JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal demo yang menuntut pembebasan terpidana kasus korupsi pembuatan website desa di Karo Toni Aji Anggoro. Korps Adhyaksa menyatakan perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Sudah inkrah itu," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkapkan perkara yang menjerat Toni Aji secara substansi berbeda dengan kasus Amsal Sitepu yang belakangan ini ramai. Meskipun kasus keduannya sama-sama ditangani Kejaksaan Negeri Karo.

"Perkara ini sudah berjalan dan inkrah. Tapi kan berbeda kasusnya dengan Amsal Sitepu. Memang ditangani pihak Kejari Karo. Tidak ada masalah, sudah inkrah. Perkara ini kan ada yang inkrah, ada yang DPO," ujar Anang.

"Case per case itu tidak sama. Ada karakteristik masing-masing. Mungkin jenisnya sama, tapi karakteristik berbeda pasti ada," lanjutnya.

Menurut dia, perkara Toni Aji juga telah dalam proses eksekusi. Hal itu menguatkan adanya tindak pidana korupsi hingga hakim menjatuhkan vonis.

"Yang jelas saya mendapat informasi perkara itu sudah inkrah, sudah terbukti, itu saja. Sudah dieksekusi," kata Anang.

Diketahui, massa yang tergabung dalam Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut Pengadilan membebaskan terpidana Toni Aji Anggoro dalam kasus korupsi pembuatan website desa di Karo.

DPP Pujakesuma Eko Sopianto mengatakan dalam aksi tersebut menuntut Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan terpidana Toni Aji. Tony dijadikan terpidana oleh jaksa Kejari Karo dan Hakim. Toni dipidana atas perkara korupsi pembuatan website desa di Kabupaten Karo sebesar Rp5,7 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diganti pasca penanganan perkara terkait kasus dana desa Amsal Sitepu.

Kebijakan pergantian Danke termuat dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-IV-347/C/04/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Dalam surat keputusan itu, posisi Danke telah diganti oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Nias Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Kajari Karo Danke dimutasi secara diagonal atau dimutasi ketika tidak dalam jabatan struktural.

"Untuk Karo saudari Danke dimutasi diagonal, artinya dia tidak dalam jabatan struktural tapi dalam jabatan fungsional untuk saat ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, mutasi diagonal merupakan hal yang lumrah untuk kepentingan lembaga maupun kementerian terkait.

"Hal tersebut juga biasa terjadi di Kementerian atau Lembaga," pungkasnya.

Sekadar informasi, eks Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diamankan oleh tim Intelijen tim Intelijen Kejagung RI pada Sabtu (4/4/2026) malam. Penjemputan itu dilakukan untuk mengklarifikasi Danke saat menangani perkara Amsal Sitepu yang dinilai kontroversial.

Singkatnya, Amsal Sitepu telah bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum usai dinyatakan tidak bersalah oleh hakim PN Tipikor Medan pada Rabu (1/4/2026).

Kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan publik setelah videografer tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Dalam proses persidangan, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo sempat menuntut Amsal dengan hukuman penjara dua tahun. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal pada awal April 2026.

Putusan tersebut memicu polemik dan perhatian luas, termasuk dari DPR. Komisi III DPR bahkan berencana memanggil jajaran Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan untuk meminta klarifikasi mengenai penanganan perkara tersebut serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Di tengah kontroversi itu, Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses penanganan kasus yang memicu polemik di ruang publik.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengganti sejumlah posisi Kepala Kejaksaan Negeri. Salah satu posisi yang diganti yakni Kajari Karo Danke Rajagukguk.

Rotasi tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Danke digantikan Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

“Benar,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Senin (13/4/2026).

Kejari Karo yang dipimpin Danke Rajagukguk menjadi sorotan lantaran kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu.

Kasus Amsal Sitepu berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti perusahaan Amsal Sitepu.

Perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/4/2026).

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan jajaran Kajari Karo Danke Rajagukguk membuka babak baru dalam polemik perkara videografer Amsal Sitepu.

Selain Danke, Kasi Pidsus Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring dan sejumlah jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Sitepu juga ikut diamankan.

Secara kronologis, mereka diamankan oleh Tim Intelijen pada Sabtu (4/4/2026) malam. Pengamanan jajaran pejabat Kajari Karo itu dilakukan untuk meminta klarifikasi proses penanganan perkara kasus Amsal.

Pengamanan Kajari Karo dkk ini sebagai respons Kejagung atas dugaan persoalan profesionalitas penanganan perkara di internal Kejari Karo atas dugaan penggelembungan anggaran jasa video profil desa.

Desakan Sanksi

Dalam penanganan ini, muncul desakan pemberian sanksi terhadap jaksa yang melanggar etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Pengamat Hukum sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto misalnya.

Dia meminta agar Kejagung bisa menyoroti terkait persoalan etik dilakukan Kajari Karo Danke dkk dalam penanganan kasus Amsal Sitepu. Bahkan, jika perlu Kejagung bisa mendalami soal unsur pidana dalam penanganan perkara tersebut.

"Yang kedua, ada tidak aspek pidananya? Apakah ada unsur-unsur tipikor yang melingkupi di sana ataukah tidak. Jadi itu yang juga perlu dilihat," ujar Aan saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Di samping itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa Kajari Karo Danke dkk telah melanggar kode etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Sebab, penanganan perkara yang telah dilakukan telah mencoreng nama baik korps Adhyaksa secara institusi. Oleh sebab itu, menurutnya, Kajari Karo dan jajarannya itu bisa disanksi berat hingga dihentikan secara administrasi.

"Ya tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar hukum. Oleh karena itu oknum-oknum kejaksaan itu selain diproses etik dan administratif diberhentikan," tutur Fickar saat dihubungi.

Masih Proses Pemeriksaan

Di samping itu, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengemukakan bahwa total ada empat jajaran Kejari Karo yang diperiksa secara internal. Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran maka Kajari Dante dkk berpeluang mendapatkan sanksi.

Namun demikian, Anang menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan ini.

"Masih dalam klarifikasi atau permintaan keterangan," ujar Anang saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Bicara soal evaluasi internal, Anang meminta agar seluruh pihak bisa menunggu terlebih dahulu hasil klarifikasi yang ada.

"Tunggu dulu hasil klarifikasi ya," pungkasnya.

DPR Serahkan ke Kejaksaan

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terlalu banyak berkomentar soal pengamanan Kajari Karo Danke dkk.

Dia pun lebih memilih agar penanganan Kajari Karo dkk itu terlebih dahulu dituntaskan oleh jajaran internal Kejagung. Terlebih, menurutnya, pembahasan terkait kasus Amsal Sitepu sudah bergulir panjang dalam rapat di Komisi III.

"Ya, saya kira kan kemarin sudah jelas ya. Biarlah kita beri kesempatan Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya. Saya kira pembahasan kemarin lengkap sekali. Kita beri waktu lah mereka bekerja," ujar Hinca di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan agar kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak agar menjalankan proses hukum lebih baik. Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah Kejagung maupun Kejati Sumatra Utara yang selalu merespons harapan masyarakat.

"Mudah-mudahan jadi pelajaran lah untuk semua. Enggak hanya untuk mereka, tapi semua lah. Apalagi KUHAP baru kita ini kan tugas kami mengawasi supaya betul-betul dijalankan," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada empat orang jaksa yang tengah diperiksa buntut penanganan kasus dugaan penggelembungan anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyebut keempat jaksa itu merupakan Kajari Karo, Danke Rajagukguk, Kasi Pidsus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring dan dua Kasubsie Kajari Karo.

"Yang jelas di Sabtu malam kemarin terhadap yang bersangkutan, baik Kajari Karo, Kasi Pidsus, maupun dua Kasubsi yang menangani perkara itu, jaksa yang menanganinya sudah diamankan, ditarik oleh tim Intel Kejaksaan Agung," kata Anang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan itu tim pengawas sedang mengusut dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejari Karo mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Secara keseluruhan penanganan. Baik dari awal sampai akhir, termasuk nantinya kan tidak hanya penanganan sejak awal dari penyidikan tapi dari penuntutan seperti apa nanti sampai sekarang," ujar dia.

Ia menjelaskan penarikan ini dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap mereka dapat berlangsung secara objektif sejalan dengan perintah dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.

"Jadi memang saat itu lagi dilakukan pemeriksaan juga di Kejati Sumut, tapi kita ambil alih oleh tim Kejagung langsung supaya lebih objektif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam melakukan klarifikasi terhadap jajaran Kejari Karo tersebut. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran maka kasusnya akan dilimpahkan ke tim pengawasan hingga tim eksaminasi yang berada di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

"Kita akan melihat seperti apa, apakah telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ada pelanggaran tentunya akan ada sanksi etik di internal kita," jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

JAKARTA - Politikus Partai Perindo Tama S Langkun mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang memeriksa jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara. Hal ini menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu yang sebelumnya didakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek video profil desa.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah majelis hakim memvonis bebas Amsal Sitepu, meskipun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman dua tahun penjara. Putusan itu memicu evaluasi internal di lingkungan Kejaksaan, termasuk memanggil Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut untuk dimintai klarifikasi di Kejaksaan Agung.

Menurut Tama, langkah Kejagung melakukan klarifikasi internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan akuntabel.

“Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Agung menjaga integritas institusi sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law,” ujar Tama, Senin (6/4/2026).

Dia menilai dalam sistem peradilan pidana setiap perkara harus dibangun di atas kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mampu membuktikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Menurut dia, putusan majelis hakim dalam perkara tersebut berpotensi menjadi landmark decision atau putusan penting yang dapat menjadi rujukan dalam perkara serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembiayaan dalam industri kreatif.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengesampingkan penghitungan kerugian negara karena tidak menemukan perbuatan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tama menjelaskan, dalam proposal pekerjaannya, Amsal menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan 12 item pembiayaan untuk produksi video. Biaya tersebut terbagi dalam beberapa tahapan produksi, mulai dari tahap pra-produksi, sewa peralatan, honor juru kamera dan personel produksi, hingga tahap akhir atau finishing.

Komponen pembiayaan itu tidak hanya mencakup jasa teknis, tetapi juga unsur kreatif seperti penyusunan konsep dan ide, penulisan skrip video, penggunaan stock footage, desain visual, proses editing, pemotongan gambar, hingga pengisian suara atau dubbing.

Menurut Tama, putusan tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa unsur ide dan konsep merupakan bagian yang sah dalam pembiayaan produksi karya kreatif.

“Dalam industri kreatif, ide dan konsep adalah bagian dari nilai karya. Putusan ini memperjelas bahwa komponen tersebut dapat menjadi bagian dari struktur pembiayaan produksi,” katanya.

Ke depan putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri kreatif dalam menyusun rencana anggaran biaya, khususnya dalam pekerjaan yang melibatkan penggunaan dana publik.

Namun demikian, Tama menekankan bahwa syarat utama agar tidak terjerat persoalan hukum adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara transparan serta tidak melanggar ketentuan hukum berlaku.

Di sisi lain, Tama juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, yang memiliki karakteristik biaya produksi yang seringkali bersifat dinamis dan variatif.

Dia menegaskan sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui profesi videografer, editor, dan pekerja kreatif digital lainnya.

Karena itu, pendekatan hukum yang tepat dan proporsional penting untuk menjaga iklim kreativitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif.

Tama menambahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum. “Evaluasi internal yang dilakukan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Dia berharap proses klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. “Pada akhirnya, yang harus dijaga adalah marwah penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk beserta jajarannya untuk diperiksa terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer bernama Amsal Sitepu. Kejagung akan memberikan sanksi tegas apabila jajaran Kejari Karo melakukan pelanggaran.

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Minggu (5/4/2026).

Anang menjelaskan proses klarifikasi ini berkaitan dengan profesional atau tidaknya jajaran Kejari Karo dalam menangani perkara rasuah tersebut. Anang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan kita tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," tutur dia.

Adapun jajaran yang dijemput ialah Kepala Kejaksaan Negeri Karo Danke Rajagukguk; Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring hingga jaksa penuntut umum. Mereka dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Sabtu, 4 April 2026.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Lihat video: Kejari Karo Akui Salah Terkait Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu



Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

(Jonathan Simanjuntak).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Dante Rajagukguk terkait penanganan perkara kasus Amsal Sitepu.

Selain Kajari Karo, Kasi Pidsus Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring dan sejumlah jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Sitepu juga ikut diamankan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Kajari Dante dkk diamankan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung pada Sabtu (4/4/2026) malam.

"Benar sudah diamankan oleh tim Intlelijen Kejaksaan Agung," ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Dia menjelaskan pengamanan itu dilakukan dalam rangka mengklarifikasi soal penanganan perkara terkait kasus Amsal Sitepu. Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran maka Kajari Dante dkk berpeluang mendapatkan sanksi.

Namun demikian, Anang menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan ini.

"Yang jelas terhadap mereka nantinya akan dilakukan klarifikasi apakah penanganan perkara sudah profesional atau tidak nanti kita tunggu hasil klarifikasi dan akan kami kabari," pungkasnya.

Sekadar informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara Danke Rajagukguk terkait penanganan kasus dugaan penggelembengan anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu . Kasi Pidsus Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring dan para Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga ditarik ke Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

“Benar terhadap Kajari Karo, Kasi Pidsus dan para Kasubsi atau JPU terkait penanganan perkara Amsal Sitepu saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Minggu (5/4/2026).

Danke bersama jajarannya dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan internal. “Untuk dilakukan klarifikasi dan dieksaminasi nantinya terhadap mereka oleh internal Kejagung dalam penanganan kasus tersebut,” katanya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti perusahaan dari Amsal Sitepu.

Perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara 2 tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar meminta maaf atas kegaduhan penahanan mantan Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

"Kami harus menyatakan permohonan maaf ke DPR RI karena barangkali ini telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Kejaksaan proaktif memberikan respons ketika adanya dugaan perintangan penanganan atas suatu perkara hukum.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu menyampaikan bahwa koreksi dari Komisi III DPR RI akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya.

"Kami harus tegaskan bahwa apa yang menjadi rekomendasi Komisi III DPR RI tentu bagi kami ini akan menjadi catatan dan koreksi sekaligus akan kami sampaikan kepada pimpinan dan jika itu menjadi wilayah kewenangan kami akan lakukan tindakan-tindakan," jelasnya.

Baginya, penanganan perkara ini telah dilakukan berdasarkan dialog secara intensif sebagai hubungan kemitraan antara kejaksaan Tinggi Sumatra dengan Komisi III DPR RI.

Dia menegaskan bahwa kerja Kejaksaan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan integritas. Kendati demikian, Harli menghormati putusan hakim dan tidak ingin mempersoalkan secara serius karena akan memicu polemik di masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Amsal Sitepu mengaku tidak kapok untuk mengambil kembali proyek dengan pemerintah meski sempat didakwa jaksa dalam kasus korupsi mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Hal itu dia sampaikan usai rapat di Komisi III DPR RI bersama kajati Sumut, kejari Karo, dan Komisi Kejaksaan Indonesia, Kamis (2/4/2026). Rapat ini bertujuan untuk mengklarifikasi mulai dari penahanan hingga dugaan intimidasi terhadap Amsal selama menjalani proses hukum.

Diketahui Amsal telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan karena dianggap tidak bersalah oleh hakim. Dia bebas dari jeratan tuntutan membayar denda Rp50 juta, membayar kerugian keuangan negara Rp202 juta, dan hukuman penjara 2 tahun.

Amsal mengatakan, setelah bebas dari tahanan jeruji besi selama 131 hari, dirinya akan fokus menghabiskan waktu bersama istri.

"Saya mau menghabiskan waktu bersama istri dulu dan keluarga karena 131 [dipenjara] dan satu lagi 131 hari di rumah tahanan itu biarkan ini terbayarkan dengan revolusi ekonomi kreatif di Indonesia," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen.

Ketika ditanya awak media, apakah dirinya akan mengambil proyek dengan pemerintah. Amsal menjawab masih membuka peluang tersebut. "Tapi kalau setelah ini kami enggak kapok lagi sebenarnya," tuturnya.

Selain itu, Amsal juga berencana bergabung dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS).

"Ah, iya kayanya saya akan gabung ke GEKRAFS kayaknya. Ini saya bicarakan juga karena kita punya komunitas yang baik sesuai kompetensi kita. Apalagi saya dari tahun 2014 seorang fulltime videografer," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran hingga mengusut dugaan pelanggaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo terkait penanganan perkara dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo oleh Amsal Sitepu.

Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Ketua Komisi III Habiburokhman meminta hasil evaluasi disampaikan ke Komisi III secara tertulis dalam waktu 1 bulan.

"Meminta jaksa agung muda pengawasan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Saudara Amsal Christy Sitepu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu 1 bulan," katanya.

Pada kesimpulan kedua, Jamwas diminta mengusut dugaan intimidasi terhadap Amsal oleh JPU Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen Dona Martinus Sebayang.

Pada kesimpulan ketiga, Jamwas juga didesak mengusut tuntas dugaan pelanggaran oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Karo karena tidak melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn dan membangun propaganda seolah Komisi III mengintervensi proses hukum Amsal Sitepu.

"Komisi III DPR RI meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai bahan evaluasi kinerja Kejaksaan," jelas Habiburokhman saat membacakan kesimpulan ke-4.

Pada kesimpulan terakhir, Komisi III DPR menegaskan putusan bebas Amsal Sitepu tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Amsal telah divonis bebas dari jeratan tuntutan membayar denda Rp50 juta, membayar kerugian keuangan negara Rp202 juta, dan hukuman penjara 2 tahun.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang, Rabu (1/4/2026)