Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memberi sinyal masuknya tokoh buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan peran yang dinilai paling tepat bagi Said Iqbal, terutama berkaitan dengan kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu masuknya Said Iqbal ke kabinet atau struktur pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi yang dipertimbangkan, Prasetyo memberi sinyal bahwa penugasan tersebut akan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujarnya.

Prasetyo tidak membenarkan maupun membantah spekulasi bahwa Said Iqbal akan mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau terlibat dalam lembaga yang mewakili kepentingan pekerja. Menurutnya, pemerintah masih mencari posisi yang paling sesuai.

"Ya yang paling pas atau paling tepat," ucap Prasetyo.

Mengenai waktu pengumuman maupun pelantikan, Prasetyo belum memberikan kepastian. Dia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Nanti tunggu informasi," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menurutnya, lembaga tersebut akan memiliki kedudukan kuat setingkat kementerian dan menjadi wadah perjuangan buruh dalam berbagai bidang kesejahteraan.

“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu nanti akan berisi yaitu tokoh-tokoh buruh, para pimpinan buruh, lalu akademisi yang punya kepedulian terhadap perjuangan buruh, dan itu akan mempunyai legal standing yang sangat kuat setingkat kementerian,” ujar Andi Gani usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Meskipun sudah memiliki gambaran mengenai nama-nama yang akan masuk dalam struktur DKBN, tetapi Andi Gani mengatakan belum dapat membocorkannya.

Namun, dia menegaskan bahwa para pimpinan buruh tidak ingin menjadi pejabat negara, namun tetap akan mendukung keputusan Presiden.

“Tidak mau kalau kita jadi pejabat negaranya. Nah itu kan mesti dilihat. Jadi gini, kalau jadi pejabat tinggi negaranya, kami ingin tetap berjuang di jalanan. Tapi kan kami sangat mendukung Keputusan Presiden apapun itu. Karena niat baik Presiden sangat luar biasa. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu bukan soal upah, outsourcing, perumahan, kesejahteraan buruh, pendidikan buruh, dan lain-lain,” katanya.

Andi Gani menyebut pengumuman DKBN kemungkinan akan dilakukan dalam minggu ini.

“Seharusnya minggu-minggu ini ya. Karena formatnya, strukturnya kan Keputusan Presiden sudah disiapkan tinggal diumumkan saja. Kemungkinan minggu ini ya, tapi saya belum tahu di Presiden,” ucapnya.

Menjawab soal alasan pembentukan DKBN yang sempat tertunda, Andi menegaskan bahwa lembaga tersebut merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi buruh dalam sistem pemerintahan.

“Ya tentu DKBN itu sendiri kan merupakan niat baik Presiden. Bagaimana buruh mempunyai sebuah kekuatan hukum. Berjuang. Jadi ada misalnya soal pengupahan, lalu soal perumahan. Tidak juga lupa soal pendidikan, itu Presiden ingin ada sebuah lembaga yang memang kuat, bukan ad hoc loh. Ini sebuah lembaga yang seperti ya hampir setingkat kementerian,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menambahkan bahwa dirinya dan pimpinan serikat buruh lain seperti Said Iqbal tidak menolak untuk masuk ke dalam struktur DKBN, namun memilih tetap menjadi pimpinan buruh di luar pemerintahan.

“Hanya memang saat itu saya dengan Said Iqbal bukan menolak masuk. Tapi kami tidak ingin menjadi pejabat tinggi negara karena kami ingin tetap jadi pimpinan buruh, bukan menolak masuk DKBN karena kita yang mengusul kan hanya kami, dalam kesempatan ini mencoba berterima kasih. Sudah ada dua janji Presiden yang dipenuhi, yaitu DKBN dan Ibu Marsinah menjadi pahlawan nasional,” kata Andi.

Selain itu, Andi Gani juga mengungkapkan akan ada pembentukan Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang berada di bawah DKBN.

“Satgas PHK akan dipimpin oleh seorang tokoh yang luar biasa. Satgas PHK di bawah DKBN tapi yang pemimpin ketua Satgasnya, sangat luar biasa tokoh yang tidak diduga-duga. Dia akan jadi ketua Satgas PHK. Jadi bukan Polri, tapi sipil. Beliau saat ini menduduki jabatan tinggi di negara ini,” ujarnya.

Menurutnya, posisi ketua Satgas PHK sangat penting karena akan berkoordinasi lintas kementerian.

“Ya peran krusial gini Ketua Satgas PHK itu kan menghimpun lintas kementerian sektoral. Dari mulai industri, perdagangan. Butuh tangan kuat dan itu tepat pilihannya kepada beliau, karena dia bisa mengkoordinasikan setiap lintas kementerian. Bisa segera memutuskan sesuatu. Jadi tidak bertanya-tanya bisa memutuskan,” jelasnya.

Andi menegaskan bahwa pembentukan DKBN akan dilakukan terlebih dahulu sebelum Satgas PHK.

“Ya DKBN dulu dibentuk. DKBN lah yang membentuk Satgas PHK. Pokoknya semua sudah ada hanya tinggal pada waktu itu membahas ini yang duduk sebagai pejabat tinggi negara atau ad hoc. Tapi karena presiden kan punya kekuatan negara standing yang kuat. Karena bagaimana bisa berkomunikasi lintas sektor kementerian kalau posisinya tidak kuat,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea buka suara mengenai rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) dan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Menurutnya dalam waktu dekat presiden akan mengumumkan anggota yang menjadi pengurus.

Menurutnya Keputusan Presiden terkait pembentukan DKPN ini sudah rampung, dan tinggal diumumkan.

"Seharusnya minggu-minggu ini ya, karena formatnya, strukturnya, kan keputusan presiden sudah disiapkan tinggal diumumkan saja. Kemungkinan minggu ini ya, tapi saya belum tahu di presiden," kata Andi Gani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/11/2025).

Menurut Andi Gani, pembentukan DKBN merupakan niat Presiden Prabowo agar buruh memiliki lembaga yang memiliki kekuatan hukum terutama dalam hal kesejahteraan seperti pengupahan, perumahan, pendidikan. "Ini lembaga setingkat kementerian," kata Andi Gani.

Nantinya setelah DKBN dibentuk, maka selanjutnya Satgas PHK akan menyusul diumumkan. "Ya DKBN dulu dibentuk. DKBN lah yang membentuk Satgas PHK," kata Andi Gani.

Menurut Andi Gani, belum bisa membeberkan siapa saja tokoh yang akan menjadi pengurus DKBN ini. Namun menurutnya nanti akan berisikan tokoh-tokoh di serikat pekerja, akademisi yang memperjuangkan kesejahteraan buruh.

"Saya tidak bisa mendahului presiden, tapi person-person-nya saya sudah bisa punya gambaran. Tapi biar pak presiden yang mengumumkan langsung," katanya.

Adapun terkait Satgas PHK, menurut Andi Gani akan dipimpin oleh seorang tokoh di kabinet Merah Putih.

"Satgas PHK akan dipimpin oleh seorang tokoh yang luar biasa. Satgas PHK di bawah DKBN tapi yang pemimpin ketua Satgasnya, sangat luar biasa tokoh yang tidak diduga-duga, dia akan jadi ketua Satgas PHK. Jadi bukan Polri, tapi sipil beliau saat ini menduduki jabatan tinggi di negara ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa aktivis buruh Marsinah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Hal itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai daftar 24 calon pahlawan nasional yang sedang dibahas pemerintah, Fadli mengatakan Presiden Prabowo terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.

“Eh, iya saya kira beliau kan menerima masukan dari bawah. Ya,” ujar Fadli.

Ketika ditanya mengenai kelayakan Marsinah, Fadli menilai kiprah perjuangannya sebagai buruh patut diapresiasi dan memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional.

Dia menambahkan, perjuangan Marsinah memiliki nilai inspiratif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.

“Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain,” ucapnya.

Fadli juga mengungkapkan bahwa nama Marsinah termasuk dalam daftar 49 tokoh yang diusulkan dari berbagai kalangan.

“Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya dan banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu dan juga diusulkan dari pemerintah, kabupaten, kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu,” katanya.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa daftar 24 nama yang saat ini dibahas masih akan diseleksi kembali sebelum diajukan ke Presiden.

“Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” tambahnya.

Fadli menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah tokoh yang akan ditetapkan setiap tahunnya, karena keputusan akhir tetap mempertimbangkan proses seleksi dan kajian mendalam.

“Jadi tidak selalu [sesuai] yang diusulkan, termasuk melalui proses ini, sesuai dengan jumlah pengusulannya. Jadi ini sangat tergantung juga karena memang ini kan masih akan ada lagi juga tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya,” pungkas Fadli.