JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang mengungkapkan alasan memilih Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama S Langkun sebagai pemateri dalam kegiatan seminar bertajuk 'Tantangan dan Strategi Perlindungan Hukum bagi Pengacara Publik dalam Menjalankan Tuhas Profesi', Jumat (22/5/2026). Menurutnya, Tama merupakan sosok yang dikenal publik sebagai aktivis hingga praktisi hukum yang kini terjun di dunia politik bersama Partai Perindo.

"Pengalaman ini adalah membuat anggota Peradi Jakarta Pusat mendapat ilmu baru," kata Freddy.

Dengan pengalaman yang dimiliki Tama kata Freddy, peserta bukan hanya mendapat gambaran dari kacamata hukum, tapi juga sisi politik. "Tidak saja dari ilmu hukum, tapi pengalaman luas tentang bagaimana berpolitik atau bagaimana pengalaman beliau dulu sebagai praktisi hukum," ujarnya.

Ia menilai, Tama mempunyai segudang pengalaman di bidang praktisi hukum, baik manis dan pahitnya. Akan hal itu, ia ingin Tama berbagi dengan para peserta kegiatan tersebut.

"Pak Tama sendiri sudah menikmati dan merasakan bagaimana berjuangnya sebagai praktisi hukum publik," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama S Langkun menyoroti banyaknya kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa aktivis HAM hingga advokat. Menurutnya, hal itu terjadi ditengah perbaikan regulasi hukum.

Hal itu disampaikan Tama seusai menjadi pemateri dalam kegiatan bertajuk 'Tantangan dan Strategi Perlindungan Hukum bagi Pengacara Publik dalam Menjalankan Tuhas Profesi' yang digelar DPC Peradi Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).

"Tapi di waktu yang sama, di saat yang sama, itu masih banyak juga aktivis, human rights defender, pembela HAM, itu yang masih mendapat ancaman," kata Tama.

Merujuk data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), beberapa tahun terakhir terdapat ratusan kasus tersebut terjadi. Dimana, 197 korban diantaranya merupakan advokat.

"Jadi, advokat yang kita harapkan menjadi pembela kepentingan publik, di saat yang sama juga masih rentan terhadap ancaman-ancaman, kekerasan, maupun kriminalisasi," ujarnya.

"Maka dari itu kita diskusi, kita harus cari jalan keluar, dan kita berharap komitmen dari negara," sambungnya.

Dia menyambut positif dengan apa yang digelar DPC Peradi Jakarta Pusat ini. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata untuk peningkatan terkait pembelaan kepada publik.

"Jadi kita punya semangat yang sama nih. Peradi juga pengen bela publik, Perindo pengen bela publik juga, nah kita harus tingkatkan kapasitas untuk ke sana," ucapnya.

JAKARTA - Penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto yang baru saja dilantik menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan pelayanan publik. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama S. Langkun menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap proses seleksi pimpinan lembaga negara, khususnya Ombudsman .

"Baru saja dilantik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini menunjukkan ada yang perlu dievaluasi secara mendasar dalam proses seleksi, baik di panitia seleksi maupun dalam tahapan fit and proper test di DPR RI," ujar Tama, Jumat (17/4/2026).

Dia menegaskan, selama ini proses seleksi lebih menitikberatkan pada aspek kompetensi dan pengalaman, tetapi belum cukup kuat dalam menilai rekam jejak integritas calon.

"Ke depan, variabel rekam jejak harus menjadi faktor utama. Integritas tidak bisa ditawar. Justru itu yang paling penting untuk jabatan publik seperti komisioner Ombudsman," lanjutnya.

Selain aspek seleksi, Tama juga menekankan pentingnya langkah cepat dalam penanganan internal Ombudsman agar kinerja lembaga tetap berjalan optimal.

"Proses hukum tentu harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun di saat yang sama, kerja-kerja kelembagaan Ombudsman tidak boleh terganggu. Ini lembaga penting dalam agenda pemberantasan korupsi," tegasnya.

Dia menjelaskan, Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik serta mencegah praktik maladministrasi yang berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan liar, suap, hingga nepotisme.

Lembaga ini juga berfungsi memastikan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ketidakadilan, penundaan pelayanan, maupun penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

"Ombudsman bukan sekadar penghias demokrasi. Perannya nyata dan krusial dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan," kata Tama.

Menurutnya, kasus ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Ombudsman jika tidak ditangani secara tepat. "Kepercayaan publik adalah modal utama. Ombudsman harus menjawab krisis ini dengan kerja nyata, transparansi, dan komitmen yang lebih kuat terhadap integritas."

Diketahui, Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2013-2025.

"Pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2026, tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu saudara HS ya, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Syarief menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup. Dia mengatakan, Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. "Pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar," ujarnya.

PT TSHI bersama Hery kemudian mengatur sehingga surat dari Kemenhut dilakukan koreksi oleh Ombudsman. Atas hal itu, Ombudsman memerintahkan agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayarkan.

JAKARTA - Politikus Partai Perindo Tama S Langkun mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang memeriksa jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara. Hal ini menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu yang sebelumnya didakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek video profil desa.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah majelis hakim memvonis bebas Amsal Sitepu, meskipun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman dua tahun penjara. Putusan itu memicu evaluasi internal di lingkungan Kejaksaan, termasuk memanggil Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut untuk dimintai klarifikasi di Kejaksaan Agung.

Menurut Tama, langkah Kejagung melakukan klarifikasi internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan akuntabel.

“Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Agung menjaga integritas institusi sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law,” ujar Tama, Senin (6/4/2026).

Dia menilai dalam sistem peradilan pidana setiap perkara harus dibangun di atas kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mampu membuktikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Menurut dia, putusan majelis hakim dalam perkara tersebut berpotensi menjadi landmark decision atau putusan penting yang dapat menjadi rujukan dalam perkara serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembiayaan dalam industri kreatif.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengesampingkan penghitungan kerugian negara karena tidak menemukan perbuatan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tama menjelaskan, dalam proposal pekerjaannya, Amsal menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dengan 12 item pembiayaan untuk produksi video. Biaya tersebut terbagi dalam beberapa tahapan produksi, mulai dari tahap pra-produksi, sewa peralatan, honor juru kamera dan personel produksi, hingga tahap akhir atau finishing.

Komponen pembiayaan itu tidak hanya mencakup jasa teknis, tetapi juga unsur kreatif seperti penyusunan konsep dan ide, penulisan skrip video, penggunaan stock footage, desain visual, proses editing, pemotongan gambar, hingga pengisian suara atau dubbing.

Menurut Tama, putusan tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa unsur ide dan konsep merupakan bagian yang sah dalam pembiayaan produksi karya kreatif.

“Dalam industri kreatif, ide dan konsep adalah bagian dari nilai karya. Putusan ini memperjelas bahwa komponen tersebut dapat menjadi bagian dari struktur pembiayaan produksi,” katanya.

Ke depan putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri kreatif dalam menyusun rencana anggaran biaya, khususnya dalam pekerjaan yang melibatkan penggunaan dana publik.

Namun demikian, Tama menekankan bahwa syarat utama agar tidak terjerat persoalan hukum adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara transparan serta tidak melanggar ketentuan hukum berlaku.

Di sisi lain, Tama juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, yang memiliki karakteristik biaya produksi yang seringkali bersifat dinamis dan variatif.

Dia menegaskan sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui profesi videografer, editor, dan pekerja kreatif digital lainnya.

Karena itu, pendekatan hukum yang tepat dan proporsional penting untuk menjaga iklim kreativitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif.

Tama menambahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum. “Evaluasi internal yang dilakukan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Dia berharap proses klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. “Pada akhirnya, yang harus dijaga adalah marwah penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun mengingatkan para pembuat undang-undang untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sebab bila tak diakomodasi maka membuat produk hukum menjadi cacat

Hal ini disampaikan Tama usai menghadiri seminar nasional Sekber GKSR yang digelar di kediaman Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

"Ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi karena di putusan MK yang terakhir, parliamentary threshold 4% itu dianggap tidak rasional. Artinya, perlu ada kebijakan baru untuk merubah hal tersebut," kata Tama.

Tama menyampaikan keberadaan Partai Perindo bersama partai politik non-parlemen lainnya dalam rangka mewakili 11,7 juta suara pada pemilu lalu yang suaranya hilang imbas parliamentary threshold.

"Jadi ini bukan hanya ada partai politik secara kepartaian, tetapi merepresentasikan 11,7 juta suara, ini yang kemudian dianggap hilang karena adanya parliamentary threshold," ujarnya.

Tama pun mengulas sejumlah pendapat para narasumber dalam seminar nasional yang secara keseluruhan sepakat parlementiary treshold sebesar 4%, tidak konstitusional. "Maka dari itu kita harus dukung, kita harus pantau agar angka 4% ini kemudian tidak berulang kembali dan lahir dalam undang-undang yang baru," tuturnya.

Lihat video: Ada Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold



"Karena kalau kemudian hal-hal yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian tidak diakomodir, tidak dipatuhi, dan tidak dijadikan guideline dalam menentukan undang-undang, itu maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan cacat," katanya.

Partai Perindo, kata dia, merasa siap jika Komisi II DPR benar ingin membuka peluang untuk diskusi bersama dengan partai politik non-parlemen guna membahas parliamentary threshold ini.

"Kita akan sangat siap untuk berdiskusi. Kita akan siapkan semuanya. Konsep, gagasan, dan dasar-dasar kenapa kemudian 4% itu dianggap inkonstitusional dan angka tidak ada parliamentary threshold atau bahkan cuma 1%, itu kita akan siapkan argumentasinya termasuk penelitiannya," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun resmi terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jayabaya. Hal itu ditandai dengan prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Teguh Samudera selaku Ketua IKA Universitas Jayabaya demisioner ke Tama.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Yuliasara Isnaeni berpesan, Tama bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sebelummya. Menurut Yuliasara, perlu ada keberlanjutan yang dilakukan Tama dalam menakhodai IKA FH Universitas Jayabaya.

"Pesannya yang pertama pastinya semoga Bang Tama itu diberikan kesehatan, tentu saja kekuatan, dan tentu saja kemampuan untuk terus melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Ketua sebelumnya. Dan tentu saja ini berkelanjutan. Jadi itu sih, semangat dan semangat terus," ucap Yuliasara usai sertijab.

Yuliasara menyampaikan, Tama telah mengagas buka donasi untuk korban banjir di sejumlah provinsi di Sumatera. Salah satu bentuk bantuannya, yakni dengan memberi pendampingan hukum. Dalam merealisasikan bantuan itu, Yuliasara berkata, pihaknya akan berkoordinasi dengan jaringan alumni di wilayah terdampak.

"Jadi memang rencananya kami akan coba menghubungi atau mengumpulkan dulu, kalau memang ada alumni di daerah-daerah yang memang terkena bencana, kami akan menghubungi. Di mana mereka nanti akan jadi perpanjangan tangan dari kami gitu," ucapnya.

Ketua IKA FH Universitas Jayabaya Tama Satrya Langkun menjelaskan, gagasan donasi hukum untuk warga terdampak banjir didasari lantaran mayoritas para alumni Universitas Jayabaya merupakan advokat dan pengacara publik. Menurutnya, perbantuan hukum bagi korban banjir, bisa jadi momentum untuk mendampingi masyarakat.

"Nah kita kan membayangkan kemudian bagaimana korban ini kan esensi pemulihan korban itu adalah bagaimana kemudian dia kembali kepada kehidupan awalnya. Kehidupan awalnya dia punya rumah, dia punya tempat tinggal, ada wilayahnya kan begitu ya, dia juga sehat," ucap Tama.

"Sekarang pasca bencana, ya mungkin hari ini kita baru pada level bagaimana kemudian kebutuhan makanannya, kesehatannya terpenuhi. Tapi ke depan, ini akan ada eskalasi yang sangat luar biasa di situ. Soal tempat tinggal. Ini kan kita perlu pikirkan juga," tambahnya.

JAKARTA - Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jayabaya periode 2025-2028, Tama Satrya Langkun mengaggas bantuan hukum untuk korban banjir di sejumlah provinsi di Sumatera. Langkah itu dilakukan untuk membantu meringankan beban para korban.

Bantuan hukum itu, diungkapkan Tama setelah dirinya terpilih menjadi Ketua IKA FH Universitas Jayabaya periode 2025-2028. Baginya, jabatan Ketua IKA FH Universitas Jayabaya merupakan amanah besar.

"Ya tentu ini tanggung jawab yang sangat berat ya. Karena ini bukan cuma sekadar sebuah fakultas, bukan cuma sekadar universitas, tapi kemudian di sana juga ada banyak harapan. Terkait dengan reformasi hukum, perbaikan-perbaikan ke depan, kemudian juga sumbangsih kepada masyarakat," ucap Tama usai menerima jabatan di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).

Tama mengajak para alumni Universitas Jayabaya bisa berdonasi baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun pendampingan hukum. "Karena kan sebetulnya yang paling dekat dengan isu hukum adalah soal pendampingan. Pascabencana pasti ada hak kesehatan yang perlu kita dampingin, ada hak lingkungan yang perlu kita dampingi. Termasuk ketika kemudian banjir meratakan sebuah desa, akan bicara soal tempat tinggal," ucap Tama.

"Nah jadi ini beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar yang akan coba kita dampingi, begitu ya. Sehingga pasca dari bencana, masyarakat tidak hanya pulih secara kesehatan, tetapi juga kebutuhan dasar terpenuhi," tambahnya.

Tama menjelaskan, gagasan donasi hukum untuk warga terdampak banjir didasari lantaran mayoritas para alumni Universitas Jayabaya merupakan advokat dan pengacara publik. Menurutnya, perbantuan hukum bagi korban banjir, bisa jadi momentum untuk mendampingi masyarakat.

"Nah kita kan membayangkan kemudian bagaimana korban ini kan esensi pemulihan korban itu adalah bagaimana kemudian dia kembali kepada kehidupan awalnya. Kehidupan awalnya dia punya rumah, dia punya tempat tinggal, ada wilayahnya kan begitu ya, dia juga sehat," ucap Tama.

"Sekarang pascabencana, ya mungkin hari ini kita baru pada level bagaimana kemudian kebutuhan makanannya, kesehatannya terpenuhi. Tapi ke depan, ini akan ada eskalasi yang sangat luar biasa di situ. Soal tempat tinggal. Ini kan kita perlu pikirkan juga," tambahnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, resmi terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Jayabaya. Hal itu ditandai dengan prosesi serah terima jabatan dari Teguh Samudera selaku Ketua IKA Universitas Jayabaya demisioner ke Tama.

"Ya, kita syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan serah terima Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya," kata Teguh usai prosesi serah terima jabatan kepada Tama, Sabtu (6/12/2025).

Teguh mengatakan, keberadaan IKA FH Universitas Jayabaya ini bisa mendongkrak akreditasi kampus. Sebab, salah satu syarat mendapat akreditasi bagus dengan keterlibatan aktif para alumni.

"Ya, akreditasi adalah bahwa Fakultas Hukum itu harus ada alumninya yang memang benar-benar aktivitasnya mensupport kegiatan kampus. Juga berperan aktif di lingkungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Teguh.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Yuliasara Isnaeni, berpesan pada Tama bisa menakhodai IKA FH Jayabaya. Yuliasara juga meminta Tama biaa melanjutkan program yang telah dirintis.

"Pesannya yang pertama pastinya semoga Bang Tama itu diberikan kesehatan, tentu saja kekuatan, dan tentu saja kemampuan untuk terus melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Ketua sebelumnya. Dan tentu saja ini berkelanjutan," ujar Yuliasara.