REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan performa impresif pada awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis perusahaan, pabrikan berlogo S ini mencatatkan lonjakan penjualan ritel sebesar 64 persen pada Februari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan yang cukup tajam ini menjadi sinyal positif bagi industri otomotif nasional, sekaligus mempertegas posisi Suzuki sebagai salah satu pemain kunci di pasar domestik.

Dony Saputra, Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT SIS, mengungkapkan, ada dua faktor fundamental yang memicu tren positif ini. Pertama adalah faktor Seasonal Index.

"Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, terjadi peningkatan permintaan kendaraan secara signifikan untuk kebutuhan mobilitas keluarga," ujar Dony dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Menurut Dony, masyarakat cenderung memperbarui atau membeli kendaraan baru untuk persiapan mudik Lebaran.

Faktor kedua adalah pertumbuhan permintaan Fleet atau borongan. Kebutuhan akan unit operasional berskala besar untuk mendukung kelancaran bisnis dan logistik nasional turut mendongkrak angka penjualan, terutama pada sektor kendaraan niaga.

Melihat lebih dalam pada komposisi penjualan, New Carry masih menjadi tulang punggung utama Suzuki di Indonesia. Pikap legendaris ini mendominasi dengan kontribusi sebesar 64 persen dari total penjualan. Hal ini sejalan dengan komposisi kategori di mana kendaraan komersial menyumbang 64 persen, sementara kendaraan penumpang (passenger) berada di angka 36 persen.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 emiten tambang nikel grup MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) telah resmi mendapatkan persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (15/1/2026).

Dengan persetujuan tersebut, Vale memastikan keberlanjutan operasional perseroan dalam ekosistem nikel nasional. Chief Financial Officer Vale Indonesia Rizky Putra mengatakan, kepastian RKAB menjadi dasar bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan ke depan.

“Persetujuan ini menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang PT Vale sebagai bagian dari ekosistem nikel nasional Indonesia dan rantai pasok global,” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (15/1/2026).

Selepas mengantongi persetujuan RKAB 2026, perseroan memfokuskan langkah pada pemulihan seluruh kegiatan operasional dan konstruksi di wilayah kerja perusahaan, antara lain Sorowako, Pomala, dan Bahodopi. Manajemen berharap dapat mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara operasional yang sebelumnya diberlakukan.

Berlakunya RKAB 2026 juga memastikan arah Vale untuk melanjutkan produksi sesuai persetujuan pemerintah, khususnya dalam menjaga kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Selain itu, perusahaan disebut terus melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi serta pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL), guna meningkatkan daya saing industri nikel nasional di pasar global.

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto dalam rilis perseroan.

Bisnis menghubungi Irmanto untuk detail target kerja INCO pada 2026 setelah RKAB disetujui. Namun, hingga berita ini diturunkan, pertanyaan yang diajukan belum direspons.

Sebelumnya diberitakan, Vale sempat menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pertambangan di wilayah IUPK perseroan. Langkah itu diambil karena persetujuan RKAB tahun buku 2026 dari Kementerian ESDM belum terbit.

Corporate Secretary Vale Indonesia Anggun Karya Nataya menjelaskan, secara hukum perseroan belum diperkenankan melakukan aktivitas penambangan sebelum mengantongi izin RKAB. “Kondisi ini mengakibatkan perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan saat ini,” ujar Anggun dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/1/2025).

Penghentian sementara tersebut berlaku di seluruh wilayah IUPK perseroan untuk memastikan kegiatan usaha tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan. Anggun mengakui keterlambatan persetujuan RKAB berdampak pada penundaan agenda operasional di lapangan. Meski demikian, emiten anggota holding MIND ID itu menegaskan kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kinerja keuangan Vale Indonesia.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Inovasi teknologi adalah salah satu pilar utama transisi energi.

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengungkapkan inovasi teknologi rendah emisi mendukung percepatan transisi energi nasional.

“Inovasi teknologi adalah salah satu pilar utama transisi energi. Teknologi rendah emisi yang efisien menjadi enabler bagi terciptanya ekosistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Arsyadany G Akmalaputri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Arsyadany yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana Electricity Connect 2025 mengapresiasi tingginya antusiasme dan forum inovasi teknologi rendah emisi yang hadir dalam pameran tersebut.

Ia menilai kehadiran berbagai teknologi mutakhir memperlihatkan bahwa agenda transisi energi telah menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Beragam inovasi yang ditampilkan menunjukkan progress masif dalam pengembangan teknologi rendah emisi. Tentu inovasi-inovasi ini perlu terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan publik secara lebih luas. Pameran ini menjadi bagian dari upaya MKI untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Pada sektor ketenagalistrikan, pameran ini menampilkan berbagai teknologi pembangkit mulai dari yang berbahan bakar fosil hingga energi baru dan terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, dan energi laut.

Pengunjung juga dapat melihat teknologi pintar seperti jaringan listrik pintar (smart grid), pembangkit listrik terdistribusi (distributed power generation), digitalisasi energi, dan sistem penyimpanan energi yang menjadi komponen penting dalam pembangunan infrastruktur energi modern.

Pameran Electricity Connect 2025 menghadirkan beragam inovasi teknologi rendah emisi yang mendukung percepatan transisi energi Indonesia.

Sebanyak 94 perusahaan dari sektor ketenagalistrikan dan industri hijau ambil bagian dalam pameran ini, menunjukkan kuatnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem energi berkelanjutan.

Salah satu peserta terbesar, PLN Nusantara Power, memamerkan inovasi terbaru berupa Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) yang dihasilkan dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME).

Teknologi ini telah diuji dalam Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan pada Agustus 2025 dan terbukti mampu menggantikan sebagian kebutuhan bahan bakar gas.

Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah mengatakan inovasi Bio-CNG membuktikan bahwa pemanfaatan limbah dapat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“POME punya potensi merusak lingkungan. Dengan terobosan Bio-CNG, kami bukan hanya memanfaatkan limbah, tetapi juga mengambil peran menjaga lingkungan itu sendiri. Inovasi ini akan terus kami dorong agar berkelanjutan,” ujarnya lagi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri baja nasional tengah bersiap menghadapi tantangan baru dari kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan diberlakukan Uni Eropa mulai tahun depan.

Regulasi ini menjadi bagian dari agenda ambisius European Green Deal untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan akan berdampak langsung pada produk ekspor beremisi tinggi seperti baja, semen, dan aluminium.

CBAM pada dasarnya merupakan tarif tambahan berbasis karbon yang dikenakan pada produk impor padat emisi guna mencegah carbon leakage—perpindahan produksi ke negara yang memiliki regulasi emisi lebih longgar. Melalui skema ini, importir di Uni Eropa wajib membeli sertifikat CBAM berdasarkan total emisi gas rumah kaca (GRK) dari produk yang diimpor, dengan harga karbon saat ini berkisar €70–90 per ton CO₂.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menilai kebijakan ini akan menambah beban biaya ekspor dan menekan daya saing produk baja Indonesia di pasar Eropa.

“Berdasarkan estimasi awal, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa sebesar 5–20%, tergantung intensitas karbon dan jenis produknya,” ujarnya, dikutip Minggu (2/11/2025).

Investasi pada Teknologi Rendah Emisi

Sebagai langkah antisipatif, sejumlah produsen baja anggota IISIA telah lebih dahulu menginvestasikan dana besar untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Beberapa perusahaan kini mengoperasikan pabrik berbasis Electric Arc Furnace (EAF), yang memanfaatkan scrap baja sebagai bahan baku dan energi listrik sebagai sumber panas utama.

Teknologi ini menghasilkan emisi karbon jauh lebih rendah, sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, dibandingkan dengan metode konvensional blast furnace yang masih mengandalkan batu bara atau kokas.

“EAF berbasis scrap bukan hanya lebih efisien, tetapi juga jauh lebih bersih,” jelas Harry.

Sejumlah perusahaan besar seperti PT Krakatau Posco, PT Gunung Raja Paksi Tbk., dan PT Tata Metal Lestari kini aktif mengembangkan inisiatif dekarbonisasi. Krakatau Posco bahkan sedang mengkaji penerapan teknologi hydrogen-based steelmaking (HyRex), yang menjadi salah satu inovasi global untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor baja.

Langkah lain yang tengah digencarkan meliputi pemasangan PLTS atap, optimalisasi gas hasil samping dan panas buangan, serta sertifikasi ecolabel dan Environmental Product Declaration (EPD) untuk memperkuat kredibilitas produk hijau di pasar ekspor.

Dampak Biaya dan Risiko Daya Saing

Meskipun transformasi menuju green steel tengah berlangsung, industri baja Indonesia tetap menghadapi risiko signifikan dari penerapan CBAM. Berdasarkan perhitungan IISIA, sertifikat karbon yang wajib dibeli oleh eksportir bisa mencapai €193 per ton baja, menjadikannya beban yang sangat besar bagi produsen nasional.

Pada semester I/2025, ekspor produk besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa tercatat 1,32 juta ton senilai US$884 juta, naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun, porsi tersebut tetap rentan karena pasar Eropa menyumbang sekitar 12% dari total volume ekspor baja nasional.

“CBAM dapat mengikis margin keuntungan eksportir hingga belasan persen, bahkan mendekati setengah harga produk pada beberapa kasus,” ungkap peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna.

Ia menilai, tambahan biaya karbon untuk baja bisa mencapai sekitar €140 per ton, sementara untuk aluminium bahkan mencapai €840 per ton, tergantung kadar emisi.

Kondisi tersebut membuat produk Indonesia berisiko kalah bersaing dibandingkan negara yang telah memiliki pasar karbon domestik diakui Uni Eropa atau mendapatkan subsidi dekarbonisasi dari pemerintah mereka.

Seruan Dukungan Pemerintah dan Akses Energi Hijau

IISIA menegaskan bahwa percepatan transformasi industri baja menuju produksi rendah karbon membutuhkan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

“Adopsi NZE untuk industri baja nasional tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh kemudahan impor scrap, akses terhadap energi terbarukan, serta kebijakan green procurement dari sektor publik maupun swasta,” jelas Harry.

Selain itu, asosiasi menyoroti pentingnya dukungan finansial untuk investasi teknologi hijau dan perlindungan pasar domestik selama masa transisi. Pemerintah juga diminta memperkuat diplomasi dagang dengan Uni Eropa agar kebijakan karbon tersebut mempertimbangkan kondisi negara berkembang seperti Indonesia.

Ariyo dari Indef menambahkan, pemerintah perlu menghadirkan insentif investasi hijau, pembiayaan murah, dan mekanisme perdagangan karbon nasional yang kredibel agar perusahaan lokal dapat menyesuaikan standar pelaporan emisi sesuai kriteria Eropa.

“Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, industri kita berisiko kehilangan daya saing global,” ujarnya.

Ancaman Bukan Hanya dari CBAM

Selain baja, industri semen dan aluminium nasional turut memantau dampak kebijakan serupa. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Lilik Unggul Raharjo, menyatakan bahwa ekspor semen ke Eropa memang tidak signifikan, tetapi pihaknya mengantisipasi kebijakan sejenis yang tengah disiapkan Australia.

Negeri Kanguru berencana menerapkan carbon leakage tariff pada 2027 dengan tarif sekitar AU$30 per ton CO₂. Menurut Lilik, kebijakan ini lebih relevan bagi industri semen nasional karena Australia menjadi salah satu dari tiga besar tujuan ekspor produk semen Indonesia.

Sebagai antisipasi, industri semen telah menurunkan rasio clinker factor dari 90% menjadi 68%, serta melakukan fuel switching dari batu bara ke biomassa, RDF, dan limbah industri. Hasilnya, emisi per ton semen turun sekitar 21% dibandingkan 2010, sementara produk semen hijau kini mencapai 71% dari total produksi nasional.