangan global. Ia menilai inovasi ini merupakan bentuk adaptasi yang tepat terhadap perubahan zaman.

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun



“Kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat, dan sektor perbankan juga tengah bertransisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi,” ungkap Wang Lutong.

Pemerintah China berkomitmen untuk terus memperluas jaringan akseptasi layanan ini dengan menggandeng lebih banyak lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran di masa depan.

“Kami sangat antusias dengan peluang kerja sama ke depan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah memperluas jangkauan QRIS antarnegara ke berbagai destinasi utama, di antaranya Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), Singapura (November 2023), Jepang (Agustus 2025), Korea Selatan (April 2026) dan China (30 April 2026).

JAKARTA - Pangsa dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan global kembali menguat sebesar 51,1% pada Maret 2026. Kenaikan ini menegaskan posisi dolar AS sebagai mata uang dominan dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

"Pelemahan dolar yang terjadi tahun lalu tidak serta-merta menurunkan perannya sebagai mata uang cadangan maupun basis pasar modal global," tulis tim analis JPMorgan dalam laporan riset terbaru dikutip dari Money Control, Minggu (26/4/2026).

Data dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan pangsa dolar meningkat dari 49,2% pada Februari menjadi 51,1% pada Maret, sekaligus menjadi level tertinggi sejak perubahan metodologi pencatatan pada 2023. Lonjakan ini terjadi di tengah gejolak pasar akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Permintaan terhadap dolar sebagai aset lindung nilai (safe haven) meningkat seiring ketidakpastian global. Volatilitas pasar mata uang sempat melonjak selama Maret, dipicu aksi jual aset berisiko dan kenaikan harga minyak, sebelum mulai mereda seiring harapan terhadap negosiasi gencatan senjata.

Di sisi lain, euro sebagai mata uang kedua terbesar dalam transaksi global mengalami penurunan pangsa menjadi sekitar 21% dari sebelumnya 22,8%. Posisi berikutnya ditempati poundsterling Inggris, yen Jepang, yuan China, dan dolar Kanada. Pangsa yuan tercatat naik tipis menjadi 3,1%, meski masih di bawah level tertinggi yang pernah dicapai pada 2024.

Tren yang terjadi saat ini lebih mencerminkan diversifikasi mata uang, bukan dedolarisasi secara menyeluruh. Meskipun indeks dolar sempat melemah pada 2025, perannya sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan pasar keuangan global tetap kuat.

Namun demikian, data SWIFT tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan aktivitas pasar valuta asing global yang nilainya mencapai sekitar USD9,5 triliun per hari. Selain itu, sejumlah bank besar Rusia telah dikeluarkan dari sistem tersebut sejak 2022, sementara China juga mengembangkan sistem pembayaran lintas batas sendiri melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Sepanjang 2024, SWIFT mencatat sekitar 13,4 miliar instruksi transaksi perdagangan global, meningkat dari 11,9 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan internasional meskipun diwarnai dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

JAKARTA, iNews.id - Pasar modal Indonesia mencatat kinerja negatif sepanjang perdagangan periode 20-24 April 2026. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama sepekan melemah 6,61 persen ke level 7.129,490 dari posisi 7.643,004 pada pekan sebelumnya.

Secara absolut, indeks kehilangan 504,514 poin, mencerminkan tekanan jual yang cukup kuat di pasar saham domestik. Dalam rentang perdagangan sepekan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.692,145 dan terendah di 7.115,971, menunjukkan volatilitas yang cukup lebar di tengah sentimen pasar yang cenderung negatif.

Penurunan tersebut mencerminkan tekanan yang cukup kuat di pasar saham domestik, seiring meningkatnya aksi jual, terutama oleh investor asing. Dari sisi aliran dana, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell).

Sepanjang pekan ini, nilai net sell asing mencapai sekitar Rp2,95 triliun, mencerminkan masih adanya tekanan keluar dana dari pasar domestik. Secara transaksi, investor asing membukukan nilai jual sebesar Rp31,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pembelian Rp28,85 triliun.

Baca Juga

IHSG Hari Ini Ditutup Terkoreksi ke 7.559, DSSA-IFSH Pimpin Top Losers

Koreksi IHSG juga sejalan dengan penurunan kapitalisasi pasar yang tercatat menyusut 6,59 persen menjadi Rp12.736 triliun, dari Rp13.635 triliun pada pekan sebelumnya. 

Meski IHSG mengalami penurunan, aktivitas perdagangan justru menunjukkan dinamika yang beragam. Rata-rata volume transaksi harian meningkat 4,44 persen menjadi 44,88 miliar lembar saham, dari 42,98 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Frekuensi transaksi harian juga naik tipis 1,09 persen menjadi 2,75 juta kali transaksi.

Namun, peningkatan aktivitas tersebut tidak diikuti oleh nilai transaksi. Rata-rata nilai transaksi harian justru turun 3,67 persen menjadi Rp19,61 triliun, dari Rp20,36 triliun pada pekan sebelumnya. 

Secara sektoral, hampir tercatat hampir seluruh sektor mengalami penurunan, misalnya sektor energi yang terkoreksi 8,15 persen, consumer cyclicals turun 6,12 persen, properti 6,3 persen, dan infrastruktur terkoreksi 5,57 persen.

Editor: Aditya Pratama

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi melakukan misi dagang dan investasi yang mampu menghasilkan transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pelaksanaan misi dagang itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, khususnya antara Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.

"Kegiatan ini kami pandang sebagai pintu gerbang kerja sama lebih luas, tak hanya dalam aspek perdagangan, tetapi juga investasi, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok antar wilayah," kata Agustiar di sela kegiatan.

Adapun berbagai kerja sama transaksi dagang hingga investasi antara sektor usaha di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang terjalin, di antaranya berbagai produk peternakan mencapai Rp1,21 triliun per tahun, sektor pertanian dengan komoditi pupuk organik cair mencapai Rp227,25 miliar per lima tahun, komoditi kayu hingga rotan mencapai Rp145,65 miliar per tahun, serta lainnya.

Agustiar mengatakan temu usaha dan misi dagang tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam perluasan akses pasar, memperkuat jejaring kemitraan usaha, serta membuka peluang kerja sama baru saling menguntungkan.

"Kami berharap, melalui forum ini terbangun kemitraan berkelanjutan dan saling memperkuat antara pelaku usaha dari Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menjelaskan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan dalam transaksi dagang maupun investasi yang dilakukan bersama Kalimantan Tengah itu dilakukan secara bersama-sama, ada yang pihaknya jual dan ada pula yang dibeli hingga melakukan investasi.

"Transaksi sampai dengan jam 14.30 WIB total mencapai Rp2 triliun lebih, ini nilainya masih akan terus bergerak selama kegiatan berlangsung, kita menutupnya resmi di jam 17.00 WIB. Namun setelah itu di masing-masing sektor masih akan saling menindaklanjuti dan terus berjalan," katanya menerangkan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat lonjakan transaksi kontrak berjangka komoditas minyak mentah COFU10 sebanyak 648 lot melonjak jauh dari transaksi di bulan Februari 2026 sebesar 12 lot dan Januari 2026 sebesar 4 lot.

Kenaikan ini disebabkan adanya sejak krisis politik yang terjadi di Timur Tengah.

COFU10 merupakan kontrak berjangka minyak mentah yang merepresentasikan 10 barel per lot. Adapun jenis minyak mentah dalam kontrak berjangka ini adalah jenis West Texas Intermediate (WTI), yaitu minyak mentah ringan (light) dan manis (sweet), yang menjadi salah satu patokan (benchmark) harga minyak dunia utama.

“Lonjakan transaksi kontrak berjangka minyak mentah khususnya COFU10 ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha melakukan hedging atau lindung nilai atas komoditas tersebut,” ucap Direktur ICDX Nursalam dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa krisis di Timur Tengah cukup memberikan guncangan pada pasar energi global, khususnya minyak mentah. Dalam situasi seperti ini, hedging atau lindung nilai dapat mengatasi risiko yang terjadi atas perubahan harga pada pasar fisik (spot).

Selain kontrak berjangka minyak mentah, lanjutnya, ICDX telah memfasilitasi transaksi multilateral yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk hedging dari beberapa komoditi seperti mata uang dan emas.

“Sebagai bursa, kami akan terus mengembangkan kontrak-kontrak berjangka sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha,” kata Nursalam.

Commodity Analyst Research & Development ICDX Girta Yoga mengatakan harga minyak mentah dalam jangka pendek masih cukup kuat untuk bergerak pada tren bullish, karena efek dari risiko geopolitik timur tengah yang saat ini menjadi katalis penggerak utama belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

“Risiko geopolitik dari perang Iran ini berdampak langsung pada gangguan pasokan di pasar global akibat aksi saling blokade di jalur pengiriman vital, terutama Selat Hormuz yang berkontribusi terhadap sekitar 20 persen pasokan energi global,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) memberi masukan empat strategi guna mendongkrak ekonomi Bali tetap tumbuh dan berdaya tahan sebagai mitigasi dari krisis di Timur Tengah (Timteng) yang berdampak terhadap perekonomian global.

“Dari asesmen dengan sejumlah asumsi, kami perkirakan dampak konflik Timur Tengah akan memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 0,05 persen sehingga perlu diwaspadai,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu.

Untuk itu, bank sentral tersebut memberi masukan strategi kepada pemerintah daerah dan pusat agar perekonomian di Pulau Dewata tetap solid, salah satunya melalui program cepat promosi pariwisata di Asia dan Australia.

Dua regional itu merupakan pasar tradisional yang selama ini mendukung kunjungan wisatawan asing dan banyak terkoneksi penerbangan langsung ke Bali.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pasar Asia kecuali ASEAN dan pasar Oseania termasuk Australia menguasai masing-masing 29,36 persen dan 25,84 persen pangsa pasar turis di Bali.

Selain itu, ada Eropa yang menguasai pangsa pasar kedua sebesar 26,14 persen.

Ia menjelaskan pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Dewata sehingga sejumlah aspek perlu terus diperkuat dan ditangani misalnya isu keamanan, akomodasi ilegal, sampah hingga kemacetan di sejumlah titik tertentu.

Selain sektor pariwisata, strategi kedua yakni realisasi investasi yang perlu didorong karena memberi dampak berlipat kepada ekonomi.

Adapun proyek prioritas daerah 2026 yaitu pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, Sistem Penyediaan Air Baku Embung Tukad Unda, Jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan jalan bawah tanah Jimbaran dengan total anggaran diperkirakan Rp788 miliar.

Selain itu, proyek konservasi pantai Kuta, Seminyak, Legian dan konservasi Pantai Candi Dasa Karangasem yang masing-masing diperkirakan tuntas akhir 2026 dengan nilai Rp288 miliar dan pada 2027 dengan nilai Rp518 miliar.

Selain itu, proyek pemerintah pusat yakni sekolah rakyat di Kubu, Karangasem senilai Rp255,5 miliar, Kampung Nelayan Merah Putih di Seraya Timur Karangasem, serta rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan nilai investasi diperkirakan Rp2-2,5 triliun yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Strategi ketiga yakni sektor pertanian sebagai bentuk perluasan sumber pertumbuhan ekonomi selain pariwisata melalui perluasan peran perumda dan regenerasi petani.

Sedangkan strategi keempat yakni digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini terus tumbuh.

Pada 2025, transaksi loka pasar (e-commerce) di Bali mencapai Rp16,32 triliun atau naik dibandingkan 2024 mencapai Rp15,19 triliun.

Sementara itu, jumlah pengguna sistem pembayaran digital berbasis kode bar (QRIS) di Bali per Februari 2026 mencapai 1,15 juta dengan total volume transaksi mencapai 39 juta kali transaksi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pembayaran digital GoPay terus memperkuat inklusi layanan keuangan digital di Indonesia dengan mencatatkan 600 juta transaksi setiap bulan yang berasal dari 26 juta pengguna.

"Saat ini, layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan," ujar Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, aplikasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang praktis dan terjangkau.

Ia mengatakan kini GoPay tidak hanya memfasilitasi fitur pembayaran, tapi juga berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses.

"Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone," kata Sudhanshu.

Melalui aplikasi tersebut, lanjut dia, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo menarik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, serta transfer gratis untuk pengguna sebanyak 100 kali per bulan dari sesama GoPay atau ke bank manapun.

Sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan akses finansial yang mudah dan aman bagi masyarakat, pihaknya pun mengembangkan lima langkah keamanan bagi pengguna.

Pengguna akan dipandu untuk melengkapi langkah-langkah tersebut pada aplikasi untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun mereka, di antaranya melalui penggunaan teknologi biometrik.

Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna akan mendapat safety score meter 100 persen yang diinformasikan di dalam aplikasi GoPay.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia," ucap Sudhanshu.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 9,49 persen yoy dan 22,16 persen yoy, termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia kian menunjukkan arah baru. Tidak lagi sekadar berfokus pada kemudahan transaksi, industri kini bergerak menuju penguatan ekosistem yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdaya tahan tinggi.

Hal ini menjadi penting apalagi saat adanya ekspansi QRIS lintas negara dan lonjakan adopsi domestik, regulator dan pelaku industri sepakat bahwa kunci pertumbuhan berikutnya terletak pada sinergi, pengelolaan risiko, serta kesiapan infrastruktur yang matang.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata menilai perkembangan pembayaran digital telah memasuki fase yang lebih matang. Jika sebelumnya fokus pada akses dan kemudahan, kini industri mulai bergeser ke integrasi layanan dan penguatan kualitas ekosistem.

“Pembayaran digital tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi enabler utama bagi berbagai layanan lain, termasuk pembiayaan dan asuransi digital,” ujar Budi saat acara Fintech Talk Finpay di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bangun Ekosistem Digital, Finpay Dorong Lingkungan Kerja Sehat dan Inklusif



Hadir dalam acara tersebut Direktur Teknologi, Produk dan Operasi, Apep MK Noormansyah, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata, Business & Marketing Director FinPay, Aziz Sidqi, Board Advisor Qoala, Muhammad Iqbal, Direktur Utama Samir, Yonathan Gautama, Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto.

Budi menambahkan, kebutuhan pelaku industri saat ini tidak hanya pada solusi yang cepat dan seamless, tetapi juga yang andal, aman, serta mampu mendukung kolaborasi lintas sektor.

Ia juga menyoroti langkah Bank Indonesia (BI) yang memperluas implementasi QRIS lintas negara, termasuk kerja sama terbaru dengan Korea Selatan. Menurutnya, ekspansi ini mencerminkan komitmen regulator dalam memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran sekaligus mendorong adopsi digital di tingkat regional.

“Ke depan, masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri seperti Korea Selatan dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Ini bukti bahwa sistem kita semakin terhubung secara global,” jelasnya.

Dari sisi industri, Business & Marketing Director FinPay, Aziz Sidqi melihat lonjakan adopsi QRIS sebagai fenomena yang mencerminkan perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menyebut, pengguna QRIS telah menembus puluhan juta dan didominasi oleh generasi milenial serta Gen Z.

“Pembayaran digital sekarang bukan hanya alat transaksi, tapi sudah menjadi bagian dari digital lifestyle. Ke depan, QRIS berpotensi menjadi default payment, bukan sekadar alternatif,” ungkap Aziz.

Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri menjadi fondasi dalam membangun sistem keuangan yang kuat. FinPay sendiri mengklaim telah mengelola transaksi bernilai triliunan rupiah dengan volume miliaran transaksi sebagai bagian dari kontribusi terhadap ekosistem.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy memaparkan arah reformasi struktural yang tengah dijalankan regulator. Salah satu fokus utama adalah penataan akses kepesertaan melalui klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) menjadi PSP Utama dan Non-Utama.

“PSP Utama akan memiliki akses yang lebih luas terhadap infrastruktur sistem pembayaran, karena skala dan tingkat interkoneksinya yang tinggi,” jelas Ryan.

Menjaga Nadi Sistem Pembayaran Digital Indonesia



Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong konsolidasi infrastruktur industri serta integrasi dengan sistem seperti BI-FAST untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan. Penguatan regulasi juga mencakup pendekatan berbasis risiko serta pengaturan terhadap penyedia teknologi pihak ketiga guna memastikan stabilitas ekosistem.

Dari sisi operasional, Director Technology Product & Operation FinPay, Apep MK Noormansyah menekankan, pentingnya kesiapan teknologi dalam menghadapi lonjakan transaksi digital. Menurutnya, trafik transaksi meningkat signifikan pada periode tertentu seperti Ramadan, libur nasional, hingga tanggal gajian.

“Sistem kami saat ini mampu menangani hingga sekitar 1.000 transaksi per detik dengan utilisasi masih di bawah 50%. Ini menunjukkan masih ada ruang untuk mengakomodasi lonjakan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan konsep high availability menjadi krusial untuk menjaga stabilitas layanan, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital.

Di sisi lain, peran sistem pembayaran juga semakin terasa di sektor lain. Board Advisor Qoala, Muhammad Iqbal menilai pembayaran digital telah menjadi fondasi penting dalam pertumbuhan asuransi digital, khususnya produk mikro.

“Dulu tantangannya ada di pengumpulan premi. Sekarang, dengan sistem pembayaran digital yang lebih andal, distribusi dan monetisasi produk menjadi jauh lebih efektif,” kata Iqbal.

Hal serupa disampaikan Direktur Utama Samir, Yonathan Gautama. Ia menyebut, sistem pembayaran berperan sebagai 'payment engine' dalam mendukung fintech lending, terutama dalam mempercepat penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman.

“Integrasi dengan sistem pembayaran memungkinkan kami mengembangkan credit scoring berbasis data transaksi serta meningkatkan manajemen risiko,” ujarnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pelaku industri menilai bahwa masa depan sistem pembayaran digital Indonesia akan sangat ditentukan oleh kekuatan kolaborasi. Di tengah kompleksitas yang semakin tinggi, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto menegaskan, bahwa integrasi sistem pembayaran digital telah mengubah cara kerja industri multifinance, khususnya dalam model bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) yang kini tumbuh pesat.

“Dalam konteks industri pembiayaan digital, sistem pembayaran tidak hanya memperluas akses dan mempercepat distribusi dana, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan,” ujarnya.

Menurut Iwan, BNPL menjadi salah satu motor utama pertumbuhan industri pembiayaan digital. Bahkan, dalam periode tertentu, pertumbuhan layanan ini dapat mencapai lebih dari 50% hingga 70% secara tahunan angka yang jauh melampaui pertumbuhan sektor ritel konvensional.

Tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan solusi pembiayaan digital yang cepat dan praktis. Model BNPL memungkinkan pengguna mengakses pembiayaan secara instan tanpa proses yang rumit seperti pada skema konvensional.

Salah satu kunci efisiensi dalam model ini adalah penerapan proses end-to-end digital. Seluruh tahapan, mulai dari verifikasi identitas melalui KTP dan face recognition, penilaian kredit, hingga pemberian limit pembiayaan, dapat dilakukan secara otomatis dalam hitungan menit.

“Di sinilah sistem pembayaran digital menjadi sangat krusial, karena mendukung proses transaksi yang seamless dan real-time,” jelasnya.

Selain mempercepat proses, sistem pembayaran juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan. Model BNPL dinilai mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan (unbanked dan underbanked), karena tidak selalu mensyaratkan dokumen formal seperti slip gaji.

Dari sisi operasional, efisiensi juga didorong oleh integrasi sistem yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mulai dari onboarding hingga pembayaran kembali (repayment). Hal ini memudahkan perusahaan dalam memantau portofolio pembiayaan serta mengelola risiko secara lebih efektif.

Meski pertumbuhannya agresif, Iwan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama. Pengelolaan risiko, termasuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), menjadi fokus agar pertumbuhan industri tetap sehat dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan yang tinggi harus tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik agar industri bisa berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan kombinasi antara teknologi, integrasi sistem pembayaran, dan pengelolaan risiko yang disiplin, industri pembiayaan digital diyakini akan terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan kemampuan dan kehandalan yang dimiliki menjadikan Finpay siap menjadi integrasi pembayaran digital untuk mendorong efisiensi operasional, termasuk pada model Buy Now Pay Later yang tumbuh pesat hingga 70% tahunan. Proses end-to-end digital memungkinkan verifikasi, credit scoring, dan pencairan dilakukan dalam hitungan menit. Sistem yang dimiliki Finpay juga memperluas inklusi keuangan bagi segmen unbanked.

JAKARTA - Gelombang dedolarisasi yang digencarkan pemerintah Indonesia memasuki babak baru yang kian agresif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat krisis energi di Selat Hormuz, Indonesia justru semakin kokoh memperkuat kedaulatan rupiah.

Tak perlu lagi menukar dolar, kini pelancong Indonesia resmi bisa pamer kekuatan rupiah lewat QRIS antarnegara di enam negara mitra strategis. Langkah ini bukan sekadar soal kemudahan transaksi, melainkan strategi pertahanan nasional untuk melepaskan diri dari ketergantungan greenback ( dolar AS atau USD).

Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT) melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha dan wisatawan mulai beralih dari dolar ke sistem pembayaran lokal yang lebih efisien dan murah.

Indonesia Lanjutkan Aksi Dedolarisasi, Transaksi Mata Uang Lokal Tembus Rp144 Triliun



Peningkatan transaksi mata uang lokal tidak lepas dari meluasnya penggunaan QRIS antarnegara. Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 60,77 juta hingga Februari 2026.

Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan luar negeri atau melakukan transaksi bisnis internasional, berikut adalah daftar negara yang sudah mengintegrasikan sistem pembayarannya dengan QRIS Indonesia:

Daftar 6 Negara Pengguna QRIS:

1. Korea Selatan

Terbaru, Bank Indonesia dan Bank of Korea resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QR Antarnegara Indonesia–Korea Selatan. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di Korea Selatan menggunakan QRIS melalui aplikasi domestik tanpa perlu menukar valuta asing.

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun



Transaksi dilakukan langsung dalam mata uang lokal kedua negara, sehingga lebih efisien dan berbiaya rendah. Inisiatif ini merupakan bagian dari Joint Vision Statement (JVS) antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung yang ditandatangani di Korea Selatan (1/4).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi bersama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan inklusif sebagai fondasi konektivitas ekonomi digital kedua negara.

“Terhubungnya pembayaran QR Antarnegara tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat UMKM, meningkatkan pariwisata, serta membuka peluang baru bagi dunia usaha, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Gubernur Perry.

Peresmian QR Antarnegara Indonesia-Korea Selatan menjadi tonggak penting yang mencerminkan semakin eratnya kerja sama kedua negara, khususnya dalam penguatan ekonomi dan keuangan digital.

2. Jepang

QRIS resmi dapat digunakan di Jepang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Penggunaan QRIS di Jepang menandai perluasan QRIS ke luar ASEAN, dengan tahap awal masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

Perluasan QRIS ini merupakan sinergi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Ke depan, jangkauan merchant di Jepang akan terus diperluas sehingga masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS. Selanjutnya, implementasi juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

Keberhasilan peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang merupakan hasil sinergi lintas otoritas antara Bank Indonesia dengan ASPI (termasuk penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menjadi anggota ASPI), Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang, Payment Japan Association (PJA), Netstars, dan lembaga keuangan yang berpartisipasi.

Adapun kerja sama terbaru dengan Jepang sejak Agustus 2025 juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan capaian 5.088 transaksi dengan nominal sebesar Rp428,80 juta.

3. Thailand

Wisatawan Indonesia kini bisa jajan di Bangkok atau Phuket tanpa perlu pusing mencari money changer. Tepatnya di 2022, Bank Indonesia dan Bank Sentral Thailand telah menyambungkan sistem pembayaran QR milik kedua negara dan dapat digunakan untuk transaksi penuh mulai Senin (29/8/2022). Sistem pembayaran menggunakan QR antarnegara ini disebut sebagai QR Fast Payment.

Masyarakat bisa melakukan transaksi penuh menggunakan sistem pembayaran QR Indonesia Standar (QRIS) di Thailand. Sebaliknya, masyarakat Thailand bisa menggunkan sistem QR-nya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal dan mendukung pariwisata masing-masing negara.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia menjelaskan kerja sama QR Fast Payment dengan Thailand diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Hingga Februari 2026, kerja sama dengan Thailand sejak Agustus 2022 telah mencatat 1,64 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp656,27 miliar.

4. Malaysia

Tetangga serumpun ini mencatatkan kenaikan transaksi QRIS yang sangat signifikan sejak tahun lalu. Pada tanggal 8 Mei 2023, Bank Indonesia resmi mengumumkan bahwa QRIS Cross Border bisa digunakan di Malaysia. Kini wisatawan yang berkunjung ke Malaysia bisa dengan mudah melakukan transaksi pembayaran. Begitu juga sebaliknya, wisatawan Malaysia bisa membayar di Indonesia dengan aplikasi pembayaran mereka.

Interkoneksi pembayaran menggunakan QR code antara Indonesia dan Malaysia bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan. Untuk diketahui, QRIS dan DuitNow QR adalah kode QR (barcode) nasional masing-masing untuk Indonesia dan Malaysia, yang memungkinkan pedagang menerima pembayaran pelanggan dari berbagai lembaga keuangan yang berpartisipasi menggunakan kode QR terpadu.

Kerja sama dengan Malaysia yang dimulai pada Mei 2023 mencatat volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia yang lebih besar, yaitu 10,66 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp2,75 triliun.

5. Singapura

Masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Singapura kini tidak perlu repot melakukan penukaran mata uang untuk transaksi di Negeri Singa tersebut karena QRIS bisa dipakai di Singapura mulai 17 November 2023. Berikut beberapa aplikasi yang bisa pakai QRIS di Singapura yakni Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Permata, CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank Mega, Bank BPD Bali, DANA, dan Netzme. Selain itu aplikasi pembayaran Singapura yang bisa scan QRIS yakni UOB, OCBC.

Bank Indonesia (BI) bersama Monetary Authority of Singapore (MAS) telah resmi mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code lintas batas dengan menghubungkan QRIS milik Indonesia dengan QR Network for Electronic Transfers Singapore/NETS milik Singapura (SGQR/SGQR+ berlogo NETS).

Bukan hanya memudahkan para wisatawan Indonesia yang sedang bertransaksi di Singapura, para pelaku usaha di Indonesia juga semakin diuntungkan karena transaksi turis Singapura di Indonesia juga semakin lancar dan mudah dengan adanya kerja sama ini.

QRIS antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada November 2023 telah mencatat 554.510 transaksi dengan nominal sebesar Rp179,28 miliar

6. China

Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) juga mulai melakukan ujicoba interkoneksi QRIS Indonesia dan Tiongkok. Perluasan QRIS ke China diharapkan dapat diwujudkan setelah seluruh proses ujicoba dan kesiapannya dapat berjalan dengan baik.

Konektivitas pembayaran dengan China akan memfasilitasi perdagangan antarnegara secara lebih efisien, khususnya bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kedua negara. Uji coba akan melibatkan ASPI, UnionPay International (UPI), dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

QRIS Penopang Transaksi Digital

Sejak diluncurkan, QRIS telah menjadi pendorong utama transformasi pembayaran digital sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan QRIS antarnegara juga terus meningkat di berbagai negara mitra.

Secara keseluruhan, frekuensi transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia (inbound) lebih tinggi dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound). Pada tahun 2025, transaksi inbound tercatat sebanyak 5.892.621 transaksi, melampaui transaksi outbound yang tercatat 1.681.112 transaksi. Hal ini mencerminkan manfaat positif QRIS antarnegara bagi perekonomian domestik.